atas persatuan bangsa dengan sosialis dengan peraturanperundangundangan yang tercantum dalam undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur unsuryang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa dengan demikian dasar dalam menilai terjadi tidaknyajual beli atas tanah objek sengketa adalah hukum Adat berkenaan dengan jual beli;Menimbang, bahwa berbeda dengan hukum barat yang mengenai 2 (dua)macam syarat untuk sahnya jual beli yaitu Rechtstelijke Levering

(Penyerahanmenurut hukum) dan Feitelijke Levering (penyerahan secara nyata), maka hukumadat hanya mengenai asas terang dan kontan/tunai, yaitu :e Yang dimaksud dengan terang adalah terangterangan, terbuka, tidakditutupi, di muka umum atau di ketahui khalayak ramai;e Yang dimaksud kontan atau tunai adalah penyerahan barang bersamaandengan penyerahan uang setelah ada kesepakatan harga di antara penjualpembeli;sehingga dengan dua asa Majelis Hakim akan menilai syaratsyarat jual beli yangdilakukan Tergugat

Notaris di Sidoarjo walaupun dilengkapi kwitansipelunasan ternyata hanya bersifat formalitas belaka (Proforma)apalagi ditentukan dengan tegas dalam Pasal 4 disebutkan padasaat pembayaran lunas uang harganya tersebut diatas oleh pihakkedua, maka kedua belah pihak mengikat diri untuk menandatanganiakta jual beli yang resmi antara mereka, namun sampai sekarang inibelum dibuat Akta Jual beli berarti tidak ada levering terhadaprumah sengketa yang dijadikan obyek jual beli , sehingga AktaPerjanjian Ikatan

Notaris di Sidoarjo walaupundilengkapi kwitansi pelunasan ternyata hanya bersifatformalitas belaka apalagi ditentukan dengan tegas dalampasal 4 disebutkan pada saat pembayaran lunas uangharganya tersebut diatas oleh pihak kedua, maka kedua belahpihak mengikat diri untuk menandatangani akta jual beli yangresmi antara mereka, namun sampai sekarang ini tidak adaAkta Jual beli dimaksud dan tidak ada levering terhadaprumah sengketa yang dijadikan objek jual beli melainkanditempati oleh Pemohon Kasasi/

Selain itu merujuk konversi akta recht van eigendom menjadisertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahui bahwa pihakyang terlibat dalam yuridis levering adalah Mohamad Bin ZeinBin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebut adalahPenggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perbuatanhukum sebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata.Berdasarkan uraian dalildalil di atas dapat disimpulkan bahwatidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan

Di samping itu, merujuk konversi akta recht van eigendom Nomor8496 menjadi sertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahuibahwa pihak yang terlibat dalam yuridis levering adalah MohamadBin Zein Bin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebutadalah Penggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perobuatan hukumsebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata yang mengatur bahwabelum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur genapdua puluh satu tahun

ada feitelijkelevering, feiteliike levering penyerahan harta dihadapan obligatoirovereenkomst adalah notaris, sedangkan juridische /evering dihadapanpejabat overschrijving, kadaster dahulu ikut Departemen kehakimankemudian berdasarkan Kepres No. 190 tahun 1957 gabung menjadiKementrian Agraria; Bahwa di Agraria mengenai sengketa diatur dalam UU 2 tahun 1986mengenai Sengketa Penyelesaian dengan berlakunya UU No. 14 Tahun1970 bergabunglah menjadi Peradilan Umum sengketa pertanahan,karena memang berlaku

pernah melakukan peralihanhak atas tanah dan juga tidak bisa menunjukan bukti kKepemilikan yaitusertipikat sementara disatu sisi yang lain terdapat suatu Keputusan TataUsaha Negara yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa pihakyang bersangkutan telah melakukan penyerahan hak, maka yangdimaknai oleh Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 kepada pejabat pembuatakta tanah dulu kewenangan ini diberikan kepada PPAT, PPAT adalahlembaga satusatunya yang ada di dunia yaitu di Indonesia, itupenyerahan yuridis levering

Kantor dan sekarangdikembangkan penyerahan untuk kepentingan umum dihadapan kepalaHalaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGkantor, jadi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepadaswasta / PPAT jadi kalau memang datanya itu lengkap maka akan pihaknegara menerima, penyerahan tidak serta merta dihadapan PPAT; Bahwa setiap penyerahan harus ada pelepasan, Gubernur disitumemutuskan menerima penyerahan tidak mungkin seorang gubernurJawa Timur tanpa ada yuridis levering

H.MARWAN SIREGAR bersetuju sehingga dilakukan pembayaranterhadap objek pembelian kepada Tergugat yang dilakukan melaluiwakilnya (kerabatnya) yang bernama: Surianto, sesuai dengankuitansi bertanggal 11 November 1999;Bahwa keesokan hari setelah dilakukan pembayaran terhadap objekpembelian atau tanggal 12 November 1999, Tergugat melakukanpenyerahan fisik secara nyata (feitelijkk levering) kepada suamiPenggugat I.c. H.

Penyerahan Hak, Nomor: 89 dan akte Pengakuan Hutang,Nomor: 90, Keduanya tertanggal 11 (sebelas) Juli 1995 (seribusembilan ratus sembilan puluh lima) yang dibuat dihadapan saya,Notaris, bertalian dengan Surat Nota Persetujuan Pencairan, Nomor95.08.0.0288 tertanggal 11 (Sebelas) Juli 1995 (seribu sembilan ratussembilan puluh lima), yang dikeluarkan oleh perseroan Terbatas PT.Bank Papan Sejahtera cabang Medan;Bahwa pada tanggal 12 November 1999, Tergugat melakukanpenyerahan fisik secara nyata (feitelijk levering

Setelah levering dilakukanobyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan Il secara terus menerus sampaisekarang sudah 8 tahun.

apabila namanya sertifikat(merupakan nilai bukti oethentik), siapa namanya yang tercantum di dalamsertifikat atas tindakan hukum atasnya harus yang nama tercantum didalambukti oethentik tersebut tidak dapat dilakukan orang lain, baik dalam halpelepasan hak/agunan (borg), berbeda halnya dengan sebuah kipas anginatau televisi karenanya apapun yang dilakukan oleh para Terdakwa atassertifikat tersebut tidaklah dapat para Terdakwa melakukan sesuatu atasnyakarena di dalam hukum perdata di kenal istilah levering

Selain itu merujuk konversi akta recht van eigendom menjadisertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahui bahwa pihakyang terlibat dalam yuridis levering adalah Mohamad Bin ZeinBin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebut adalahPenggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perbuatanhukum sebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata.Berdasarkan uraian dalildalil di atas dapat disimpulkan bahwatidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan

Di samping itu, merujuk konversi akta recht van eigendom Nomor8496 menjadi sertifikat Hak Milik 468 pada tahun 1968 diketahuibahwa pihak yang terlibat dalam yuridis levering adalah MohamadBin Zein Bin Ali Badjabir sehingga tidak mungkin orang tersebutadalah Penggugat karena Penggugat pada saat itu baru berusiasekitar 14 tahun yang tidak cakap melakukan perobuatan hukumsebagaimana ketentuan 330 KUHPerdata yang mengatur bahwabelum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur genapdua puluh satu tahun

ada feitelijkelevering, feiteliike levering penyerahan harta dihadapan obligatoirovereenkomst adalah notaris, sedangkan juridische /evering dihadapanpejabat overschrijving, kadaster dahulu ikut Departemen kehakimankemudian berdasarkan Kepres No. 190 tahun 1957 gabung menjadiKementrian Agraria; Bahwa di Agraria mengenai sengketa diatur dalam UU 2 tahun 1986mengenai Sengketa Penyelesaian dengan berlakunya UU No. 14 Tahun1970 bergabunglah menjadi Peradilan Umum sengketa pertanahan,karena memang berlaku

pernah melakukan peralihanhak atas tanah dan juga tidak bisa menunjukan bukti kKepemilikan yaitusertipikat sementara disatu sisi yang lain terdapat suatu Keputusan TataUsaha Negara yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa pihakyang bersangkutan telah melakukan penyerahan hak, maka yangdimaknai oleh Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 kepada pejabat pembuatakta tanah dulu kewenangan ini diberikan kepada PPAT, PPAT adalahlembaga satusatunya yang ada di dunia yaitu di Indonesia, itupenyerahan yuridis levering

