DR Jimly Asshiddigie, SH (ibidem halaman84) menjelaskan:Badan hukum publik itu adalah badan hukum yang mempunyai kewenanganmengeluarkan kebijakan publik baik yang mengikat umum atau algemeenbindend seperti undangundang perpajakan atau yang tidak mengikat umumseperti pengundangan Anggaran pendapat dan belanja Negara.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 danPasal 12 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dariAparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai aparatur Negara danmemiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperan sebagaiHalaman 48 dari 88 halaman Putusan Nomor: 5/G/2017/PTUN.BJM.perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas

., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP)Bangka Belitung (PDKP BABEL) yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, BangkaBelitung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PNPgp., tanggal 8 Juli 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor: 195/Pid.Sus/2019/PN Pgp.

., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum PerkumpuanLembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL),beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga KecamatanGerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :002/SKK/PDKPBABEL/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya disebutSCDAQAL oo eeeeeceeececece cence eeee eee eeeeeeeeeaeeeeeseetaeeeeeeetttititeetesieees PENGGUGAT ;LAWAN1.

,Kesemuanyaadalah Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP).yang beralamat di jl. Anggajaya , Brojodento No. 294 Gejayan,Putusan No. 12/Pdt.SusPHI/2017/PN. Yyk halaman 11 dari 77 halamanDesa/ Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab.

Saksi SAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bersamasamabergabung dalam organisasi LKPK (Lembaga Komunitas PengawasKorupsi) di Cilegon; Bahwa saksi di dalam organisasi LKPK (Lembaga Komunitas PengawasKorupsi) tersebut selaku Sekretaris dan Terdakwa sebagai Ketua; Bahwa sesuai AD/ART Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi sebagaipengawasan terkait penggunaan APBN/APBD dan Kebijakan Publik; Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah wiraswasta

kepada pemecatan baikternadap Dirut maupun Karyawan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor,seharusnya Tergugat merekomendasikan dan moenindaklaniuti agarpermasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah darnataumelalu' Pengadilan Huoungan Industrial apabila tidak tercapaikesepakatan damai, sesuai amanat peraturan perundangundanganyang berlaku ;Bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik terkaitasas bertindak cermat (Principle of Carefulness), yang mensyaratkanagar pemerintah sebelum membuat kebijakan

publik meneliti semuafakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yangrelevan ke dalam pertimbangannya.

Jika jumlah peneliti hanya sedikit, tentusulit memajukan penelitian yang membawa dampak besar bagiIndonesia untuk menjadi negara maju (Bukti P37);Bahwa Kepala Bappenas menyatakan peran peneliti sangat pentinguntuk menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyumbangkankonsep, pemikiran, penemuan, teori dan pendekatan baru untukrencana pembangunan seperti ketahanan pangan, ketahanan energi,maritim, kelautan, industri dan pariwisata, serta melaksanakan agendaprioritas yang tertuang dalam Nawacita (Bukti

Selama kriteria yang dimaksud belum adasecara formal dan mengikat, sulit akan terciptanya "pedoman pengendalian konflik",apalagi mengingat perlunya klasifikasi konflik, untuk menentukan kepentingan manayang harus dimenangkan dan yang mana dikalahkan" (vide "Kebijakan Publik" olehProf.DR.M.Solly Lubis, SH., Penerbit. CV.

Gubernur Nomor 593), tetapi tuntutandilakukan terhadap pribadi IDA BAGUS OKA.Penerapan unsur "melawan hukum" dengan "penyalahgunaan wewenang"dalam praktek peradilan telah terjadi pertukaran (dicampuradukan),seperti yang diuraikan oleh Indriyanto Seno Adji dalam Paper, Antara"Kebijakan Publik" (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Materiel DalamPerspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, yang disampaikan padaSeminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam KebijakanPublik Dari Tindak Pidana Korupsi

Bahwa terhadap 10 Lembaga Kemasyarakatan yang diketuai oleh AGUSKHANIF yaitu :Asosiasi Mahasiswa Cipta Lingkungan (AMCL) Jawa Tengah.Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Jawa Tengah.Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) JawaTengah.Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Pendidikan (PMPP) JawaTengah.Persatuan Masyarakat Agamis (PERMAGA) Jawa Tengah.Kelompok Studi Mahasiswa Islam (KSMI) Jawa Tengah.Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMl) Jawa Tengah.Democracy And Law Studies (CDLS) Jawa Tengah.Forum

bansos, Biro Bina Sosial selaku SKPD pengampu Bansosmelakukan kegiatan evaluasi dan monitoring untuk mengetahuipenggunaan bansos tersebut; Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Pelaksaan tugas TimPengkaji kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang; Bahwa terhadap 10 Lembaga Kemasyarakatan yang diketuai oleh AGUSKHANIF yaitu :e Asosiasi Mahasiswa CiptaLingkungan (AMCL) Jawa Tengah.e Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Jawa Tengah.e Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan

