Pasal 5 dan Pasal 17 UU PTmenyatakan bahwa:Pasal5 UUPT:(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalamWlayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalamanagaran dasar.Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Kpg(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya.(3) Dalam suratmenyurat, pengumuman yang diterbitkan olehPerseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroanmenjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkapPerseroan.Penjelasan

Pasal 5 UUPT:Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusatPerseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yangharus disebutkan, antara lain dalam suratmenyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wlayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat

dan Pasal 17 UU PT menyatakan bahwa:Pasal5 UUPT:Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Kpg(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalamWlayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalamanagaran dasar.(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya.(3) Dalam suratmenyurat, pengumuman yang diterbitkan olehPerseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroanmenjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkapPerseroan.Penielasan Pasal 5 UUPT

: Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusatPerseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam suratmenyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wlayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.bahwa

BL.18/ SPP/ 2006.13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

BL.18/SPP/ 2006 .13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

objek sengketa tersebutdikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon objek sengketa, atas dasaritu maka Penggugat tidak memiliki egal standing (kedudukan hukum)untuk mengajukan gugatan dalam perkara in casu (legal standingPara Penggugat obscuur libel);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:I.1.KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;Bahwa dalam Angka 10 Gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkanbahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

) karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kKewenangandalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), PengadilanTata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa TataUsaha Negara;Pasal 47 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai denganPasal 76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Halaman 15 dari 27 halaman.

Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkanperaturan perundangundangan Republik Indonesia yang anggaran dasardan perubahannya telah disesuaikan dengan UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), yakni berdasarkan: 22002 2020020 2a.Akta No. 2 tanggal 06072009 Jo AHU 35087.AH.01.02 Tahun 2009tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TerbatasPT.Panggung Gunna Gandasemestaij

tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Bahwa selain itu TERGUGAT Il juga merupakan salah satu pemegangsaham pada TERGUGAT berdasarkan Akta Pendirian sehingga tidakmungkin TERGUGAT Il sebagai Direktur Utama ataupun pemegangsaham dapat melakukan wanprestasi (cidera janji) dan bertanggungjawab sebagai pribadi terhadap PENGGUGAT karena berdasarkan Pasal3 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT

DKI18.19.demikian telah jelas PENGGUGAT telah keliru mengajukan Gugatanterhadap TERGUGAT Il sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalamGugatan Nomor 2 pada halaman 2 karena TERGUGAT Il tidakbertanggungjawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas namaPerusahaan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT .

DKI42.43.44.secara pribadi atas Perjanjian yang mengikat Perusahaan sesuaidengan Pasal 3 ayat (1) UUPT karena penandatanganan yangdilakukan oleh TERGUGAT Il dilakukan dalam posisinya sebagaiDirektur Utama berdasarkan Akta Pendirian (Bukti T1) yang bertindakuntuk dan atas nama TERGUGAT I.

Sehingga jelas TERGUGAT II selakupribadi bukanlah pihak dalam perkara perdata ini, dan oleh karena ituPARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agarTERGUGAT Il dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yangsangat tidak logis dan mengadaada karena TERGUGAT II tidakbertanggung jawab secara pribadi atas Perjanjian a quo baik sebagaipemegang saham maupun Direktur Utama pada TERGUGAT berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT, sehingga tidak

Undangundang Perseroan Terbatas Pasal UUPT Pasal92, 97, 98, 100, 102, 108, 114, dan 116c. Pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 1;Tergugat 2 s/d Tergugat 4 (Direksi Tergugat 1) tindakan manadisetujui oleh Tergugat 5 S/d Tergugat 9 (Komisaris) akan diuraikan dengan tuntas dan jelas dalam positaposita gugatandibawah ini.4.

Memerintahkan Para Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannyasesuai fungsi dan tugasnya masingmasing dalam menjalankan perseroanTergugat 1 berdasarkan Anggaran Dasar dan UUPT dengan pengawasanlangsung dari Para Pemegang Saham termasuk Penggugat;2.

Sumalindo Hutani Jaya, jumlahkepemilikan saham Penggugat di Tergugat 1 baru sebesar 6,35 % dariseluruh saham Tergugat 1, hal mana berdasarkan Daftar PemegangSaham (DPS) Tergugat 1 tanggal 29 September 2009 (Bukti T1124), halini tentu dibawah syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) joPasal 114 ayat (6) UUPT yaitu sebesar 10 % (Bukti 11124), bahwaPenggugat berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan, Direksi danKomisaris.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan

SelPasal 97 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada Perseroan.Pasal 114 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan

Bahwa tidak ada satu kententuan pun di dalam Anggaran DasarTergugat dan UUPT yang mengatur mengenai KomisarisIndependen adalah merupakan representasi dari pemegang sahamminoritas.41.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut secara garis besar merupakanadopsi atas ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan :Ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat(1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan.2 Selanjutnya di dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT diatur bahwa :Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilannegeri yang

Notaris di Jakarta(Bukti TIl4) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATHal 35 dari 142 hal.

Notaris di Jakarta(Bukti T54) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATI, yang mana dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telahdilakukan halhal sebagai berikut:1.3.1.

Pemberhentian PENGGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur telahberlaku sejak RUPSLB TERGUGAT I ditutup, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 105 Ayat 5 Huruf (a) UUPT yang pada intinya menyatakanbahwa Pemberhentian Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS4.5.

Artinya, hubungan hukum yangmuncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo;Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuPerseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut: Pasal 3 UUPT:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yangdimiliki.

;Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut: Pasal 98, butir 1 UUPT;Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, ParaPenggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah

Yahya Harahap,S.H. sebagaimana dimaksud di atas, dengan berdasarkan kepadaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), justru menunjukkan bahwa induk perseroan sebagaimanadimaksud sepatutnya diartikan sebagai pemegang saham perseroan:a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh indukperseroannya;Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yangselanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian

Dariketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakanbukti penyetoran modal kepada Perseroan;Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, bagian atas saham tersebut wajibdiambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan.Halaman 58 dari 67 hal. Put.

Nomor 3070 K/Pdt/2017Dalam UUPT, para pendiri yang telah mengambil bagiansahamnya atau pemilik dari saham dalam suatu perseroan disebutsebagai pemegang saham;Karenanya, induk perseroan sebagaimana dimaksud dalamunsur ini adalah pemegang saham perseroan;b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam rapat umumpemegang saham dikuasai oleh induk perseroannya;Menurut Pasal 65 ayat (1) UUPT, Pemegang saham, baik sendirimaupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadirirapat umum pemegang saham

(RUPS) dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yangmempunyai hak suara dalam RUPS adalah hanya pemegangsaham perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;Karenanya, induk perseroan sebagaimana dimaksud dalamunsur ini adalah pemegang saham perseroan;c. kontrol gatas jalannya perseroan, pengangkatan danpemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sangat dipengaruhioleh induk perseroannya;Pasal 94 dan Pasal 105 UUPT

/Pdt/2017untuk membuktikan bahwa United Plantations Berhad sedemikiansehingga dapat disebut sebagai induk perseroan dari PemohonKasasi (semula Pembanding/Tergugat);Bahwa, dalam hal ini, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama samasekali tidak pernah mengajukan bukti apapun atau membuktikanbahwa United Plantations Berhad sedemikian sehingga dapat disebutsebagai induk perseroan sebagaimana dalilnya;(3) Bahwa, dari halhal di atas: Pasal 7 ayat (1) UUPT

Perlu diperhatikan bahwa penandatanganan MOU oleh Tergugat Ildisini adalah berdasarkan KAPASITASNYA SEBAGAIDIREKTUR UTAMA Tergugat I.Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Pasal 1 ayat (5) (Bukti T Il3)menyebutkan sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang bermenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan

Karena hal tersebut, Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagaipemegang saham dalam Tergugat Tidak Dapat DimintakanPertanggung Jawabannya dalam Perkara Aquo.Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menegaskanbahwa (Bukti T Il4):Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi sahamyang dimiliki5. Terkait dengan gugatan yang mengandung cacat error in persona,Ahli hukum M.

Seluruh dalil Tergugat ll dalam Eksepsi di atas dengan ini secarakeseluruhan dianggap diulang kembali dan dinyatakan kembalidalam Bagian ini tanoa kecuali.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT (Bukti T Il12),dinyatakan sebagai berikut:Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan,adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahamdan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Sahamnya.Tergugat Il secara tegas menolak dan membantah argumentasidan dalil yang diajukan olen Penggugat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5,6, dan 7 dari Gugatan Penggugat.MOU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yangmembuatnya, yaitu Penggugat dan Tergugat , yang berarti SamaSekali Tidak Mengikat Tergugat li Sebagai Pemegang Saham.Sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat Il diatas, perlu ditegaskan kembali dalam Jawaban Tergugat Il inibahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT

Namun perlu ditegaskan bahwa pemberian remunerasi disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/

Bakrie Swasakti Utama telah sah secara hukum.Pada tahun 2007, diberlakukan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan berlakunya UUPT, maka, setiapperseroan wajio untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUUPT sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3).Kemudian, PT.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hal tidak dilakukanpengumuman di dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara,maka tanggung jawab dari perbuatan tersebut tidak dapat dibebankankepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab Menteri, hal inisebagaimana ditentukan juga pada pada paragraph 7 Bagian UmumPenjelasan UUPT yang menentukan sebagai berikut :Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri

Oleh karena itu, meskipun Perseroan telahmendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan ADtelah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikanpemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belumsah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.Kedua; kelalaian (negligence) Menteri mengumumkan pengesahan Perseroansebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan ataupemberitahuan perubahan AD dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30ayat (2) UUPT

Hal ini telah secara jelas dan spesifikdiatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuatatas namaPerseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang(Keterangan : cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dariTergugat V).Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tertulis di atas kemudianditafsirkan oleh M.

Yahya Harahap, di dalam buku yang sama pada halaman70, bahwa ketentuan ini (Pasal 3 ayat (1) UUPT) menegaskan bahwaperseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah daripemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya konsekuensi hukumHal. 55 Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatasakan melekat pada dirinya sendiri dan bukan pada pemegang sahamnya, halini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hamizaku1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainyaSANGAL TING aaseea senescence rere erences17.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana tersebut di atasdapat dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya, yaitu Tergugat danTergugat Il telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankantugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianPada PeOrse@r0aN) nnn nnn nn ne nn nn nnn enn ne errr emnnnnn coneKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggotaDireksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atasNanna POPS BL OAIT=a=eesemee cence nee eemeeneeneeene nnnBahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT

Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbuktiTergugat dan Tergugat Il telan melakukan kelalaian dalam menjalankantugasnya; b.

BAS, sesuaidengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;Bs Bahwa tugas, kewajiban dan tanggung jawab Direksi menurut UUPTadalah sebagai berikut :Hal. 85 dari 96 hal. Put.

Bahwa para Termohon Kasasi terbukti tidak melaksanakan kewajibandan tanggung jawab Direksi menurut UUPT yaitu :(i) Para Termohon Kasasi Tidak Pernah Menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Sejak PT BAS Didirikan sebagaimana diatur dalamPasal 66 Undang Undang PT. Para Termohon Kasasi tidak pernahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai apa yangdisyaratkan oleh UUPT. Termohon Kasasi justru malah mengajukanpermohonan penetapan ke pengadilan untuk menyelenggarakanRUPS.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

BASdidirikan, tidak pernah membuat laporan tahunan dan dokumentasikeuangan sejak PT BAS didirikan seperti yang telah diwajibkan oleh UUPT ;Bahwa sebagai pemegang saham mayoritas dalam PT. BAS tersebut,Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat pemberitahuan panggilan dariDireksi atau Komisaris PT. BAS sehubungan dengan rencanapenyelenggaraan RUPSLB PT. BAS tersebut.

Oleh karena itu tindakan paraTermohon Kasasi yang meminta penetapan pengadilan Negeri JakartaUtara rnengenai ijin penyelenggaraan RUPSLB, secara hukum rnelanggarketentuan Anggaran Dasar dan UUPT tersebut khususnya Pasal 56, Pasal66, Pasal, 72 dan 86 sehingga permohonan tersebut tidak sah secarahukum ;Berdasarkan halhal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila PemohonKasasi Ill, pemegang saham PT.

PemerintahRepublik Indonesia, sehingga Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat sebagai KORPORASI tidak akan melampaulperbuatannya selain yang telah diatur dalam UndangUndang; BahwaBentuk dari pada Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugatadalah merupakan Badan Hukum yang sebagai perseroanterbatas (perseroan) yang merupakan subjek hukum secaratersendiri dengan dipersamakan dengan orang yangselanjutnya berdasarkan UndangUndang RI nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas (Selanjutnya disebut UUPT

)dalam pasal 15 (UUPT) memiliki anggaran pendirian (AktaPendirian) sebagai,identitas badan hukum, kemudian dalampasal 92 (UUPT) dimana kewenangan menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandijalankan oleh Direksi dari Tergugat II, tergugat II dan TurutTergugat; BahwaTergugat Il, tergugat IIl dan Turut Tergugat menegaskansebagaimana pengakuan Penggugat atas perbuatanhukumnya secara bersamasama dengan Tergugat dalamhubungan hukumnya dengan Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat

membatalkan perjanjian, yangseharusnya menjadi wewenang pengadilan negeri, makademi hukum perjanjiana quo harus dinyatakan tetap sahdanmengingatsecarahukum bagi para pihak yangmembuatnya.Tentang Formalitas Berperkara.Secara kelembagaan, status badan hukum PemohonKeberatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentukPerseroan Terbatas, sehingga tunduk terhadap UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (UU BUMN) dan UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

).Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU BUMNdihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT,dapat disimpulkan bahwa: yang berhak dan berwenang untukmewakili Perusahaan baik di dalam maupundiluarPengadilan adalah Direksi.Dalam hal direksi tidak dapat melaksanakan tindakantersebut, maka Direksi dapat menugaskan Karyawannyadengan cara menerbitkan Surat Tugas yang diterbitkan olehHalaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.SusBPSK/2018/PN BekDireksi yang bersangkutan atau oleh

Bahwa termohon keberatan dengan dalil pemohon keberatan padahalaman 10 yang menyatakan ketentuan pasal 5 ayat (2) UU BUMNdihungkan dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) UUPT yang menyakan,yang berhak dan berwewenang untuk mewakili perusahaan baik didalammaupun diluar pegadaian adalah direksi. Apabila BPSKBengkayangmemutuskan secara vestek, jelas BPSK Bengkayang sudah benar dantepat, karena yang hadir selama siding BPSK Bengkayang adalah bukanorang yang meneriama kuasa dari direksi.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

No.409 /PDT/2016/PT.DKI11.jual beli saham menjadi batal dengan segalakonsekuensinya(garis bawah dan cetak tebal oleh PDR/TDK)Bahwa selain itu, belum ada persetujuan Menteri Hukumdan HAM terkait perubahan Anggaran Dasar mengingatada penambahan modal dasar Perseroan Rp.5.000.000.000, (lima milyar), dan modal ditempatkan dandisetor semula Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)menjadi menjadi Rp. 1.500.000.000, (satu milyar enamratus juta rupiah) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7)UUPT No 40 Tahun

