Ditemukan 509 data
159 — 127
Pasal191 ayat (1) RBg serta sesuai Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Dslsm Empst Lingkungan Peradilan yangmensyaratkan bukti autentik dari Penggugat atas obyek sengketa, putusan yangberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) serta dikabulkannya gugatanprovosionil, maka posita aquo harus ditolak.20.
Howard Genial
Tergugat:
1.PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.Oeij Soeij Siang
3.PT. Balai Lelang Surya
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJAR
6.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
7.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
169 — 22
Bentuk Sertifikat Hak Milik dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT Il, maka hal pengalihan hak tersebut haruslahditangguhkan serta diblokir terlebin dahulu atau tidak sah dan bataldemi hukum;Bahwa agar PARA TERGUGAT bersedia melaksanakan putusan atasperkara a quo agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uangpaksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian PARA TERGUGAT dalammemenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak putusan telahberkekuatan hukum tetap (inkract
ISKANDAR
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AHMAD
216 — 112
KTUNyang berdiri sendiri;Bahwa, jika sengketa hukum yang diajukan oleh pihak yang keberatan kegubernur sengketa hukumnya tidak terkait dengan pemberhentian dirinya darikeanggotaan partai politik, mestinya tidak menghambat proses pergantianantar waktu oleh Gubernur, kecuali sengketa hukum berkaitan denganpemberhentian dirinya dari Keanggotaan partai politik maka Gubernur harusmenunda dulu menunggu adanya putusan inkrah terkait sengketa itu jikaHalaman 62 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBYputusan inkract
42 — 21
Bahwa menurut hukum sita jaminan terhadap barang pihak ketiga tidakdibenarkan, oleh karena itu untuk menghindari salah sita jaminan,sebaiknya dilaksanakan setelah adanya pembuktian dan atau setidaktidak telah inkract, maka dengan demikian sita jaminan mohon Majelisdalam perkara a quo menunda terlebih dahulu untuk pelaksanaanya demikepastian hukum bagi para pihak;Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang telahmenyampaikan Berita Acara Sita yang isinya bahwa Sita tidak dapatdilaksanakan karena
H.BAHDAR JOHAN Bin AWANG
Tergugat:
1.PT. ADARO INDONESIA
2.Drs. M.HARLIE,
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
4.KEPALA DESA MABURAI
223 — 95
Menghukum Tergugat dan Il untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta limaratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai Tergugat memenuhi isi putusantersebut, terhitung sejak dibacakan sampai putusan berkekuatan hukumtetap (Inkract van gewisjde).8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada bantahan (verzet), banding, dan kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad).9.
86 — 35
Bahwa Penggugat Rekonvensi prinsipal tidak berhak atas nafkahiddah dari Tergugat Rekonvensi, karena saat Tergugat Rekonvensiprinsipal belum menjatuhkan ikrar talak di persidangan bahkanPutusan Pengadilan Agama Tanggamus belum berkekuatan hukumtetap (inkract van gewijke), pada tanggal 13 Oktober 2018 PenggugatRekonvensi prinsipal telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaH.
45 — 15
2014, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugatdengan dalildalil gugatannya sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinannyakarena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan AgamaTigaraksa Kelas 1B Kabupaten Tangerang dengan Nomor Putusan2400/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 21 Agustus 2013 M, bertepatandengan tanggal 14 Syawal 1434;Bahwa terhadap putusan tersebut baik Penggugat maupun Tergugattidak melakukan upaya hukum sehingga telah berkekuatan hukumtetap (Inkract
21 — 3
2010 M bertepatan dengantanggal 8 Jumadil Awal 1431 H yang telah membatalkan putusanPengadilan Agama Bogor No.661/Pdt.G/2010/PA.Bgr tanggal 23Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 H;MENGADILI SENDIRI1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Mengizinkan Pemohon (Xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxxxxxdi depan sidangPengadilan Agama Bogor;3 Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah pulamemiliki kekuatan hukum yang tetap (inkract
114 — 39
Pemuda No. 43.24.Bahwa untuk menjamin Tergugat tunduk dan patuh memenuhi isiputusan ini, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan NegeriCirebon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) untuksetiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalaimemenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) dalam perkara ini;25.Bahwa karena gugatan ini berpedoman pada pasal 180 HIR,selanjutnya Penggugat juga mohon kepada
Drs. WAHYA, M.Pd.
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
157 — 117
Kalau tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormatjika sudah inkract dan dalam putusannya terbukti, namun untukpembinaan harus melalui proses pemeriksaan (pembinaan) danprosedur pemeriksaan sama semua, hukuman disiplin apapun harusdiperiksa;Bahwa pungli harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, tetapidalam tatanan pungutan liar yang disampaikan dalam gugatan ini ituHalaman 64 dari 76.
23 — 2
Yusuf didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;3 Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah pulamemiliki kekuatan hukum yang tetap (inkract). Dan Penggugat telahmengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor padahari Kamis, tanggal 12 April 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 20Jumadil Awal 1433 H, sebagaimana kutipan Akta Cerai No. 0294/AC/2012/PA.Bgr.
