Ditemukan 5865 data
99 — 41
sedangkan tabungan atas nama saksi (RIDWAN WINATA)sudah ditutup sejak tanggal 01 Mei 2013 atas permintaan saksi.AGUNG SATRIA PUTRA, ST, menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut :Bahwa benar saksi diperiksa sebagai Ahli berdasarkan Surat KeputusanDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 1 tahun 2013 tentang PenetapanPemberi Keterangan Ahli Tahun 2013 dan Surat Tugas Nomor : 2855 / DIV/ 05 / 2013, tanggal 31 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Deputi
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
125 — 182
keahlian danmembaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa keterangan yang pernah diberikan Ahli dihadapanPenyidik Polda Kalteng adalah benar.Bahwa pada saat ini Ahli bekerja sebagai PNS pada BadanDiklat Pemerintah Provinsi Kalimanatan Timur dan sebagai InstrukturPengadaan Barang dan Jasa LKPP Jakarta, bidang keahlian yang Ahlimiliki adalah Adminitsrasi Pemerintahan dan Pengadaan Barang/JasaHalaman 249 dari 435 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN PlikPemerintah sesuai dengan SK Deputi
237 — 103
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) No.2542/16.1-300/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi1 (satu) lembar Asli Surat dari Ka. Kanwil BPN Prop. Jatim (Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan) No.600.35-3291 tanggal 04 Maret 2009, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar disposisi; 1 (satu) lembar Asli Surat Ka. Kanwil BPN Prov.
142 — 25
Melakukan rintisan kerjasama dibidang perekayasaan alatmesin pertanian.Sedangkan sebagai Deputi Top Manager Laboratorium Pengujian Alat MesinPertanian, memiliki tupoksi yaitu antara lain :a. Melaksanakan pengawasan tugas manager administrasi,manager mutu dan manager teknis pengujian dan bila TopHalaman 195 dari 192 halaman,Putusan No.179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg196Manajer Laboratorium berhalangan dapat mengesahkanlaporan hasil pengujian terhadap alat mesin pertanian.b.
112 — 32
Kota dan Pemerintah Propinsi.Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kejanggalan didalam pengadaan sewakenderaan dinas operasional karena tidak ada laporan kepada saksi.Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.Anton Purba, SH.LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuangdalam berita acara pemeriksaan penyidik.Bahwa saksi adalah Karyawan BUMN / Pegawai Otoritas Jasa Keuangan(OJK), menjabat sebagai Deputi
525 — 207
BARESKRIM Nomor: B/4103/Tipidkor/VII/2013/Bareskrim tanggal 19 Agustus 2013 tentang permintaan SAKSIAHLI;Disposisi Deputi Kepala BPPT Bidang PKT kepada Direktur Pusat AuditTeknologi (PAT) Nomor Agenda 310 tanggal 20 Agustus 2013;Disposisi Direktur Pusat Audit Teknologi (PAT) kepada Kepala BidangPelaksanaan Audit Teknologi Nomor Agenda 406 tanggal 21 Agustus2013;Hasil rapat dengan Tim Penyidik Bareskrim POLRI dan BPK pada tanggal2 September 2013 di Gedung Manajemen PUSPIPTEK Serpong;Hal.517 putusan
wawancara, danobservasi lapangan;Bahwa metode penilaian yang digunakan dalam audit teknologi adalahmemetakan dan menilai tahapan alin teknologi, membandingkan hasilimplementasi proyek terhadap dokumen perencanaan proyek, mengidentifikasidari fase perencanaan sampai dengan implementasi proyek, dan mengukurkesiapan Fasilitas Produksi, Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung;Bahwa Laporan audit teknologi telah disusun oleh Tim, telah dicek olehDirektur Pusat Audit Teknologi, dan disetujui olen Deputi
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
149 — 28
Angkasa Pura II (Persero) Bandara Deputi Amir Pangkal Pinang Unit Bisnis Gudang Kargo;
- 1 (satu) lembar kertas berisi salinan Karcis Pas Harian Orang dengan nomor Seri 122568 tertanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Karcis Pas Kendaraan Harian Umum sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan nomor Seri 0090071 tertanggal 18 Oktober 2015, PT.
