Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra films
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
DR. ABU BAKAR, M.Pd.
177 — 45
  • 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Firma Konsultan No 1 Tanggal 3 Agustus 2009 yang telah dilegalisir.
  • 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 88 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
  • 1 (Satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor 0216 Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 30 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.HARYADI EKA NUGRAHA, SH
3.I MADE EDDY SETIAWAN, SH
4.YUDHI HARIOGA, SH
Terdakwa:
HARDIANTO AMBARAK Alias ANTA Bin DJUNAIDI AMBARAK
78 — 32
  • AER RAMPA Nomor 01 Tanggal 2/9/2019;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 32.1/KPTS.03/PT/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Pst
Tanggal 27 Desember 2016 — DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI
197 — 110
  • Badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usahamilik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentukapa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
    barang, mengimpor barang, mengeksporbarang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidakberwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, ataumemanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN).Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satukesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, firma
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 182/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 20 Maret 2017 — Tn.CONTI CHANDRA Sebagai PENGGUGAT Lawan Tn. Tjipta Fudjiarta, Dkk Sebagai TERGUGAT
144 — 59
  • DAVIDSON SEMBIRING, S.H.Keempatnya Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), yang beralamat diChase Plaza It.18 Jalan Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta12920 dan JI. Raden Patah Komp.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-02-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 14 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 17 Juli 2013 — Ir. H. YURIZAL bin NAHARDIN
48 — 7
  • Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 03-12-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 24 Maret 2016 —
35 — 1
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semua unsur yangterdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitucukup salah satu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL. R
Tanggal 3 April 2014 — YUSARMANSYAH
31 — 14
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama : YUSARMANSYAHjuga disebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehingga dalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 11 Agustus 2011 — DODI MULYADI BIN DUDI RUSADI
60 — 16
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semuaorganisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang.8699 66Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendir1, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2012 — Drs. HERDI HIDAYAT Bin H. ELIN LUKMAN
86 — 21
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalahsemua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagaibadan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 5 Februari 2013 — NORMAN HAIRULLAH als.NORMAN Bin AHMAD BASUNI
39 — 11
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);117Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 30 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.HARYADI EKA NUGRAHA, SH
3.I MADE EDDY SETIAWAN, SH
4.YUDHI HARIOGA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ADRIANSYAH Alias DEDE Bin MUHAMMAD SUHARTA
66 — 36
  • AER RAMPA Nomor 01 Tanggal 2/9/2019;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 32.1/KPTS.03/PT/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2015 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Sby
Tanggal 27 April 2015 — dr. EKO SIDHARTO Bin MOCHAMAD ACHWAN ; KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
107 — 33
  • Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma, CommanditaireVennootshap (CV), Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya ( Darwin Prints : Pemberantasan TindakPidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 76/ PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2016 — FAIZAL ROZI, S.Sos. ST. MSi
87 — 28
  • Advokatdan Konsultan Hukum pada Firma Hukum R & A yang berkedudukan hukum diJalan lorong Sukajadi No. 51 Penurunan Kota Bengkulu, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Nopember 2015dibawah register Nomor : 338 /SK/XI/2015/PN.BGL ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ; Setelah membaca ; 222 n neem nnn nn nn en nn nnee1.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
CV. MITRA BERSAMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
352 — 219
  • diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara menyebutkan bahwa:Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan:a. administratif;b. teknis;c. lingkungan; dand. finansial.Selanjutnya Persyaratan administratif Untuk IUP Eksplorasi dan IUPOperasi Produksi mineral logam dan batubara baik untuk badanusaha maupun untuk perusahaan firma
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 3 April 2014 — USMAN
34 — 12
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa bernama : USMAN jugadisebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehingga dalam perkara
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
173 — 84
  • Firma Atau Komanditer DanPerkumpulan? Koperasi Pengumuman dalam Berita Negara R.I menurutpasal 38 dari Buku Undangundang Perniagaan PROCES VERBAAL HANDEL MAATSCHAPPIJ LAUTO ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
300 — 212
  • Bahwa yang dimaksud dengan Badan Hukum Perdata adalah badanyang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukumseperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata(maatschap) dan lainlain sepanjang berstatus badan hukum perdata.Berdasarkan doktrin, Suatu badan disebut badan hukum jika memenuhi syaratsyarat, yaitu (i) adanya harta kekayaan yang terpisah; (il) mempunya tujuantertentu; (ill) mempunyai kepentingan sendiri; dan (iv) adanya organisasi yangteratur (Ali Rido, 1986
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 September 2013 — Pidana Korupsi : EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO
96 — 22
  • ., Advokat pada Firma Hukum INDONESIASOLUTION LAW beralamat kantor di Jl.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 15-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 2 Januari 2014 — - H.MUHAMAD HAPIZ
77 — 28
  • dengan menyalahgunakan kesempatan, karenakedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telahdinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimaa dimaksud dalamPasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum PidanaMateriil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50" menyebutkan bahwa istilah jabatandan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga padalembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 198/Pid.B/2021/PN Dpk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IVAN RINALDI,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ARDIYANTA
234 — 112
  • Para Advokad danPenasehat Hukum pada Firma Hukum ABHIMATA yang berdomisili di TamanKemayoran Condominium Tower Akasia Lantai Dasar, Unit C.01 Jalan H.Benyamin Sueb, Kota Bandar Baru, Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta10630 berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Dpk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.B/2021/PNDpk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan