Surat Kuasa untuk menyetor (SKUM) penetapan Retribusi Uang Pungutan SewaRumah Daerah Nomor 012/29/SR/III/DIPENDA taggal 23 September 1996, TandaBukti Penerimaan Nomor 25/I.3/Dipenda tanggal 24 September 1996 dari bulanOktober 1982 s.d. bulan Desember 1996 (171 bulan) dan Tanda Bukti PenerimaanNomor: 39/Sewa Rumah Daerah/03/99 tanggal 25 Maret 1999 dan bulan Januari1997 s/d Maret 1999 (27 bulan), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.XVI4;5.

Dewata Royal International / Aston Bali Resort &Spa;: Surat Keterangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah No.973/1209/Dipenda tanggal 9 November 2009;: Surat Swandy Halim & Partners ref. no. 038/KP/DRI/X1/2009tanggal 13 November 2009, ditujukan kepada Majelis Hakimperkara No. 1340/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel Perihal : pengambilalinan perkara No. 1340/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel;: Kesepakatan Damai dalam perkara No. 1340/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2009 (asli pada KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta

Benda BergerakMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta berupabenda bergerak yang terdiri dari 5 mobil dengan berbagai jenis sebagaimana yangtertuang dalam duduk perkara;Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebutPenggugatRekonvensi mengajukan bukti PR.1 sampai dengan PR.3yakni;1.Bukti berupa PR.1, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya,dimana berupa surat keterangan dari UPTD DIPENDA Kabupaten Meranginyang menerangkan bahwa kendaraan dengan nomor Polisi

Residence Bali Sejumlah Rp.123.521.065,00 ;4 KL.4 Surat No: 973/3226/Dipenda tentang Tagihan Pajak Daerah yang ditujukankepada Pemilik/Pengelola Hotel Bali Kuta Residence (PT.Dwimas AndalanBali) ;Jadi jumlah tagihan tersebut diatas adalah senilai Rp.429.394.828,00 (empat ratusdua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus duapuluh delapan Rupiah) ;2 Berdasarkan Pasal 104 UndangUndang Nomor 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU yang menentukan Berdasarkan persetujuan

Surat dari Aron Jensenem kepada Bupati Supiori Nomor973/14.A/ Dipenda Tanggal 14 Juli 2006 ;g. Surat dari Julen F. Warikar kepada Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Supiori Nomor 050/53.A tanggal 17 Juli 2006 ;h. Surat dari Jules F.

Surat dari Aron Jensenem kepada Bupati Supiori Nomor 973 /14.A/ Dipenda Tanggal 14 Juli 2006 ;g. Surat dari Julen F. Warikar kepada Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Supiori Nomor 050/53.A tanggal 17 Juli 2006;h. Surat dari Jules F.

1993/1994, yaitu KelurahanBendungan sehingga alamat yang bersengketamasuk wilaayahBendungan; e Bahwa saksi tidak tahu hal legalisir duplikat suratkelahiran dan saat ini stempel kelurahanLempongsari sudah berubah;e Bahwa saksi pernah menangani pembuatan suratkelahiran dalam tugas sehari hari;e Bahwa kalau di kelurahan tidak ada batas waktuketerlambatan , tetapi di Catatan Sipil bataswaktunya 3 bulan setelah kelahiran dalammengurus aktakelahiran; e Bahwa sebelum menjabat Lurah, saksi adalah PNSdi Dipenda

SUGITO dan tidak ada hubungan keluarga /pekerjaan;e Ahli mengenal terdakwa SUGITO sebagai Kepala Desa BlulukanKecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;e Bahwa Riwayat pendidikan saksi : SD Negeri Doplang Tahun 1971SMEP Negeri Karangpandan tahun 1974SMEA Negeri Karanganyar tahun 1977Fisip Unsa Surakarta Tahun 2000Fakultas llmu Hukum UMS Surakarta Tahun 2004e Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi : CPNS di Kecamatan Jumapolo Tahun 1981 PNS di Kecamatan Jumapolo Tahun 1983 Bagian Pemerintahan Tahun 1998 Dipenda

Mariso Makassar seluas 3.604 M2, nilai transaksi/nilai lelang Rp9.038.832.000,-(sembilan miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), jumlah yang disetorkan Rp. 448.941.600,-(empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Anggota : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr Drs SumarsonoHadi, MM.11. Anggota : Kabag Hukum Setda Kab.Pati Sdr Wahyu WidodoS, SH,MM.12. Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kab Pati DrsSukadam.13. Anggota : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab PatiSdr Nindhomuddin.14.