Publik (FMPKP) JawaTengah.e Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Pendidikan (PMPP) JawaTengah.e Persatuan Masyarakat Agamis (PERMAGA) Jawa Tengah.e Kelompok Studi Mahasiswa Islam (KSMl) Jawa Tengah.e Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMI) Jawa Tengah.e Democracy And Law Studies (CDLS) Jawa Tengah.e Forum Pemuda Mandiri "Kemuning Jawa Tengah.e Himpunan Mahasiswa Agroindustri (HIMAGRIN) Jawa Tengah.Saksi tidak mengetahuinya;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak adatanggapan;

Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa saksi tidak tahu secara pasti nilai bansos kemasyarakatan tahun2011 yang dicairkan pada periode Januari sampai dengan akhir Maret2011 karena Biro Bina Sosial tidak mengetahui siapa saja yang sudahdicairkan permohonanya dan tidak pernah ada pemberitahuan kepadabiro bina sosial dicairkan oleh Biro Keuangan;Bahwa saksi tidak tahu nama nama lembaga :e Asosiasi Mahasiswa CiptaLingkungan (AMCL) Jawa Tengah.e Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Jawa Tengah.e Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan

Publik (FMPKP) JawaTengah.e Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Pendidikan (PMPP) JawaTengah.e Persatuan Masyarakat Agamis (PERMAGA) Jawa Tengah.e Kelompok Studi Mahasiswa Islam (KSMI) Jawa Tengah.e Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMl) Jawa Tengah.e Democracy And Law Studies (CDLS) Jawa Tengah.e Forum Pemuda Mandiri "Kemuning Jawa Tengah.e Himpunan Mahasiswa Agroindustri (HIMAGRIN) Jawa Tengah.Bahwa kronologis dikeluarkannya Nota Dinas dari Kepala Biro BinaSosial kepada Kepala Biro Hukum Nomor

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahdaerah harus sesuai dengan harapanharapan yang dijanjikannya karena kalautidak maka dapat menguarangi kepercayaan warga masyarakat terhadappemerintah daerah Dengan diterbitkannya obyek sengketa, Penggugatkehilangan pengharapan atas keuntungan dalam bisnis pembangunanHal. 13 dari 69 hal.

sebanyak 8 kaliMuhammad Wahyudi penerima bantuan sosial sebanyak 3 kaliM Nurul Huda penerima bantuan sosial sebanyak 4 kaliMuhamad Saifudin Zuhri penerima bantuan sosial sebanyak 7kaliMoh Mufid penerima bantuan sosial sebanyak 6 kaliNur Kholis penerima bantuan sosial sebanyak 9 kaliSyaifur Rohman penerima bantuan sosial sebanyak 3 kaliMaya AuliaHalim Pratama14) YanuardaniiFoto copy SP2D LSM :11)12)13)14)Forum Silaturahmi Pemuda Jateng (FSPJT)KSMI (Kelompk Studi Mahasiswa Islam),Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan

Publik (FMPKP) Jateng,HIMAGRIN (Himpunan Mahasiswa Agro Industri),Centre of democrasy and low Studies (CDLS) Jateng,Assosiasi Mahasiswa Cipta Lingkungan,Forum Pemuda Mandiri Kemuning Jateng,Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMI) Jawa Tengah,Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Jawa Tengah,Perhimpunan Mahasiswa Pemerhati Pendidikan (PMPP)JatengPersatuan Masyarakat Agamis (PERMAGA),Solidaritas Mahasiswa Pembaharu (SATU) DemakKomunitas Pakar Kesehatan Indonesia (KPKI);Forum Masyarakat Pengamat Pendidikan

Purworejo, Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh AGUSHANIF tanpa tanggal bulan Januari 2011, dan Laporan Kegiatanyang ditandatangani oleh Agus Hanif selaku Ketua pada tanggal24 Februari 2011Proposal Penyuluhan dan Pelatinan Perawatan Gigi bagi SiswaSekolah Dasar Demi Tercapainya Generasi Yang Lebih Sehat dariForum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jawa TengahJI.

Publik (FMPKP) JawaTengah.v Proposal Kegiatan Sikap Pesimistis Pemuda Untuk MendalamiPendidikan Olahraga dari Perhimpunan Masyarakat PeduliPendidikan (PMPP) Jawa Tengah.

