., 1 (Satu) lembar ;Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaSekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloaandan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D.

Paliaky, S.Pd., 1 (Satu) lembar;Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaSekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (Satu) lembar ;Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloaandan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D.

Itjang dan Asep;Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah BUD;Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2009 adalah Pak Hafid;Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2010 adalah Pak AsepMulyana;Bahwa saksi tidak tahu penerbitan SP2D itu harus ada DPKAD ;Bahwa saksi seruangan dengan terdakwa dengan Pak Firman;Bahwa saksi tidak tahu diantara terdakwa dan yang lainnya ada yang suka mainValas ;Bahwa yang menentukan dana adalah KPA;Bahwa saksi pernah menerima THR sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu

Itjang dan Asep;Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah BUD;Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2009 adalah Pak Hafid;Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2010 adalah Pak AsepMulyana;Bahwa saksi tidak tahu apakah penerbitan SP2D itu harus ada DPKAD ;Bahwa saksi seruangan dengan terdakwa dengan Pak Firman;Bahwa saksi tidak tahu diantara terdakwa dan yang lainnya ada yang suka mainValas ;Bahwa yang menentukan dana adalah KPA;Bahwa saksi pernah menerima THR sebesar Rp. 200.000, (dua

Bahwa benar Surat Perintah Membayar NomorKsb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang dan Jasa/13/2013 tanggal 22Juli 2013, dan lampirannya. ( untuk pembayaran prestasipekerjaan 70 % diajukan kepada DPKAD, namun kamikembalikan lagi karena belum dilampirkan berita acarapemeriksaan dari tim pemeriksa barang daerah, sehingga kamitidak mengeahui apakah pakaiana linmas tersebut sudah lengkapatau belum7.

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Surat Perintah MembayarNomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang dan Jasa/13/2013 tanggal 22Juli 2013, dan lampirannya. ( untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70% telah diajukan ke DPKAD namun dikembalikan oleh DPKAD karenatidak dilengkapi dengan dilawmpirkan Berita Acara Pemeriksaan Barangoleh Tim pemeriksa Barang Daerah dan berita acara pemeriksaan barangoleh PPHP8.

Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh TimPemeriksa barang daerah pada tanggal 29 Juli 2013, lalu pada tanggal 30Juli 2013 Surat Perintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang dan Jasa/13/2013 tertanggal 22 Juli 2013 kembali diajukankepada DPKAD dengan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaanbarang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah..11. Saksi AHMAD KAY, telah diperiksa dan disumpah di depan persidangan pada83pokoknya menrangkan sebagai berikut:1.

tentang itu, maka oleh staf perbendaharaan wajibmenolak SPP tersebut dan dikembalikan kepada SKPD pemohon untukdilengkapi, apabila setelah dilengkapi oleh SKPD dan syarat kelengkapanyatelah lengkap, barulah dapat diterbitkan SP2Dnya ( surat perintah pencaiarandana.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Surat Perintah Membayar Nomor :Ksb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang dan Jasa/13/2013 tanggal 22 Juli 2013, danlampirannya. ( untuk pembayaran prestasi pekerjaan 70 % telah diajukan keDPKAD namun dikembalikan oleh DPKAD

karena tidak dilengkapi dengandilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim pemeriksa BarangDaerah dan berita acara pemeriksaan barang oleh PPHP.Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksabarang daerah pada tanggal 29 Juli 2013, lalu pada tanggal 30 Juli 2013 SuratPerintah Membayar Nomor : Ksb.Pol.Lms.900/SPP LSBarang danJasa/13/2013 tertanggal 22 Juli 2013 kembali diajukan kepada DPKAD dengandilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa BarangDaerah.Saksi

sebesar Rp.387.000.000, dan penjualan ATK sebesar Rp. 613.000.000, yangdilampirkan dengan Rencana Kebijakan Anggaran Perusahaan Daerah KabTojo Una Una TA 2015 dan Estimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko RayaMandiri yang ditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PerusahaanDaerah Kab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo UnaUna yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Pit Bupati Tojo Una UnaSaksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKAD

sebesar Rp.387.000.000, dan penjualan ATK sebesar Rp. 613.000.000, yangdilampirkan dengan Rencana Kebijakan Anggaran Perusahaan Daerah KabTojo Una Una TA 2015 dan Estimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko RayaMandiri yang ditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PerusahaanDaerah Kab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo UnaUna yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati Tojo Una UnaSaksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKAD

, yangdilampirkan dengan Rencana Kebijakan Anggaran Perusahaan Daerah KabTojo Una Una TA 2015 dan Estimasi Anggaran Kebutuhan PT Lengko RayaMandiri yang ditangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PerusahaanHalaman 119 dari 172 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN PalDaerah Kab Tojo Una Una dan Direktur Anak Perusahaan Daerah Tojo UnaUna yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd Haris Ganto;Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati Tojo Una UnaSaksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKAD

sebesar Rp. 387.000.000, dan penjualan ATKsebesar Rp. 613.000.000, yang dilampirkan dengan Rencana KebijakanAnggaran Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 dan EstimasiAnggaran Kebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yang ditangani oleh Terdakwaselaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan DirekturAnak Perusahaan Daerah Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri AbdHaris Ganto;Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati Tojo UnaUna Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKAD

sebesar Rp. 387.000.000, dan penjualan ATK sebesar Rp.613.000.000, yang dilampirkan dengan Rencana Kebijakan AnggaranPerusahaan Daerah Kab Tojo Una Una TA 2015 dan Estimasi AnggaranKebutuhan PT Lengko Raya Mandiri yang ditangani oleh Terdakwa selakuDirektur Utama Perusahaan Daerah Kab Tojo Una Una dan Direktur AnakPerusahaan Daerah Tojo Una Una yaitu PT Lengko Raya Mandiri Abd HarisGanto;Bahwa surat permohonan tersebut didisposisi oleh Plt Bupati Tojo UnaUna Saksi Abubakar Nophan Saleh kepada Kepala DPKAD

TahunAnggaran 2012;Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012selanjutnya Terdakwa mengajukan proposal permohonan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012 kePemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Pataruman untukdiverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untuk dievaluasi, setelahdilakukan evaluasi selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar danapabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan danAset Daerah (DPKAD

Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran2012 selanjutnya Terdakwa mengajukan proposal permohonan pencairanAlokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA.2012 ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Patarumanuntuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untukdievaluasi, setelah dilakukan evaluasi selanjutnya disampaikan kepadaWalikota Banjar dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi keDinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota

Itjang dan Asep;Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah BUD;Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2009 adalah Pak Hafid;Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2010 adalah Pak AsepMulyana;Bahwa saksi tidak tahu penerbitan SP2D itu harus ada DPKAD ;Bahwa saksi seruangan dengan terdakwa dengan Pak Firman;Bahwa saksi tidak tahu diantara terdakwa dan yang lainnya ada yang suka mainValas ;Bahwa yang menentukan dana adalah KPA;Bahwa saksi pernah menerima THR sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu

Itjang dan Asep;Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah BUD;103Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2009 adalah Pak Hafid;Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2010 adalah Pak AsepMulyana;Bahwa saksi tidak tahu apakah penerbitan SP2D itu harus ada DPKAD ;Bahwa saksi seruangan dengan terdakwa dengan Pak Firman;Bahwa saksi tidak tahu diantara terdakwa dan yang lainnya ada yang suka mainValas ;Bahwa yang menentukan dana adalah KPA;Bahwa saksi pernah menerima THR sebesar Rp. 200.000, (dua

;Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012,saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang mengajukanproposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiriAPBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah Kota Banjar melalui KantorKecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol KotaBanjar untuk dievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar danapabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan danAset Daerah (DPKAD

.Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012,saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang mengajukanproposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiriAPBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah Kota Banjar melalui KantorKecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol KotaBanjar untuk dievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar danapabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan danAset Daerah (DPKAD

