Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkandokumen pendukung antara lain:v Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasiT.A 2009v RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkanBahwa benar Secara tekhnis penyusunan anggaran untukpenggunaan sisa target PNBP dilakukan oleh Kepala BagianPerencanaan, termasuk dalam menyusun RAB, saksi sendiri tidakpaham apakah sudah menyebutkan luasan tanah atau hargatanahnya, hanya saja yang saksi tahu pada saat saksimenandatangani surat Nomor: 606

NENGAH NAWA menerangkan bahwa dia pernah dihubungi olehsaksi secara lisan untuk membuatkan surat keterangan hargatanah di Desa Jinengdalem, adalah keterangan yang tidak benar,karena terkait dengan tekhnis pengusulan revisi DIPAdilaksanakan oleh Kabag Perencana sehingga saksi tidakmengurusi halhal detail terkait dengan kelengkapan pengusulan,apalagi sampai meminta surat kepada Kades Jinengdalem.> Bahwa benar hasil atau jawaban pusat tentang pengusulan revisiDIPA saat itu selanjutnya saksi mendapatkan

M.Ak untuk membahas usulan DIPArevisi tersebut ke Jakarta ke tim Dirjen Anggaran, dalamHal 124 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpspembahasan tersebut intinya adalah memverifikasi data dukungyang disyaratkan oleh Dirjen Anggaran untuk terbitnya DIPArevisi, dan saat itu hasil verifikasi sudah terpenuhi, dan akhirnyarevisi DIPA ke7 Tahun 2010 turun dan ditetapkan pada tanggal25 November 2010.Bahwa benar pada saat mengajukan usulan ulang tersebut,urusan tekhnis tersebut saksi tidak

PNBP 2010 revisi setelah ditambahkandengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasipenggunaan penerimaan PNBP tahun anggaran yang lalu; Copy DIPA Undiksa 2010 revisi terakhir (ke5) Data pendukung RKAKL PNBP revisi penambahan pagu 2010Bahwa benar anggaran yang diusulkan untuk pengadaan tanahdalam RKAKL sebagai data dukung dalam surat tersebutditerangkan sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan 34.210m2.Anggaran belanja tanah permeternya sebesar Rp.200.000/m2atau Rp.20.000.000/are.Bahwa benar tekhnis

denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis

karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis

(satu) buah surat permintaan surat dukungan keagenan atas nama FENDI yangdikirim lewat email ke PT CMI pada bulan Juni 2012.1 (satu) buah Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Nomor : 09/TgrnPPTK/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal teguran I kepada DirekturCV.ZAMAHRA tentang belum adanya progres pekerjaan pengadaan alatalatkesehatan dasar Puskesmas Pembantu dan Poskesdes sampai tanggal 31 Oktober2012 sebagaimana kontrak Nomor : 04/SP.12/PPKAKDPP/DLMTW/IX/2012tanggal 25 September 2012.1 (satu

SKP) atas daun cek No:QS 113980 BankNagari Cabang Utama Padang kantor Cabang Jakarta senilai Rp.83.550.000(delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Bank NagariCabang Utama Padang , tanggal 29 April 2013.3 (tiga ) lembar daftar uji coba /uji fungsi alatalat kesehatan kedokteran umum/surat garansi atas nama PT.CMI.1(satu) buah surat permintaan surat dukungan keagenan atas nama FENDI yangdikirim lewat email ke PT CMI pada bulan Juni 2012.1 (satu) buah Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis

Tata cara pelelangan meliputi :1) Metode pelelangan umum dengan Pasca kKualifikasi.2) Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biayadilanjutkan dengan evaluasi dokumen kualifikasi.3) Pembuktian kualifikasi.4) Penetapan pemenang.5) Pengumuman pemenang.b.

Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1) Syarat kualifikasi meliputi memiliki surat izin usaha seperti Aktependirian dan perubahan, SIUP bidang penyewaan angkutan darat,surat izin tempat usaha, perusahaan yang masih berlaku, TDP yangmasih berlaku, memiliki NPWP dan membayar pajak tiga bulanterakhir, memiliki surat keterangan Bank.2) Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1.

