yaitu dengan harga Rp. 700.000, (tujuhratus ribu rupiah) per meter.Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN KtnBahwa terhadap tanah atas nama Para Penggugat telah digantirugi pada tahap pertama dengan harga Rp. 350.000 per meterpersegi, yang mana sebelum dilakukan pembayaran telahdilakukan musyawarah terhadap pemilik tanah dan ParaPenggugat juga telah menerima uang pembayaran ganti rugi tanahpada tahun 2015.Bahwa pembayaran tahap kedua dilakukan dengan permintaantambahan anggaran ke DPRK

ketentuan Bank Teknis ;Dilakukan pengawasan secara contunew ;AO dapat mengawasi usaha secara rutin ;Agunan harus marcatble dan pengikatan dengan Notaris;Seluruh ketentuan terpenuhi ;Droping dilakukan ;Mohon pertimbangan Tim Komite Bapak Kabag Legal untuk suatu keputusankredit;11 A.n.Wiwik Handayani (TOKO ALSA MOTOR) kabag kredit Komersil tidakterlibat (Dinas luar) ;12 A.n.Ivo Aswita Meutia,SsP (PT.PEUTARI TANISA) Terdakwa memberirekomendasi:Debitur Nasabah baru pada BPD Cab.Lhokseumawe ;Debitur Anggota DPRK

Ivo Aswita Meutia,SP (PT.PEUTARI TANISA) Terdakwa memberirekomendasi:Debitur Nasabah baru pada BPD Cab.Lhokseumawe ;Debitur Anggota DPRK Aceh Utara ;Karakter dari Debitur baik dan dapat dipercaya ;Agunan mengkaver kredit yang diberikan;Pengikatan kredit s/d 150 % ;Dapat terpenuhi seluruh Adm dan propesi kredit baru dicairkan;Mohon pertimbangan Tim Komite kredit untuk suatu keputusan ;10 A.n.Roni (ARIZKI CAFE) Terdakwa memberi rekomendasi:Kredit diperuntukan untuk membeli 2 unit Toko tempat usaha,

Ivo Aswita Meutia,SP (PT.RPEUTARI TANISA) Terdakwa memberirekomendasi:Debitur Nasabah baru pada BPD Cab.Lhokseumawe ;Debitur Anggota DPRK Aceh Utara ;Karakter dari Debitur baik dan dapat dipercaya ;Agunan mengkaver kredit yang diberikan;Pengikatan kredit s/d 150 % ;Dapat terpenuhi seluruh Adm dan propesi kredit baru dicairkan;Mohon pertimbangan Tim Komite kredit untuk suatu keputusan ;10 A.n.Roni (ARIZKI CAFE) Terdakwa memberi rekomendasi:Kredit diperuntukan untuk membeli 2 unit Toko tempat usaha

MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010,tanggal 15 Februari 2010.1 (Satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRKAbdya Nomor: 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentangPersetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir berita acara Nomor:050/592/2010 dan Nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK Abdyatanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap ProgramPembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir

MUSLIM, M.Si Nomor: Peg.821.3/03/2010,tanggal 15 Februari 2010.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir surat Ketua DPRKAbdya Nomor: 050/119/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentangPersetujuan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.2 (dua) lembar photo copy yang sudah dilegalisir berita acara Nomor:050/592/2010 dan Nomor 530/118/2010 Bupati dan DPRK Abdyatanggal 11 Juni 2010 tentang Persetujuan Terhadap ProgramPembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya.1 (satu) lembar photo copy yang sudah dilegalisir

2012 tanggal 10April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi program Nasional PemberdayanMasyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomorB.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.1 (satu) exs Petunjuk Teknis pancairan dan Penggunaan Dana Urusanbersama PNPM Mandiri Perdesaan Dari kementrian Dalam NegeriNomor : 414.2/1247/PMD, Tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar Persetujuan alokasi Dana Mendahului PengesahanAPBK P dari Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor : 180 /66A/DPRK

2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi program Nasional PemberdayanMasyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TA 2012 nomorB.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.1 (satu) exs Petunjuk Teknis pancairan dan Penggunaan Dana Urusanbersama PNPM Mandiri Perdesaan Dari kementrian Dalam NegeriNomor : 414.2/1247/PMD, Tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar Persetujuan alokasi Dana Mendahului Pengesahan APBKP dari Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor : 180 /66A/DPRK

Raya Pase Panton Labu sampai adanya perencanaan yang konkrit,meminta kepada Panitia Mesjid untuk melaporkan keuangan serta memerintahkanCamat Tanah Jambo Aye agar segera melantik BKM terpilih sesuai dengan ketentuanyang berlaku (vide Buktie Bahwa, Pada tanggal 24 Februari 2015 BKM mengadakan rapat terkait kelanjutanpembangunan Mesjid Raya Pase Panton Labu yang mana dalam rapat tersebut turutHalaman 53 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor : 09/G/2015/PTUNBNAhadir Wakil Bupati Aceh Utara dan Ketua DPRK

Pemerintahan Gampong ;Pasal 23Keuchik dilarang :a.b.am Ta moMembuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntunganbagi diri sendiri, anggota keluarga dan atau golongan tertentu ;Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukan ;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut,Lembaga kemasyarakatan, di gampong yang bersangkutan AnggotaDPRRI, Anggota DPD, Anggota DPRA, Anggota DPRK

Reflizar menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:>Bahwa setahu saksi gudang sudah terdaftar sebagai asset daerahMeulaboh sekitar tahun 2012;Bahwa saksi adalah sebagai Kabid asset daerah yang mulai diangkatpada tahun 2011;Bahwa setahu saksi baik biaya pemeliharaan gudang dan alat beratmonitou forklit 6,5 T tidak ada yang dianggarkan pada anggaran pemda;Bahwa baik gudang maupun alat berat monitou forklit baru dimasukanke dalam asset daerah setelah ditemukan adanya uang sewa keduanyaoleh anggota DPRK

BPRS Kota Juang;

Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;

PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;

Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;

bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan adayang benar dan ada pula yang tidak benar yang selengkapnya akan ditanggapi dalampembelaan terdakwa;288 SaksiNASRAH:29Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargabaik sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaandengan terdakwa.Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS sejak tahun 1985 dan ditempatkan padaSekretariat Daerah Kota Sabang hingga tahun 2008 dan sejak tahun 2009,saksi dipindahkan ke Sekretariat DPRK

Pengadaan tersebut Saksi ketahui pada awaltahun 2007, ketika Saksi diberi tahu oleh atasan Saksi yakni WalikotaSabang, bahwa pada DAK tahun 2007, DISTANHUT ada proyek pengadaankawat beronjong.e Bahwa selanjutnya setelah pembahasan anggaran di DPRK Sabang danproyek tersebut sudah pasti, Saksi lalu mempersiapkan pelaksanaan tenderdan segera menunjuk PPTK pada sekitar bulan Mei 2007. Sejak saat itulahSaksi menunjuk drh.

belanda), policy rules (Inggris), yang wujudnya dapatberupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atauPetunjuk Pelaksanaan.Peraturankebijaksanaaninibukanperaturanperundangundangan karena:a)b)Cc)Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tata usahaNegara saja, sedangkan peraturan perundangundangan dibuat olehBadan Pembuat peraturan Perundangundangan, misalnya UU dibuatoleh DPR bersamasama dengan Presiden, Peraturan Pemerintah dibuatoleh Presiden, Perda/Qanun dibuat oleh DPRK

Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atau PetunjukPelaksanaan.Peraturan kebijaksanaan ini bukan peraturan perundangundanganKarena:a) Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tata usahaNegara saja, sedangkan peraturan perundangundangan dibuat olehBadan Pembuat peraturan Perundangundangan, misalnya UU dibuatoleh DPR bersamasama dengan Presiden, Peraturan PemerintahHalaman 31 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.BNAdibuat oleh Presiden, Perda/Qanun dibuat oleh DPRK

Keputusan,Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atau Petunjuk Pelaksanaan;Peraturan kebijaksanaan ini bukan peraturan perundangundangan karena:a) Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tatausaha Negara saja, sedangkan peraturan perundangundangan dibuatolehHalaman 30 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2019/PTUN.BNABadan Pembuat peraturan Perundangundangan, misalnya UU dibuat olehDPR bersamasama dengan Presiden, Peraturan Pemerintah dibuat olehPresiden, Perda/Qanun dibuatoleh DPRK

Rahman Kari, tempat dan tanggal lahir,Lhokseumawe, 31 Desember 1964, umur 55 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DPRK A. Utara,tempat tinggal di JI. Listrik, Gg. Oscar No. 12, Gampong Hagu Selatan,Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Azmi danTergugat yang bernama Cut Yenni.

Bahtera Adiguna yang menyewakan alat tersebut apa adaperusahaan lain demikian pula mengenai PAD saksi tidak ingat jumlahnyadan berapa kali saksi tidak ingat tetapi sampai Desember 2010 ada 2 (dua)kali penyetoran dan 2011 tidak ada penyetoran untuk PAD bahkan saksi tidakingat kapan Pansus DPRK datang;= Bahwa sewaktu saksi Kepala Dinas sudah dimasukan alat berat itu ke SKPADdan selaku Kadishub ada wewenangkan untuk melakukan pengawasan karenawaktu itu saksi lagi berada di Jakarta dan pengawasan dilakukan

2012tanggal 10 April 2012.1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) eks Petunjuk Teknis Pancairan dan Penggunaan DanaUrusan bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari Kementerian DalamNegeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar Persetujuan Alokasi Dana Mendahului PengesahanAPBKP dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor 180/66A/DPRK

493 K/Pid.Sus/20161 (satu) eks daftar lokasi dan alokasi program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) eks petunjuk teknis pancairan dan penggunaan DanaUrusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari KementerianDalam Negeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.1 (satu) lembar persetujuan alokasi dana mendahului pengesahanAPBK P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor 180/66A/DPRK

Sementara Pasal 42 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahAceh juga menegaskan Gubernur atau Bupati/Walikota mempunyaitugas dan wewenang: menyusun dan mengajukan rancanganganun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untukdibahas, disetujui dan ditetapkan bersama. Kedua pasal tersebutmenunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon adalahsamasama memiliki kewenangan atas penyusunan Qanun tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Cekmu anggota DPRK Aceh Selatanpada saat saksi bertemu di kedai Rahmat kota Tapaktuan.Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi XIll :Nama lengkap : HALIMATUN SAKDIAHPekerjaan : tbu Rumah TanggaTempat tanggal lahir : Lhoksukon, 2 September 1980Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama >: IslamTempat tinggal : Jin. Merdeka Tapaktuan, Kab. AcehSelatan, AcehPada pokoknya menerangkan sebagai berikut1.

Semadamberdasarkan surat dari DPRK Aceh Tamiang tanggal 30 Nopember2019, (Vide. Bukti P13P14);Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi AcehTamiang telah melakukan perundingan guna penyelesaian perselisihanantara Tergugat (PT.

persetujuan bersama dengan izin lingkungan darimasyarakat setempat, dengan demikian terbukti bahwa tindakanTergugat tersebut menunjukkan ketidak hatihatian, ketidakcermatan,ketidakhormatan terhadap hukum dan ketidak adilan Tergugat dalammenghadapi dan menanggapi permasalahan yang terjadi dalam prosespembangunan yang menjadi kepentingan dan haknya Penggugat.Bahwa pernyataan Penggugat diatas tidaklah benar dikarenakanrapat pada tanggal 1 November 2018 diikuti oleh Bupati Bireuen, WakilBupati Bireuen, DPRK

BPRS Kota Juang;

Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;

PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;

Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;