Ditemukan 5131 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : culang cumang cupang carang curung cukang curangã cunang
Penelusuran terkait : Perbuatan curang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
1014 — 687
  • (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang) tetap terlampir dalam berkasperkara.512 1 (satu) lembar dokumen tertulis BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbuktisecara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon NomorUrut 2 dst. tetap terlampir dalam berkas perkara.513 1 (satu) lembar print out warna tertulis TERJADI PENGGELEMBUNGAN20 SUARA OLEH NO.
    URUT .2. dan BUKTI CURANG NO. 2 tetapterlampir dalam berkas perkara.514 2 (dua) lembar Lampiran Model C1KWK.KPU Sertifikat Hasil PenghitunganSuara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutansuara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat LawangSumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah tetap terlampirdalam berkas perkara.515 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1KWK.KPU Sertifikat Hasil PenghitunganSuara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat
    (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)tetap terlampir dalam berkasperkara.512 1 (satu) lembar dokumen tertulis BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1.Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan CalonNomor Urut 2 dst. tetap terlampir dalam berkas perkara.513 1 (satu) lembar print out warna tertulis TERJADIPENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.SMG
Tanggal 29 April 2014 — HARIYANTO Bin GIARTO
95 — 17
  • Perbuatan curang 6 pasal6. Pengadaan barang dan jasa 1 pasal;7.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
215 — 81
  • bahwa kesepakatanPerjanjian Pengikatan Jual beli tahun 1999 melalui Notaris / PPAT SusantoWibowo antara almarhumah Hj.Najmiah Muin dengan Penggugat Hamsah DgMuntu adalah perbuatan melawan hukum, adalah dalil jawaban dansangkalan yang sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali oleh karenaadanya objek tanah garapan yang di perjanjikan dengan kesepakatan jualbeli in casu adalah tanah garapan milik Hamsah Dg Muntu sendiri, namunperjanjian kesepakatan yang dilakukan aquo adalah suatu modus yangsangat curang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 34/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 1 Agustus 2012 — HANY INDRIANI HUTAGALUNG
130 — 14
  • GALIAN NORMALISASI M3URAIAN JOLiNG TER CURANG KETERANGANPASANG1. P2 P6 9.333,70 0,00 9.333,70 Tidak dikerjakanJUMLAH 9.333,70 0,00 9.333,70 Rp 83.069.930,00 Bahwa atas temuan tersebut terdakwa selaku PPK/ pengguna jasa maupunsaksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT Radot Bangun Persadaselaku penyedia jasa membenarkan kekurangankekurangan tersebutsesual dengan surat dari terdakwa kepada saksi Hany Indriani Hutagalungselaku Dirut PT. Radot Bangun Persada No.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
135 — 33
  • pertanyaan kepada atasannya namun tidak ada tindakanlanjut untuk berhenti dari tindakan itu atau melaporkan kepada atasannya di PDAMTirtanadi Medan, namun hal itu tidak dilakukan terdakwa bahkan ikutmenandatangani setiap tahap permohonan pencairan dengan data fiktip tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tindakan terdakwa dalam menjalankan tugasnya tidakdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahkan dilakukan denganCaracara yang curang
    UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: Pasal 20 ayat (1), yangmenyatakan, bahwa Setiap anggota mempunyai kewajiban :a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusanyang telah disepakati dalam Rapat Anggota,; ...Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan terdakwaberlaku curang dan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dalamkedudukan terdakwa sebagai Kasi simpan Pinjam Koperasi karyawan PDAMTirtanadi Medan untuk maksud dan tujuan menguntungkan orang lain.Menimbang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HANDIR ; HARIYANTO
73 — 17
  • barang dan jasa disatu sisi dibagianhukum , asas legalitas dihubungkan dengan tindak pidana korupsi selama jasa konstruksiada kejahatan tidak tunduk tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakaan tindak pidanakorupsi;Bahwa batasan dari penyalahgunaan sesuaiasas legalitas dalam ranah tipikor yaitu :o Tindak pidana korupsi ada 30 jenis perbuatan dibagi 7 jenis :Korupsi yang mengakibatkan kerugian NegaraSuap menyuap ada 12 pasal;Penggelapan disektor public ada 5 pasal;Pemerasan ada 3 pasal;Perbuatan curang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
90 — 26
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan PengadilanNegeri Surabaya, yang melakukan, turut serta melakukan, Pemborong, ahlibangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahanbangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukanperbuatan curang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 19 September 2016 — Drs. I Gede Jagrem, M.Si ;
79 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tindak pidana korupsi tidak hanyasecara definitif berkutat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaitu Tindak pidana Korupsi menyebabkan kerugian Negara, melainkanjuga di pasalpasal lainnya yang tersebar di dalam UndangUndangtersebut seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 13, Pasal 12Huruf a, b, c tentang Suap dan Pemberian/Penerimaan Hadiah, Pasal 7tentang Perbuatan Curang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HANDIR, DKK.
87 — 19
  • Korupsi yang mengakibatkan kerugian NegaraSuap menyuap ada 12 pasal;Penggelapan disektor public ada 5 pasal;Pemerasan ada 3 pasal;Perbuatan curang 6 pasalN mn &S bbPengadaan barang dan jasa 1 pasal;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — SUROSO ATMOMARTOYO;
215 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Korupsi;Lebih lanjut mengenai kalimat yang diperoleh dan tindak pidanadalam Pasal 18 UndangUndang Tipikor tidak ada penjelasansecara spesifik, sehingga pemaknaan atas kalimat tersebut harussecara menyeluruh dengan melihat ketentuan Pasal 17 UndangUndang Tipikor sehingga yang dimaksud dengan yang diperolehdari Tindak Pidana Korupsi dalam UndangUndang Tipikortersebut adalah semua tindak pidana baik yang menyangkutkerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalamjabatan, pemerasan, perbuatan curang
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 436/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2017 — - H.HARMYN TANJUNG (PENGGUGAT I) - Ir. HENDRISYAH HARAHAP (PENGGUGAT II) - PARIANTO ARITONANG (PENGGUGAT III) - SAFRIYANTI (TERGUGAT I) - KHAIDIR THAMRIN (TERGUGAT II) - TENGKU MUHAMMAD SJARIFUDDIN (TERGUGAT III), DKK
43 — 9
  • ., ini berlaku curang dengan membuat AktaNo. 62 tanggal 13 September 2013 (vide Bukti P3) yang benarbenarkontradiksi/bertentangan dengan Akta No. 19, No.20,dan No. 21 ;66.Bahwa Akta No. 19, Akta No.20, Akta No.21 dibuat tanggal 5 JUNI 2013 adalahmerupakan Akta Pengikatan Perjanjian antara Tergugat III & IV dengan Tergugat atas tanah dan bangunan sebagaimana disebut di atas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
165 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelompok delik penyuapan baik aktif (yang menyuap)maupun pasif (yang disuap);Didalam Buku yang diterbitkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) berjudul, Memahami untuk membasmi, KPKmengelompokkan korupsi atas 7 (tujun) Kelompok/jenis, yaitu:Kerugian negara;Suapmenyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan;Gratifikasi;Dari referensi yang terdapat dalam ToolKit AntikorupsiNO ak WN =sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, SH., MH, dalambuknya, Aspek
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 10-02-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ARIF SURYANA , SH
Terdakwa:
1.HANAWATI HADI Alias HANA
2.KERY ROLAN GERUNGAN
3.WILLY GOZAL Alias NONA
4.PHEI SE Alias RENA
5.KARTIKA CAHAYA RUSLI
6.HERTI SUSWINI
7.SALIM
8.WAWAN GUNAWAN Alias IWAN
9.ILHAM
10.OEY SAN TJIE
11.BUDIONO
12.SONY
13.SO SUN TAY Alias KILIK
14.GUNAWAN HALIM Alias GUN
15.JOE TOSONO
16.LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG
17.APEN Alias APEN Binti ASIKO
18.ELMAN SUKMA
19.SISKA FRIDA
20.HADI CHANDRA WIJAYA OEY
21.LINA
22.FELISIA
23.VERA CHANDRA alias VERA
24.EDI HIDAYAT
25.ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS
26.M. BASRI ANSAR
27.IWAN SETIAWAN
28.SUGINO
29.IRHAM Bin SAMAD
30.ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF
31.AHMAD MANGGAUKANG
32.ZACHARIA KARNADI
33.KENNETH
34.AHMAD HASAN Alias HASAN
35.ADI SETIAWAN
36.RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO
111 — 53
  • jenis yaitu judiBaccarat, judi Roulette, judi Pai Kiu dan judi Koprok, dimana tempatuntuk judi diadakan atau disediakan pada tanggal 11 Agustus 2019 danmulai operasional pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 setiapharinya buka dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.Bahwa dalam permainan judi tersebut jabatan Saksi sebagai PengawasPerjudian jenis Pai Kiu dengan dengan tugas mengawasi operatortukang kocok kartu Pai Kiu, mengawasi pemain / pemasang yangsedang judi, apabila ada pemain yang curang
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 10-12-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl
Tanggal 15 April 2014 — 1.H.ENTIS SUTISNA bin KAYAN 2.GUGUN GUNARI, ST bin IHIN SOLIHIN
94 — 12