Tata cara pelelangan meliputi :1) Metode pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi.2) Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biayadilanjutkan dengan evaluasi dokumen kualifikasi.3) Pembuktian kualifikasi.4) Penetapan pemenang.5) Pengumuman pemenang.b. Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).

Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1. Pelelangan Tahap Pertama :Halaman 33 dari 219 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN PikMengumumkan lelang Pasca Kualifikasi pada tanggal 13 Januari2014 melalui LPSE Prop. Kalteng dengan masa pengumuman daritanggal 13 s/d 19 Januari 2014 (mengupload dan mendonloaddokumen pengadaan)..

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK Rl a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

seadiladilnya.Menimbang bahwa atas pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum menyampaikan secaralisandipersidangan dengan menyatakan tetap pada tuntutannya, begitu pula PenasihatHukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya tersebut ;Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan suratdakwaan nomor register perkara : PDM30/R.2.13/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015sebagai berikut :PERTAMABahwa ia Terdakwa BUSTANIL, S.P selaku Pengawas Tenaga Tekhnis

teknis FIFAdan SNI 19.9001 2001 untuk bola kakinomor 5 pada dokumen penawaran CV.SRIKANDI BHAKTI PRIMA, yang telahditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja XUnit Layanan Pengadaan KabupatenPasaman sebagaimana yang dipersyaratkandalam Permendikbud Republik IndonesiaNomor : 56 Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Melampirkan Sertifikat HAKI pada dokumenpenawaran yang tidak di persyaratkan dalampetunjuk Tekhnis

DWISETIAWAN Alias RISKY Bin SURIPNO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiterdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehatjasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

Bahwa audit tersebut dilakukan sejak tanggal 8 Agustus 2011 s/d.tanggal 26 Agustus 2011 oleh Tim yang terdiri dari :28Pengendali Tekhnis : Suranto, SE. Msi.Ketua Tim : Chusnan.Anggota : Makmur.Bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit AparatPengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP), dengan caramelakukan pemeriksaan dokumendokumen/buktibukti pendukung, danmelakukan klarifikasi pada pihakpihak terkait antara lain pengurus UPKPNPM Mandiri Kec.

DAU setelah dikurangi belanja rutin Kabupaten dandibagi secara proporsional ke tiaptiap Desa, besaran ADD adalah minimal 10% daridana perimbangan;e Bahwa maksud dan tujuan ADD adalah program pemerintah, yang berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah untuk mempercepat pembangunandesa;e Bahwa pembelian sepeda motor inventaris desa yang dibeli dari dana ADD seharusnyadiatasnamakan pemerintah desa karena sepeda motor tersebut milik pemerintah DesaTegalasri, dan apabila ada hambatan tekhnis

FENDI Alias PICU AliasAMEN dari cara membeli namun terdakwa tidak mengetahui sdr.FENDI Alias PICU Alias AMEN membeli dari siapa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yangdibuat dan di tanda tangani oleh Manager Tekhnis ; Ketut Ayu Sarwetini, Aptdan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 yang dibuatdan ditandatangani oleh Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto, S.Farm Aptsebagai Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang sesuai denganLP163/N/PLPol/

Perencanaan InstitutTeknologi Surabaya dan berdasarkan hasil test tersebut dari 20 biji pavingyang telah diambil secara acak oleh pihak lembaga independent tersebut secarateknis keseluruhan paving masuk dalam mutu K400.2122Za242Bahwa berdasarkan hasil uji pemeriksaan kuat tekan concrete paving yangtelah dilakukan oleh laboratorium beton dan bahan bangunan InstitutTeknologi Sepuluh Nopember, dengan nomor 331TPav02/LB3/X/'13,tertanggal 4 Oktober 2013, tersebut secara pengujian mutu dapat di simpulkansecara tekhnis

Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.

Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memilikikewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripda dengan Jabatan Brig SAT SABHARA, di kesatuan PolresNagan Raya (vide Bukti P3=Bukti T28), dalam hal ini wilayah Polres NaganRaya tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis

No. 197 K/Pid.Sus/201260tempat dibangun Pasar Hewan tersebut sangat rendah sehingga tidakmemungkinkan untuk dikerjakan sebagaimana gambar dan RAB karenatanahnya mempunya elevasi sangat rendah, sehingga Volume Fondasi yangdicantumkan dalam RAB hanya setinggi 60 cm sangat tidak sesuai dengankeadaan tanah dilokasi pembangunan secara tekhnis untuk melaksanakanpekerjaan pembangunan Pasar Hewan tersebut pihak rekanan memohondilakukan perubahan dengan penambahan Volume Pondasi menjadi 120 cmdan 90 cm, Maka

Dwi Jaya, kalau audit BPK semua para pihak dipanggil,intinya bahwa kami hanya melaksanakan LHABPK dan Instruksi Gubernur saja; Bahwa Saksi hanya dilibatkan pada proses unmizing saja, kalau menyangkutprosedur lelang kewenangan ULP dan menyangkut tekhnis kewenangan bagianSaksi selaku PPK;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masingmasing Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 November 2018, dan untukmempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebutsebagaimana

KOHAR SUPARMAN.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan adalah Meneliti, Menguji barang/jasa sesuaidengan Spesifikasi yang tertera dalam kontrak, dan saksi pertanggungjawabkan pekerjaan saksi tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikanselaku Pengguna Barang/Jasa.Bahwa acuannya adalah Spesifikasi dan Gambar yang disetujui olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dandiketahui Kepala Dinas Pendidikan.Bahwa Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

adalah ERWIN HERWINDO,SH sedangkan Pejabat Pembuat Komitemen adalah TINA KARINI S.SANTOSO, ST.Bahwa tidak ada petunjuk teknis maupun SOP dalam menerima hasilpekerjaan hanya mengacu kepada Spesifikasi dan Gambar yangdisetujui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat PembuatKomitmen dan diketahui Kepala Dinas PendidikanBahwa untuk RKB SDN Bantarsari 01, RKB SDN Karangpatri 04 dan RKBSDN Karangpatri 05 Pejabat Pembuat Komitmen membuat SuratPerintah Kerja (SPK) dengan Perusahaan : CV.

danpersyaratan pendirian, pendirian apa pendirian bangunan kecuali kalauHalaman 40 dari 72 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtrizin operasional izin aktifitas ittukan beda lagi, itu izin pendirian dan izinbangunan;Bahwa kalau memang tidak memenuhi izin operasional sebuahaktifitas pondok tentu itu ada teguran dari pejabat yang berwenang,kalau itu sifatnya kewenangan dari Walikota maka Walikota yangmenegur, kalau itu sudah didelegasi kepada Departemen Agama makaDepartemen Agama atau Dinas Tekhnis

Berdasarkan UndangUndangNomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember Tahun 2003, menugaskanPejabat Bupati Samosir untuk membentuk Perangkat Daerah yang meliputiSekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga tekhnis daerah, dan unsurperangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menindaklanjuti Surat permohonan masyarakat melalui 7 kelompokmasyarakat Desa Partungko Naginjang tertanggal 12 November 2003, danhasilnya pada

membangun Jety/ Dermaga, Terdakwa berkonsultasi denganDinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan menanyakan mengenai perizinanpembangunan Jety/Dermaga tersebut, dimana DLH Kota Bima menjelaskan untukmembangun Jety/ Dermaga, terdakwa harus memiliki UKL/ UPL untuk selanjutnyadiajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB;Bahwa setelah adanya UKL / UPL maka selanjutnya sekitar akhir bulan Februari2020 UKL/UPL tersebut diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untukdibahas lebih lanjut bersama instansi tekhnis