Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor991/1.76/SKPP/DPKAD/2016 atas Nama Ipa Lulu G. AMD, di keluarkan olehDinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,tanggal 30 Juni 2016, bermaterai cukup yang di nazegelen dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.8);i.

selanjutnya saksi serahkanseluruh dokumen tersebut kepada Terdakwa;Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tanda tangan PPTK di dalamdokumen SPP kemudian Terdakwa kembali menememui saksi untukdiperiksa kelengkapan berkasnya dan untuk diverifikasi oleh PejabatPenatausahaan Keuangan;Bahwa setelah dilakukan verifikasi Terdakwa meminta tanda tanganPengguna Anggaran yaitu Harapan Wahai pada Surat PerintahMembayar, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan oleh Terdakwakepada saksi untuk saksi serahkan kembali kepada DPKAD

surat kuasa dari pihak PTMitrasolusi Teknologi Mandiri kepada Terdakwa;Bahwa saksi tidak meneliti kKebenaran tandatangan dalam prosespencairan karena yang penting nama dan tandatangan telah sesuaidengan akta;Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasitandatangan dan cap stempel penyedia;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;ABDUL JALIL :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Belanja pada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

) sekaligus sebagaiKuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sukamara;Bahwa dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLITS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung TerjunTahun 2014, saksi mengetahui sehubungan dengan jumlah anggaranHalaman 73 dari 152 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016/PN Plk10.yang digunakan serta memproses pencairan dana DAK+DAU 20 % dan100% dalam kegiatan tersebut;Bahwa proses dan mekanisme yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kab.

Sukamara menerima Surat PerintahMembayar (SPM) dari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamarayang dilampiri dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sertadokumen pendukung untuk pencairan, Selanjutnya dilakukan koreksioleh Bidang Belanja DPKAD Kabupaten Sukamara, setelah dinyatakanlengkap kemudian diterbitkan SP2D yang selanjutnya SP2D oleh DPKADbidang belanja diserahkan kepada Bank Pembangunan Kalteng (BPK)Kabupaten Sukamara selanjutnya Bank Pembangunan KalimantanTengah, Kabupaten Sukamara yang

Komisi IT membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggZota; 72 none nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnna. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshori; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain, h. Totok, SH. S.Sos; i. Anggota Pujiantoro; C.

Komisi II membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggZota; $= 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnna. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshor1; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain; h. Totok, SH. S.S08s; 22222 nn nnn nn nnn nnn nnni.

PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;18 5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembukuan Pengeluaran Bendahara DPKAD;19 6 (enam) exemplar asli Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pembangunan Lanjutan Lantai III RSU Mamasa Nomor 050/60/DPUP/M/II/2012 tanggal 29 Februari 2012;20 Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSU Mamasa tahap II Tanggal 26 Juli 2010 (ASLI) yang terdiri dari;1.

Surat Tanda Setoran Pajak Galian C Pembangunan Lantai IT RSUD Kab.Mamasa tanggal 25 Juli 2011;14) Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangu nan LantaiII Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pem buat Komitmen DanaPenguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan DaerahDinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT.PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK PBJ/DKMs/IX/2010tanggal 14 september 20105 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembukuan Pengeluaran Bendahara DPKAD

PRINDO KARSA Nomor :440/01/KONTRAK/PPKPBJ/DKMs/IX/2010 tanggal 14 september 2010;5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembukuan Pengeluaran Bendahara DPKAD;6 (enam) exemplar asli Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pembangunan LanjutanLantai II RSU Mamasa Nomor 050/60/DPUP/M/II/2012 tanggal 29 Februari 2012;Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB)Pembangunan gedung RSU Mamasa tahap II Tanggal 26 Juli 2010 (ASLI) yang terdiridari;1.

PRINDO KARSA Nomor440/01/KONTRAK/PPKPBJ/DKMs/IX/2010 tanggal 14 september2010;5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembukuan Pengeluaran Bendahara DPKAD;6 (enam) exemplar asli Rekomendasi Pertimbangan Teknis PembangunanLanjutan Lantai If RSU Mamasa Nomor 050/60/DPUP/M/II/2012 tanggal 29Februari 2012;Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB)Pembangunan gedung RSU Mamasa tahap II Tanggal 26 Juli 2010 (ASLI) yangterdiri dari;1.

Berita Acara Nomor: 570/540 DPKAD Tanggal 10 Maret 2010tentang Serah Terima Aset:c. Berita Acara Nomor: 030/958DPKAD/2013.511.2/302PD. PB/2013Tanggal 30 April 2013 tentang Serah Terima Aset serta DokumenPendukungnya dalam Rangka Penyertaan Modal Pemerintah KotaBandung kepada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat KotaBandung;4.

