Ditemukan 5367 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Arsip negara
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
156 — 46
  • Maret s/d Desember 2014.193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat
    Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014. 198. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.199. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
302 — 226
  • Taspen (Persero) bergerak dibidang usaha Asuransi untukPNS dan Pejabat Negara serta pembayaran pension.Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Kas verifikasi SPJ PadaKantor PT Taspen (persero) Cabang Denpasar adalah sebagai berikut :a) Membuat dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cashflow).b) Melaksanakan transaksi keuangan.c) Melakukan Verifikasi dan monitoring LRPP LSUP dari mantra bayar.Halaman 112 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPk/2020/PN Dps Bahwa yang ada kerja sama adalah PT Taspen
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 15-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 16 Januari 2019 — BACHRUM SURAATMAJA, SE
473 — 174
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
167 — 46
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
1114 — 775
  • Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalamberkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013
    Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalam berkasperkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari
Tanggal 21 Agustus 2015 — ARIFIN, SH
94 — 180
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusatmaupun Daerah;b.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : TRIMULYONO HENDRADI
Terbanding/Terdakwa : ADE BARKAH SURAHMAN.
420 — 48
  • I L I :

    Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
    Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, yang dimintakan banding ; sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dan pemilihan jabatan publik/pejabat

    negara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa Ade Barkah Surahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
    2.
    apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan.
    6. Menetapkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan Hak Pilih dalam Pemilihan Jabatan Publik / Pejabat
    Negara selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
87 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, sebagaimana diketahui sertipikat hak atas tanah merupakan suatuobjek dari Keputusan Pejabat Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
429 — 159
  • PLN (Persero)tidak mengikat secara umum; Bahwa pejabat negara mendapatkan kewenangan sejak yangbersangkutan diberikan kewenangan secara atribusi; Bahwa jika kewenangan dari atasan belum diberikan kepada bawahantapi bawahan sudah bertindak maka bawahan sudahbertindaksewenangwenang, bertindak tanpa dasar kewenangan; Bahwa pihak swasta tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasimelakukan penyalahgunaan kewenangan, jika melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan pasal penggelapan;Bahwa kewenangan seseorang
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
80 — 18
  • Jadi saat itu Terdakwa masih sebagai pejabat ;Bahwa kelebihan uang tersebut tidak diambil oleh para pemilik tanahtetapi diserahkan kepada Terdakwa setelah uang diterima ;Bahwa Terdakwa selaku panitia menerima uang dari penjual tanah,aturannya adalah gratifikasi sebagai pejabat negara atau pegawaiHal 210 dari 328 halaman, No. 20/Pid.Sus/2013/P.TPikor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
163 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dakwaan ini juga tidak terbukti karenapertimbangan putusan Judex Facti tidak berdasarkan padafakta persidangan;Tentang tata kelola anggaran dan keuangan daerah, mohonlihat pula Pledoi Termohon Peninjauan Kembali (disampingPledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum), angka IlRomawi, halaman 9 21, dibawah judul Beberapa CatatanTentang Pengabdian Saya Untuk Negara Indonesia;3) Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Telanh merusaknama baik dan kehormatan pejabat negara yang seharusnyamenjadi teladan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
166 — 60
  • Berkurangnya asset dimaksud, dalam hal uang, dapatterjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidakmasuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kasNegara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkankarena perbuatan melawan hukum pejabat Negara.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 31 Oktober 2017 — Ir. H. ROSMANSYAH, MM Bin Syahril
224 — 153
  • Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemkot Jambi, tanggal 01 Juli 2013;21.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
93 — 29
  • HM.1055 bahwa pada perjalananya diketahui dalam pembuktian adacacat hukum bahwa secara yuridis kepemilikan belum hilang masih tetapkepemilikanya;Bahwa cacat hukum berarti tidak memiliki hak atas tanah menyerahkanmelepaskan haknya sertifikat yang baru;Bahwa sertifikat itu merupakan keputusan pejabat negara kalau terjadi kesalahan /kekeliruan penerbitan sertifikat kalau hak pakai sama seperti yang lain bisadibatalkan;Bahwa Kantor pertanahan kalau bukti formal sudah cukup dan sudah bisadiproses;Bahwa
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H
Terdakwa:
DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD
207 — 32
  • Pejabat Negara dan Pensiunannya;
  • 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 08-11-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PID.TPK/2022/PT SMR
Tanggal 8 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD Diwakili Oleh : PREDDY PASARIBU, S.H., M.Hum
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLANDO JULIMAR, S.H
352 — 63
  • Pejabat Negara dan Pensiunannya;
38. 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
306 — 126
  • dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat
    negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.
    Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan
    Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium
    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
310 — 94
  • dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat
    negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.
    Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan
    Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium
    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 08-05-2024 — Putus : 10-09-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 10 September 2024 — Penuntut Umum:
1.Erlando Julimar
2.ARIF PASCAYUDHA, S.H.
3.Irawan EM
Terdakwa:
SURATMAN MUSTAKIM, S.T. Bin MUSTAKIM YUSUF
60 — 57
  • Pejabat Negara dan Pensiunannya;
  • 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
154 — 31
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.
  • 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014.
  • 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.