Kantor dan sekarangdikembangkan penyerahan untuk kepentingan umum dihadapan kepalaHalaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGkantor, jadi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepadaswasta / PPAT jadi kalau memang datanya itu lengkap maka akan pihaknegara menerima, penyerahan tidak serta merta dihadapan PPAT; Bahwa setiap penyerahan harus ada pelepasan, Gubernur disitumemutuskan menerima penyerahan tidak mungkin seorang gubernurJawa Timur tanpa ada yuridis levering

Bahwa oleh karena bidang tanah dan rumah yang menjadiobjek jaminan pelunasan utang masih merupakan milik Tergugatdan belum pernah diserahkan kepada Penggugat, baik itupenyerahan secara hukum (juridis levering) maupunpenyerahan secara nyata (feitelijke levering), maka tuntutanPenggugat yang meminta agar perbuatan Tergugat yang masihmenghuni/menempati bidang tanah dan rumah dimaksudsebagai bentuk perbuatan melawan hukum, harus dinyatakantidak beralasan dan ditolak;13.

Bukti pembayaran tersebut telah menunjukkan bahwa harga tanahtersebut telah dibayar lunas dan tanah sawah sengketa diserahkansecara nyata (feiteliike levering) kepada Tergugat Pemohon Kasasi;Dengan demikian pendapat Judex Facti tersebut tidak benar, akibatkurang perenungan terhadap makna bukti yang diajukan tersebut;Pengertian Kwitansi Menjurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunanW.J.S. Poerwadarminta artinya Surat Pembayaran (tanda sudahmenerima uang). Kwitansi diatur dalam Buku KUHD.

Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas tanah Asal Konversi Hak Barat; makaTergugat maupun Tergugat Il Intervensi harus membuktikan terlebih dahulubukti surat dari Tergugat maupun kepada berkas pemegang hakhak baratin casu Frederick Rudolf Alfred Weber dan atau Abdul Karim Lambengsebagai pemegang wasiat Nomor30 tanggal 8 Mei 1982 (vide Bukti P5)sehinggaEigendom Verponding 3336 belum di hapus; Bahwa penggugat mempunyai kepentingan hukum (/ega/ standing ) terhadapobyek perkara yang merupakan Levering

Sebelah Utara : jalan setapak; Sebelah Timur : tanah milik Sugianto; Sebelah Selatan : tanah milik Hauw Hoa San; Sebelah Barat : jalan setapakUntuk selanjutnya disebut obyek perkara.Bahwa pengakuan PENGGUGAT INTERVENSI terhadap kepemilikan obyekperkara hanya didasarkan pada pernyataan PENGGUGAT INTERVENSIyang membeli obyek perkara dari TERGUGAT INTERVENSI IVTERGUGATASAL, tanoa menguraikan secara lengkap mengenai apakah jual beli tersebuttelah dilaksanakan dengan penyerahan secara yuridis (juridis levering

) danpenyerahan fisik (feitelijk levering) atas obyek jual beli?

MASKANAH (Tergugat/Terbanding/PemohonKasasi) ;Bahwa peristiwa jual beli tersebut secara hukum telah memenuhi unsurunsur sahnya jual beli, yaitu dilakukan secara terang, sepakat mengenaiharga dan dibayar tunai, seketika obyeknya (tanah) beralih dan dikuasaipembeli (levering), sehingga menurut hukum jual beli tersebut adalah sah ;Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atassesuai dengan keadaan dan kenyataan di lapangan pada waktu dilakukanpemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim

No.2166 K/Pdt/2004kepada Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untukmenjualnya kepada Penggugat Il dalam Rekonvensi/Tergugat Il dalamKonvensi ;Bahwa setelah jual beli dengan jalan ganti rugi itu dimaksud, secara fisiktelah diadakan penyerahan (levering) atas objek terperkara sehingga dapatdikuasai/dan diusahai oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalamKonvensi dan dimana ketika itu tiada satupun pihak yang merasa keberatantermasuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi

m2 nama pemegang hak : MUHAIZI (Tergugat ID);4 Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1148, luas10.718 m2 nama pemegang hak MUNISAH (TergugatIID;Sebagaimana diketahui bahwa pembuatan akta dan sertifkat dilakukandihadapan pejabat yang berwenang dan merupakan perbuatan hukum untukmendapatkan kepastian hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakanperbuatan yang dikategorikan berpurapura atau pinjam nama saja sebagaimanadipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram.Bahwa penyerahan atau levering

rumah diJalan Wijayakusuma Nomor 16 Kota Malang;Bahwa jelas Akta Jual Beli Nomor 68/LW/Kodya/1997, tanggal 24 Januari1997 hanya berlaku sebagai proforma ( hanya sebagai pegangan saja )hal mana terbukti dengan adanya fakta hukum bahwa tanah dan rumahyang terletak di Jalan Wijayakusuma Nomor 16 Kota Malang sejak dibelioleh Penggugat sampai sekarang ini adalah tetap dikuasai dan dihunioleh Penggugat sendiri serta Ibu kandung Penggugat secara terusmenerus tidak pernah terputus, dan tidak pernah ada levering

posita gugatandinyatakan bahwa suami Tergugat bersaudara kandung dengan anakalmarhum Gayus Sitorus Pane termasuk dengan Penggugatoleh karena ituPenggugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai hak waris almarhumGayus Sitorus Pane tetapi pada sisi lain dalam gugatan menyatakan setelahalmarhum Gayus Sitorus Pane meninggal dunia maka Tergugat bersamasuami Tergugat telah menguasai dan mengusahai tanah dan rumah milikPenggugatsecara tanpa hak dan melawan hukum padahal dalil Penggugatmengakui bahwa belum ada levering

Trine Luciano, yangpenguasaannya didasarkan oleh adanya penyerahan (Levering) dari saksiDrs. Med Samarudin Toyiob dan bukan diserahkan oleh Widyaningrumselaku saksi Pelapor;3. Bahwa mengingat Mobil Suzuki APV, tahun 2005 warna Biru MTL No.Pol. L2061MC masih ada dan berada dalam penguasaan Terdakwa Ir.

Sengkawit;Sebelah Selatan dahulu Tanah Hak Sennahati sekarang Wisanggeni;Sebelah Timur dahulu tanah Kapling No. 24 sekarang Tonny As Sham;Sebelah Barat garapan Tanah Hak Lasalasia;> Bahwa Penggugat selaku pembeli telah mendapatkanpenyerahan/Levering watas tanah dari penjual (lbu Sennahati) sesuaidengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 September 2004; Adapun watas tanah tersebut berasal dari watas tanah Negara Bebasyang telah digarap sejak tahun 1990 oleh Penjual watas tanah tersebutyaitu

keterangan yangdiwaarmerking dari Tergugat I dan keterangan para saksi dari Tergugatdipersidangan, umumnya keterangan para saksi tersebut adalah keterangan saksideauditu (keterangan dari sumber pihak lain, bukan langsung) ,yaitu mendengarkanketerangan dari orang tua mereka atau mendengarkan pembicaraan orang tua merekadengan pihak lain, tidak berdasarkan melihat sendin, mendengar sendiri danmengalami sendiri, saat Borahem Pandjaitan mengadakan transaksi jual belidilakukan, demikan pula tentang adanya levering

Penggugat yang merupakan wujud levering /penyerahan atas hak atas kesepakatan jualbeli dari Ir. Muh.Natsir, M.Simewakili Para Ahli Waris Dorahamang (almarhum); yang untuk kemudiantelah ditindaklanjuti dengan proses pembelian sebagaimana dimaksudSalinan/Grosse, Akta Pengikatan JualBeli Alfritha Pasande Danduru,SH.

Suratsurat tersebut terkait alas hak bidang tanahyang dikuasai secara fisik para ahli warisDorahamang yang diterimakan olehSuryadi Henry Kusuma dhi Penggugat yangmerupakan wujud levering/ penyerahan atashak atas kesepakatan jual beli dariIr.Muh.Natsir,Msi mewakili para ahli warisDorahamang, yang untuk kemudian telahditindaklanjuti dengan proses pembeliansebagaimana dimaksud Salinan PengikatanJual Beli jo.