Negara Tanjung Pinangberdasarkan sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun, sebagaimana pada putusan perkara Nomor17/PDT.G/2015/PNTBK, tanggal 14 Januari 2016:Bahwa seharusnya perhitungan batas 90 hari untuk Para Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sejak paraPenggugat mengetahui telah terjadinya kerugian yang dialami oleh paraPenggugat, yakni sejak tanggal 10 Juli 2013, dimana pada saat itu telahdiketahui adanya dugaan tumpang tindin

adalah atas namaDahrina:Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindin kepemilikantanah antara Para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi, makaTergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang atastanah hak miliknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013, dan atas permohonan para Tergugat II Intervensitersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat)memanggil para Tergugat Il Intervensi dan para Penggugat untukmendudukan permasalahan

Abdul Hadi, tumpang tindin dengan SHM No. 1576 / PunggurKecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto.Menimbang, bahwa karena ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten KubuRaya dalam suratnya yang ditujukan kepada Direktur Reskrim Polda KalimantanBarat yang berkesimpulan bahwa berdasarkan ploting hasil pengukurandiketahui bahwa sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/Punggur Kecil An.

Abdul Hadi, tumpang tindin dengan SHM No. 1576 / PunggurKecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa SHM No. 1576 / Punggur Kecil dan SHMNo.1577/ Punggur Kecil An Yudha Kosasih Suwanto menumpang / diatas tanahberdasarkan sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/Punggur Kecil An.

beralasan pula jika sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa turut Tergugat IlI/Kantor Pertanahan Kota Manado bedasarkanperintah dari Kantor Pertanahan Propinsi dan Pusat, bersamasamadengan petugas dari Kantor Wilayah dan Kecarnatan serta, Kelurahantelah pula melakukan pendataan dan pemelitian lokasi SHM No.259/PaalDua atas nama Albert Bernard Sumual tersebut, hasilnya membuktikanbahwa SHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual tersebuttelah tumpang tindin

tanah SHMNo.1883/Ranomuut dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh turutTergugat Ill Kantor Pertanahan Kota Manado berdasarkan keputusan turutTergugat III sesuai SK No.128.520.118.12004 tanggal 24 Nopember 2004sangat jauh + 15 tahun setelah terbit surat turut Tergugat Ill No.570751tanggal 24 Oktober 1991 dan surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.730.33II20.DV tanggal 4 oktober 1994, kedua surat mana menyatakanSHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual/ Tergugat telah17.18.tumpang tindin

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seakanHalaman 16 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Japakan tanah milik Tergugat sesuai Sertifikat HGU No.01Tahun 1999 atau Sertifikat HGU No.24 tahun 2016terjadi tumpang tindin dengan tanah yang diklaimsebagai miliknya tersebut, karena Penggugat telahmenjual sebagian dari tanah milik Tergugat tersebutsecara kaplingkapling.

tanah yang dilakukan oleh Laurens Hamadikepada PUSKOPADDAM XVII / Trikora, Laurens Hamadimenerima ganti rugi Rp 66.000.000,00 sehingga inimembuktikan bahwa surat tanggal 15 September 1983 yangdigadanggadang Penggugat sebagai surat sakti dari PetrusHamadi diberikan kepada orangtua Penggugat sebenarnyasurat itu tidak pernah ada, dan itu merupakan rekayasa danakalakalan Penggugat untuk digunakan mengelabui oranguntuk mendapatkan keuntungan.Bahwa sangatlah tidak benar Hak Guna Usaha No.1/Vimtumpang tindin

danpatut menurut hukum, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 telahdilakukan mediasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang,berdasarkan undangan Nomor 289/61.05/300/XII/2014 tertanggal 12Desember 2014. dihadiri oleh Para Tergugat dan Penggugat 2 Konpensi.Bahwa telah dilakukan pengembalin batas oleh BPN Sintang, dalam BeritaAcara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 23/BA61.05/2015 yangintinya, Bahwa tanah yang dimohon rekontruksi/Pengukuran oleh olehTergugat 2 Konpensi tidak terdapat tumpang tindin

Bahwa dalil Para Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Obyek sengketatersebut oleh Tergugat, maka terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikPara Penggugat ; Halaman 18 dari 37 halaman/Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.

Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dan Penggugat 2 dengan Sertipikat Hak Milik atasnama Tergugat Il Intervensi (vide bukti T11=bukti P3), yang mana selamapersidangan berlangsung Para Pihak tidak pernah membantah tentang adanyatumpang tindih sertipikat tersebut: 7. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi tersebut (vide bukti T1dan bukti T. Il.

Syarat ini mutlak harus ada , karena di dalam leter C tertuangnama pemilik tanah dan luas serta letak obyek tanah, dan apabila terjadiperalinan hak atas tanah baik seluruhnnya maupun sebagian secara jual15belli maupun hibah dan lain sebagainya, di dalam leter C tersebuttentunya pasti akan dilakukan pencoretan oleh Aparat Desa/Kelurahantentang tanggal dan peristiwa terjadinya perubahan tersebut demitertionya administrasi pertanahan, dan apabila tidak dilakukan pencoretanmaka banyak terjadi tumpang tindin

HGB Nomor 356/Sei Pinang Dalam, tepatnyaterletak di antara tanah milik Penggugat dengan tanah Askes, atau dengan katalain tumpang tindin dengan tanah Hak Milik Nomor: 12650/Sei Pinang Dalam,luas 656 m?

* atas nama Lisia (Bukti T II Int.1)tumpang tindin dengan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 356 / SeiPinang Dalam atas nama Cahyadi Guy, menurut Pengadilan pengukuranpengembalian batasnya dilakukan dengan tidak mendasarkan pada ketentuanPasal 30 ayat (4) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 secarakonsisten.

Kompetensi Absolut ;Bahwa apabila diteliti secara cermat dalildalil Penggugat baik secara tersiratmaupun secara tersurat sebagaimana dalil Penggugat antara lain dalamsurat gugatannya halaman 4 alinea 5 yang menyatakan akibat diterbitkannyaSertipikat Hak Milik atas nama Herbin Hutabarat oleh Tergugat, berimplikasitelah terjadi tumpang tindin hak atas obyek tanah dimaksud yang sangatmerugikan kepentingan hukum Penggugat, maka sengketa yang sebenarnyaterjadi adalah sengketa kepemilikan tanah yang menjadi

(Duamilyar tiga ratus em pat puluh juta rupiah) dan hal tersebut sudah sesuaidengan pertimbangan hukum majelis hakim sesuai yang terurai dalamputusan tersebut dalam halaman 14 paragraf 2.Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2019/PT.DPS.10.Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam halaman 14 paragraf 7menganulir bahwa hutang Pembanding Rp. 2.340.000.000, (Dua milyartiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan fakta tersebut pertimbanganhukum tersebut adalah kontradiktif dan timbang tindin

Hasbiallah tidak mempunyai Hak dan kapasitas sebagaiPenggugat, hal ini dikarenakan sebelum Penggugat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudah ada tigapihak : Pertarna pihak sdri Marharnah pada sekitar bulan Juli 2010 yangmengakui bahwa tanah miliknya dengan surat pengoperan hak atastanah Usaha No.227/SKRIIN/2007 tanggal 11 April 2007 seluas 3.500 M2turnpang tindin dengan sertifikat Hak Milik No.9514 milik Tergugat IlIntervensi, selanjutnya pihak Kedua : sdr Siddik

ukur terkait merupakan tanggung jawab KepalaKantor PertanahanBahwa dengan terbitnya objek sengketa membuktikan Tergugat tidakbertindak cermat, karena peta dasar pendaftaran objek sengketatumpang tindih dengan peta dasar pendaftaran milik Penggugat ;Dengan demikian seharusnya objek sengketa tidak dapat diterbitkan; Azas ProfesionalitasBahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketamembuktikan Tergugat telan LALAI dalam meneliti peta dasarpendaftaran objek sengketa, karena tumpang tindin

Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihanhak dan atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekasmilik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak atastanah;f. kesalahan subjek dan/atau objek hak;g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan;Bahwa Turut Terlawan II telah membuat Akta Jual Beli Nomor 531/AJB/

Dan ketika itu posisi Terdakwadan saksi Jamari telah saling tindin ditanah dan saling berdekapannamun saksi tidak melihat Sdr. Sugiyanto Als.

Menanggapi usulan tersebut, PENGGUGAT tetapberpendirian agar TERGUGAT membatalkan IUP 237a dan IUPIUPlain yang tumpang tindin dengan IUP 475a dan memberlakukankembali IUP 475a.9.15.Bahwa berdasarkan hasil Pertemuan 23 Juli 2013, PENGGUGATmengetahui bahwa TERGUGAT telah memberikan IUP kepada PTSIHAPAS BARA UTAMA yang mana telah tumpang tindin dengan IUP475a.

