Pasal 11 ayat (1) dinyatakan : Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan Rncana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas(RDTR dan PZ) berwenang, dan selanjutnya pada huruf (f)diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadappelanggar tata ruang : Pemberian sanksi terhadap pelanggaranpemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.Selanjutnya didalam Pasal 670 ayat (2) memberikan kewenangankepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban terhadapbangunan yang melanggar ketentuan zonasi, pada Pasal 670 ayata

Pasal 35 ayata (1) Penyetoran lelang kepada penjual selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima ;Oleh karena hal tersebut diatas, dengan tidak ada pembayaran olehTerdakwa secara lunas maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RIdiatas pada point keempat tersebut, maka risalah lelang No.403/1999/2000tanggal 18 Desember 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;Bahwa pada tanggal 03 Januari 2000 Terdakwa mengajukanpermohonan balik nama sertifikat hak guna bangunan No.49 Sukapura

Pasal 35 ayata (1) Penyetoran lelang kepada penjual selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima ;Oleh karena hal tersebut diatas, dengan tidak ada pembayaran olehTerdakwa secara lunas maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RIdiatas pada point keempat tersebut, maka risalah lelang No.403/1999/2000tanggal 18 Desember 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;17Bahwa pada tanggal 03 Januari 2000 Terdakwa mengajukanpermohonan balik nama sertifikat hak guna bangunan No.49 Sukapura

butir yang diduga narkotika jensi pil ekstasi merk S dengan berat kotor4.931,3 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 52,47 gram danberat bersihnya 4.878,83 gram;e 1 (Satu) buah tas tentang warna merah merk MAJONG KINGdan kertas kado; 1 (satu) buah kotak merk IK YELLOW yang dibalut denganlakban warna kuning kemudian dibungkus dengan kertas kado motifbatik;Perbuatan terdakwa FIRDAUS AKHMAD KHAN Als DAUS BinFEROZ KHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112ayat (2) Jo Pasal 132 ayata

,tanggal 29 Mei 2019 telah tepat dan benar, karena Ketentuan Pasal 5 ayata,b,c,d didalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer SiogiSijabat Finance CV tersebut diatas, bahwa baik Penggugat dan Tergugatberhak secara bersamasama, masingmasing untuk membeli, menjual ataudengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hakhak atas barangbarangtidak bergerak, hakhak atas tanah serta hakhak atas perusahaanperusahaan,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat a, b, c, d sebagaimana disebutkandalam perubahan

puluh juta rupiah) yang diserahkan dalampersidangan karena Tergugat dari sejak bulan April 2019 sampai saat initidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugatmeminta kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat danmemberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannnya menyatakanbahwa Tergugat mempunyai anak perempuan, dan Tergugat tetapmemberikan nafkah kepada anak perempuannya sesuai dengankemampuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayata

Jancik sudah terbuktibersalan melakukan tindak pidana melakukan permupakatan UntukMembeli Narkotika Golongan dalam bentuk Bukan Tanaman ,sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayata (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : Tahun 2009;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggi Septriawan bin.

Bahwa terhadap hak atas tanah, berdasarkan hukum Penggugat tidakberhak atas tanah Sertifikat aquo karena berdasarkan pemeriksaandata fisik dandata yuridis sebagaimana yangditentukan didalam Pasa19 Ayat 1 dan 2 Undangundang No.5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria jo Pasal 14, Pasal 23 Ayata Point1, Pasal24 Ayat 1,Pasal 25 Ayat1Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah tidak adakaitan hukumnya antara Sertifikata quo dengan Penggugat, untuk itu mohon kiranya Majelis

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknyamenyebutkan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan bekerja pada salah satunya adalah pada Departemen ;Menimang, bahwa Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan Pejabat PembinaKepegawaian Pusat salah satunya adalah Menteri ;Bahwa Pasal 23 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut :Ayata

rukun lagi dalamrumah tanggaSelain itu didalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 tentang Pelaksana UndangUndang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya menyebutkan bahwa ;Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 2 UndangUndang No.7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa;Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayata

Menyatakan Terdakwa Saparuddin alias Sapo bin Saharuddin telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasetiap penyala guna Narkotika Gologan untuk diri sendiri sebagaimanadiatur dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayata (1) huruf a Undangundang RI No 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;Hal. 4 dari 49 Hal Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Mrs3.

objek sengketa sebagaimanaPutusan Perkara No. 154/G/2018/PTUN.SBY. halaman 70 dari 75halamanyang didalilkan pada posita gugatan Penggugat pada angka 20 dan angka 21pada halaman 12 dan halaman13 ; Menimbang,bahwa untuk dapat atau tidaknya mengabulkan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa aquo yang diajukanPenggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata

Perjanjian bersama denganalasan Restrukturisasi;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 151 angka (2)dan (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang pada Pokoknya mengatur bahwa suatu Pengakhiran Hubungan Kerjadapat dilakukan dengan Persetujuan Perundingan antara Pekerja/Buruh danPengusaha;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat(1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut :Ayata

(3) dan (4)UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan2).3).4).Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukumPermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligusdalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokoksengketanya;Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata

Bahwa pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan olehTergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarasedang berjalan sampai ada Putusan pengadilan yang memperolehKekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4)UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atasUU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayata.

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yangsangat mendesak yang mengakibatkan penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu tetapdilaksanakan ;b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalamrangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannyakeputuantersebut ;Dengan demikian permohonan penundaan PENGGUGAT sangatmemenuhi syarat UndangUndang Nomor 05 Tahun 1986 ayat 2 dan 4Dalam Penundaan :1 Menerima Permohonan

DALAM PENUNDAAN:nnn nenBahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untukditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedangberjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan bahwa: "Permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangatdirugikan

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf aUndangUndang tersebut dinyatakan bahwa keadaan yang sangat mendesak

diberikan kesempatan untuk membuktikan Pengaduannya;Keputusan dari Tergugat adalah termasuk Kompetensi AbsolutPeradilantata Usaha Negara;Bahwa, Surat Keputusan dari Tergugat adalah termasuk Kompetensi AbsolutParadilan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan tersebut dibuat olehMajelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negarayang mendapat kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia gunamenjalankan kKewenangan Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67ayat (1) dan ayata

S8385WJ tersebut hingga suami Penggugat VIII meninggal dunia ;Artinya dapat disimpulan ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanPenggugat IX selaku Pengusaha dan Penggugat IV selaku Sopir /Pengemudi Pick Up Bak Terbuka , dimana kendaraan pick up bak terbukatersebut telah mengangkut 5 ( lima ) orang pada Bak Terbuka belakang PickUp , padahal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ( vide PasalHalaman 54 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Padt.G/2020/PN SDA137 ayata (4) Jo.

Pasal 14, Pasal 23 Ayata Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukanpemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitanhukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan danperalihan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentinganPenggugat dan telah sesuai dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakansertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan