Ditemukan 5538 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perkarangan perbauangan perbaungan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN PALU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 23 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Hakmianto, S.H., M.H.
2.Hakmianto, S.H., M.H.
3.Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.
Terdakwa:
MOH. RIBON
53 — 25

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MOH.RIBON alias RUMPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa MOH.RIBON alias RUMPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 September 2014 — AMIR RADJAB RAMBE
163 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut;3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjarayang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidanapokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang inidan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusanpengadilan ;Pasal 55 (1) KUHP : Ke1 : mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;Pasal 65 (1) KUHP : Dalam hal perbarengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 28 September 2016 — HERMINTA SEMBIRING, SKM
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 926 K/Pid.Sus/2016perekonomian Negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut :PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITASUDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA BADANLINGKUNGAN HIDUP KAB.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 11 Nopember 2015 — I KETUT WIRTEN
51 — 27
  • ratus dua puluh ribu rupiah ) yang merupakan sisa danaPRONA tahun 2011;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terjadi penarikan danatambahan biaya prona kepada masyarakat peserta prona sebanyak dua kali yaitupada tahun 2008 dan 20011, dan terdakwa juga telah menerima uang dari hasilbiaya pengurusan sertifikat program prona masingmasing pada tahun 2008 dantahun 2011; dengan demikian terdapat adanya beberapa perbuatan yang dilakukanterdakwa, sehingga oleh karenanya telah terbukti adanya perbarengan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 127/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, SH
Terdakwa:
HERMIN WIDIYASTUTI, SE.
242 — 233
  • Ciriciri perbarengan tindakanberlanjut :1.Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;O wren nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nner Delik yang terjadi itu sejenis;Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN SDA3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidakterlampau lama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum terurai diatas telahterungkap bahwa penerbitan faktur pajak oleh PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 9 Juni 2014 — ACHMAD TAUFIQUL HIDAYAT ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
46 — 7
  • 2007 s/dDesember 2007 atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di 52 (lima puluhdua) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik negeri maupun swasta se KabupatenBanyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkanketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, terdakwa telah melakukan perbarengan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 10-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — YUSMAN, SE
283 — 86
  • Perbarengan beberapa perbuatan, Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsur tersebutsebagaimana diuraikan berikut ini;Ad.1.Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjukkan subjek pelaku atausiapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalampersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwamelakukan tindak pidana dan menurut surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 9 Maret 2017 No.Reg.Perkara: PDS01/KPR/02/2017 yang diajukansebagai
    Perbarengan beberapa perbuatan, Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsur tersebutsebagaimana diuraikan berikut ini;Ad.1.
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 60/Pid.B/2011/PN-BK
Tanggal 27 Maret 2012 — Ridwan Bin Abdul Muin
93 — 23
  • dakwaan yang disusun demikian PenuntutUmum telah merasa yakin bahwa terdakwa tidak akan lepas dan akan terbukti terhadap satutindak pidana yang didakwakan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kumulatif disusun oleh Penuntut Umummisalnya manakala seorang atau beberapa orang terdakwa didakwa melakukan lebih darisatu perbuatan yang masingmasing diatur dan diancam oleh beberapa ketentuan Pasalyang berbeda dan masingmasing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiridalam hal terjadi perbarengan
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 03-01-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 4/Pid.B/2018/PN Psb
Tanggal 30 Juli 2018 — SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, S.Ag Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN
260 — 368
  • Kejahatan Atau Pelanggaran, Maka HarusDipandang Sebagai Sebuah Perbuatan BerlanjutMenimbang, bahwa Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dalamhal ini memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinyamengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidanayang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hariadalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
132 — 30
  • Misalkan, apa yang didakwakan kepadaTerdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalanpemeriksaan di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasisedangkan Prejudicieele Geschil menurut Adami Chazawi dalam bukunyaPelajaran Hukum Pidana 2, penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan,pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas,penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179180,prejudicial geschil?
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 5/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : CORNELIS BUSTON
Terbanding/Terdakwa II : CHUMAIDI ZAIDI
Terbanding/Terdakwa III : ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
268 — 134
  • Menyatakan Terdakwa CORNELIS BUSTON, Terdakwa II CHUMAIDIZAIDI dan Terdakwa Ill AR SYAHBANDAR terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Perbarengan TindakPidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf a UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 8 Januari 2016 — SUJALI HASAN
68 — 36
  • Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa jika ada pemberatanpidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, ataukarena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8(delapan) bulan ;Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini berupa :1) Pedoman Umum Raskin 2014 dari Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat Rl;2) Keputusan Gubernur Malut Nomor : 31 / KPTS / MU / 2014tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk PelaksanaanProgram
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS
Tanggal 10 September 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
241 — 180
  • No. 11/Pid.SusTPK/2015/PT.DPSBahwa penerimaan gratifikasi berupa penerimaan uang danfasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yangdilakukan secara terus menerus selama menjabat sebagai BupatiKlungkung dan masingmasing ada hubungannya antara satu denganyang lainnya sehingga merupakan perbarengan beberapa perbuatan ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 26-02-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Februari 2018 — Herri Delindianto N
287 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUARTY JANEJA IMPIN serta Sdr.BAYU GUSTADA sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapaHal. 2 dari 278 hal. Put.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
119 — 30
  • Misalkan, apa yang didakwakan kepadaTerdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalanpemeriksaan di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasisedangkan Prejudicieele Geschil menurut Adami Chazawi dalam bukunyaPelajaran Hukum Pidana 2, penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan,pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas,penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179180,prejudicial geschil?
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 09-02-2023 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 2/PID.TPK/2023/PT PLG
Tanggal 8 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Pembanding/Penuntut Umum II : SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
Terbanding/Terdakwa : ZAINAL ABIDIN, S.Ag bin RIJALUDIN
194 — 49
  • Yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusannya sebagai berikut ;
    1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
    2. Membebaskan oleh karena
    itu Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin dari Dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin dengan pidana penjara selama5 ( Lima ) tahun serta pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 14-02-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ASKARI SH
Terdakwa:
EVAN MARDIANSYAH SE Bin MUT IM SALEH
164 — 38

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SEBin MUTIM SALEH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan TerdakwaEVAN MARDIANSYAH, SEBin MUTIM SALEH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dan menyuruh melakukan perbarengan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 08-12-2023 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Byw
Tanggal 29 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
2.Muhammad Toriq Fahri, S.H.
3.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
4.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
JON ADI BATAM Bin MOHAMAD BAGONG SUBARDIYONO
75 — 94
    1. Menyatakan Terdakwa JON ADI BATAM Bin MOHAMAD BAGONG SUBARDIYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yaitu dengan sengaja menghilangkan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
311 — 124
  • Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan)Menimbang, bahwa rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukanbahwa : dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkanhanya satu pidana;Menimbang, menurut R.
    Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan),Menimbang, bahwa unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan (Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan KESATUAlternatif Pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur ini secara mutatis mutandisdalam pertimbangan
    Dakwaan Kumulatif Kedua;Menimbang, oleh karena dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertamatelah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut MajelisHakim, unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi adapada diri Terdakwa , maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakimtelah terpenuhi menurut Hukum.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt. Pst
Tanggal 7 September 2016 — Pidana Korupsi - DESSY ARIYATI EDWIN
185 — 114
  • Pst.pidana, orang yang melakukan, yang menyutuh melakukan dan yang turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai perbuatanperbarengan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang rumusannyaadalah dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa DESSY ARIYATI