Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — ARY SATRIO, ST., MT
899
  • menetapkan dokumen pengadaan yangdigunakan untuk pekerjaan ini.Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, panitiabersamasama menetapkan besaran nominal jaminanpenawaran yaitu Rp. 45.000.000,Panitia mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melaluiwebsite www.pu.go.id program full eProcurementKementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.Panitia menilai Dokumen Kualifikasi penyedia Barang/Jasayang masuk melalui website www.pu.go.id program full eProcurement Kementerian PU.Panitia melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
    Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaterhadap penawaran.7. Mengusulkan calon pemenang kepada Kepala BalaiWilayah Sungai Kalimantan Il8.
    Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris POKJAPekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai AsamAsam (lanjutan) (200m) adalah :e menyusunrencana pemilinan penyedia barang/jasae menetapkan dokumen pengadaane menetapkan besaran nominal jaminan penawarane mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diwebsite www.pu.go.id program full eprocurement danpapan pengumuman resmie menilai kualifikasi penyedia barang/jasae melakukan evaluasi adaministrasi, tekhnis dan hargaterhadap penawaran yang masuke
Register : 16-05-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 11/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 29 September 2016 — H. IDRUS Melawan 1. WALIKOTA BANJARMASIN (Sebagai Tergugat) 2. Yohanes Zakaria Tanudireja, (Sebagai Tergugat II INT)
14255
  • Dalam kasus ini,berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SKPD Tekhnis,tidak ditemukan pelanggaran, sehingga tidak beralasan apabila dilakukanpencabutan izin.Bahwa berdasarkan dokumen permohonan izin mendirikan bangunan,ditemukan kesepakatan antara Yohanes Zakaria Tanudireja danPenggugat tentang pembangunan rapat sisi batas tanah sebesar 0 (nol)m, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah bisa menunjukkankesepakatan selain yang diterima BP2TPM pada saat pengajuan IzinMendirikan Bangunan
Register : 27-04-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 64/Pid.B/2017/PN Skw
Tanggal 17 Juli 2017 — GUNAWAN anak NAI MUI IE
496
  • kepada Gunawan Anak Nai Mui le yangdiajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebutsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis
Register : 23-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 12/P/FP/2019/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
MULYANTO
Termohon:
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya
12282
  • logika asumsi salah yang jelas nantinya akan menggunakankedepan tapi kalau diatur secara implisif tidak menyebutkan restribusiharus dibayar lunas ke depan tidak, tapi kemarin Pemohon membayaryang telahdimanfaatkan; Bahwa setahu saksi secara detil tidak hapal tapi yang jelas untuk jalanDupak 220.400 itu IPT ; Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBYBahwa setahu saksi Jalan Dupak No. 34, 36, 38 dan 40 termasuk tanahIPT;Bahwa diputuskan di Jalan Dupak No. 34 terkait detilnya itu Tekhnis
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — SAIDI Als EDI Bin ISHAK
544397
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : JHON LEONARDO HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
5834
  • ./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Jaya
Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl
Tanggal 21 Juli 2014 — MASDINAWATI Als IDA Binti MASRIAL
8952
  • Ratu Agung Kota Bengkulu:Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikanketerangan sebagai saksi dibawah sumpah;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis pada kegiatan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2011 berdasarkan Keputusan KepalaDinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 27 Tahun2011 tanggal 01 Juli 2011 sebagaimana kemudian diperbaharui melaluiSK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor :52.a Tahun 2011 tanggal 8 Nopember 2011;Bahwa tugas dari
    Ratu Samban Kota BengkuluBahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikanketerangan sebagai saksi dibawah sumpah;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis pada kegiatan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2011 berdasarkan Keputusan KepalaDinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor : 27 Tahun2011 tanggal 01 Juli 2011 sebagaimana kemudian diperbaharui melaluiSK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu Nomor :52.a Tahun 2011 tanggal 8 Nopember 2011;Bahwa tugas dari
Putus : 19-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1491 K/PID.SUS/2013
Tanggal 19 September 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN, ST
4524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selakuPejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor: 109/SPPLS/DTRDP/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatanganioleh Saksi Untung Suhardiman selaku Bendahara Pengeluaran danmengetahui Saksi Drs.
    Maman Firmansyah,MM., selaku Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan.Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.728.383.000, untuk pembayarantermin s/d Ill kegiatan pembangunan Depo Arsip sebesar Rp.3.708.062.000 dikurangi uang muka Rp.979.679.000 = Rp.2.728.383.000,yang telah diterima dari Pemegang Kas Dinas Tata Ruang dan Pemukimantanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Serius TaurusNababan selaku Kepala Cabang PT.
