Ditemukan 4202 data
12 — 11
ayat (2) item (22) jucto Ketentuan dalam Kompilasi Hukum IslamPasal 7 ayat (3) huruf (qd) ;Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidaktermasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalamKompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan ataspengesahan nikah yang demikian itu adalah azaz keadilan, kemanfaatan dankepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kaliberada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status danmasa
12 — 5
mampu merawat anak tersebut;Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawatdalam keadaan baik sampai saat ini;Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anaktersebut tidak berkeberatan terhadap keinginan Para Pemohonuntuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerimaPara Pemohon sebagai orang tua angkatnya tanpa mengurangihakhak anak tersebut;Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatananak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, Kesehatan danmasa
46 — 11
SOEWARDI yangmenjadi hak dan bagian dari almarhum SUHARTILAH yang kedudukannyadiganntikan oleh ketiga anak anakanak Pemohon, dan nantinya dari hasilpenjualan harta warisan tersebut akan dipergunakan untuk kesejahteraan danmasa depannya terutama untuk biaya pendidikan anakanak Pemohontersebut, dan Pemohon sebagai orang tuanya (walinya) akan bertanggungjawab dalam mengurus hartanya dan segala kepentingan anakanak Pemohontersebut hingga dewasa; e Bahwa untuk mengajukan permohonan ijin menjual terhadap
48 — 25
Rumah Tangga saya ini tentram berjalan dengan sangat bahagia, selama initidak ada cek cok apalagi kekerasan, saya punya anak dua orang dari darahdaging kami berdua dan tidak mau terbebani dan terbelenggu mental danmasa depannya karena orang tuanya.HIm.2 dari 9 him. Put.Nomor 0024/Pdt.G/2018/PTA.MTR Bapak Hakim yang terhormat, Saya rela meninggalkan kampung halamanberpisah dengan orang tua dan keluarga untuk menuruti keinginan isterisaya.
54 — 28
telahdituntut sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa PEDO SAPUTRA alias PEDO bin SAFWAN bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua kamiPenyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan danmasa
Terbanding/Penuntut Umum : DUTA MELLIA, SH
20 — 16
sehingga diambil alin sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 31 Maret 2020 dapatdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa daritahanan, maka merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan danmasa
11 — 0
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebutPenggugat menanggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum danmasa depan antara Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang sudah 2tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagilayaknya suami istri;6.
10 — 6
ayat (2) item (22) jucto Ketentuan dalam Kompilasi Hukum IslamPasal 7 ayat (3) huruf (qd) ;Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidaktermasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalamKompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan ataspengesahan nikah yang demikian itu adalah azaz keadilan, kemanfaatan dankepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kaliberada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status danmasa
17 — 12
ayat (2) item (22) jucto Ketentuan dalam Kompilasi Hukum IslamPasal 7 ayat (3) huruf (qd) ;Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidaktermasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalamKompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan ataspengesahan nikah yang demikian itu adalah azaz keadilan, kemanfaatan dankepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kaliberada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status danmasa
134 — 41
Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat dan keluarganyatelah melakukan upayaupaya persuasif demi keutunhan rumah tangga danmasa depan seorang anak lakilaki yang bernamaMN, tamun upaya Penggugat siasia belaka karena tidakmendapat respon positif dari Tergugat bahkan Tergugat cenderung tidakingin untuk kembali membangun rumah tangga yang damai;9.
9 — 5
Bahwa sekarang Pemohon mempunyai keinginan untuk mengajukanpermohonan Pengangkatan Anak terhadap anak tersebut (Fatin PradiptaPutra bin Umi Laela Zubaidah), umur 2 tahun 11 bulan, dengan harapanagar anak tersebut bisa mendapatkan kasih sayang, pendidikan danmasa depan yang lebih baik ;.
46 — 4
perkara ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah tidak berhasilmenasehati Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Hergito binDjuwahir pada tanggal 04 Desember 1987, namun kemudian pada tanggal 16April 2014 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, selama pernikahantelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karena anak yang nomor tiga yangbernama Diky Prama Yudha sekarang baru berumur 12 tahun, maka Pemohonmengajukan hak perwalian atas anak tersebut untuk keperluan sekolah danmasa
KOPERASI SIMPAN PINJAMRUKUN IKU AGAWE SANTOSO RIAS
Tergugat:
REDI AGUSTYWAN
63 — 18
Hingga Tergugatberkehendak mencari solusi, yaitu menawarkanpenyelesaian kredit dengan jalan Restrukturisasi Kreditatas Perjanjian Kredit No: 150/164/KSP.RIAS/VII/2018 Tgl31/07/2018, spesifik terkait Nilai (Rp) hutang, cara danmasa waktu pernbayaran:11.
Menyatakan, mernbatalkan SuratPerianiian Kredit No:150/164/KSP.RIAS/VII/2018 Tgl 31/07/2018; atausekurang+kKurangnya Menyatakan, Memerintahkan untukmelaksanakan/pelaksanaan Restrukturisasi KreditPerianiian Kredit No: 150/164/KSP.RIAS/VII/2018 Tgl31/07/2018 spesifik terkait Nilai (Rp) hutang, cara danmasa waktu pernbayaran:4.
21 — 2
Pemohon II sejak usia 35 hari dan diserahkan oleh orangtua kandungnya(P.9);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti bahwa paraPemohon telah mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai denganperaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak sehingga telah mendapatrekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untukmengangkat anak tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut Pemohonmempunyai tujuan yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak danmasa
14 — 7
Bahwa sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Peng/igatmeskipun anak yang Jtertama sudah dewasa namun masih kuliah (belumbekejja), anak yang kedua dan ketiga masing masing masih terusia 18tahun dan 11 tahun (belum dewasa), demi kelangsungan pendidikan danmasa depan anak, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anakdapat diberikan kepada Penggugat sampai dewasa atau usia 21 tahun:9.
13 — 5
ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat terjadi pada bulan akhir tahun 2016 dan saat ini Penggugatdan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga Penggugat danTergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami Isteri;Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun (lakilaki) yangtentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dariPenggugat selaku ibu kandungya, maka demi perkembangan jiwa danmasa
111 — 6
dan ikhlas tanpa ada paksaan telah menyerahkan anaknya kepada parapemohon untuk diasuh, dirawat dan dijadikan anak angkat agar anak tersebut kelakdengan harapan dapat hidup sejahtera dan punya masa depan yang lebih baik;Menimbang, bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Punto Hadi sebagaiSOPIR sedangkan istrinya yaitu SRI MULDANI adalah PNS yang sudah mapanmaka secara ekonomi Para Pemohon dianggap cukup mampu untuk mengasuh,mendidik dan membesarkan anak yang diangkat tersebut, sehingga kesejahteraan danmasa
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAMADHAN als MADAN
29 — 14
Negeri Sibolga Nomor 7/Pid.B/2021/PN Sbgtanggal 10 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanandan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b.Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan diRutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan danmasa
1.I Nyoman Darma
2.Ni Kadek Sudarminiati
26 — 19
sebagai Purusasedangkan NI KADEK SUDARMINIATI berstatus sebagai Predana; Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masingmasingbernama PUTU ANGGA DARMA PERDANA, KADEK ADITYA DARMA dan KOMANG ARTA BAGUS DARMAYANA; Bahwa Anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama KOMANGARTA BAGUS DARMAYANA hendak diubah namanya menjadi KOMANGHARTA BAGUS DARMA SUDEWA; Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan nama adaPara Pemohon sendiri; Bahwa Perubahan nama tersebut sematamata untuk kebaikan danmasa
157 — 249
mengikut pendidikan diterbitkansetelah hukuman disiplin tersebut dilaksanakan terhukum sesuaimasa lamanya masa hukuman disiplin dalam SKHD.Angka dua Dalam surat keputusan hukuman disiplin ( SKHD ) agarmencantumkan masa waktu berlakunya hukuman disiplin sehinggatidak menyulitkan untuk mengetahui terhukum telah selesaimelaksanakan........melaksanakan hukuman dan masa pengawasan ;Butir DDD Pemberian rekomendasi penilaian status ( RPS ) bagianggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin danmasa
hukuman) gunamemudahkan masa pengawasan hukuman disiplin tersebut ;Angka tiga anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/Kode Etik Profesi Polri dan masa pengawasan hukuman serta tidak masa20menjalani proses hukum/pelanggaran hukuman lainnya(pidana,pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri) dapat diterbitkanRekomendasi Penilaian Status (RPS) ;Angka empat pemberian Rekomendasi Penilaian Status (RPS) bagianggota Polri yang menjalani hukuman disiplin/kode etik profesi Polri danmasa
pengawasan adalah untuk dipulinkan hakhaknya sebagai anggotaPolri guna mengembangkan dan melanjutkan kariernya sebagai anggotaPOI j 222 nono nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cence nen nn ne nnnneeAngka lima anggota Polri yang dijatuhkan hukuman disiplin/kodeetik profesi Polri dan telah selesai menjalani hukuman disiplin danmasa pengawasan kemudian diterbitkan Rekomendasi Penilaian Status (RPS)anggota Polri maka penjatuhan hukuman disiplin tersebutdianggap selesai (sudah dianggap pemutihan