Ditemukan 5405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — ERNI YUSMAWATI
99 — 68
  • yangberada dibawahnya.Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dibidang perkreditandi KPO (Kantor Pusat Operasional) atau masingmasing cabangsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritaspengawasan Bank Maupun kebijakan, ketentuan dan prosedurintern yang ditetapkan oleh Bank.Bertanggung jawab atas pemenuhan prosedur kredit yang telahditetapkan .Bertanggung jawab atas pemenuhan penanda tangannan kredit ,dokumen terkait berikut turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
356 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harustermasuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sangat pentingdan tidak boleh diabaikan untuk mencari kebenaran material terhadaptuduhan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dimanaPenasihat Hukum Indonesia dari Penggugat adalah sebagai pihak yangditanya, dipercaya, dirujuk maupun diandalkan Penggugat dalammemberikan pendapat mengenai keabsahan perjanjian menurut hukumIndonesia sebelum menandatangani dan terikat pada PerjanjianIndenture berikut seluruh rangkaian perjanjian terkait dan turunannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
250 — 85
  • Prinsip tersebut termuat dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danberbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.Bahwa mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkanpada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaranharus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh buktibukti tersebut dapatdiverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukanverifikasi/pengujian;Bahwa untuk menjamin terselenggaranya
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2019 — FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR
225 — 100
  • Hak Guna Bangunan No. 17/Sarolangun dan Hak GunaBangunan No. 18/Sarolangun segala sesuatu dalam arti kata yang seluasluasnya antara lain mendirikan bangunan bangunan rumah diatas kavelingtersebut dengan biaya dari yang diberi kuasa sendiri termasuk mengeloladan menjaminkannya ;bahwa benar pelepasan hak tersebut tidak disertai dengan pembayaran olehKPNPEMKASA kepada Pemda Sarolangun, sehingga atas Hak Pakai No.1/Sarolangun belum tercatat adanya pemecahan asset menjadi SertifikatHak Pakai No. 5 dan turunannya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
  • dibuktikan dalambentuk formal sedangkan secara materiil adalah substansinya, benarbahwa Perdes tersebut sudah ada kesepakatan antara Kepala desadengan BPD;Bahwa berlakunya Perdes berdasarkan waktu diundangkannyasehingga masyarakat tahu kalau ada peraturan yang mengikat semuaorang;Bahwa sekalipun Raperdes telah disosialisasikan namun kalau belumdiundangkan maka tidak mengikat, kalau dibandingkan desa sekarangdan sebelumnya desa pada tahun 2004 diatur dalam UndangUndangNo.32 Tahun 2004 tentang Pemdes turunannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
322 — 134
  • Ketua Tim / Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait denganpengelolaan Keuangan Negara;Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan Ahi,keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli HukumKeuangan Negara kurang lebih pada 200 kasus terkait dengan kasuskasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisipemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
110 — 81
  • dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara;Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal angka 1; Bahwa dengan lahirnya paket UndangUndang bidang keuangan Negara yangterdiri dari UndangUndang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, danUndangUndang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundangundangandan turunannya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
MARTEN Anak dari ASAY
125 — 26
  • Pendahuluan tentang Pengertian UmumPoint C ayat (7) menyebutkan Swakelola adalah kegiatan PengadaanHalaman 110 dari 309 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBarang / Jasa dimana pekerjaannya Direncanakan, Dikerjakan, danatau Diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan;Bahwa ahli menjelaskan terkait kegiatan yang menggunakan DanaDesa dengan menggunakan Alat Berat untu kegiatan tersebut makaBerdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentangPedoman Tata cara Barang / Jasa didesa yang turunannya
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 09-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PT. MENTARI AGUNG MANDIRI
Tergugat:
1.HANNY WAROKA
2.CUNCUN WIJAYA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR KELURAHAN DESA MANGGAHANG
2.KEPALA KANTOR KECAMATAN BALEENDAH
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SOREANG
65 — 17
  • : sawah milik Dede Rostandi;

    Selatan : sawah milik Dede Rostandi;

    Barat : sawah milik Haji Alamsyah;

    berupa tanah kosong (sawah), setempat dikenal sebagai Blok Bojong kantong;