Anggota : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr Drs SumarsonoHadi, MM.11. Anggota : Kabag Hukum Setda Kab.Pati Sdr Wahyu WidodoS, SH,MM.12. Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kab Pati DrsSukadam.13. Anggota : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab PatiSdr Nindhomuddin.2314.

Adnan, M.Si. selaku Kepala Dispenda Kota Makassar

3. )Slip Bukti Penerimaan Daerah Penerimaan BPHTB, Bank BPD Sulsel Kas Maccini Dipenda, No transaksi: MKADLSBNR, Registrasi Bank: BNX2011052000004, NTPD: 20161124141134, tanggal 24 November 2016, nama Krida/Sonny Yusuf, alamat Jalan Veteran Selatan No. 136 Kota Makassar, jumlah setoran Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

4) Surat Setoran Pajak (SSP) nama wajib pajak Ivan L. alamat Jalan Jenderal A.

Karyabangun Pancapersada No. 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013.75. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan an. PT. Karyabangun Pancapersada nomor : 442/47.09/Dinkes-Yanmed.4 tanggal 27 Desember 2007.76. 1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris nomor : 37 tanggal 20 September 2010 tentang Berita Acara PT. Karyabangun Pancapersada.77. 1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris nomor : 115 tanggal 25 Nopember 1992 tentang Akta PT.

KaryabangunPancapersada Nomor : 503.1/347/KP2T/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012.1 (satu) lembar photocopy Surat Fiskal PT.Karyabangun Pancapersada No. 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013.1 (satu) lembar photocopy Surat PengakuanPendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan an.PT. Karyabangun Pancapersada nomor76.77.78.79.80.81.82.442/47.09/DinkesYanmed.4 tanggal 27Desember 2007.1 (satu) lembar photocopy Akta Notarisnomor : 37 tanggal 20 September 2010tentang Berita Acara PT.

Karyabangun Pancapersada No. 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013.1 (satu) lembar photocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan an. PT.Karyabangun Pancapersada nomor : 442/47.09/DinkesYanmed.4 tanggal 27 Desember2007.14114276.77.78.Po.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris nomor : 37 tanggal 20 September 2010 tentangBerita Acara PT.

KaryabangunPancapersada No. 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013.1 (satu) lembar photocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub PenyalurAlat Kesehatan an. PT. Karyabangun Pancapersada nomor442/47.09/DinkesYanmed.4 tanggal 27 Desember 2007.1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris nomor : 37 tanggal 20September 2010 tentang Berita Acara PT. Karyabangun Pancapersada.1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris nomor : 115 tanggal 25Nopember 1992 tentang Akta PT.

Sosial tidakdiberikan terus menerus/tidak mengikat dan tidakwajib serta tidak harus diberikan setiap tahun;Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksisaksi selanjutnya didengarketerangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat danketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan telah ditandatangani ; Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 1985sebagai Staf Dipenda

Kota Bandung, Pegawai Negeri Sipil tahun 7986 s/d tahun2000 sebagai staf pada Dipenda Kota Bandung, Tahun 2000 s/d 2003 sebagaiKelompok Pembantu Pimpinan pada Sekretaris Daerah Kota Bandung (KelompokPembantu Pimpinan pada Sekretaris Daerah Kota Bandung atau Sekretaris PribadiSekda Kota Bandung) dan Tahun 2003 s/d 2008 menjabat sebagai Kasubbag TataUsaha Pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung sertasejak Maret 2008 s/d sekarang menjabat sebagai Kabag Tata Usaha pada Setda

150. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 515 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 ten-tang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
151. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 226 Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten mamuju Utara tahun 2018;
152. Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12 Oktober 2016 ten-tang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;
153. Daftar Target

Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12Oktober 2016 tentang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;153.