M2 136,317.00 7,614,667,626 Pembesian untuk setiap 1 Kg (Bidang 3,304.40 Kg 32,703.00 108,063,793.20pengairan)7 Pengadaan dan Pemasangan Cerucuk 102.00 Btg 37,951.00 3,871,002.00Kayu Dolken Dia.710 CmJumlah IT 4,255,195,008.75Jumlah (I + ID 4,308,836,940.75PPn 10 % 430,883,694.08Jumlah Total 4,739,720,634.83Dibulatkan 4,739,720,000.00 Terbilang : Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah o Cara Pembayaran melalui Dinas Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

Cipta Tirta MargaKonsultansiPengawasan2 Nilai Kontrak : Rp150.831.100,003 Cara Pembayaran : Melalui DInas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten,dengan cara ditransfer ke Bank JabarBanten Cabang Serang kepadapemegang Rekening Nomor:0009370412001 atas nama CV CiptaTirta Marga 4 Masa Kontrak : 187 hari kalender sejak diterbitkannyaSurat Perintah Mobilisasi Personil. Selanjutnya terdakwa Ir. ling Suwargi dan Sutrisno selaku DirekturCV.

M2 136,317.00 7,614,667,626 Pembesian untuk setiap 1 Kg (Bidang 3,304.40 Kg 32,703.00 108,063,793.20pengairan)7 Pengadaan dan Pemasangan Cerucuk 102.00 Btg 37,951.00 3,871,002.00Kayu Dolken Dia.710 CmJumlah IT 4,255,195,008.75Jumlah (I + II) 4,308,836,940.75PPn 10 % 430,883,694.08Jumlah Total 4,739,720,634.83Dibulatkan 4,739,720,000.00 Terbilang : Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah o Cara Pembayaran melalui Dinas Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

Cipta Tirta MargaKonsultansiPengawasan2 Nilai Kontrak : Rp150.831.100,003 Cara Pembayaran : Melalui DInas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten,dengan cara ditransfer ke Bank JabarBanten Cabang Serang kepadapemegang Rekening Nomor:0009370412001 atas nama CV CiptaTirta Marga 4 Masa Kontrak : 187 hari kalender sejak diterbitkannyaSurat Perintah Mobilisasi Personil.

PT.Karya Raksa Utama, Direktur H.Aat Abreho ;Bahwa saksi tidak tahu yang menandatangani kontrak pekerjaannormalisasi Pantai Karangantu TA.2012 di Dinas SDAP tersebut ;Bahwa nilai kontrak pekerjaan Muara Pantai Karangantu sebesarRp.4.739.720.000, ,sumber anggaran APBD Prov.Banten ;Bahwa anggaran pekerjaan Normalisasi Muara Pantai Karangantutersebut telah cair kerekening PT.Surtini Jaya Kencana oleh DinasSDAP melalui DPKAD di Bank Mandiri Pasar Lama SerangNo:1630000319643 ;Halaman 73 dari 199 halaman

Sohardi Syafri uang senilai Rp.190.000.000, (serratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan DesaRenah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100, (seratuslima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

Sohardi Syafri uang senilai Rp.190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan DesaRenah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100, (Sseratuslima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;46(3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

Sohardi Syafri uang senilai Rp.190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan DesaRenah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100, (Sseratuslima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;(3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp.2.750.000, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melauiHESTI ;(4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dil sebesar Rp. 1.750.000, (satujuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;(5).

Sohardi Syafri uang senilai Rp.190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan DesaRenah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100, (seratuslima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An. PT.

Halsel ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011 sampaidengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksi lupa ;Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland adalahrekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegitan pengadaanpeningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec.

Halsel TA. 2012 untukkegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,, dimananilaipekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,;Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tender untukpekerjaan tersebut ;Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabatselaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksi adalahmelakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp. 500.000.000.

., M.SI sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran Proyek pengadaan barang / jasa / pengadaan mebeler di Dinas DPKAD Kabupaten Serang Tahun 2017.

