Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
148 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidikarenakan ketentuanketentuan yang masih membutuhkanperaturan pelaksananya tersebut adalah mengenaihalhalterkait dengan materimateri yang masin memerlukanpenjelasan tekhnis dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Apakah Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalahmerupakan Badan Tata Usaha Negara?
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
118 — 28
  • tertuang dalam berita acaramengenai kesepakatan pembangunan, pengelolaan dan harga jual toko,kios, los dan lapak pasar menes kabupaten Pandeglang antara ketua FKPM(Forum Kerukunan Pedagang Pasar Menes) dengan Direktur UtamaPT.Taman Sari Raya.Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi dari DPRD KabupatenPandeglang, Surat Keputusan Bupati Pandeglang, Rekomendasi dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, tentang pembangunan danpengelolaan Pasar Menes sebelumnya.Telah melalui kajian secara yuridis tekhnis
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
474 — 123
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.520 K/Pid.Sus/2014Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya Nomor : 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 05Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, PembuatLaporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) KelompokUsaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;DPPA SKPD
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 157/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2012 — EDY SAPUTRA SURADJA Bin (alm) HAMBALI SURADJA
197 — 94
  • Tapian Nadenggan sesuai berdasarkanAkte penggabungan Notaris Pengganti Kabupaten dati II TangerangSUHARTINI, SH Nomor : 6 tanggal 26 Nopember 2004 serta PengelolaOperasional Kebun dan Memberikan Bantuan Tekhnis Perkebunan milik PT.Tapian Nadenggan.Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 5 September 2011 tentangPerubahan Susunan Pengurus PT. Tapian Nadenggan yang dibuat olehNotaris Hardinawanti Surodjo, SH, maka terdakwa diangkat kembali sebagaiDirektur PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
M.ALI RUBEN,STH.i
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Ir. H. SARIMUDA, MT
Turut Tergugat:
1.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
69 — 11
  • hutang kepada perseoranganyang tidak berpotensi merugikan keuangan negara.Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaHalaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN PlgWalikota dan Wakil Walikota juncto Surat KPU RI Nomor: 17/PL.03SD/06/KPU/I/2018 tentang Penjelasan beberapa ketentuan Pencalonan PemilihanTahun 2018, mengatur secara tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 29 April 2014 — MOH. FAIZUN, S.Sos, MT
80 — 24
  • Pembangunan 358,20Jalan Lingkungandan Saluran diDesa Bantrung Kecamatan Bateailit 342,8615,34 2. terdapat Selisin volume besi terpasang dibandingkan denganRencana Anggaran Biaya yang ada dalam kontrak karenadiameter besi yang terpasang lebih kecil dari spesifikasi tekhnis yaitu :No. RUAS JALAN RAB Terpasang Selisih(kg) (Kg) (Kg)1. Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa 33.044,40 17.497 ,98 15.546,42Sidialit2.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : JHON LEONARDO HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
56 — 89
  • ./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing!
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2012 — RESTONO, S.Pt
81 — 13
  • BKP4 temasuk KegiatanPenyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur ;bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang samasama berkerja pada BadanKetahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKP4) Pulang Pisau ;bahwa saksi tahu BKP4 pada Tahun 2010 mendapatkan kegiatan Penyuluhan DanBimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur yang sumber dananya dari APBD sebesarRp. 15.000.000,(iima belas juta rupiah);bahwa setahu saksi Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa dengan Surat KeputusanBupati selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG.
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO
69 — 5
  • Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO telah memesan barang berupa AlatPeraga SD kepada CV.
    Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dankesempatan untuk memesan barang berupa Alat Peraga SDkepada CV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
60 — 14
  • Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pkj
Tanggal 9 September 2019 — Pemohon:
1.H.ABD.MUIN
2.H.MUH.ABBAS. AT
3.HJ. SINGKE Binti TIBE
4.ABD. SAPA
5.RAODAH
6.H.LATTEH
7.SAKKA
8.AMBO TANG
9.SAIDA
10.SABIKE
11.ALIMUDDIN
12.ABD. SAMAD
13.H. ABD. RAUF
14.Hj. P.TOU
15.NABRIA
16.HJ. SALMIA
17.FATMAWATI
18.ASIS,B
19.SITTI AMINAH
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
177 — 52
  • Bahwa penentuan nilai harga tanah/sawah perumahan danperkebunan serta rumah tinggal serta segala yang ada diatasnya yangdilakukan oleh Para Termohon pada tanggal 7 Juli 2017 jauh dari nilaipenggantian wajar, mengingat tanah sawah, perumahan dan kebun milik ParaPemohon adalah tanah sawah tekhnis (Sawah pengairan) dan perkebunanyang produktif yang memiliki beberapa macam tanaman yang menghasilkansetiap tahunnya;Bukan hanya itu !
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2009 — Putus : 20-08-2009 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BATANG Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Btg
Tanggal 20 Agustus 2009 — DSP
98 — 10
  • Pasal 6 angka 5 PeraturanDirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER2/PL/2006Halaman 41 dari 120 halaman42tentang Petunjuk Tekhnis Pelasanan Lelang).