    1. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
    2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerbitkan surat-surat beserta semua turunannya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
201 — 86
  • dengan Tim TABG yaitu memeriksa dokumen yang terkaitdengan KUA Labangka lali saksi ke lokasi ;Bahwa dari hasil yang ahli temukan dan metode pemeriksaan KUALabangka yang pertama kualitas pekerjaan ;Bahwa dari pemeriksaan ahli dari 100 % pekerjaan ada 27 %pekerjaan yang tidak terselesaikan , juga ada pekerjaan yang tidaksesuai dengan kontrak atau speknya tidak sesual ;Halaman 196 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN MtrBahwa sesuai dengan aturan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)melalui turunannya
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
167 — 103
  • Bahwa ahli menerangkan proses pensertifikatan tanah di kantorpertanahan Kabupaten Manokwari, balik nama, proses penggabungansudah sesuai prosedur, walaupun proses pengadaan tanahnya tidakmelalui mekanisme UU Nomor 2/2012 serta turunannya, nilaikesepakatan per meter persegi. Selain nilai yang ditetapkanPemerintah tetapi juga nilai pasar itu referensinya, karena tidakmenggunakan jasa penilai.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 31-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — ROBERT TANTULAR, MBA
882 — 4235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 631 K/Pid.Sus/2016pidana turunannya, yaitu turut melakukan tindak pidana pencucian uang,harus juga dinyatakan tidak terbukti dengan segala konsekuensi hukumnya.Bahwa dengan demikian, seharusnya Putusan Judex Facti (PengadilanTinggi Jakarta) dalam amar putusannya patut menyatakan bahwa PemohonKasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA., tidak bersalah (vrijspraak) atausetidaktidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag vanrecht vervolging) atas Dakwaan KESATU dan KEDUA JPU dengan segalakonsekuensi
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1336 — 958
  • Tiga sepengetahuanpimpinan masyarakat dalam hal ini diidentikkan Notaris dan PPAT itu baru syaratmateril sedangkan untuk menuju syarat formil perintah dari UndangUndang PokokAgararia pada pasal 19 dengan turunannya Peraturan Pemerintah No.24/1997wajidb melakukan melakukan pendaftaran tanah sehingga transaksi jual beli itudikatakan sah;Bahwa Dalam jual beli menurut perspektif Hukum tanah Nasional menurut hukumadat sudah memenuhi syarat tetapi harus dilihat juga ia melakukan tidakmempunyai suatu surat
    Apabila si B mengakui dan mendudukimaka ini kembali kepada konteks hukum tanah nasional itu akan berujung padapasal 52 , pasal 52 itu mempunyai turunannya yaitu UndangUndang No.5 tahun1961 hal tersebut dapat dikatakan ilegal . Pelanggaran pasal 2 UndangUndangNo.56/1961 sudah delik pertanahan kalau bukan miliknya tetapi mengakuinyatetapi seharusnya si B melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
274 — 103
  • Sadini Arianda adalahbangunan komersial , bangunan yang akan mendapatkan keuntungan , sepertiHotel, kantor , Mol gedung campuran ;Bahwa setiap bangunan harus ada ijin , jadi tidak dialinkan , nanti kalau adapembangunannya baru diteruskan ijinnya lagi ;Bahwa ijinijin yang bisa diberikan Dinas P2B Provinsi DKI adalah : jin Mendirikan Bangunan (IMB) dan turunannya ; jin Pondasinya ; Ijin membuat Sertifikat;jin Layak uji / fungsi ;Halaman197dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Ijin pelaku teknis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
245 — 161
  • Prinsip tersebut termuat dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danberbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.Bahwa mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkanpada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaranharus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh buktibukti tersebut dapatdiverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukanverifikasi/pengujian;Bahwa untuk menjamin terselenggaranya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
232 — 83
  • pekerjaanpembangunan gedung KUA Labangka pada tanggal 4 Juli 2019bersama dengan Tim TABG yaitu memeriksa dokumen yang terkaitdengan KUA Labangka lali saksi ke lokasi ;Bahwa dari hasil yang ahli temukan dan metode pemeriksaan KUALabangka yang pertama kualitas pekerjaan ;Bahwa dari pemeriksaan ahli dari 100 % pekerjaan ada 27 %pekerjaan yang tidak terselesaikan , juga ada pekerjaan yang tidaksesuai dengan kontrak atau speknya tidak sesual ;Bahwa sesuai dengan aturan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)melalui turunannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
200 — 452
  • Prinsip tersebut termuat dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danberbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.(1 Bahwa mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkanpada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaranharus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh buktibukti tersebut dapatdiverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang' melakukanverifikasi/pengujian; Bahwa untuk menjamin terselenggaranya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
457 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ir.Basuki Wasis, MSi. yang pada pokoknya mengatakan bahwaperusakan hutan merupakan tindakan yang mengakibatkan perubahansecara langsung terhadap sifatsifat fisik dan hayatinya, contohnyaharus adanya pohon yang tidak boleh ditebang, namun ditebangkarena akan merubah turunannya, akan tetapi keterangan ahli ini tidakada menjelaskan dan atau membuktikan sejauh mana perubahansecara langsung terhadap sifatsifat fisiknya apalagi mengenaihayatinya telah terjadai pada lokasi areal HPH seluas 58.000 Ha milikPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
635 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 68 K/PID.SUS/2008Bahwa pengrusakan hutan merupakan tindakan yangmengakibatkan perubahan secara langsung terhadap sifat fisikdan hayatinya, contohnya seharusnya pohon tidak boleh ditebang,namun ditebang oleh karenanya akan merubah turunannya ;Bahwa apabila terjadi pengrusakan hutan, maka akan berdampakpada tanah yang menyebabkan terjadinya erosi karena lapisannyatelah hilang dan hutan Indonesia merupakan salah satu paruparudunia yang memerlukan jutaan tahun untuk memperbaikinya ;Bahwa apabila
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
338 — 431
  • Kemudian dari situ menjadi turunannya DPA (DaftarPerincian Anggaran). Dari DPA turun menjadi SPD, dari SPD inilahkemudian turun menjadi RUP (Rencana Umum Pengadaan). Nahsemua ke atas ini adalah kegiatan Sekda yang menaungi, apakahdari APBD yang disahkan oleh PERDA, kemudian ada Pergubnyatentang pelaksanaan APBD, ada DPA nya yang ditetapkan oleh BKDdengan Kasudin, ada SPD nya yang dikeluarkan oleh BPKAD,kemudian ada juga RUP yang dikeluarkan oleh Sudin.
    Scanner 3Ddan nomenklaturnya sudah terkunci Printer dan Scanner 3D;Seingat Terdakwa pada awalawal tahun 2014 Terdakwa tidakpernah dihubungi atau menghubungi anggota DPRD, kalau bertemukami sering di rapat atau bertemu secara tidak sengaja, tapi kalaudengan kaitan program printer dan scaner ini tidak pernah;Terdakwa menerangkan, begitu DPA ada, DPA ini merupakanturunan dari pelaksanaan Gubernur tentang APBD, setelah DPA ada,ini masuk ke dalam sistem yang namanya eplanning, kemudiandilanjutkan lagi turunannya