Ditemukan 5184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : praktik pratiwi praktif prastiwi praptini praptiwi prastiti prastini praktis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Putus : 18-06-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 18 Juni 2013 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE
96 — 15
  • prinsip kehatihatian (prudential banking);Segala aspek dari sisi debitur serta obyek standar dalam melakukan penilaian dananalisa kredit selain aspek lainnya, seperti aspek legal, likuiditas bank dan batasmaksimal pemberian kredit, harus selalu dipertimbangkan dan diperhitungkansebelum menyetujui pencairan kredit; Jadi bukan hanya bertumpu pada ikatan perjanjian para pihak semata ;Menimbang, bahwa Majelis menyadari bahwa persoalan kredit macet padaperbankan akan terus menjadi perdebatan di kalangan praktisi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 09-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/PID.SUS/TPK/2013/PN SBY
1. BAGOES SOEPRAYOGO, SE 2. TONY BAHARAWAN , SE. MSA Kejaksaan Negeri Surabaya
61 — 12
  • prinsip kehatihatian (prudential banking);Segala aspek dari sisi debitur serta obyek standar dalam melakukan penilaian dananalisa kredit selain aspek lainnya, seperti aspek legal, likuiditas bank dan batasmaksimal pemberian kredit, harus selalu dipertimbangkan dan diperhitungkansebelum menyetujui pencairan kredit; Jadi bukan hanya bertumpu pada ikatan perjanjian para pihak semata ;Menimbang, bahwa Majelis menyadari bahwa persoalan kredit macet padaperbankan akan terus menjadi perdebatan di kalangan praktisi
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-12-2010 — Putus : 03-05-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 188/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 3 Mei 2011 — Ir. ZULFIRMAN
70 — 41
  • primer tidak terbukti baru. kemudiandipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan subsidair melanggarpasal 3, dakwaan yang akan dipertimbangkan tersebut sesuaidengan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukanoleh terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkapdari hasil pemeriksaan di persidangan ;Menimbang bahwa dalam praktek peradilan bentuk daridakwaan Penuntut Umum yang memposisikan Pasal 2 ayat (1)sebagai dakwaan primer dan Pasal 3. sebagai dakwaanSubsider, oleh sebagian kalangan baik praktisi
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
340 — 186
  • DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIGugatan Penggugat kabur (Obscuure Libel) karena objek yang disengketakantidak jelas, saling bertentangan dan bertentangan dengan kondisi faktual yakniantara klaim PHK karena Efisiensi dan adanya perhitungan Dana Pensiun yangseolaholah ada klaim lain PHK karena Pensiun;1Bahwa untuk menilai suatu gugatan apakah bersifat obscuur libe/ atau tidak,para hakim, Advokat dan praktisi hukum lainnya umumnya mengacu padabeberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (Yurisprudensi PutusanMahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
169 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SGJ tidakmemiliki kKompetensi, praktisi ahli yang terlatin di bidang bioremediasi,peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untuk melaksanakankegiatan bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerak di bidangpengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian No.184 tanggal 30 November 1998 dan diubah dengan Akta Notaris H. Adriantotanggal 1 Juli 2009, bahwa PT.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 02-10-2018 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5399/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 73
  • ,(Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;Bahwa dalam setiap persidangan Majlis telah berupaya mendamaikanbaik kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, akan tetapi para pihaktetap pada pendiriannya masingmasing;Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka Majlismelanjutkan pemeriksaan perkara a quo, dengan membacakan gugatan paraPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Makassar.
Tanggal 9 Juni 2014 — - DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS vS. - JPU
77 — 19
  • Untuk itu, adalah sangat bijaksana danarif, knususnya bagi para praktisi hukum di lembaga peradilan untuk tidak sertamerta merujuk pada suatu yurisprudensi yang mempergunakan istilahparangsiapa menurut UU No. 3 Tahun 1971 dalam mengaitkannya denganperkara tindak pidana korupsi yang terjadi menurut Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 25-06-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 40/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat:
VICTOR DEWANTARA GUNAWAN
Tergugat:
1.HANDOYO PRAYOGO
2.OENTOENG BOENTANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Kediri
2.KAKANWIL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DJKN JATIM
3.KOMANDO DISTRIK MILITER KEDIRI
104 — 31
  • Ketentuan tersebut telah di jadikan pedomanoleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsikecuali eksepsi kompetensi mengadili harus disampaikan bersama denganjawaban pertama terhadap pokok perkara dan jika tidak di lakukan bersamaanmaka hilang hak tergugat untuk mengajukan ekspsi ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan denganseksama dalildalil dalam eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill tersebut, ternyata eksepsi tersebut merupakan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-12-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012
Tanggal 4 April 2013 — Koptu Joni Indra
31 — 22
  • Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiripendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudahnyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangikarena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undangundangdan merupakan manifestasi kehendak rakyat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1209/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 8 Maret 2018 — NOVIE RAMAYANTO, Amd JAKSA : 1.DIDIK DJOKO ADY POERWOKO, SH 2.MUMUH A,SH
537 — 211
  • Ahli KURNIADI PRAMITA ABADI, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapatnya sebagai berikut:bahwa ahli sebagai praktisi pasar modal sejak tahun 1995 ;bahwa syaratsyarat untuk mengikuti Pasar Modal dalam saham :Mempunyai Rekening Dana Nasabah ;Membuat Account ;Mempunyai sekuitas ;Mempunyai rekening bank ;bahwa apabila tidak memenuhi persyatan tersebut tidak diperbolehkanuntuk main di Pasar Modal ;bahwa di Pasar Modal mempunyai Hukum sendiri yaitu kepercayaan yangdi junjung tinggi ;bahwa dalam
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 17-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 185/Pid.B/2017/PN Smn
Tanggal 22 Juni 2017 — pidana -GUNADI, SE Bin YOTO SEMITO
181 — 91
  • SKMHT, semua pihak harus hadir dantandatangan ditempat tersebut, termasuk dalam hal ini adalah saksi.Bahwa untuk 1 buah SKMHT dibuat rangkap 4 yaitu untuk BPN, Notaris,Minuta Akta dan Salinan.Bahwa untuk blangko SKMHT, 1 blangko (rangkap 4) hanya untuk 1 Akta,dan jika terjadi kKekosongan Blangko Bahwa Ahli menjadi Ahli dalamperkara ini karena ditunjuk oleh lkatan notaris Indonesia (INI).Bahwa Ahli di Ikatan Notaris Indonesia menjabat di Bagian PerlindunganProfesi dan saksi juga merupakan seorang praktisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 K/PID.SUS/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — SUSI TUR ANDAYANI alias UCI
232 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa selaku praktisi hukum seharusnya tidak ikut serta melakukan tindak pidana suap;2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadaplembaga peradilan, knususnya Mahkamah Konstitusi menurun;3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nilainilai demokrasi dalammenyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah;4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalampemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;Halhal yang meringankan :1. Terdakwa berterusterang mengakui perbuatannya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 12-05-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461, DK VS PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, DK
498 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ArbitraseKecuali dalam keadaankeadaan khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakuitermasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/ataumemiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapatbertindak selaku arbiter berdasarkan peraturan prosedur ini yangdapat dipilin oleh para pihak;Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhisyarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruhdunia, baik pakar hukum maupun praktisi
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
174 — 55
  • Bapak Sutoyo, siapapun seorang SarjanaHukum apalagi Praktisi Hukum sepanjang tidak memprostitusikanilmunya tentu teringat Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg No. 110K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 menetapkan bahwa menurut hukumSEORANG JANDA ADALAH MENJADI AHLI WARIS DARIALMARHUM SUAMINYA.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 21 Juni 2017 — LUKMAN HAKIM. SE
111 — 38
  • Perkara No. 8/Pid.SusTPK/2017/PN.BdgMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 orangahli yaitu SOMAWNAYA, SH,.MH, Pada pokoknya menerangkan sbb :Bahwa Ahli menyatakan diminta bantuan oleh Penasehat Hukum Terdakwauntuk menjelaskan system pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan.Bahwa Ahli menjelaskan tentang prinsip prinsip dasar Hukum yang meliputihukum pidana formil dan hukum pidana materiil.Bahwa Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkankeahlian profesi Praktisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — HERLAND bin OMPO
252 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SGuJ tidakmemiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatin di bidang bioremediasi,peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untuk melaksanakankegiatan bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerak di bidangpengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian No.184 tanggal 30 November 1998 dan diubah dengan Akta Notaris H. Adriantotanggal 1 Juli 2009, bahwa PT.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
194 — 103
  • Bahwa selain itu, pertimbangan hukum semacam itu jugadapat dinilai mengabaikan tertio beracara yang selama ini dianutpara praktisi hukum, khususnya profesi Hakim dalam memutussuatu perkara.Setidaktidaknya, Hakim tidak menerapkan asas universal yangberlaku dalam Hukum Acara Perdata, yaitu Hakim bersikap pasif.g.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-11-2010 — Upload : 08-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2301 K/PID.SUS/2010
Tanggal 24 Nopember 2010 — HERI SUKIRMAN, SH
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Terdakwa berakibat ERROR IN PERSONA" ;Bahwa, Judex Facti berpendapat dengan tidak dipenuhinya salah satu dari8 (delapan) syarat yang ditentukan KUHAP dalam Pasal 143 ayat (2) hurufa, maka dapat saja dakwaan dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa, sekalipun demikian, Judex Facti telah mengabaikan dan tidakkonsisten dengan pendapatnya sendiri, olen karena Judex Facti menutupmata terhadap salah satu ketentuan, yaitu nama lengkap ;Bahwa, apa yang dimaksud dengan nama lengkap menjadi pengetahuanpara praktisi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2012 — Upload : 23-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2012 — Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD
61 — 18
  • WAN HIRAWAN, M.Si, dibawah sumpah, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai ahli Administrasi Publik dan Kebijakan serta 1 praktisi dilingkungan Birokrasi/Pemerintahan dimintai pendapat sebagai ahli sehubungan denganadanya dugaan penyalahgunaan keuangan Negara pada Pelaksanaan Kegiatan DanaAlokasi Khusus (DAK) Paket Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar(SD) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tahun 2010 ;e Bahwa berdasarkan Peraturan
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 22/Pid.B/2010/PN.Pks
Tanggal 17 Juni 2010 — ROOSNAWATY
124 — 23
  • berfluaktif dengan hargapasaran serta keabsahan comissioning test yang dilakukanterdakwa yang sudah mempunyai sertifikat terhadap proyek PLMDtersebut yang pada akhirnya terdakwa memohon kepada MajelisHakim untuk dibebaskan dari segala tuduhan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai danmempertimbangkan pembelaan atau pledooi yang diajukan terdakwatersebut sebagai berikut;195Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan Subsideritastersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dianutpara praktisi