1971, tanggal 23Februari 1972, menyebutkan pada pokoknya bahwa: kekuatan bukti kikitiryang dikuatkan oleh keterangan saksisaksi (termasuk Kepala KantorKelurahan) dapat membuktikan bahwa orang yang namanya tercantumdalam kikitir tersebut adalah pemilik tanah; sehingga karenanyaberdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ini, bahwasanya tanah milik Para Penggugat tersebut telahdiserobot atau terkena (tumpang tindin

Putusan Nomor 45 PK/TUN/2017 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah tepat dan benar serta patutuntuk dikuatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dihalaman 22, yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa fakta yuridis yang tidak bisa disangkalkebenarannya alasan Para Penggugat/Pembanding mohon dibatalkanatau dinyatakan tidak sah sertipikat hak pakai (objek sengketa) adalahdikarenakan sertipikat tersebut terdapat cacat administrasi dalampenerbitannya yakni tumpang tindin

pengakuan hak atas tanah milikIndonesia Persil No42 SIl1620 C1;Hal sebaliknya terjadi pada alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak MilikNomor 849/Kelurahan Samata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar SituasiNomor 3368/1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 852/Kelurahan Samata,tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor 3371/1982, karena keduanyaadalah berdasarkan pemberian hak di atas Tanah Negara;Konstruksi hukum terhadap keadaan tersebut di atas ialah bahwa Sertipikatobjek gugat tidak mungkin bertumpang tindin

M2 ditambah + 2.400 M2 tidak dapat dikatakanbertumpang tindin atau terhisap masuk ke dalam tanah milik Tergugat IIIntervensi seluas + 8.968 M2 yang alas haknya adalah dari tanah milikIndonesia Persil Nomor 42 SIl1620 C1 ;Uraian di atas bersesuaian dengan data fisik di lapangan yangmenunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah haknya,yang konon diperoleh melalui jual beli.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Batas dariBadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang No.600145412005 tanggal 16 Maret 2005, dari hasil PengukuranPengembalian Batas tersebut tidak ada fakta hukum yangmembuktikan telah terjadi tumpang tindin tanah milik a/nARKANUDDIN baik SHM.No.972/1985 dengan tanah a/n LUKASSUWONDO SHM.No.686/ tahun 2000.Pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkaraPerdata antara NY.

., M.H ;Menimbang, bahwa bukti P1 berupa sertifikat hak milik No 686/Paal suratukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11 Desember 2000 atas namaLukas Suwondo dan dihubungkan dengan bukti P3 berupa gambar situasitertanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukurandan pemetaan BPN kabupaten Melawi diketahui jika memang benar sertifikat hakmilik No 686/Paal surat ukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11Desember 2000 atas nama Lukas Suwondo tersebut tumpang tindin

Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha (Pemukiman) seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuhhektar);b. Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha Il(Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluhempat hektar);c.

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu,tanggal 21 Januari 2014, halaman 26 alenia 1 s.d. halaman 29 alinia 1, yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa danmeneliti dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantautertanggal 21 Januari 2014 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu., berkas perkara,alatalat bukti dan segala suratsurat yang berkaitan dengan perkara iniberpendapat bahwa yang menjadi pangkal sengketa dari perkara ini adalah: Adanya tumpang tindin

Bahwa gugatan penggugat pada point 2 primair yang menghendaki tanahobjek perkara dinyatakan sebagai milik penggugat adalah tidak tepat karenasertipikat Hak Milik No. 02886 dan 02876/Kelurahan Pesanggrahan, masihmilik penggugat karena dalam catatan belum pernah ada proses peralihan,pemblokiran maupun pembatalan, namunterindikasi dalam proseseksaminasi adanya cacat administrasi yakni tumpang tindin antara Ekssertipikat HGB 0O1/Pesanggarahan dan Sertipikat hak Milik 02886 dan02876/kelurahan Pesanggrahan

Menurut Tergugat III, ada bagian dari obyek sengketayang juga menjadi bagian dari tanah HGB nomor 1/ Desa Pasanggrahan yang dikuasaloleh Tergugat ;Menimbang bahwa terhadap permasalahan tumpang tindih sebagian tersebut,telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Tim Eksaminasi Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Jawa Barat tanggal 23092015 No.01/Eksam32.600/IX/2015yang pada prinsipnya tim berkesimpulan adanya tumpang tindin sebagian tanah dalamSHGB no 1/ Pasanggrahan dengan SHM no. 02886 dan no.02876/

kepentingan Penggugat sebagai pembeli tanah yang beritikad baik dari penjual tanahyang beritikad tidak baik, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pulaterhadap penjual tanah tersebut karena faktanya tanah yang dibelinya itu ternyatabermasalah berupa adanya tumpang tindin sebagian dengan hak orang lain;Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim sependapat denganeksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan kurang pihak sehingga eksepsiTergugat tersebut patut untuk diterima;Menimbang bahwa