Bahwa saksi setelah mengamati barang bukti berupa tanah maka secarakasat mata terlihat barang bukti tersebut adalah tanah (soil) lemp8iungpasiran yang mengandung fragmen batu gamping phospatan ;Bahwa ada cirriciri khusus tentang tanah yang mengandung posphatyakni pada batu gamping phospatan tersebut terdapat cirriciri phospatyaitu wrna putih keabuan, bintikbintik warna hitam keabuan, denganditetesi HCL 0,1 M (nol koma satu molar) menimbulkan buih yangberarti ada unsure karbonat, kekerasannya pada skala

5 (skala mohs) ;Bahwa tanah yang diangkut terdakwa (barang bukti) ADALAH TANAHJENIS PHOSPAT TERSEBUT ANTARA TANAH DAN BEBATUANYANG MENGANDUNG PHOSPAT TERMASUK PERTAMBANGANMINERAL BUKAN LOGAM ;Bahwa mineral phospat / Ca3(PO4)2 dapat digunakan untuk bahanpupuk pertanian dan apabila diambil unsure pospor/P dapat digunakanuntuk bahan baku korek api, bahan peledak, industry cat, kaca lembaran,industry kimia, industry karet ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa

setelah berlakunya Undangundang no. 5 tahun 1960,kewenangan itu berlaih kepada Kantor Agrari/Badan Pertanahan Nasional.3.2Bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Indonesia yang dilaksanakan olehJawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tersebutmengasilkan tiga hal yaitu; 3.2.1 Buku pendaftaran tanah yang diberi nama Buku Pendaftaran Huruf Cyang memuat data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsitanah terinci perDesa serta identitas pemiliknya dalm bentuk blok/skala

Kabupaten).3.2.2 Surat Tannda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia untukpegangan pemilik tanan sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanahIndonesia (bukti P4).4.2.3 Buku leter C yaitu buku yang berisi data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsi tanah serta identitas pemiliknya (skala desa) dandiserahkan kepada Desa untuk dijadikan data/administrasi Desa agarmengetahui bahwa tanahtanah diwilayahnya sudah dilakukan pendaftaransehingga jelas status tanah tersebut.

Bahwa oleh karena demikian tidaklah benar kalau Surat Tannda PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia (bukti P4) merupakansalinandaribuku Cpendaftarantanah diDesa/buku leter C, karena Buku Pendaftaran Huruf C(skala Kabupaten), Surat Tannda Pendaftaran Sementara Tanah MuilikIndonesia (bukti P4) dan Buku C Pendaftaran tanah di desa/Buku leter Cadalah produk JawatanPendaftarandanPajakPenghasilan Tanah MilikIndonesia. 4.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk.

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitam putih ) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.c) Laporan akhir/ouku rencana, foto paper ( A 3 warna photo paper )sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 ( A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b.

Laporan Vision plan yang terdiri dari :e)Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitam putih ) sebanyak 40 setLaporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.Laporan akhir/ouku rencana, foto paper ( A 3 warna photo paper )sebanyak 40 set.Album peta skala 1 : 20.000 ( A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set.Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas ( A O warna )sebanyak 1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk.

Provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (1), meliputi:a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dariprovinsimenetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsimemfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota; .melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;o a0memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat 6yste adat,nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hakhaktradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala

provinsig. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahandesa pada desadesa tertentu;h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkatprovinsi dani. melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasipembangunan perdesaan skala provinsi;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal98 berbunyi:(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membinapenyelenggaraan pemerintahan desa dan lembagakemasyarakatan;Halaman 10 dari

provinsi;g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahandesa pada desadesa tertentu;h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan ringkat provinsidani. melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasipembangunan perdesaan skala provinsi;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98berbunyi:(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajidb membinapenyelenggaraan pemerintahan desa dan lembagakemasyarakatan;Halaman 34 dari

provinsi yang berarti wajib melakukan upaya terhadaporang pencipta pertama ciptaan baru ada jika tidak berarti tidakmelaksanakan upayaupaya pernbangunan perdesaan skala provinsi;Salah satu pembangunan yaitu pembangunan sumber dayamanusiadengan cara bertanggungjawab terhadap jenjang karier sumber dayamanusia yang terdapat didalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2002tentang Sistem Nasional Peoelitian, Pengembangan, dan Penerapan IImuPengetahuan dan Teknologi.

