Ditemukan 6225 data
61 — 60
Sejak terjadi peralinan hak atas tanah aquo telah terjadibanyak perubahan fakta hukum akibat Perobuatan Hukum ParaTergugat sebagai pemilik sah atas tanah aquo, antara lain perubahanatas nama kepemilikan hak atas tanah pada sertifikat tersebutsekaligus merubah hal hal yang berhubungan dengan kewajiban atastanah tersebut, keluarnya Surat Persetujuan Prinsip MembangunPerumahan dari Bupati Badung, pada tanggal 14 januari 2005 yangdikeluarkan oleh Bupati Badung, Informasi Tata Guna Tanah danPertimbangan Tekhnis
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
176 — 408
28 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tuldapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga penahananterhadap Pemohon berdasarkan penilaian Termohon guna kepentinganpenyidikan dan penegakan Hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri Pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1) KUHAPyakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yang cukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq MKUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan Hukum dan tekhnis
93 — 28
maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak akan mengalamikerugian Materiil berupa pengeluaran biaya pembentukan tim due diligence yangterdiri dari USD 140.000 ( seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dansebesar Rp. 140.000.000, ( seratus empat puluh juta rupiah) yang antara lain timdue diligence tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan ; (i) Survei lokasidengan cara menyewa mesin drilling (bor) guna memastikan kandungan cadangantambangnya, (ii) mengeluarkan biaya pembelian alatalat tekhnis
471 — 120
perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
148 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidikarenakan ketentuanketentuan yang masih membutuhkanperaturan pelaksananya tersebut adalah mengenaihalhalterkait dengan materimateri yang masin memerlukanpenjelasan tekhnis dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Apakah Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalahmerupakan Badan Tata Usaha Negara?
117 — 28
tertuang dalam berita acaramengenai kesepakatan pembangunan, pengelolaan dan harga jual toko,kios, los dan lapak pasar menes kabupaten Pandeglang antara ketua FKPM(Forum Kerukunan Pedagang Pasar Menes) dengan Direktur UtamaPT.Taman Sari Raya.Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi dari DPRD KabupatenPandeglang, Surat Keputusan Bupati Pandeglang, Rekomendasi dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, tentang pembangunan danpengelolaan Pasar Menes sebelumnya.Telah melalui kajian secara yuridis tekhnis
84 — 18
Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris POKJAPekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai AsamAsam (lanjutan) (200 m)adalah : menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa menetapkan dokumen pengadaan menetapkan besaran nominal jaminan penawaran mengumumkan pelaksanaan pengadaan' barang/jasa di websitewww.pu.go.id program full eprocurement dan papan pengumuman resmi menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melakukan evaluasi adaministrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk
danmenetapkan dokumen pengadaan yang digunakan untuk pekerjaan ini .Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, panitia bersamasamamenetapkan besaran nominal jaminan penawaran yaitu Rp. 45.000.000,Panitia mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui websitewww.pu.go.id program full eProcurement Kementerian Pekerjaan Umumdi Jakarta.Panitia menilai Dokumen Kualifikasi penyedia Barang/Jasa yang masukmelalui website www.pu.go.id program full eProcurement KementerianPU.Panitia melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran.7. Mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Balai Wilayah SungaiKalimantan Il8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil kepada Kepala Balai. Bahwa pada saat penunjukan anggota Pokja yang menjabat sebagaiKepala Satuan Kerja adalah ARY SATRIO dan Jabatan Saksi sebagaiDireksi Lapangan dan bertanggungjawab kepada PPK Irigasi DIANKAMILA.
80 — 13
BKP4 temasuk KegiatanPenyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur ;bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang samasama berkerja pada BadanKetahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKP4) Pulang Pisau ;bahwa saksi tahu BKP4 pada Tahun 2010 mendapatkan kegiatan Penyuluhan DanBimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur yang sumber dananya dari APBD sebesarRp. 15.000.000,(iima belas juta rupiah);bahwa setahu saksi Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa dengan Surat KeputusanBupati selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
55 — 87
./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing!
80 — 24
Pembangunan 358,20Jalan Lingkungandan Saluran diDesa Bantrung Kecamatan Bateailit 342,8615,34 2. terdapat Selisin volume besi terpasang dibandingkan denganRencana Anggaran Biaya yang ada dalam kontrak karenadiameter besi yang terpasang lebih kecil dari spesifikasi tekhnis yaitu :No. RUAS JALAN RAB Terpasang Selisih(kg) (Kg) (Kg)1. Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa 33.044,40 17.497 ,98 15.546,42Sidialit2.
69 — 5
Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO telah memesan barang berupa AlatPeraga SD kepada CV.
Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dankesempatan untuk memesan barang berupa Alat Peraga SDkepada CV.
M.ALI RUBEN,STH.i
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Ir. H. SARIMUDA, MT
Turut Tergugat:
1.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
68 — 11
hutang kepada perseoranganyang tidak berpotensi merugikan keuangan negara.Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaHalaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN PlgWalikota dan Wakil Walikota juncto Surat KPU RI Nomor: 17/PL.03SD/06/KPU/I/2018 tentang Penjelasan beberapa ketentuan Pencalonan PemilihanTahun 2018, mengatur secara tekhnis
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.520 K/Pid.Sus/2014Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya Nomor : 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 05Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, PembuatLaporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) KelompokUsaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;DPPA SKPD
195 — 94
Tapian Nadenggan sesuai berdasarkanAkte penggabungan Notaris Pengganti Kabupaten dati II TangerangSUHARTINI, SH Nomor : 6 tanggal 26 Nopember 2004 serta PengelolaOperasional Kebun dan Memberikan Bantuan Tekhnis Perkebunan milik PT.Tapian Nadenggan.Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 5 September 2011 tentangPerubahan Susunan Pengurus PT. Tapian Nadenggan yang dibuat olehNotaris Hardinawanti Surodjo, SH, maka terdakwa diangkat kembali sebagaiDirektur PT.
60 — 14
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
1.H.ABD.MUIN
2.H.MUH.ABBAS. AT
3.HJ. SINGKE Binti TIBE
4.ABD. SAPA
5.RAODAH
6.H.LATTEH
7.SAKKA
8.AMBO TANG
9.SAIDA
10.SABIKE
11.ALIMUDDIN
12.ABD. SAMAD
13.H. ABD. RAUF
14.Hj. P.TOU
15.NABRIA
16.HJ. SALMIA
17.FATMAWATI
18.ASIS,B
19.SITTI AMINAH
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
177 — 52
Bahwa penentuan nilai harga tanah/sawah perumahan danperkebunan serta rumah tinggal serta segala yang ada diatasnya yangdilakukan oleh Para Termohon pada tanggal 7 Juli 2017 jauh dari nilaipenggantian wajar, mengingat tanah sawah, perumahan dan kebun milik ParaPemohon adalah tanah sawah tekhnis (Sawah pengairan) dan perkebunanyang produktif yang memiliki beberapa macam tanaman yang menghasilkansetiap tahunnya;Bukan hanya itu !
115 — 43
Tengahsejak Tahun 2009 s/d sekarang ini ;Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaranpajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
Sulteng dikota Palu sejak tahun 1983 sebagai honorer dan terangkat sejak tahun1989.Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah berkantor di UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) wilayah IV Morowali yang di mulaipada tanggal 1 Januari 2007 s/d tanggal 17 Januari 2013.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku KorektorPKB dan BBNKB adalah Meneliti berkas kendaraan bermotor baikkendaraan baru maupun yang lama sedangkan selaku Kepala SeksiPenetapan PKB dan BBNKB adalah membidangi khusus kendaraanalat
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
219 — 44
Bilindo Andase dikantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jl.Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 8Januari 2019 ;Bahwa yang bertandatangan terhadap progres 100% pada proyekpekerjaan Jasa dan Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahragadan stadion Mini Kabupaten Bulukumba adalah Tim Tekhnis danPengawas.Bahwa yang disampaikan Syahrizal yang selaku Staff Bilindo selakupihak PT.Bilindo Andase kepada saksi bahwa pada tanggal 19Desember 2018 Sdr Syahrizal selaku staf
Barang/Jasa;mengendalikan pelaksanaan Kontrak;melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA:menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepadaPA/KPA setiap triwulan, danmenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Halaman 104PUTUSAN Nomor 31/Pid.Sus.Tpk/2020/PN MakassarBahwa yang menyusun spesifikasi tekhnis
Bulukumba; Bahwa saksi sebagai Pejabat Penandatanganan Surat PerintahMembayar (PPSPM) berdasarkan keputusan Deputi BidangPeningkatan Prestasi Olahraga selaku kuasa PenggunaAnggaran Satket Bidang Peningkatan Prestasi OlahragaKementrian Pemuda dan Olahraga; Bahwa berkas pendukungnya adalah Surat PermintaanPembayaran dari PPK, Kwitansi Pembayaran, Berita AcaraPembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Ringkasan Kontrak,Surat Setoran Pajak, dan Progres' pekerjaan yangditandatangani tim Tekhnis, Konsultan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
57 — 34
./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
243 — 154
beliau masuk baru saksi menyampaikan perihal dana pokir tersebutbahwa ada konsekuensi untuk dana pokir tersebut berupa kontribusi kepadaanggota DPRD pemilik pokir dan berdasarkan kesepakatan temanteman di bagiandata center ditetapkan sebesar 40%;Terkait dengan kesepakatan saksi bersama dengan temanteman saksi di bidangdata center yaitu 40% dari anggaran untuk kontribusi kepada Anggota DPRDpemilik Kegiatan pokir, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa karenabeliau hanya menyampaikan terkait tekhnis
Anmad Yasir; Setelah penyampaian dari Terdakwa tersebut, saksi langsung menggelar rapatkhusus di bidang persandian tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang juga menjabatsebagai Kepala Bidang Persandian, lalu saksi menyampaikan kepada temanteman bahwa kita ada kewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar Rp30%setelah itu kita atur mengenai tekhnis pengumpulannya; Yang terkumpul dari dibidang persandian berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) dan semua dikumpulkan kepada ibu Ani, kemudian dana
Sultra,dimana saat itu Terdakwa hanya membahas bahwa ada kegiatan yangmenggunakan dana pokir dan untuk tekhnis pelaksanaannya dikembalikan padabidang masingmasing;Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa juga ikut menyetorkan danakontribusi tersebut;Bidang persandian dipimpin oleh kepala bidang dalam hal ini adalah Terdakwasendiri kemudian dibawahnya terdapat 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Tata Kelola saksi(sendiri), Seksi Operasional dan Seksi Pengarsipan dan saat itu hanya 2 seksiyang terisi sehingga