Lenny Ambardy dan seterusnya;Bahwa Pemohon Kasasi , benar tidak tercatat sebagai penyewa sesuaiDaftar: Tanah Pemerintah Daerah Tingkat Il Bandung di Kawasan Jl.Kiaracondong Bandung tahun 1997, juga nama orangtua kami tidak adadisana:Tetapi karena kami menerima:1) Surat Walikota Bandung No. 640/2115 DPKAD dan No. 640/2116DPKAD, Perihal peringatan Pengosongan/Pembongkaran bangunan31 Agustus 2010;2) Surat Walikota Bandung No. 640/2638DPKAD dan No. 640/2639DPKAD, perihal Peringatan Kedua Pengosongan/

PembongkaranBangunan Tanggal 7 Oktober 2010;3) Surat Walikota Bandung No. 640/2389 DPKAD dan No.640/2390DPKAD, perihal Peringatan Ketiga Pengosongan/PembongkaranBangunan Tanggal 23 Juni 2011 (Halaman 26 Putusan PengadilanNegeri Bandung);Kami tidak mengerti logika Termohon Kasasi , Pada satu sisi kami (ataulebih tepatnya orangtua kami) tidak tercatat sebagai penyewa di bagianSewa Tanah kantor Termohon Kasasi , tetapi pada sisi lain kami menerimaSurat Perintah Pengosongan;Keberatan keempat:Bahwa Perbuatan

Jogja Tugu Trans masih dipegang Pengguna Anggaran ;Bahwa Pengguna Anggaran harus tunduk pada peraturan yang berlaku ;Bahwa DPKAD tidak berwenang memonitoring penggunaan anggaran padalingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi D.I.Yogyakarta hanya menerbitkan SP2D saja ;Bahwa kalau pengeluaran anggaran secara Lasung atau LS harus sesuai denganjenis kegiatannya dan sesui ketentuan peruntukannya ;Bahwa perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi danInformasi Provinsi

Lebih mempercayai DPKAD, surat permintaan dana BOK dan kuitansi lebihdominan dan adanya sedikit otorisasi kewenangan, sehingga pembayaran danaBOK yang tidak didasarkan pada Kontrak/SPK, dapat berjalan dengan lancar;4. SPK dibuat dan menjadi dasar pembayaran dana BOK, setelah disadari adanyakekosongan hukum terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dibuatSPK yang diberlakukan mundur sesuai dengan kondisi yang diperlukan(antidatir); 5.

melalui Dinas Perhubungan DIYogyakarta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 31Desember 2008, melalui Saksi Supri Pujiastuti, A.Md, telah dikembalikan langsungke DPKAD ; 222 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nee Bahwa terkait dengan dana BOK yang telah dibayarkan kepada PT JTT, selanjutnyadigunakan untuk transaksi tertentu, seperti pembayaran hutang kepada SaksiPoerwanto Johan Riyadi Rp20.000.000.00, Rp102.140.000,00, Rp75.000.000,00 ataujumlah lainnya,

Bahwa dana yang disetujui DPKAD dengan suratnya No. 05/SPD/2008 dan No. 32/SPD/2008, tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp11.936.585.780,00 (sebelas milyarsembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratusdelapan puluh rupiah), alokasi dana BOK dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)adalah sebagai uang negara/pemerintah, sebagian besar dari dana tersebut untukPembiayaan Pengelolaan Sistim Pelayanan Angkutan Orang di Jalan DenganHal 315 dari 357 Hal. Pts.

Bahwa rencana pembayaran dana BOK menggunakan mekanisme SPK tanpa melaluimekanisme Pelelangan Terbatas/Umum, timbul dari niat atau kehendak Terdakwa,diawali dengan koordinasi dengan pihak DPKAD dan DPKAD membenarkan danmenyetujui penggunaan mekanisme SPK, seperti yang diterapkan SKPD yang lain,selanjutnya Terdakwa menerbitkan Tim Pengadaan Barang/Jasa Dengan MekanismePenunjukan Langsung No. 188/181A tanggal 6 Pebruari 2008, atas saran TimPengadaan Barang/Jasa Dengan Mekanisme Penunjukan Langsung

Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;

0001b 1 (satu) bundel copy Komentar instansi Temuan: Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah..