Seseorang menciptakan sumber daya alambaru dipedesaan yang belum pernah ada di desa dengan berkuantitasbesar tapi ada di provinsi tetangga (skala provinsi);Maksud UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yaitu:Pasal 3 berbunyi:Halaman 40 dari 65 hal. Put.

PUTUSANNo.1871 K/PID/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara para Terdakwa :Nama : HERMAN TONI bin AWAHID;tempat lahir : Kotabumi;umur / tanggal lahir : 48 tahun/3 Januari 1963;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Jalan Bukit Pesagi Skala Brak Kelurahan Kota AlamKecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;agama : Islam;pekerjaan : Pedagang;Terdakwa berada

di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karenadidakwa :KESATUBahwa Terdakwa HERMAN TONI bin AWAHID pada hari Selasa tanggal22 Februari 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Februari 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat diJalan Bukit Pesagi Skala Brak Kelurahan Kota Alam Kecamatan KotabumiSelatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal92 ayat (1) yang berbunyi :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi2.

Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan SkalaUpah, pasal 1 berbunyi:struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampaiyang terting gi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah.Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurutkelompok jabatan.129.

Hal ini sesuai Peraturan Penyusunan Struktur dan SkalaUpah yang tertulis di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 92 ayat (1)dan Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004Pasal1 tentang Struktur dan Skala Upah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat point 9 didalamgugatannya menyatakan pada tanggal 30 April 2014 antara Penggugat denganTergugat telah terjadi kesepakatan penandatanganan surat Perjanjian BersamaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Upah Sundulan

investor/pembeli (Kino), defisit diatas ditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilai jualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukan invoicetagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2016 dantanggal 9 September 2016 dengan tagihan sejumlah Rp.3.125.000.000, (tigamilyar seratus dua puluh lima juta rupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal Brand Valution sbb :Perhitungan Biaya Skala

adalah struktur kompensasi yangdibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran dan penugasantambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untuk kepentingan klien,keberhasilan menutup transaksi kesepakatan dengan investor atau mitraprosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilai keberhasilanpenutupan kesepakatan yang benar dan wajar ,tergantung padapenyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupankesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : IKisaran Skala

Hal ini juga nyata daripengakuan Tergugat / Terbanding yang mengakui menerima kiriman Penggugat /Pembanding 5 kali yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000, dan Tergugat /Terbanding masih mau minta dibelikan sepeda motor ; Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas maka nyata Tergugat /Terbanding telah melalaikan kewajiban selaku suami dalam skala kewajiban secaraumum, maka secara khusus maka Tergugat / Terbanding telah melalaikan danmelanggar janji taklik talak nomor 2 dan 4, yaitu tidak memberi

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putin) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper)sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahanyang tidak mudah pudar sebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yangterdiri dari :Hal. 12 dari 91 hal.

Putusan Nomor 229 PK/PID.SUS/2016 sebanyak 30 set.h) Album peta Skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 5 set.i) Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 40 set.4) Tenaga ahli yang akan dipekerjakan adalah sebagaimanatertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H.BUSTAMI, MARS., pada proses lelang.