22 — 3
Yusuf didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;3 Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah pulamemiliki kekuatan hukum yang tetap (inkract). Dan Penggugat telahmengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor padahari Kamis, tanggal 12 April 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 20Jumadil Awal 1433 H, sebagaimana kutipan Akta Cerai No. 0294/AC/2012/PA.Bgr.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero , Tbk. Regional Remedial dan Recovery Jakarta Senayan
Terbanding/Tergugat II : PT. Balai Lelang Internusa,
Turut Terbanding/Penggugat II : Tuan Haji Ardja Djunaidi
56 — 19
Jumlah kewajiban Pembanding juga secara tegas dapat dilihatdalam putusan pengadilan No.484/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang telahberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijdse) sesuai Putusan MahkamahAgung Nomor 412 K/Pdt/2015. Kekeliruan para Pembanding yangmendalilkan bahwa sisa hutang Pembanding pada Terbanding sebesarhalaman 69 dari 79 putusan nomor 109/PDT/2020/PT BDGRp.2.085.000, (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).
72 — 215
Bahwa selanjutnya tuntutan peletakan sita jaminan dan putusan serta mertasebagaimana posita 9 dan 11 gugatan, sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR Jo.Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Pengadilan Dslsm Empst Lingkungan Peradilan yangmensyaratkan bukti autentik dari Penggugat atas obyek sengketa, putusanyang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) serta dikabulkannyagugatan provosionil, maka posita aquo harus ditolak.20.
1.Prof. Dr. Ir. JM Sitanggang MS
2.TUMPAK SITANGGANG
Tergugat:
1.Ir S.P. HUTABARAT
2.H.S.R br SITANGGANG
3.ICHSAN MUNTHE
4.SUTARDI
5.LILI MARLIANI BR PANJAITAN
6.SIRUS SINAGA
7.JAFAR
8.PENDI NAPITUPULU
9.MARIDEN MARBUN
10.PAIYAN SIHOMBING
11.DIRMAN SIHALOHO
12.ANTON HARIANJA
13.SUMARDI Alias KUAT
14.PARNINGOTAN SITINDAON
15.PAINO
16.RAMSES SIMARMATA
17.NASIB
18.SIRAIT
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq BPN cq Kanwil BPN Prov Sumut cq BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
44 — 10
dalamgugatan konpensinya adalah sah milik Para Penggugat dr; Menghukum Para Tergugat dr secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi materil maupun moril kepada Para Penggugat dr sebesarRp5.100.000.000,00 (Lima millyar seratus juta rupiah); Menghukum Para Tergugat dr secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat dr sebesarRp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai mematuhiisi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkract
126 — 20
Bahwa, demikian pula dalil PENGGUGAT untuk memohon putusan sertadapat dijalankan terlebin dahulu (UIT VOERBAAR BW) VOORRAAD)meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, adalah tidakberalasan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia terkait dengan perkara keperdataan tidak lagi diperkenankanadanya putusan sertamerta, karena untuk mencegah adanyapermasalahan hukum lainnya, sebelum adanya putusan yang memilikikekuatan hukum tetap (inkract van gewjsde ) Vide Surat EdaranMahkamah
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
155 — 26
2/Pdt.G/2021/PN Mtp24.25.26.27.sertifikat 24 April 2008 Surat Ukut Nomor :05496/GMB/2008 tanggal 23 April2008, Luas 404 M2 adalah tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukummengikatBahwa agar PARA TERGUGAT bersedia melaksanakan putusan atas perkaraa quo agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom)kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap hariatas kelalaian PARA TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan tersebutterhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkract
117 — 23
Dan selanjutnya para Penggugat memohonagar pengadilan Negeri mempawah Memerintahkan kepada Tergugat I, I, I, IV, V, VIdan turut tergugat atau pihakpihak lain yang berada di atas tanah tersengketa untuk tidakmelakukan kegiatan atau aktivitas apapun sampai perkara ini memperoleh putusan yangtetap dan pasti (Inkract van Geweisjde);17. Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut merupakan tuntutan yang mengadaada tidakberdasarkan hukum.
1.HJ. ARYATINI Alias TINI Binti H. KOESASI
2.ERZANIE FAHMI Bin ABDURRACHMAN
3.IKHSANA FAJERIN Bin ABDURRACHMAN
Tergugat:
1.NURLAILA
2.TAUFIKURRAKHMAN
3.BAYU SAPUTRA
4.M. FARKHAN
5.RENDANG ADI
6.YANDI KAMITONO
7.SARI RAHMAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MAKMUR MULIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH BUMBU
116 — 41
sitajaminan di atas obyek sengketa;Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Blin.13.14.Bahwa agar Para Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara aquo, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo agar Para Tergugat dihukum membayar uangpaksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (Satujuta rupiah) setiap hari atas kelalaian Para Tergugat dalam memenuhii isiputusan tersebut terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap(inkract
929 — 1255
di halaman 8 sampai dengan halaman 9 nomor 28 sampai dengan37 dugaan PENGGUGAT harus dibuktikan secara YURIDIS sebagaimanakesepakatan yang telah disepakati olen Pemerintah dan tokoh masyarakat(stakeholder)serta Pemerintah yang terlibat dalam kesepakatan itu dalamberita acara tanggal 15 Maret 2019.Bahwa terkait halaman 9 Nomor 38 sampai dengan nomor 45 mengapatidak di tuangkan dalam GUGATAN di PENGADILAN TATA USAHANEGARA JAKARTA tahun 2014 yang saat ini sudah ada PENETAPANPENGADILAN yang bersifat INKRACT