Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 18-03-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Pyk
Tanggal 28 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 183
  • Fotokopi surat Adendum1 (kesatu) perjanjian Kredit Rp.70.000.000, Nomor MBD.PYK/0041/KUM/20NOMOR tanggal 20 Agustus2015 di Bank Mandiri dan turunannya (5 lembar), atas Nama Janisa Fitri(pihak Bank) dan ANAK V (Debitur) telah bermeterai cukup, dinazegelen danHimn 60telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda PR.22;23. Fotokopi surat perjanjian pembayaran Konsumen Nomor.866201501369 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Yusfir dari PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 142/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Ujang Sudirman, DKK (97 Orang)
432 — 496
  • Dalam hal ini Tergugat tidak pernah terlibatmaupun dilibatkan karena tidak ada kewenangannya, Tergugat hanyamenjalankan produk jadi yaitu mengawal terlaksananya peraturanperundangundangan ketenagakerjaan dan turunannya yang salahsatunya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UpahMinimum Sektor se Provinsi Jawa Barat.Atas perbuatan Penggugat tersebut, dapat dikenakan Pasal 90 ayat (1)jo. Pasal 185 ayat (1) UndangUndang R.I.
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 05-11-2024 — Putus : 31-12-2024 — Upload : 31-12-2024
Putusan PTA BANDUNG Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA.Bdg
Tanggal 31 Desember 2024 — Pembanding/Penggugat : H. SATMAJA BIN MADRUHI Diwakili Oleh : bayu kresnha adhiyaksa
Terbanding/Tergugat : HJ. HETY SUHARYATI BINTI KAREL SISWANTO
Terbanding/Turut Tergugat : HJ. UUN UNAENAH BINTI H. SIDIK
77 — 64
  • ., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada 18 Oktober 2011;

    • Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

    1. Menetapkan bahwa harta-harta yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 beserta turunannya tersebut 1/3 (sepertiga ) bagian adalah hak Penggugat Konvensi, 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak Tergugat Konvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak Turut Tergugat Konvensi;
    2. Menghukum Penggugat Konvensi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
307 — 163
  • sudahsemestinya Pemerintah tidak diskriminatif dalam menetapkan kebijakanpengupahan yang pada prinsipnya melindungi hak pekerja/buruh tersebut,bukan hanya sematamata mementingkan keberlangsungan usaha,melainkan juga demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pekerja/buruhdan keluarganya; Kemudian, hendaknya Pemerintah menyadari bahwa dengan dikeluarkannyaObjek Gugatan a quo akan merusak tatanan sistem kebijakan pengupahanyang telah diatur dalam ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan besertaaturan turunannya
    PTUNBDGketerkaitannya pula dengan segala hal yang berhubungan dengan tenagakerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian, seharusnya ObjekGugatan a quo dikeluarkan berdasarkan UndangUndang Ketenagakerjaan,bukan malah bertolak belakang ataupun melanggar serta merusak tatanansistem kebijakan pengupahan yang telah diatur dalam ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 05/ G.TUN/2012/ PTUN. MDO
Tanggal 29 Februari 2012 — Penggugat: DR. RALFIE PINASANG,SH.MH. Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO .
164 — 86
  • tersebut sudahterlanjur diserahkan oleh pegawai yang bernama GALIH ; Kemudian Saksi memanggil GALIHdan memerintahkan untuk meminta kembali suratsurat tersebut dari yang bersangkutan ; akantetapi yang bersangkutan tidak menyerahkan kepada GALIH dengan alasan sudah hilang, sudahdibuang ;Bahwa kemudian Saksi memanggil mereka bertiga ; Pada panggilan I mereka tidak menghadap ;Dan nanti panggilan ke II pada tanggal 31 Oktober Ketiga orang tersebut menghadap dan Saksimenyerahkan Surat Keputusan Rektor yang turunannya
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 23-05-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 29-10-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 40/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 27 September 2012 — Andi Zaenab (A) Puang Se’ne’ , Alex Tangkelembang (Penggugat) VS SB Palisuan, Aryanti Palisuan (A) Mama Pale, Martha Ruruk, DKK (Tergugat)
166 — 96
  • Penggugat pada poin 10 yang menyatakanTergugat dan Ill masuk diamdiam ke Leasan, adalah ungkapanyang dibuatbuat karena Tergugat (SB Palisuan) dengan TergugatIll Martha Ruruk menanam kopi, coklat, cengkeh karena Leasanadalah tanah warisan Para Tergugat dari Puang Mattun dan sudahsekian puluh tahun dikuasai;Bahwa dalil Para Penggugat poin 11 dan 12 adalah tidak beralasanhukum, karena Puang Mattun adalah orang yang pertamamembangun rumah di Leasan dan sudah ratusan tahunmewariskan kepada Para Tergugat turunannya
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YUSUF LESSY, SH. MH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU
2.REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
3.SALMA
4.ABU BAKAR
5.HATIJA
6.HAJI LUTFI
7.HALIMA
8.ABU MAWI LESSY
9.LA HAMU HAMZAH
10.MARDIAH REHALAT
11.LA DJAINUDIN
12.MOCHTAR LUTFI PATIUSEMA
13.WA AMPILI
14.LELO HIS DARNI
15.FADILLA MONY
16.UMAR SAMUAL
17.LA EUASIH
18.ABDU LATIF SAMOAL
19.JAFAR LESSY
20.RUSYAIDA MARASABESSY
21.LA PANDA
22.RIDWAN LAISOW
23.ZAINUDIN NAYA
24.WA AMINAH
25.SRI MURYATI TJOTJANA
26.ABDUSSAMAD LESSY
27.ABU BAKAR LESSY
28.MUHAMMAD LUTFI LESSY
29.HUMAIDI NAYA
30.AHMAD SAMUAL
31.DAHLAN SOFLASTUNY
32.NOHO LESSY
33.TAHA LESSY
34.IBRAHIM LESSY
35.AHMAD LESSY
36.ISHAKA LESSY
37.ADAM LESSY
38.MUHAMAD REHALAT
39.SYAHBUDIN LESSY
40.AHMAD LESSY
41.ISMAIL REHALAT
42.MUHASIM MARID LESSY
43.BAKAR LE
193 — 126
  • saksitinggal di tanah waris menduduki rumah mata Lessy, rumah pusaka, bahwa saksidan Penggugat dari turunan Moyang Robo, Tanah yang diwariskan oleh ketigaMoyang Hamoen Lessy, Maradjan Lessy dan Robo Lessy di Liang adalah tanahbagian Amaheru , bahwa penunjukan Thalib sebagai Kepala Dati itu untuk mengurusurusan pengadilan, kalau berakhir harus dikembalikan kepada waris, Kepala datisekarang adalah Pak Ahmad Lessy, bahwa Sri Muryati Tjotjona tidak berhak atasobjek sengketa Moyang Maradja tidak ada, turunannya
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Tanah
Register : 08-01-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Wsb
Tanggal 21 September 2015 — NY. KHOLIYAH, DKK Melawan SUDARMAN, DKK
145 — 51
  • Wonosobotanggal 20 September 2013,sesuai aslinya diberi tandabukti T.IV 2;Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberimaterai cukup dan untuk kesemua alat bukti surat tersebut di persidangantelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I 1, T.l 2 sesuai denganFoto copy dan bukti T.IV 1 sesuai dengan turunannya , dan seluruh alatbukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak para Penggugat ,sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktianbagi
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Upload : 17-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg
KLHK sebagai Penggugat PT. WAIMUSI AGROINDAH, sebagai tergugatr
976 — 520
  • Yang diingini budidaya airnyaharus naik dengan ketinggian mencapai 40 centi dari permukaan gambut untukmencegah kebakaran;Bahwa, Pemerintah sejalan dengan apa yang diatur dalam Undangundang no.32tahun 2009 dan turunannya yaitu PP no.47 tahun 2016 dimana ada pasal yangmengatur setiap orang dilarang untuk mengolah gambut maupun membakar danPutusan No.234/Pat.G/LH/2016/PN.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-06-2010 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1292/Pid.B/2009/PN.Sda
Tanggal 14 Juni 2010 — SENTOT KUNMARDIANTO, SH.MM Dkk
65 — 8
  • CMS yang diwakili Pak Robert, apakah sudah dibayar ataubelum saksi tidak tahu ;Bahwa sebelum dibuatkan Akte No.28 tahun 2007 jika kesepakatan telah terjadiantara Pak Komad dengan TPT, namun belum ada pembayaran dari TPT kepadaKomad, tidak perlu mengetahui sudah dibayar atau belum, kecuali untuk Aktaaktajual beli PPAT ;Bahwa setelah pihak desa yang diwakili Pak Irsyad dan Pak Komad bertemu diKantor saksi pada tanggal 22 Januari 2007, Akta No.26 tahun 2007 selesai saat itujuga, lalu turunannya saksi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
196 — 135
  • SBY Jo PutusanKasasi No. 35 K/TUN/2009 tanggal 17 September 2009 terkaitpembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan Turunannya yang terbitpada waktu proses peradilan berlangsung.b. Terkait dengan permohonan penerbitan Sertipikat dari Sdr.FONG JHON GUNAWAN, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasardapat melaksanakan setelah proses pembatalan selesaidilaksanakan (Putusan Pengadilan sebagai dasar mencatatkanperubahan pada Buku Tanah/Pasal 125 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997).c.
    TUN.SBY Jo Putusan Kasasi No. 35 K/TUN/2009 tanggal 17September 2009 terkait pembatalan SHM No. 4380/Desa Panjerdan Turunannya yang terbit pada waktu proses peradilanberlangsung.b.
    TUN SBYtanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT.TUN.SBY Jo PutusanKasasi No. 35.K/TUN/2009 tanggal 17 September 2009 terkaitPembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan turunannya yang terbitpada waktu proses peradilan berlangsung;2. Terkait dengan Permohonan Penerbitan Sertipikat dariSdr.
    /2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 436 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dpspembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan Turunannya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
121 — 57
  • Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.Bahwa peraturan dan ketentuan yang dijadikan dasar adalah PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 130 ayat (2).Bahwa prosedur/ketentuan apabila Dinas/Instansi meminta bantuantenaga kepada pegawai pada Instansi lain untuk menjabat sebagai PanitiaPengadaan / ULP tidak diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun2012 beserta aturan turunannya
    membuat surat permohonan untukpelaksanaan proses lelang dan menyerahkan dokumen HPS, dokumenPutusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 121 dari 216 HalamanSpesifikasi Teknis, dan dokumen Gambar Rencana kepada PanitiaPengadaan, maka PPK tidak ada melasanakan tugas dan bertentangandengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres 70 tahun 2012 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 beserta aturan turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — JHON MANUEL MANOPPO, S.H. Bin BERNAD MANOPPO
119 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuntjup Tahun2008), ditambah dengan Keterangan Terdakwa ;Sejatinya baik banyak atau sedikit sekalipun, cacat hukum yangterkandung dalam suatu alat bukti surat khususnya berupa Laporan HasilPemeriksaan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) telah menghilangkan keabsahan alat buktia quo untuk keseluruhannya sekaligus beserta alat bukti Petunjuksebagai produk turunannya ;Cacat hukum yang dikandung dalam alatalat bukti a quo dalampandangan Pemohon Kasasi tentu saja berkonsekuensi
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya Tergugat 1.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2.Mustolih
937 — 1519
  • publik makadiidentifikasikan apa sesungguhnya apa masingmasing spesialisasinya.Ahli menjelaskan cukup panjang kaitannya dengan badan hukumPerseroan Terbatas karena pertanyaan Kuasa Penggugat dalam kaitandengan proses pertanggungjawaban dia, kaitannya dengan full disclosed.Pengertian dalam UU Perseroan Terbatas nantinya berbeda karena pokokperkara di sini adalah pokok perkara penyelesaian informasi sehinggaharus jelas, dasarnya adalah UU KIP atau membicarakan mengenaiPerseroan Terbatas karena nanti turunannya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — AHMADIN,ST Als ACHMADIN Bin KABRI