1:20.000ukuran kertas (AO warna) Soft Copy laporan akhir danpeta Laporan akhir dalam bentuksoftwere GIS Eksekutif SumarryJUMLAH 217.500.000I, Biaya Dokumen pembuatan petal Peta Garis Kec.Glosi Ukuran AO 21 2 set @.350.000 14.700.000p Cetak album peta skala 78 2 set @.150.000 23.400.0001:50.000B Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 2.000.0004 Sof copy peta garis 4 set @.100.000 400.000JUMLAH '70.500.000J.Biaya Diskusi dan Seminar Hal. 46 dari 91 hal.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas ( A 0 warna )sebanyak 1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk. Eksekutif sumari 1 set.51.Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set.52.Fotocopy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indahkarya(Persero) Nomor: 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap dilingkungan PT.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas ( A 0 warna )sebanyak 1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk. Eksekutif sumari 1 set.51) Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set.52) Fotocopy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indahkarya (Persero) Nomor: 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap di lingkungan PT.

Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan Tergugat untuk PT.

Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember2005, Terbanding/Tergugat tidak melampirkan peta lokasi skala 1 :100.000.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 10 Huruf J.Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:J. peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000.Dari buktibukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, tidakada satu bukti pun

pertimbangan teknis dari Instansi Kehutanan.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/ 2007, Pasal16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (2):Pasal 16(1) Untuk memperolah IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertuliskepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi arealsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan melengkapipersyaratan sebagai berikut:f, Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala

Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017oleh bupati / walikota);f Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 : 50.000;g.

diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

usahapengangkutan dengan cara komersil sehingga memelukan izin usahapengangkutan yang dikeluarkan dari Menteri Energi sumber daya mineralmelalui Dirjen Migas sesuai pasal 23 ayat 2 huruf b Undang undangRepublik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Bahwa Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izin yang diberikan kepadabadan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspordan impor bahan bakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala

Izin NiagaHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Bjbterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas danatau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada penggunayang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atauterminal penerima (Recieving

terminal), Dapat saya jelaskan kegiatan usahayang termasuk dalamkategori niaga umum (Wholesale) yaitu izin yangdiberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan,pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahanbakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yangmenguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merekdagang tertentu, Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori

niagaterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas danatau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada penggunayang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atauterminal penerima (Recieving terminal); Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

SAAT KEDATANGAN KAPAL MOTHER VESSEL (ETA) SAMPAITUTUP PALKA, SKALA PRIORITAS := Royalty Fee Masyarakat USD 2.00 / 50 %; Royalty Fee KSU dan Pihak Lain USD 1.00 / 50 %;Hal. 2 Dari 10 Hal. Put.No.11/Pdt/2016/PT Sultra= Bea Eksport 20 % Jalan Hauling StockpileUSD 6.50 / 100 %;USD 3.00 / 100 %;USD 1.00 / 100%;(KAPAL BERANGKAT) :USD 8.00 / 100 %;USD 1,50 / 100 %;= Sewa JettyTahap 2 : SATU MINGGU SETELAH TUTUP PALKA Royalty Fee Kepada PT.

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :" Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram." Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan :7 Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.7 Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading DesaUbung Kaja Denpasar Utara Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhuketiak 36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Hal 30 dari 34 hal Putusan No.38/Pid.SusAnak/2017/PN DpsTingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri, berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

Skala Citra Nusa, milik Teguh Waluyo, ST.,(kakak sepupu Penggugat), yang bergerak di bidang konstruksibangunan;Bahwa selain bekerja di CV. Skala Citra Nusa, Penggugat jugamendirikan CV sendiri dengan nama CV. Kawanusa, dengan jabatansebagai Direktur. Juga bergerak di bidang konstruksi bangunan;Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat ikutbekerja di CV. Skala Citra Nusa dan juga di CV.

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untukproyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada.Dalam hal ini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun2004 2009, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasimasyarakat dalam bentuk usulan pembangunan dengan SkalaPrioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRDKota Bontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulanproyek dengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannyakepada walikota Bontang;Hal

Nomor 228 K/Pdt/2015 Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah: ... akan diselesaikan: Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayaroleh Pemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengenjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yangdikerjakan oleh kotraktor;3.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar KelurahanJatiwaringin mencakup wilayah pelayanan KelurahanJaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin,Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan;b.