Demikian pula belum adapemberitahuan dari Perseroan kepada Menteri Hukum danHAM terkait perubahan pengurus dan pemegang sahambaru di PT Avia Global Teknologi.Berdasarkan uraian tersebut, Perjanjian Jual Beli Sahamantara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi danTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi cacat hukumdan sudah sepatutnya untuk dibatalkan, dikarenakan:61.1 Belum ada persetujuan Menteri Hukum dan HAMterkait perubahan Anggaran Dasar Perseroansebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7) UUPT No 40Tahun

Undangan ini sama sekali tidakmencantumkan mata acara rapat;Bahwa undangan Tergugat Ill ini jelas bertentangan dengan ketentuanPasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III yang menyatakan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai denganketentuan Pasal 82 UUPT (red: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas);Bahwa adapun ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT (Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) menyatakan:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT

UUPT ( UU. No. 40 Tahun 2007), UU BUMN ( UU. No. 19 Tahun 2003 ) dan UndangUndang lain yangterkaitkan dengan aktivitas kegiatan bisnis, misalnya UU. No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal ( UUPM, UU. No. 7 Tahun 1992 Jo UU. No. 10 Tahun1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16 Tahun 2001 Jo UU.No.28 Tahun 2004 ) dan UU Lembaga Penjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun2004 ) dan sebagainya ataueBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. Keuangan Negara, UU. TindakPidana Korupsi ( Tipikor ), UU.

Bahkan yang menurut asasnya saham berada di dalam rezimUUPT, menurut pasal 2 huruf g UUKN, saham masuk dalam kategori bagian darikekayaan negara, karena saham adalah satu jenis surat berharga.Bahwa perbedaan pandangan permasalah ini antara UU Tipikor dan UUKN,UUBPK, UUPN, UUTJKN disisi lain disandingkan dengan UUBUM, UUPT,UUPM, UU Perbankan, UU Yayasan, UU LPS sisi lain, khususnya tentang hale 20 yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kekayaan ( Negara ) yangdipisahkan.

Dari segi hukum bisnis, UUBUMN, UUPT, UU Perbankan,UULPS ,memang harus dipahami sebagai hukum khusus ( lex spesialis). UntukUUBUMN, UUPT versus UU. TIPIKOR dan UUKN dapat diberlakukan asas lex posteriori derogat legi prioiri. Disisi lain antara Tipikor, UU.KN, UU.PbN,UU. PUPN, UU.BPK, disatu pihak vs UU.BUMN, UUPT, UU. Perbankandipihak lain, seharusnya dapat diterapkan pula asas lex speciallis derogat legigenerali.

BUMN, UUPT, juga dalam UndangUndang Pos No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dalam pasal 4 mengatakanpenyelengarakan pos dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukumIndonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swastadan Koperasi.Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan Badan Hukum atau BUMN yaitu PT.Pesero yang secara hukum setiap tahunnya telah dipertanggung jawab oleh PT.Pos Pesero melalui rapat pemegang saham.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

dan disadari betul oleh Tergugat II serta menerima danmenyetujui atas tindakan Tergugat I terhadap Para Penggugat;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1/P/2008;Zl22.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan di atas, Tergugat II adalahmerupakan perseroan yang didirikan di Indonesia dengan cara atau fasilitasPenanaman Modal Asing (PMA), oleh karenanya selain Tergugat II harus danwajib tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

terhadap anggaran dasar Tergugat II, telah jelasjelas dan nyatanyatamelakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tidak adanya kepastian danjaminan hukum bagi Para Penggugat atas saham yang telah Para Penggugat beli dariTergugat I;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007;25.10Bahwa merujuk, mengacu dan berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), antara lain Pasal 56 yangmembahas tentang pemindahan hak atas saham dan pelaporannya baik kepadaperseroan maupun ke Menteri Hukum dan HAM RI, diatur bahwa setiappemindahan hak atas saham harus dialporkan kepada perseroan dan selanjutnyadiberitahukan juga kepada Menteri Hukum dan HAM RI;Pasal 56 UUPT (kutipan):Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannyadisampaikan secara tertulis kepada perseroan