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 21-07-2016
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Pdg
Sakarum Binti Sarija;Rais Abdulhadi Bin Sarija;Ibrahim Bin Sarija; Surja Bin Sarija;H. Ahmad bin Nasimin;H. Masnah Bin H. Sudara;Karsio;Arsinah;Surni alias Rusti binti Nurdin ;Bawi Bin Nurdin;Eti Binti Nurdin; Suganda;Aton Ruhiyat;Muklis;Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibaliung;Kepala Desa Sukajadi;Badan Pertanahan Kabupaten Pandeglang
79 — 6
  • Penggugat dan Kuasa Insidentil itu menghadap Ketua Pengadilan secarabersamaan lalu Ketua Pengadilan mengeluarkan Izin Kuasa Insidentil.Penjelasan tentang kuasa insidentiil juga ditegaskan Dalam Buku PedomanTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku IIEdisi 2007 hal 5354 terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskanbahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohondalam persidangan perdata di Pengadilan adalah :a.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-04-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
Eric Aditia Putra
Tergugat:
SOERIADINATA MULIADI
Turut Tergugat:
Thomas Rudi Hartawan Widjojo, SH., M.Kn
136 — 96
  • Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Nomor .PPNS/BP/001/I/2020/SATPOL PP, diberi tanda P9;Foto copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 8 Januari2020 perihal permohonan Kelengkapan Suratsurat Dokumen Tanah untukPerijinan dan Hak Pembagian Hasil (Kesatu), diberi tanda P10;Foto copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 Februari2020 perihal Permohonan Kelengkapan SuratSurat DokumenKepemilikan Tanah untuk Perizinan, diberi tanda P11;Foto copy Surat Teguran dari Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-10-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 31-05-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 16 April 2015 — NAHDLATUL WATHAN;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, M.A., 2.TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ
159 — 306
  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor101104 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Tekhnis).Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka s/d angka 8 di atas gugatanPenggugat diajukan belum waktunya (pradini), seharusnya terlebih dahuludiselesaikan secara mediasi jika tidak berhasil melalui Pengadilan Negeri untukmenguji secara hukum Nahdlatul Wathan versi mana yang merupakan kelanjutandari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH
Pengadilan PN Kuala Kurun Pidana Umum
Register : 16-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 46/Pid.B/2019/PN Kkn
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
1.JANANG MULA ANDRI RONU, SH
2.RENDY BAHAR PUTRA, S.H
Terdakwa:
1.TUHIR O. GAMAN Als Bapak JANI Bin ODOT
2.BINTIRMAN Als AGAK Als Bapak LISA Bin ODOT
3.JUPRI Bin HADIR
139 — 119
  • Jupri Bin Hadir sebagaimana termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakuisehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas, maka Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapamenunjuk kepada Terdakwa Tuhir O Gaman Alias Bapak Jani Bin Odot,Terdakwa II Bintirman Alias Agak Alias Bapak Lisa Bin Odot, Terdakwa III.Jupri Bin
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-11-2015 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3359/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 8 Februari 2017 — AVI WIDITA KRESNAMURTI binti SRI MULYONO, dk Melawan RADIKTYA KUNTODI bin SRI MULYONO, dkk
268 — 174
  • No. 3359/Pdt.G/20195/PA.JSyang semestinya diajukan oleh pihak dalam halhal yang sangat daruratsebelum putusan akhir dijatuhkan atau sambil perkara berjalan, oleh karenanyaprovisi yang diajukan oleh pihak yang dimintakan tidak tepat penempatannyaharus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa walaupun secara tekhnis permohonan sidangditempat (discente) dan sita jaminan ditolak akan tetapi dalam pokok perkaraPenggugat memohon pula agar peletakkan sita jaminan terhadap objek perkaratersebut
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
220 — 44
  • Bilindo Andase dikantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl.Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 8Januari 2019 ;Bahwa yang bertandatangan terhadap progres 100% pada proyekpekerjaan Jasa dan Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahragadan stadion Mini Kabupaten Bulukumba adalah Tim Tekhnis danPengawas.Bahwa yang disampaikan Syahrizal yang selaku Staff Bilindo selakupihak PT.Bilindo Andase kepada saksi bahwa pada tanggal 19Desember 2018 Sdr Syahrizal selaku staf
    Barang/Jasa;mengendalikan pelaksanaan Kontrak;melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA:menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepadaPA/KPA setiap triwulan, danmenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Halaman 104PUTUSAN Nomor 31/Pid.Sus.Tpk/2020/PN MakassarBahwa yang menyusun spesifikasi tekhnis
    Bulukumba; Bahwa saksi sebagai Pejabat Penandatanganan Surat PerintahMembayar (PPSPM) berdasarkan keputusan Deputi BidangPeningkatan Prestasi Olahraga selaku kuasa PenggunaAnggaran Satket Bidang Peningkatan Prestasi OlahragaKementrian Pemuda dan Olahraga; Bahwa berkas pendukungnya adalah Surat PermintaanPembayaran dari PPK, Kwitansi Pembayaran, Berita AcaraPembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Ringkasan Kontrak,Surat Setoran Pajak, dan Progres' pekerjaan yangditandatangani tim Tekhnis, Konsultan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 26 Maret 2014 — ABDUL GAFUR LIKU dan FARHAM RAHMAN, SE.
116 — 43
  • Tengahsejak Tahun 2009 s/d sekarang ini ;Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaranpajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
    Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
    Sulteng dikota Palu sejak tahun 1983 sebagai honorer dan terangkat sejak tahun1989.Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah berkantor di UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) wilayah IV Morowali yang di mulaipada tanggal 1 Januari 2007 s/d tanggal 17 Januari 2013.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku KorektorPKB dan BBNKB adalah Meneliti berkas kendaraan bermotor baikkendaraan baru maupun yang lama sedangkan selaku Kepala SeksiPenetapan PKB dan BBNKB adalah membidangi khusus kendaraanalat