Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 228/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA Diwakili Oleh : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
508 — 630
  • Menyatakan batal demi hukum, tidak sah, cacat hukum atausetidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukum daripadanya segala suratsurat/ aktaaktabeserta turunannya, yaitu :6.1. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 22 Juni 2006Nomor : 10, yang dibuat oleh Notaris Yeni Pudjawati, SH.,(Tergugat III)6.2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — RUSTAM EFFENDY Bin MUHDAR (Alm)
72 — 42
  • Seruyan Tahun 2014;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan untuk perkara tersebut,ahli meminta dokumen kontrak dengan turunannya antara lain, RAB, gambarrencana, spesifikasi teknik, back up data, addendum bila ada, serta as builddrawing;Bahwa pada saat di lapangan ahli juga mengambil sampel, dengan mengikutispesifikasi yang mengacu pada kontrak;Bahwa bila ada dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli,dimana pengambilan sampel tidak mengacu pada spesifikasinya makamenurut ahli
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
443 — 1336
  • Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2018 Badan Layanan UmumDaerah dan Peraturan lain beserta turunannya ;Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan BLUD dalam pengadaanbarang dan jasa yang bersumber dari non APBD dapat tidak mengacu padapengadaan barang barang dan jasa pemerintah pada umumnya, sepanjangsudah diatur dalam peraturan Kepala Daerah, dimana pengadaan barangdan jasa tersebut dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yangbermutu, lebin murah, proses pengadaan sederhana dan cepat untukmendukung
    No. 17 untuk Pengadaan barang dan jika itu tidak diaturdalam peraturan Pimpinan BLUD tapi mekanisme Direktur dilalui melaluirapat dan apelapel pagi dan dilakukan secara terus menerus dan berjalanitu Peraturan BLUD Itu sesuai aturan dan turunannya ;Bahwa pendapatan BLUD dari hasil Jasa Layananan, Hibah, Hasilkerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lainnya Prinsipnya uangBLUD bagian tidak terpisahkan dari uang Negara dan uang Daerah ;Prinsip Pengadaan barang dan jasa pada BLUD, boleh ASN atau tidaksebagaimana
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2017 — - Drs. MAKMUR SEMBIRING (TERDAKWA)
157 — 38
  • ketersediaansuku cadang, serta fasilitas layanan purna jual, pelatihan dan tenaga ahliterhadap pabrik mini pengolahan kelapa sawit PTKI Medan, tidak adadiberikan oleh pabrikan.Saksi menjelaskan bagaimana kronologisnya sehingga PT ANDAYASA yangmembuat gambar perencanaan untuk pembangunan pabrik Mini PengolahanKelapa Sawit di PTKI Medan tahun 2013, sebagai berikut:=" Bahwa pada awal pengajuan anggaran dimana kepala PTKI Medan yaitusaksi MANSYUR ingin membawa PTKI Medan menuju kompetensi sawitdan turunannya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
445 — 429
  • flora, di PP Nomor 4 menyatakan, jadi biasanya kalau denganPP Nomor 4 ini, karena membakar tidak boleh maka dia kita selalukanmemakai kontrol sebagai pembanding dan dibandingkan dengan yangterbakar, dan dikontrol kita temukan dihutan disampingnya, diperbatasanitu, kita temukan jenisjenis flora yang masih banyak, tetapi yang terbakaritu hilang bahkan nol, artinya itu sudah terjadi kerusakan, jadi pertamaketebalan solum tanah, kemudian yang kedua adalah matinya flora,kemudian yang berikutnya itu turunannya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
403 — 199
  • sebagaimana dalam Eksepsi pada point 1 angka 5 dan 6,adalah berkenaan dengan Petitum Gugatan Rekonvensinya pada angka 3.1dan 3.3 yang meminta Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama untukmenyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat atau dapat dibatalkan dokumendokumen hukum dimana duadiantaranya adalah Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 / Desa Gunung Geulisdan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No.593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992 berikut turunannya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSBIN SITUMORANG
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
166 — 886
  • Batulaga dan turunannya sampai pada Penggugat ada tinggal diLopaklopak, itu. merupakan pemberian (DI HUTAON) karena op.Batulaga adalah tidak mempunyai tempat Di Sipuli, dan karena kasihanmaka Marga Sinaga saat itu memberikan tanah di Lopaklopak kepadaop. Batulaga agar dapat menyambung hidupnya dan keluarga op.Batulaga, terlabin karena boru sinaga kawin dengan Marga Situmorang(Situmorang menjadi menantu lakilaki (helanya) Sinaga Bahwa benar Op.Tongma Situmorang dikubur Di LopakLopak.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 01-03-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 26-07-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Heru Yustianto, S.H., M.H
2.AHMAD AFFANDI
3.DIDIT AGUNG NUGROHO,S.H.,M.H.
4.NASRAH TOTORAN, S.H.,M.H.
5.Muhammad Nasran, S.H., M.H.
6.JONATHAN SURANTA MARTUA, S.H., M.H.
8.ERWIN, S.H.,M.H.
9.MUHAMMAD FAISAL AZMY, S.H.
Terdakwa:
Ir. ARIFIN RASENG, M.M.
191 — 174
  • Asa Perkasa Abi Mulya tentang Perdagangan Bahan Bakar Minyak, Gas dan Turunannya. Nomor: 05/ASA/LEGAL/VI/2021 Tanggal 5 April 2021;
  • Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas Penyertaan Modal Daerah.
  • Laporan akhir BUMD Sulawesi Barat (PT. SBM)
  • Laporan Kegiatan PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tanggal 19 Mei 2021;
  • Surat No. 87/ BUMD-SBM/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Laporan Kegiatan PT.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2017 — ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN
212 — 58
  • Prinsip tersebut termuatdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara dan berbagai ketentuan turunannya tentang PengelolaanPerbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaranharus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang,dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah danseluruh buktibukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yangbertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum
Register : 05-07-2022 — Putus : 23-09-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN GRESIK Nomor 192/Pid.B/2022/PN Gsk
Tanggal 23 September 2022 — Penuntut Umum:
NUGROHO TANJUNG, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.ROSARIA FAHMI MAHMUDAH, S.P.
2.HADI NURCAHYO, S.Pd.
172 — 23
  • Debitur) tertanggal 19 Desember 2019;
  • KUITANSI PASAR, Terlampir;
  • AMANDEMENT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, Nomor 01400471P01200700305 tertanggal 17 Juli 2020 perihal restrukturisasi pembiayaan pertama kali;
  • AMANDEMENT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, Nomor 01400471P01201100305 tertanggal 30 November 2021 perihal restrukturisasi pembiayaan kedua;
  • SURAT KUASA, Surat Kuasa dari Debitur terkait dengan Pengurusan Akta Jaminan Fidusia dan turunannya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
508 — 289
  • Kecuali ada Undangundang.Undangundang inilah yang menentukan turunannya dari proses peraturanperundangundangan. Sehingga, turunan inilah yang disebut peraturanperundangundangan. Baik itu dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.Sehingga selain yang disebutkan tadi perbuatan hukum formil, memang iniHalaman 208/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKditerkait juga dengan perbuatan hukum materil.
    Kalau faktafaktanya mengacu kepada halhal tersebut,maka tentu dalam pendapat hukum saya maka apabila sudah terpenuhinyakonteks delik yang itu adalah genusnya yang itu perbuatan melawan hukum,kemudian yang turunannya penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dllmaka tentunya perbuatan ini dikualifikasikan dalam konteks melawan hukumformil dan materil dalam tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
149 — 157
  • barang berbeda, padahal merek danspesifikasinya sama, sehingga kesalahan ada pada perencanaannya ;Bahwa tugas dan kewenangan dari LKPP berdasarkan Peraturan PresidenNomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, dalam pasal 2 a ayat 2. disebutkan LKPP adalah satusatunyalembaga yang berfungsi merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa.Perumusan tersebut tercermin dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003,Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan turunannya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
128 — 21
  • melanjutkanpenuntutan), asal dalam tenggang waktu dan caracara yang ditentukanpada Pasal 144 KUHAP ;Bahwa mengutip dari pasal 144 KUHAP sebagai berikut:1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelumpengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untukmenyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya ;2) Pengubahan Surat Dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kaliselambat lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai ;3) Dalam hal penuntut Umum mengubah surat dakwaannya iamenyampaikan turunannya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
391 — 530
  • Kecuali ada Undangundang.Undangundang inilah yang menentukan turunannya dari proses peraturanperundangundangan. Sehingga, turunan inilah yang disebut peraturanperundangundangan. Baik itu dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.Sehingga selain yang disebutkan tadi perbuatan hukum formil, memang iniHalaman 208/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKditerkait juga dengan perbuatan hukum materil.
    Kalau faktafaktanya mengacu kepada halhal tersebut,maka tentu dalam pendapat hukum saya maka apabila sudah terpenuhinyakonteks delik yang itu adalah genusnya yang itu perbuatan melawan hukum,kemudian yang turunannya penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dllmaka tentunya perbuatan ini dikualifikasikan dalam konteks melawan hukumformil dan materil dalam tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
405 — 257
  • Kecuali ada Undangundang.Undangundang inilah yang menentukan turunannya dari proses peraturanperundangundangan. Sehingga, turunan inilah yang disebut peraturanperundangundangan. Baik itu dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.Sehingga selain yang disebutkan tadi perbuatan hukum formil, memang iniHalaman 208/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKditerkait juga dengan perbuatan hukum materil.
    Kalau faktafaktanya mengacu kepada halhal tersebut,maka tentu dalam pendapat hukum saya maka apabila sudah terpenuhinyakonteks delik yang itu adalah genusnya yang itu perbuatan melawan hukum,kemudian yang turunannya penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dllmaka tentunya perbuatan ini dikualifikasikan dalam konteks melawan hukumformil dan materil dalam tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2235/PID/B/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 23 Februari 2015 — REZA PALUPI Als IPOY Bin ASEP HERMAN
80 — 5
  • baik jasmari maupun rokhani ;Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah untuktuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum membacakantuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Hal. 247 dari hal 8 Put.No 2235/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT.248Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu iamenyerahkan kepada Hakim dan turunannya
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012, 09-10-2012
Tanggal 9 Oktober 2012 — SERTU ABDUL HARIS SIMAMORA
183 — 90
  • Fauzan serta Notaris Tri Yuliza, S.H. datang ke Koperasi Primkop JayaSakti Yonif 113/JS untuk penandatanganan Akad Pembiayaan antara Bank Syariah MandiriKCP Bireuen dengan pihak Primkop Jaya Sakti Yonif 113/JS di hadapan Notaris Tri Yuliza,S.H. mengenai pembeayaan dari BSM KCP Bireuen sebesar Rp.750.000.000,(tujuh ratuslima puluh juta rupiah) dan turunannya sebesar Rp.278.000.000,(dua ratus tujuh puluhdelapan juta rupiah).
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 17-01-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.SROER ELISA, S.Sos.
2.ZETH SALMON AYAL
148 — 68
  • Undang Undang Nomor 2/2012 dan peraturan turunannya dan telahmengabaikan ketentuanketentuan yang diatur didalam undangundang tersebut mengingat luas tanahnya diatas 5 Ha sehinggadalam pelaksanaannya harus melalui mekanisme panitia pengadaantanah;b. jika luasnya dibawah 5 Ha maka dilakukan pengadaan langsungtanpa melalui panitia pengadaan tanah, tetapi harus memperhatikantata ruangnya dan disarankan melalui jasa penilai pertanahan, gunamenjaga keseimbangan nilai ganti rugi, sehingga tidak ada pihakyang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
153 — 26
  • Tapanuli Tengahhingga turunannya menjadi DPA6. Setelah DPA muncul kemudian kantor/Dinas Pemuda dan Olahragamemberitahukan lagi kepada Kwartir Cabang. Pramuka Kab. TapanulliTengah terkait pagu yang disetujui sekaligus diminta untukmengajukan proposal pencairan sesuai dengan pagu yang tertampung7. Kwartir Cabang selanjutnya membuat proposal ke Dinas Pendidikandan Olahraga8. Kemudian Dinas Pendidikan dan Olahraga membuat Nota Dinaspersetujuan pencairan dana ke Bupati9.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-12-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2110/PID/SUS/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 3 Maret 2015 — MICHAEL Alias MEDELLU
61 — 3
  • jasmari maupun rokhani ;Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalahuntuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siapdengan tuntutannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umummembacakan tuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Hal. 417 dari Hal. 13 Put No.2110/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT.418Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu iamenyerahkan kepada Hakim dan turunannya