Bahwa dalam perencanaan dan gambar yang saksi buat untukPengoralan Jalan Usaha Tani dengan total biaya Rp 437.878.000,dengan panjang 3300 m, lebar 3 m dan tebal 15 Cm Bahwa acuan saksi dalam membuat perencanaan analisa harga satuanuntuk bahan dan peralatandalam membuat perencanaan analisa harga satuan untuk bahan danperalatan berdasarkan PERMEN PU 11/PRT/M/2013 untuk koefisiendan Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 030/307/DPKAD/2017Tentang Harga Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten BengkuluUtara

Tahun Anggaran 2018. analisa harga satuan kerja untuk tenaga kerja dalam perencanaan dibuatberdasarkan Kesepakatan harga Satuan Upah Pekerja se KecamatanUlok Kupai yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari2018, dikarenakan untuk pembayaran upah tenaga kerja tidak adadalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 030/307/DPKAD/2017Tentang Harga Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten BengkuluUtara Tahun Anggaran 2018.

membuatdesain Dan RAB utnuk pembanguan balai pertemuan, jalan rabat beton,dan pengoralan Bahwa setelah diadakan survei ternyata dana yang tersedia tidaktercukupi sehingga yang dilaksanakan atau terelisasi ada dua pebanguanbalai pertemuan dan jalan rabat betonBahwa Rab untuk pembanguan balai pertemuan ebesar Rp. 444.486.894dan untuk jalan rabat beton sebesar Rp. 61.891.900..Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam menentukan harga satuandalam membuat desain dan RAB adalah keputusan Bpati BengkuluUtara no. 030/DPKAD

Kandar Nurdiansyah dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dinas di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah sebagai Kepala Seksi Pengelolaan PBB dan BPHTB pada bidangpendapatan DPKAD Kab.Majalengka. sejak tanggal 1 Nopember 2011 s/dsekarang dengan tugas saya sebagai Kepala Seksi Pengelolaan PBB danBPHTB pada bidang pendapatan DPKAD Kab. Majalengka yaitu mengelolapajak bumi dan bangunan dan BPHTB yang meliputi pendataan, penilaian,penetapan dan penagihan.

Pada saat pendataantersebut diketahui bahwa tanah sebagaimana dimaksud, ada dalampenguasaan DURAHMAN, BAHAR, AMIN, AHMA DAPI 'dan TARYUDIN,maka pada saat penetapan wajib pajak, subjek wajib pajaknya adalah yangmenguasai objek tanah pada waktu itu; Bahwa Saksi mengetahui SPPT atas nama Terdakwa ada yang dibayar danada juga yang tidak dibayar ke Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD);Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tercatat sebagai wajib pajakberdasarkan data wajib pajak yang tercantum

Bahwa mekanisme pencairan di DPKAD Kab tangerang :1. Petugas SKPD mengantarkan dokumen pencairan tersebut keLoket DPKAD.2.Putugas loket DPKAD mencocokkan KIPS ( Kartu ldentitasPetugas SKPD).. Menerima berkas serta pendukung dari SKPD.. Meneliti kelengkapan Dokumen sesuai dengan jenis SPM.5. Mengembalikan SPM kepada SKPD= apabila dokumenpendukung tidak lengkap.6. Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya kepada bagianferifikasi SPM.. Ferifikasi SPM..