Bahwa Surat Perjanjian baru selesai dibuat+ 20 Hari tetapi secara sepihaksaudara penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, denganmelakukan pemalsuan data surat setoran pajak daerah (SSPD) dan Biayaperolehan hak atas tanah dan Bangunan (PBHTB) yang dibuat atasnamanya sendiri (penggugat), pada hal persyaratan untuk memperoleh Hakatas tanah dan Bangunan harus melalui prosedur yang benar;Bahwa surat perihal setoran pajak Bumi (Palsu) yang kami tujukan kepadaKepala Dinas DPKAD Kota Lhokseumawe

Kemasyarakatan Provinsi Banten tahun 2010 (copy) ;11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978.3/Kep.624-Huk/2010 tanggal 11 Nopember 2010 Tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada 47 Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Banten tahun 2010 (copy) ; Dikembalikan kepada Dinas Biro Kesra Provinsi Banten ;12. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU-0002455/LS.P.I/2010 tanggal 1 April 2010 berikut dengan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : SPM/DPKAD

-0177/LS/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 900/025-SPP LS/BANSOS/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 berikut lampiran (copy) ;13. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU-0005184/LS.P.I/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut dengan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : SPM/DPKAD-0358/LS/V/2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/080-SPP LS/BANSOS/V/ 2010 tanggal 12 Mei 2010 berikut lampiran (copy);14. 1 (satu) eksemplar Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU-007548/LS.P.I/2010, tanggal 30 Juni 2010 berikut dengan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : SPM/DPKAD-548/LS/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 900/127-SPP LS/BANSOS/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 berikut lampiran (copy) ;15. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU-0014171/LS.P.I/2010 tanggal 1 November 2010 berikut dengan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : SPM/DPKAD-1021/LS

/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 900/279/SPP LS/BANSOS/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 berikut lampiran (asli) ;16. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU-014419/LS.P.I/2010, tanggal 4 Nopember 2010 berikut dengan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : SPM/DPKAD-1034/LS/XI/2010 tanggal 03 November 2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 900/288-SPP LS/BANSOS/XI/2010 tanggal 03 November 2010 berikut lampiran (asli) ;

Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan PenerbitanSurat Persediaan Dana ke DPKAD;d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D keDPKAD;f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;g.

peraturan yang berlaku serta Menyampaikan laporanpelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas,dengan tujuan pekerjaan adalah agar barang/jasa yang dilakukanpembayaran oleh PTTK sesuai volume dan kualitasnya sebagaimanaditentukan dalam DPABahwa mekanisme pembayaran dalam Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015 adalah pertama adaNota Permintaan Dana (NPD), selanjutnya dengan adanya SPP dan SPMdiajukan ke DPKAD

seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancamankekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan ataumempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan5. perbuatan dilakukan pada waktu malam dijalan umum6. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;7. perbuatan mengakibatkan lukaluka berat.Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.SusAnak/2018/PN DPKAd

Dimana dari Dokumen yang telah saksi serahkan itu kKemudian nantinyaakan dibawa ke DPKAD Kab. Enrekang guna untuk diterbitkannyaSP2D terkait pencairan yang akan mereka lakukan nanti pada BankBPD Sulsel Cab. Enrekang.Bahwa regulasi atau aturan yang menjadi acuan pihak Dinas PU Kab.Enrekang dalam menerbitkan SPM atas pekerjaan peningkatan ruas jalanPebaiaanTombang, yang diselenggarakan oleh Dinas PU kab.

Rekomendasi dari Desa/kelurahan terkait bebas sangkutan.Dimana dari dokumen yang saksi jelaskan diatas, adalah kelengkapandokumen penerbitan SPM baik SPM uang muka maupun SPM MC01 s/dMCO3.Bahwa Terkait nilai kontrak yang telah diterbitkan SPMnya, itu telahdicairkan oleh pihak penyedia jasa dan proses pencairan atas nilai kontrakitu telah diterbitkan SP2D nya oleh pihak DPKAD Kab. Enrekang.

Surat Pengawasan Anggaran yang ditanda tangani oleh PPK(pejabat pembuat Komitmen) yang dijabat oleh Saudara Ir.SARIFUDDIN, M.Si;Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditanda tangani olehBendahara umum Daerah (BUD)/Kadis DPKAD;1 rangkap berkas Berita Acara Pembayaran yang dikeluarkan olehpihak Dinas PU Kab. Enrekang. Untuk Pencairan MC01 s/d MC03, dokumen yang ikut terlampir dalamSurat Perintah Membayar tersebut berupa :a.

Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditanda tangani olehBendahara umum Daerah (BUD)/Kadis DPKAD;1 rangkap berkas Berita Acara Pembayaran yang dikeluarkan olehpihak Dinas PU Kab. Enrekang.Bahwa menurut saksi adapun mekanisme atau tahapan penerbitan SP2Dtersebut yakni :a. Setelah pihak penyedia jasa menerima Surat Perintah Membayarbersama lampiran suratnya dari Dinas PU kab. Enrekang, maka pihakpenyedia jasa kemudian membawa dokumen tersebut ke KantorDPKAD kab.