Putus : 29-03-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 01/PidB/2012/PNTL
Tanggal 29 Maret 2012 — BAMBANG SUTRISNO Bin KATMAN
5910
  • diketahui KSU Dharma Putra tidak pernahmengalami kerugian ;e Bahwa kekayaan koperasi di masukan dalam laporan KSUDharma Putra ie Bahwa dalam setiap usaha penyertaan modal Koperasi harusdidasarkan pada rapat antara pengurus dan pengawas;e Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 dinas Koperindagpernah memberikan teguran kepada KSU Dharma Putra karenaKSU Dharma Putra tidak mengadakan RAT;e Bahwa dalam struktur organisasi hanya mengenal pengurus,tidak dikenal jabatan bukan Direktur atau Manager, sedangkanuntuk tekhnis
    dipergunakan terdakwa untuk membiayaikegiatan, membeli barang barang inventaris KSU Dharma Putraserta barang barang modal toko dan Kklinik bersalin; Bahwa benar menurut ketentuan perkoperasian dalam setiapusaha penyertaan modal, investasi maupun ekspansi suatuKoperasi harusdidasarkan............4didasarkan pada hasil rapat antara pengurus dan pengawas;Bahwa benar menurut ketentuan perkoperasian dalam strukturorganisasi hanya mengenal pengurus, tidak dikenal jabatanDirektur atau Manager,sedangkan untuk tekhnis
Register : 17-02-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2012/PN Mdn
Tanggal 18 Juni 2012 — - AHMAD SYAFRIL LUBIS alias MAK PIN
7318
  • tahapan pekerjaannya berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinasadalah melaksanakan pelelangan, mengumumkan proses pelelangan,pendataan terhadap rekanan yang mendaftar, pengambilan dokumenlelang, dokumen penawaran yang diusulkan oleh rekanan, pembukaanpenawaran, pengusulan evaluasi, pengusulan calon pemenang ;Bahwa alasan CV Cahaya Gemilang sebagai pemenang dimana secaraadministrasi dan tehnis CV Cahaya Gemilanglah satu satunyaperusahaan yang layak diusulkan sebagai calon pemenang, memenuhisyarat secara tekhnis
Register : 03-12-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 14 April 2016 — Ir. SYAHRIN. MM BIN HISYAMSUDIN
10216
  • Memastikan pembangunan dari sisi perikanan;Bahwa pengawas bersama asiten tekhnis antara lain:1. ALVA ELLAN, SST.,MPSDA;2. ARZI, A.Md;Bahwa perusahaan yang ditunjuk CV.
Register : 14-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 151/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 27 Februari 2013 — PT. NATRUSTPARADIGMA LISTRIK MANDIRI lawan DEUTZ ASIA PACIFIC, Pte. Ltd kemudian berubah menjadi DEUTZ POWER SYSTEM ASIA PACIFIC, Pte.Ltd dan terakhir berubah menjadi MWM ASIA PACIFIC, Pte. Ltd Cs
24374
  • Majelis Arbitrase BANI dan saksi hadir dalam persidanganBANI tersebutBahwa saksi mengetahui terkait dengan MBD dan Euro Asiatick,performa mesin genset dan segala sesuatu termasuk dengan dendasudah diperiksa di BANI ;Bahwa sepengetahuan saksi secara umum amar putusan BANI adalahMengabulkan sebagian dari Pemohon, mengabulkan sebagian dariRekonpensi pihak Termohon ;Bahwa dampak kerugian kepada Penggugat adalah biaya untukpenghitungan pengunaan mesin dan penggunaan gas menjadi berlebih,karena secara tekhnis
Register : 01-12-2010 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 628/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 26 Juli 2011 — BAMBANG HADI PURWOKO
12939
  • lokasiPabrik Gula tersebut antara pemilik lahan dengan pihakKUBP Rosan Kencana ;Bahwa transaksi jual beli Jahan tlokasi Pabrik ulatersebut di depan Notaris ;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan darimana asal usuluang yang digunakan untuk membeli lahan lokasi PabrikGula ;Bahwa pembayaran jual beli Jahan lokasi Pabrik Guladilakukan di Kantor KPTR Sari Rosan dimanapembayarannya dilakukan oleh KUBP Rosan Kencana ;Bahwa yang menentukan besaran harga tanah lokasi PabrikGula yaitu) pemilik lahan dan Tim Tekhnis
Register : 07-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 18/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 8 September 2014 — EDWARD WINARTO : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
10867
  • Menyatakan Berdasarkanuraian tersebut diatas, permohonan Hak Milik atas nama Edward Winarto, dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebuttelah memenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis, dan administrasisebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan , makadengan demikian Kepala Kantor Pertanahan dapat menerbitkan KeputusanPemberian Hak yang dimohonkan olehPenggugat ;~++=++Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai secaraprosedur
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 180/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Husin Ali
2.ABDULLAH
3.SAIFUL
Tergugat:
3.KEPALA DESA SUMBERTENGAH
4.CAMAT BUNGATAN
Intervensi:
Zaenol Hasan DKK
10862
  • pencegahancovid saya tetap bekerja melaksanakan tugas kedinasan sebagai Sekdesdiantaranya melayani foto rumah warga yang mengalami positf covid olehPolsek Bungatan tanggal 6 April 2020, kemudian tanggal 9 April 2020melayani foto rumah yang positif oleh Kodim 0823, tanggal 16 April 2020melayani data warga oleh Kodim 0823, tanggal 16 Aprilmenandatangani ABPDes = Tahun 2020, ini tanda tangannya bukan diKantor Desa tapi di rumah pak Husein Ali itupun setelah ada penolakandari Bank Jatim ;Bahwa terkait WFH secara tekhnis
Register : 07-01-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 3/PDT.G/2013/PN.DPK
Tanggal 29 Agustus 2013 — SUNANTO SANTOSO melawan dr. ALFIBEN, Sp.OG
316184
  • diberi harga gamblang danlainlain, setelah itu dikeluarkan harga lelangnya, baru kemudian tercantumurutan pelelangannya;Bahwa dalam proses pelelangan tersebut, dilakukan NYC dalam prosespelelangan tersebut yaitu penjelasan tentang tentang proses lelang dari awal, 46pendaftaran, peraturan, specsifikasi, hinaga akhir lelang kepada seluruh pesertalelang;Bahwa menentukan pemenang lelang, Usher meminta harga terendah untukpemenang lelang dan pemenangnya adalah PT.BKP,Bahwa menurut penilaian saksi secara tekhnis
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN
491127
  • Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Tekhnis,Kepala Balai melakukan Tata Batas Zonasi kawasan taman nasionalyang meliputi pemancangan patok batas dan penyusunan beritaacara pemancangan patok batas.Kegiatan Penetapan meliputi: Penandatanganan Berita Acara yangtelah mendapat persetujuan direktur dan penandatangan Berita AcaraTata Batas.
Register : 16-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 04/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 22 Februari 2018 — Ir. ALIM BAHRI L. TANA Bin LAHASANG
8454
  • Kemudian secara tekhnis dijabarkan dalam Surat Edaran MENDAGRINo. 050/200/I/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan KerjaPemerintah Daerah (RKPD) mencakup beberapa bagian diantaranya padabagian B menjelaskan tentang proses penyusunan RKPD yang meliputi :Penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RENJA SKPD,MUSREMBANG, penyiapan dan penetapan RENJA, pengintegrasian RKPDkedalam proses penganggaran daerah.
Register : 07-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2014 — ZALHADI PGL ZAL
8421
  • /IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuanDAK Tahun 2010.Putusan Pidana Tipikor No.17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Hal 9 dari 18885.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.a7.98.99.100.101.102.103.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,ReferensiDan Buku Panduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
    /IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan BukuPanduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
    IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.84.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.85.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan BukuPanduan Pendidik.86.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
524265
  • dibebaskan dahulu lebih banyak digunakanuntuk berkebun dan penggembalaan.Bahwa benar pembangunan jalan terakhir pada tahun 2012 yangdikerjakan pihak provinsi mulai dari SMP, itu terakhir kegiatan fisiktransmigrasi.186Bahwa setelah sismiop di tahun 2010 setau saksi sudah tidak ada lagilahan yang tidak bertuan, sasmiop merupakan sistem informasimanagement objek.Bahwa benar pada saat itu Terdakwa belum menjadi Bupati.Bahwa benar masyarakat tidak tau bahwa tanah tersebut dicadangkan,Bahwa benar secara tekhnis
    sudah tidakberlaku dan SK yang baru yang mengeluarkan tidak memilikikewenangan, maka penerbitan SK baru tersebit adalah tidak sah ataubatal demi hukum.Bawah benar apabila Bupati telah memberikan tugas kepadabawahannya atau (SKPD) tertentu. sesuai dengan UU maka harusdilaksanakan sesuai dgn UU tersebut;Bahwa benar ketika bupati menandatangani suatu ijin prinsip yang telahdimintakan untuk diverifikasi atau untuk ditindak lanjuti oleh skpd yangterkait dan telah diparaf oleh para petugas atau pejabat tekhnis
    maupun Setda, kemudian diajukan untukditandatangani/disetujui oleh Bupati dan setelah disetujui atauditandatangani oleh Bupati kemudian diketahui bahwa secara tekhnisadminstrasi terjadi mall adminstarsi, maka dalam hal demikian bupatitidak bersalah atau tidak dapat dipersalahkan, oleh karena secaratekhnis tanggung jawab administrasi sudah berada pada pejabattekhnis, di manadari kKewenangan tersebut dari bawah berjenjang keatas (SINTAP), sehingga apabila ada kekeliruan dalam proses padatingkatan tekhnis