Asset, tanggal 9-06-2009; (Keterangan status tanah Jl.Palasari 9 Bandung); Fotocopy legalisir Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung, No 593/059/-DPKAD, tanggal 22-02-2016 (Permohonan Keterangan status tanah) ; Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 174/Pdt/G/2015/PN.Bdg Tanggal 01-09-2015 (Putusan inkracht); Fotocopy legalisir Warkah Sporadik Kedudukan tanah Tanggal

Asset, tanggal 9062009; (Keterangan statustanah JI.Palasari 9 Bandung)Fotocopy legalisir Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Pemerintah Kota Bandung, No 593/059/DPKAD, tanggal22022016 (Permohonan Keterangan status tanah)Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA BandungNomor 174/Pdt/G/2015/PN.Bdg Tanggal 01092015 (Putusaninkracht).Fotocopy legalisir Warkah Sporadik Kedudukan tanah Tanggal22122015 Register Lurah Kelurahan Lingkar Selatan Nomor562/Skt/15/XII/2015, dan Surat Camat

Asset, tanggal 9062009; (Keterangan status tanah JI.Palasari9 Bandung);Fotocopy legalisir Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Bandung, No 593/059/DPKAD, tanggal 22022016(Permohonan Keterangan status tanah);Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor174/Pdt/G/2015/PN.Bdg Tanggal 01092015 (Putusan inkracht);Fotocopy legalisir Warkah Sporadik Kedudukan tanah Tanggal 22122015Register Lurah Kelurahan Lingkar Selatan Nomor 562/Skt/15/XII/2015, danSurat

Asset, tanggal 9062009; (Keterangan status tanahJl.Palasari 9 Bandung);Fotocopy legalisir Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Bandung, No 593/059/DPKAD, tanggal 22022016(Permohonan Keterangan status tanah) ;Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor174/Pdt/G/2015/PN.Bdg Tanggal 01092015 (Putusan inkracht);Fotocopy legalisir Warkah Sporadik Kedudukan tanah Tanggal22122015 Register Lurah Kelurahan Lingkar Selatan Nomor562/Skt/15/XII/2015, dan Surat

Wakatobi, serta sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) padaKantor DPKAD Kabupaten Wakatobi sejak 18 Mei 2018 sampai dengansekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 334 Tahun2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten WakatobiT.A. 2018;Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahunanggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, timinilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengankemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;e Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

JUHAIDDIN,SE saat itu sebagai Kepala DPKAD Kab.

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahunanggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan telah dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, timinilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengankemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

kontrak kerja;SONMenyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan Berita Acara Penyerahan;SMelaporkan kemajuan pekerjaan pengadaan barang / jasa;SMMenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang /jasa;Menimbang, bahwa Terdakwa merangkap PA/KPA sekaligus selaku PPK padakantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan karena tidak ada pegawai di KantorSatuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat atau memiliki sertifikat selaku PPK.Berdasar petunjuk dari Kepala B/DPKAD

Baghwa dalam Gelar Perkara tanggal 17 September 2014, Penyidik Subdit Ill TipidkorDitreskrimsus Polda NTT menjelaskan bahwa kasus dugaan tindak pidana Korupsipenganggaran dilakukan dengan cara mengalokasikan Dana Hibah kepada ULPkabupaten Alor dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPKAD,namun tidak tercatatdidalam Rencana Kerja Anggaran DPKAD Tahun 2012. Jumlah anggaran dana hibahtahun 2012.

Alokasi dana hibahkepada ULP TA. 2013 juga terdapat didalam DPA DPKAD TA. 2013 namun tidaktercatat dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran sementaradan Rencana Kerja Anggaran DPKAD TA. 2013.

Bahwa Hasil evaluasi Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas kasus dugaantindak pidana korupsi penganggaran yang dilakukan dengan cara mengalokasikan danahibah kepada ULP Kabupaten Alor dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPKAD,namun tidak tercatat dalam Rencana Kerja Anggaran DPKAD TA. 2012, merupakan Halaman 133 dari 250 Putusan No. 57/PIDSUSTPK/2015/PN.KPGmasalah penyimpangan dalam penggangaran dan tidak berindikasi tindak pidanakorupsi yang mengakibatkan belanja hibah tidak mencerminkan

Bahwa kelima putusan tersebut mengatur bahwa PNS yang diangkat dalam jabatanPokja ULP berhak menerima tunjangan kerja yang bersumber dari APBD KabupatenAlor Pos Dana Hibah DPKAD yang besarnya ditetapbkansesuai kKemampuan daerahdengan memperhatikan beban kerja; Bahwa bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan didalam BKU Bendahara ULPTahun 2012 dan 2013 menunjukan bahwa semua personil tersebut telah menerimahonor dibuktikan dengan tandatangan penerima honor; Bahwa atas keputusan Bupati Nomor 49/HK/

Dandisposisi oleh Ka DPKAD kab. Alor segera buat telaahanstaf kepada Bupati dengan melampirkan hasil notulen dengan mendapat persetujuanBp. Bupati tanggal 23 April 2012 yang ditujukan Kepala Bidang Anggaran dan uangtersebut masuk dalam rekening ULP Kab.

Komisi IT membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggZota; 72 none nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnna. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshori; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain, h. Totok, SH. S.Sos; i. Anggota Pujiantoro; C.

Komisi II membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggZota; $= 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnna. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshor1; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain; h. Totok, SH. S.S08s; 22222 nn nnn nn nnn nnn nnni.

Amin;Bahwa Penggugat pernah menemui saksi untuk berkonsultasi masalahpengurusan sporadik;Bahwa pihak DPKAD pernah meminta saksi untuk menandatangani suratsporadik atas objek sengketa, tetapi saksi tidak mau menandatanganinyakarena tidak ada bukti yang kuat;Bahwa pada saat bencana tsunami,rumah tersebut telah hancur,kemudian Penggugat membangun kembali dengan menggunakan uangpribadi;Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat serta Kuasa Tergugat Il menyatakan akan menanggapinyadalam

Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor991/1.76/SKPP/DPKAD/2016 atas Nama Ipa Lulu G. AMD, di keluarkan olehDinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,tanggal 30 Juni 2016, bermaterai cukup yang di nazegelen dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.8);i.

selanjutnya saksi serahkanseluruh dokumen tersebut kepada Terdakwa;Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tanda tangan PPTK di dalamdokumen SPP kemudian Terdakwa kembali menememui saksi untukdiperiksa kelengkapan berkasnya dan untuk diverifikasi oleh PejabatPenatausahaan Keuangan;Bahwa setelah dilakukan verifikasi Terdakwa meminta tanda tanganPengguna Anggaran yaitu Harapan Wahai pada Surat PerintahMembayar, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan oleh Terdakwakepada saksi untuk saksi serahkan kembali kepada DPKAD

surat kuasa dari pihak PTMitrasolusi Teknologi Mandiri kepada Terdakwa;Bahwa saksi tidak meneliti kKebenaran tandatangan dalam prosespencairan karena yang penting nama dan tandatangan telah sesuaidengan akta;Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasitandatangan dan cap stempel penyedia;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;ABDUL JALIL :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Belanja pada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

) sekaligus sebagaiKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sukamara;Bahwa dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLITS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung TerjunTahun 2014, saksi mengetahui sehubungan dengan jumlah anggaranHalaman 73 dari 152 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016/PN Plk10.yang digunakan serta memproses pencairan dana DAK+DAU 20 % dan100% dalam kegiatan tersebut;Bahwa proses dan mekanisme yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kab.

Sukamara menerima Surat PerintahMembayar (SPM) dari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamarayang dilampiri dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sertadokumen pendukung untuk pencairan, Selanjutnya dilakukan koreksioleh Bidang Belanja DPKAD Kabupaten Sukamara, setelah dinyatakanlengkap kemudian diterbitkan SP2D yang selanjutnya SP2D oleh DPKADbidang belanja diserahkan kepada Bank Pembangunan Kalteng (BPK)Kabupaten Sukamara selanjutnya Bank Pembangunan KalimantanTengah, Kabupaten Sukamara yang