Pondok Gede terletakpada wilayah dengan arahan fungsi sub pusat pelayanan kota(SPPK) Pondok Gede dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasa dan pusatpendidikan. Dengan melihat arahan fungsi dimaksud makapengembangan hunian vertikal dan kawasan komersial dinilai tepat.Dst...

Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir danretail kKelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan adalah melanggarsalah satu tujuan dibuatnya Perda RIRW Kota Bekasisebagaimana dalam Perda RTRW Kota Bekasi Nomor 13/2011;g.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka,Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailberkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;b.

Lokasi pembangunan apartemen city terrace sesuaiPasal 8 Perda RTRW Kota Bekasi Nomor 13/2011 berada kawasanyang peruntukannya hanya untuk fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasa dan pusatpendidikan, bukan untuk fungsi hunian.

ada bekas terbakar dan juga 1 (satu) buah periuk lengkap dengantutupnya yang terbuat dari besi.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan PemkabTobasa sebagaimana surat tugas Nomor 090/501/SPT/2009 tanggal 28 Mei2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli bahwa jarak lokasihutan lindung yang telah dirambah dengan pemukiman penduduk yang terdekatyakni Pea Sidari sejauh kurang lebin 50 meter (berdasarkan peta kawasanhutan Toba Habinsaran Register 79 Provinsi Sumatera Utara) skala

ada bekas terbakar dan juga 1 (satu) buah periuk lengkap dengantutupnya yang terbuat dari besi.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan PemkabTobasa sebagaimana surat tugas Nomor 090/501/SPT/2009 tanggal 28 Mei2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bahwa jarak lokasihutan lindung yang telah dirambah dengan pemukiman penduduk yang terdekatyakni Pea Sidari sejauh kurang lebih 50 meter (berdasarkan peta kawasanhutan Toba Habinsaran Register 79 Provinsi Sumatera Utara) skala

Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan,dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel :a) Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;b) Perusahaan dengan skala usaha besar;c) Pertumbuhan nilai tambah;ayat (3). Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturanperundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.Bahwa PT.

KWANG JININDONESIA in cassu Tergugat termasuk pada Kriteria Usaha Menengahdan bukan Kriteria Skala Usaha Besar, dan PT.

bahwa objek sengketa adalah termasuk aset Desa Pecoro,Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, tanpa terlebin dahulumeminta penjelasan dan atau petunjuk kepada Para Penggugat sebagaipenggarap objek sengketa maupun kepada Badan PertanahanKabupaten Jember, apakah benar objek sengketa adalah merupakanaset Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;Bahwa Para Penggugat sudah menguasai objek sengketa sudah lebihdari 20 (dua puluh) tahun lamanya, oleh karenanya Para Penggugatseharusnya mendapat skala

Sratun (alm), melainkan tanah aset atau kepunyaan/milik PenggugatIntervensi, maka dengan dalih dan alasan apapun, termasuk karenaTergugat Intervensi telah mengabdi kepada Negara sebagai KepalaDesa Pecoro, telah menguasai, mengerjakan dan memungut hasilnyadari objek sengketa dan objek sengketa II selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun, menurut hukum Tergugat Intervensi tidak memiliki hakdalam bentuk apapun atas kedua objek sengketa tersebut, termasukhak dan skala prioritas, untuk mengajukan permohonan

Oleh karena itu dalamperkara a quo terhadap Turut Tergugat Intervensi harus dihukum untuktunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;Bahwa, oleh karena Tergugat Intervensi tidak memiliki hak dalambentuk apapun atas kedua objek sengketa tersebut di atas, termasukhak dan skala prioritas untuk mengajukan permohonan konversimenjadi hak milik, maka penguasaan atas objek sengketa dan objeksengketa Il yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi dan TergugatIntervensi Il, baik sendirisendiri