  • bagaimana faktafaktanya, namun apabila terbuktiada daya paksa, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkansecara hukum.Bahwa Ancaman tidak terbatas pada pengancaman fisik karena subtansi ancamanadalah fisik dan juga bisa psikis, bahkan umumnya ancaman psikis.Halaman 93 dari 209 Putusan Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl.Bahwa suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW memiliki 4 (empat) syarat, dimanasyarat sepakat tidak terpenuhi jika ada Dwang (paksaan), Dwaling (kesesatan), danBedrog (curang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps
Tanggal 26 Juli 2017 — NI NYOMAN NILAWATI Als. MAN TOK
119 — 71
  • dilakukan pembagian di rumahnya terdakwaNi Made Sutria;Bahwa untuk kredit fiktif terdakwa Ni Made Sutria meminta kepada saksiuntuk mencari namanama yang akan dimasukan kedalam kredit fiktif danterdakwa Ni Nyoman Nilawati membagi jumlah kredit dari namanamatersebut;Bahwa alasan dibuat kredit fiktif karena terdakwa Ni Made Sutria mengatakankepada saksi bila dirinya kebingungan untuk membuat laporan sehinggasaksi bersamasama terdakwa Ni Made Sutria dan terdakwa Ni NyomanNilawati sepakat untuk berbuat curang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
406 — 389
  • maksud untuk menguasai pasarbersangkutan demi kepentingan pelaku yang bersekongkol.Dalam hal ini harus dibaca dan diartikan sebagai tindakan kerjasama antara pelakuusaha dengan pelaku usaha dan atau pihak lain dengan maksud untuk menguasai pasarbersangkutan untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.Bahwa persekongkolan dalam konteks hukum kompetisi diberbagai negara sepertiAmerika serikat, Inggris, Jerman pengertian persekongkolan adalah suatu perbuatanyang mengarah kepada praktek bisnis curang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
778 — 1150
  • dilakukan Penggugat melaluiperantaraan Tergugat 1 dengan menggunakan PerjanjianPerjanjianWarehousing dan Trade Confirmation, dan dari 17 Transaksi tersebutterdapat 4 Transaksi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1.Setelah Tergugat 1 melakukan penelusuran, belakangan diketahuibahwa ternyata seluruh 17 Transaksi MTN Sunprima tersebut adalahhasil konspirasi jahat dari Tergugat 13, Tergugat 14, dan Tergugat 15yang bekerja sama dengan orangorang dari Penggugat sendiri untukmelakukan skema transaksi yang curang
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2018 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng
Tanggal 16 Januari 2017 — Penggugat: 1.Hj. Eneng Maryam 2.Maya Sunata 3.Abdul Rojak 4.M. Romdoni 5.Umu Kulsum 6.Dede Kurnia Tergugat: 1.H. Sunata 2.Hasan Basri Tukiman 3.Camat Kecamatan Curug 4.Ny. Nina Helenty, SH.
213 — 52
  • In nal laaha kaanabikum rahiima" (Annisaa' 29) yang artinya "Hai orangorang yang beriman,janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan jalan curang. Kecualidengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Danjanganiah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasihkepadamu'";Dan dalam Surat An Nisaa,58 : "In nal laaha ya'murukum an to ad dulamaanaati ilaa ahlihnaa wa idzaa hakamtum bainan naasi. An tahkumuubiladl. In nal laaha niim maa yaizhukum bih.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
502 — 239
  • Dilihatdalam maknanya kata bohong berkaiatan dengan keliru, berkaitandengan dusta, berkhianat, curang, itu bohong;Bahwa maknanya menyatakan sesuatu yang tidak benar, berbuatbohong, berdusta. Seseorang dapat dikatakan berbohong jikamenyatakan sesuatu yang tidak benar, dalam konteks berbiacara itu adaniat dan kemauan untuk menyampaikan yang tidak benar.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3079 — 2097
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Bukan tidak mungkin, pengaturandalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat tersebut menjadi lapak memperdagangkanpengaruh (trading in infuence) bagi oknumoknum yang tidak bertanggung jawab.Untuk itu, menjadi tugas Mahkamah Konstitusi menghentikan praktek tidak sehatatau curang yang mungkin dilakukan KPPU dengan mempertukarkan ataumencampuradukkan kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan tersebut.Dalam KUHAP, pengaturan mengenai pejabat penyelidik (