Diteruskan kepada : KaBappeda, Ka Dipenda, Ka bag Keuangan, Ka bid Fisik,Sekpri FC 1x tannggal 28 Juli 2015 dan 1 (satu) lembarDisposisi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPemkot Cimahi dengan keterangan : Agenda : 1198,Diterima : 28 Juli 2015, Asal Surat : Menteri Keuangan, TglSurat : 15 Juli 2015 No. Surat : S442/PK/2015 Perihal :Tanggapan atas permohonan fasilitas pinjaman dareahKota Cimahi.

saksi mengetahui kepanitiaan Pembangunantidak berfungsi sesuai dengan tugas kepanitiaan, hal ini saksiketahui dari salah satu Komite Sekolah bernama sdr Gultom ;e Bahwa benar setelah saksi mengetahui hal tersebut, lalu saksimengadakan rapat di ruang kepala Sekolah dan merekamengatakan sepakat untuk melaksanakan tugas sesuaidengan fungsinya, akan tetapi saksi tidak tahu lagiperkembangannya apakah sudah difungsikan atau tidak tugaskepanitiaan Pembangunan tersebut, karena saksi telahdimutasikan ke Dipenda

Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan;

150. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 515 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 ten-tang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
151. SK Bupati Mamuju Utara Nomor 226 Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten mamuju Utara tahun 2018;
152. Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12 Oktober 2016 ten-tang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;
153. Daftar Target

Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12Oktober 2016 tentang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;153.

Laporan Hasil Rapat No: 970/394/X/2016/Dipenda tanggal 12Oktober 2016 tentang Rencana Anggaran PAD tahun 2017;Halaman 136 dari 199 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021 /PN.Mam153.

Risman Sesunan sebagai KepalaDinas Pendapatan Provinsi Lampung yang menjabat sekitar bulan Juni s/dNovember 2010 dan saksi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa benar saksi pada tahun 2005 s/d 2010 sebagai staf pembantu Bendahara diSubag Keuangan.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi Sebagai staf pembantu Bendaharadi Subag Keuangan adalah :Membantu bendahara pengeluaran membuat SPJ kegiatan,Membantu membuat daftar penerima Biaya insentif pemungutan Pajak Daerahyang akan dibagikan ke staf Dipenda

Anggota : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr DrsSumarsono Hadi, MM.11. Anggota : Kabag Hukum Setda Kab.Pati Sdr WahyuWidodo S,SH,MM.12. Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kab Pati DrsSukadam.13. Anggota : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda KabPati Sdr Nindhomuddin.14.

Anggota : Kepala DIPENDA Kab Pati Sdr DrsSumarsono Hadi, MM.11. Anggota : Kabag Hukum Setda Kab.Pati Sdr WahyuWidodo S,SH,MM.12. Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kab Pati DrsSukadam.13. Anggota : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda KabPati Sdr Nindhomudd in.1614.

Boyolali Tahun2004 adalah:Tim Anggaran (dalam hal ini dilakukan/disiapbkan oleh BagianKeuangan) membuat Surat Edaran kepada Satuan Kerja/Dinas Instansiagar menyampaikan/mengirim usulan rencana pendapatan danrencana belanja masingmasing Satker ditujukan kepada Bupati dengantembusan : Bagian Keuangan, BAPPEDA dan DIPENDA,Setelah selurun Satker menyampaikan usulan rencana anggarandimaksud (untuk tahun 2003 dan 2004 usulan Anggaran Sekwan danDPRD belum pernah diinformasikan pada seluruh anggota TimAnggaran

Dalam pembahasannyauntuk Belanja Modal dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP)dikoordinasikan oleh BAPPEDA, untuk Pendapatan Asli Daerahdikoordinasikan oleh DIPENDA sedangkan untuk Pendapatan dari DAU(Dana Alokasi Umum) maupun Pendapatan dari Bantuan PemerintahAtasan serta Belanja Administrasi Umum (BAU) kemudian BelanjaPage 59 of 247Pengadilan Tipikor SemarangBantuan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BHBK) dikoordinasikanoleh Bagian Keuangan,Setelah ditetapbkan plafon Ketua Tim Anggaran didampingi

oleh WakilKetua, Sekretaris, dan sebagian Anggota (Kepala BAPPEDA danKepala DIPENDA) melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkanpersetujuan/pengarahan.Setelah draft anggaran tersebut disetujui oleh Bupati, selanjutnyadituangkan menjadi RANPERDA APBD untuk diserahkan kepadaDPRD,Oleh DPRD (dalam hal ini PANMUS/Panitia Musyawarah) disusunjadwal pembahasan di DPRD (meliputi Rapat Paripurna , Il, Ill),kemudian Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi danRapat Panitia Anggaran).