Dan setelah Nilai kontrak berhasil dicairkan, maka Kuasa BUD tersebutmencatat dengan cara memindah bukukan Nilai Kontrak yang cair kepembukuan Kas Daerah, untuk sebagai bahan pencatatan penerimaandan pengeluaran pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kab.Enrekang untuk tahun 2016.Bahwa Terkait regulasi yang menjadi acuan pihak DPKAD menerbitkanSP2D atas pekerjaan itu yakni Permendagri No. 13 tahun 2006 tentangPedoman pengelolaan keuangan Daerah, yang diatur pada paragraf 4pencairan dana Pasal 216.Bahwa

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).(2).(3).(4).(5).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An.

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).(2).(3).(4).(5).(6).(7).(8).(9).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab.

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).(2).(3).(4).(5).(6).(7).(8).(9).(10).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab.

Siradju, M.Sc dansetelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudiandiserahkanlah berkas beserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran(BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternateuntuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (BankHal. 9 dari 124 hal. Put.

Siradju, M.Sc dansetelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudiandiserahkanlah berkas beserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran(BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternateuntuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (BankBPD) Cabang Ternate dan selanjutnya uang tersebut

Isnainy P.Siradju, M.Sc dan setelah ditanda tangani Surat PerintahMembayar Langsung (SPMLS) tersebut diserahkan kepadasaksi Abdul Kadir Sangadji kKemudian diserahkanlah berkasbeserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepadaDinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) KotaTernate untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) untuk yang selanjutnya dibawa keBank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate danselanjutnya

Peraturan Walikota Kota Palangka Raya No. 38 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di Lingkungan DPKAD Kota Palanngka Raya(1 (satu) eksemplar) ;49.

Kemudian pada bulanAgustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD perihal tindaklanjutLHP BPK (merekomendasikan agar sisa anggaran 2009 dimasukkankas daerah), lalu saksi memanggil terdakwa yang menjabat sebagaiPPK, dan Bendahara (SUHARTINI) untuk menjelaskan masalahtersebut;Bahwa pada saat itu, terdakwa dan Bendahara Pengeluaranmenjelaskan tentang adanya penitipan dana di Dinas Kebakaran dariBNPB dan peruntukannya serta pengelolaannya, dimana menurutmereka berdua dana tersebut dana pusat dan masuk

terdapat jasagiro, sebesar Rp.431.188.678, yang disetor tanggal 28 Desember 2010,dan tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.29.022.014, yang telah disetorke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng;Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh kegiatan tersebut sudah selesaidan sudah ada pertanggungjawabannya;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut adapermasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu pada tutup tahun RekeningDinas Kebakaran masih terdapat dana sebesar Rp.10.747.861.000, saatitu ada perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kas daerahsebagai silpa (sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakanmusyawarah antara dinas Kebakaran dan DPKAD.

berpola hibahuntuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencana Tahuan Anggaran2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung, tetapi peran saya sebagaiPPK melanjutkan peran PPKom Lama, untuk memastikan kegiatan yang adadi PSDA & SDM berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Tahun 2009.Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang terdakwalakukan adalah sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi dengan BPK,DPKAD

Kemudian pada bulanAgustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD perihal tindaklanjutLHP BPK (merekomendasikan agar sisa anggaran 2009 dimasukkankas daerah), lalu saksi memanggil terdakwa yang menjabat sebagaiPPK, dan Bendahara (SUHARTINI) untuk menjelaskan masalahtersebut;Bahwa pada saat itu, terdakwa dan Bendahara Pengeluaranmenjelaskan tentang adanya penitipan dana di Dinas Kebakaran dariBNPB dan peruntukannya serta pengelolaannya, dimana menurutmereka berdua dana tersebut dana pusat dan masuk

terdapat jasagiro, sebesar Rp.431.188.678, yang disetor tanggal 28 Desember 2010,dan tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.29.022.014, yang telah disetorke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng;Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh kegiatan tersebut sudah selesaidan sudah ada pertanggungjawabannya;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut adapermasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu pada tutup tahun RekeningDinas Kebakaran masih terdapat dana sebesar Rp.10.747.861.000, saatitu ada perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kas daerahsebagai silpa (sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakanmusyawarah antara dinas Kebakaran dan DPKAD.

berpola hibahuntuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencana Tahuan Anggaran2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung, tetapi peran saya sebagaiPPK melanjutkan peran PPKom Lama, untuk memastikan kegiatan yang adadi PSDA & SDM berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Tahun 2009.Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang terdakwalakukan adalah sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi dengan BPK,DPKAD