109 — 43
  • Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.Bahwa peraturan dan ketentuan yang dijadikan dasar adalah PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 130 ayat (2).Bahwa prosedur/ketentuan apabila Dinas/Instansi meminta bantuantenaga kepada pegawai pada Instansi lain untuk menjabat sebagai PanitiaPengadaan / ULP tidak diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun2012 beserta aturan turunannya
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPk);Bahwa apabila PPK tidak ada membuat surat permohonan untukpelaksanaan proses lelang dan menyerahkan dokumen HPS, dokumenSpesifikasi Teknis, dan dokumen Gambar Rencana kepada PanitiaPengadaan, maka PPK tidak ada melasanakan tugas dan bertentangandengan Pasal 11 ayat (1) huruf a PeRp.res 70 tahun 2012 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 beserta aturan turunannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN AMBON Nomor 42/PID.TIPIKOR/2012/PN AB
Tanggal 3 Februari 2015 — FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE
102 — 62
  • puluh juta rupiah) dan yang keempat sebesarRp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) ;Bahwa untuk harga Kartu Pemilih per lembar saksi cetak adalahsebesar Rp.3.925, (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)sudah termasuk didalamnya ongkos laminating atau press ;Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendahara KPU KotaAmbon dengan cara di cicil sebanyak empat kali, setelah saksimenandatangani kwitansi lalu kwitansi tersebut di minta olehBendahara KPU Kota Ambon dan saksi tidak diberi turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
122 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P104) diatur sebagai berikut :Tentang Visi Organisasi diatur dalam :Pasal 9 : Terciptanya keadilan sosial yang mendorong terpeliharanyakehidupan yang layak, peningkatan kesejahteraan khususnya bagi pekerjadi industri semen dan turunannya serta seluruh bangsa Indonesiaumumnya;Tentang Misi Organisasi diatur dalam :Pasal 10 ayat (4) : Ikut berjuang dengan tenaga dan fikiran untuk kKemajuandan kesejahteraan bangsa Indonesia;Tentang Tujuan Organisasi diatur dalam :Pasal 11 ayat (1) : Terciptanya persatuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2014 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 Nopember 2014 — H. DARMANSYAH
92 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum untukmelakukan perubahan Surat Dakwaan, dengan tujuan untukmenyempurnakan Surat Dakwaan;Pasal 144 KUHAP menjelaskan sebagai berikut:1) Penuntut Umum tidak dapat mengubah Surat Dakwaan sebelumpengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untukmenyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkanpenuntutannya;2) Pengubahan Surat Dakwaan tersebut dapat dilakukan satu kali,selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah Surat Dakwaan, iamenyampaikan turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI;
231 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana;Berdasarkan Kontrak Nomor 600/02/KTHJ/DPUIII/2011 tanggal 15Maret 2011 yang menjadi pedoman para pihak telah bersepakat isiperjanjian untuk dilaksanakan dan mengikat secara hukum.Berdasarkan Kontrak Nomor 600/02/KTHJ/DPUIII/2011 tanggal 15Maret 2011 para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang jelassebagaimana tertuang dalam kontrak dan turunannya sebagaiImplementasi Kontrak Nomor 600/02/KTHJ/DPUIII/2011 tanggal 15Maret 2011 yang disebut kontrak induk
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 23-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 445/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
TARMIZI BIN H.AHMAD alm
150 — 45
  • dioperasionalkan oleh PT.KKK setelah ditandatanganinya risalah rapat dan nota kesepahaman antara PT.PPAK dan PT.KKK pada tanggal 18 Agustus 2017.Bahwa pabrik DMR menerima TBS saat dioperasionalkan olehPT.KKK dimulai pada tanggal 24 Agustus 2017 dan untuk bagaimanaproses penerimaan TBS tersebut saksi tidak mengetahul secara pastdikarenakan saksi hanya mengetahui saat penjualan hasil pengelolaan TBS berupa CPO, kernel dll.Bahwa saksi wajid mengetahui untuk stok barang hasil produksi TBSberupa CPO, kernel dan turunannya