Banyu Putih Raya No. 11Purworejo, Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh AGUS HANIFtanpa tanggal bulan Januari 2011, dan Laporan Kegiatan yangditandatangani oleh Agus Hanif selaku Ketua pada tanggal 24Februari 2011Halaman 326 dari 544 Putusan Nomor 160 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg19%;198.199.200.201.202.Proposal Penyuluhan dan Pelatihan Perawatan Gigi bagi SiswaSekolah Dasar Demi Tercapainya Generasi Yang Lebih Sehat dariForum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jawa Tengah Jl.Kelampisan Tengah 02

., M.H. dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (PubliekBeleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif TindakPidana ...87Pidana Korupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertianmenyalahgunakan wewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindakpidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingattidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam hukum pidana, makadipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakanoleh H.A.

IndriyantoSeno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (PubliekBeleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif TindakPidana ...87Pidana Korupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertianmenyalahgunakan wewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindakpidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.

., dalam bukunyaDasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni, 2007,hal 222) menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi :e Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindakpidana yang telah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang diakibatkanoleh adanya perbuatan melawan hukum.

Kaligis, S.H., M.H dalam bukunya DasarHukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni,2007,hal.224),adalah sebagai berikut :Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyalahgunakanberarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ;Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukumadministrasi menurut Prof. Jean Rivero & Prof.

Kaligis,S.H., M.H., Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik, Alumni,Bandung, 2007, hal 96 dan hal. 103) ;Bahwa begitu juga peristiwa penyerahan uang pada tanggal 5Desember 2008 di rumah almarhum H. MUSA yang dilakukanoleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., selaku WakilKetua P2T, sedangkan Terdakwa SYAFIUDIN, S.H., tidakmengetahui kalau saksi ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA akanmelakukan pembayaran kembali di rumah para ahli warisalmarhum H. MUSA.

., dalam bukunya DasarHukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni,2007,hal 224),adalah sebagai berikut : Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyalahgunakan berartimelakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; Pengertian Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasimenurut Prof. Jean Rivero & Prof. Waline adalah:Hal. 49 dari 73 hal. Put.

., dalam bukunya DasarHukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni, 2007, hal.222)menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi : Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidanayang telah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang diakibatkan oleh adanyaperbuatan melawan hukum.

bahwatindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Bagian EkonomiPemerintah Kota Bandung dalam rangka memperingati Konferensi AsiaAfrika adalah merupakan kebijakan Pejabat Publik yang melibatkanberbagai jabatan di Pemerintah Kota Bandung, karenanya Terdakwa hanyamelaksanakan dan melanjutkan kebijakan, sehingga Terdakwa tidak bolehkeluar dari Tupoksi dari kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Tim penilai,sehingga sesuai dengan prinsip hukum administrasi tindakan Terdakwasedemikian adalah menyangkut kebijakan

publik dalam hal adanya suatukeadaan yang mendesak ;Bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa adalah termasuk dalam ranahHukum Administrasi, bukan termasuk ranah tindak pidana atau tindakanyang melanggar ketentuan pidana, karenanya terhadap Terdakwa harusdilepaskan dari segala macam tuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri BandungNo.1476/PID.B/2010/PN.BDG tanggal 03 Agustus 2011 tidak dapatHal. 62 dari 72

Objek Sengketa perihal Pembatalan dan Penarikanterhadap Sertipikat Hak Milik No. 2729 / Tegal Gundil, sehingga tidakdapat diterima secara logika hukum apabila TERGUGAT tidakmelakukan penelitian dan pantauan langsung terhadap Kelurahan,Kecamatan dan/atau fakta dilapangan atas permohonan peningkatanhak atas tanah tersebut, maka dalam hal ini Bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik terkait asas bertindakcermat (Principle of Carefulness), yang mensyaratkan agarpemerintah sebelum membuat kebijakan

publik meneliti semua faktayang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yangrelevan ke dalam pertimbangannya faktafakta hukum yang terkaitadanya catatan buku Letter C yang berada di Kelurahan Bantar Jatidan Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, KotaBogor, yang sejatinya Panitia Tanah A dalam pemeriksaan dataYuridis dalam hal ini tidak melibatkan aparatur Kelurahan atauHal 32 dari 71 hal Putusan Perkara Nomor: 135/G/2019/PTUN.BDG (ECourt)Kecamatan Setempat.

Inipun merupakan bukti nyata bahwa penerapan hukum pada tingkat bandingadalah keliru sama sekali;Bahwa kesalahan penerapan hukum yang lainnya yang paling prinsipilialah kebijakan publik diartikan sebagai ranah perdata. Ini adalah sebuahkekeliruan besar penerapan hukum;Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Saksi Ir. Marthen Luther Rumadasselaku Sekda Nomor; 900/937/GPB/2010 tertanggal 17 September yangditujukan kepada PT. Padoma disebutnya sebagai perjanjian perdata.