130 — 43
KrakatauSteel sempat minta bantuan kepada Kapolres dan Kopassus,bahkan = saksi sempat konsultasi kepada Deputi MenteriNegara yang dijabat Pak Suryadi Sudirja dan mengatakanbahwa tidak perlu' terjadi tembak menembak karena aparatkeamanan juga sudah kewalahan ;Bahwa pada saat itu juga ada kasus internal, dimana sekitar4.000 orang karyawan outsoursing yang minta diangkatmenjadi pegawai tetap ;Bahwa kondisi pada saat itu tidak sempat di dokumentasikankarena pihak PT.
148 — 40
NINASARDJUNANI, MA, Deputi Meneg PPN / Ka Bappenas Bidang SDMdan Bud Bappenas beserta 1 (satu) bendel proposal usulan ke1Meneg BUMN untuk kegiatan PRODUCTION OF HUMANINFLUENZA VACCINE FOR PANDEMIC PREPAREDNESS, CODEP050240407010651518.304. 1 (satu) lembar ASLI surat Nomor. : 03753/Dir/VI/2007 tanggal21 Juni 2007 perihal usulan kegiatan yang tercantum dalam DRPHLNJM dari PT. BIO FARMA kepada Bpk.
137 — 42
Melakukan rintisan kerjasama dibidang perekayasaan alatmesin pertanian.Sedangkan sebagai Deputi Top Manager Laboratorium Pengujian Alat MesinPertanian, memiliki tupoksi yaitu antara lain :a. Melaksanakan pengawasan tugas manager administrasi,manager mutu dan manager teknis pengujian dan bila TopManajer Laboratorium berhalangan dapat mengesahkanlaporan hasil pengujian terhadap alat mesin pertanian.b.
358 — 1009 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara in casupada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan standarkekuatan pembuktian dengan mengabsorbsi fakta peristiwa yang terdapatdalam persidangan;Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidakmempertimbangkan untuk merampas rumah Jalan Kenanga Raya Nomor87 Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan padahal Terdakwa telahterbukti menerima pemberian rumah tersebut dari Saleh Abdul Malik.Rumah tersebut telah dimintakan pemblokiran Hak Atas Tanah danBangunan sesuai Surat Deputi
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
226 — 570
AGUSPRABOWO selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SumberDaya Manusia;Bahwa sepengetahuan Saksi PPK TIDAK pernah mengundang Pokja 41untuk melakukan Pengkajian UlangKebijakan Umum Pengadaan, RencanaPenganggaran Biaya Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) padasaat pelelangan Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Eks KantorDinas Pekerjaan Umumdengan Pagu Dana sebesar Rp. 9.641.502.600,yang bersumber dari APBD Prov.
276 — 240
Bahwa Ahli kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik KPK dan pendapat Ahli di penyidikanadalah sudah sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli;Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada BPKP Pusat sejak tahun 2012;Bahwa Ahli sudah menjabat sebagai Auditor sejak tahun 1988 di BPKPPekanbaru selama 4 tahun, setelah itu tugas di BPKP Jakarta, kemudiantugas di BPKP Semarang selama 13 tahun, lalu tugas di BPKP Ambonselama 4 tahun, setelah itu kembali ke Deputi
2011 dengan BEM, HMI, PMII, dan hari Rabu 23 Agustus2011 dengan wartawan ESDM (tertera tulisan tangan nama nama dibelakang kertas). 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran dari Biro Hukum dan Humas untukpembayaran Kegiatan Sosialisasi sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus JutaRupiah) yang diterima tanggal 20 Juni 2013. 1 (satu) lembar asli kuitansi berwarna hijau sejumlah Rp. 50.000.000,00 (LimaPuluh Juta Rupiah) yang diterima IRNA pada tanggal 3 Oktober 2012 denganketerangan untuk pembayaran Deputi
95 — 21
Ak, CfrA, CFE, CA, dibawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di PenyidikKejaksaan Agung RI.Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa.Bahwa ahli bekerja di BPKP Kantor Pusat pada Deputi Jakarta sebagaiAuditor.Bahwa ahli sering memberikan keterangan sebagai ahli lebih dari 10(sepuluh) kali pada persidangan tindak pidana korupsi.Bahwa ahli diminta untuk memberikan pendapatnya dalam kegiatanpengadaan barang pada Pengadaan Peralatan
131 — 35
tidakada mendapat tekanan dan arahan sehingga dalam memberikanketerangan itu. dalam keadaan bebas kemudian sebelum saksimenandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksimembacanya karenanya saksi membenarkan isi berita acara dimaksuddan tetap pada keterangan tersebut;Bahwa dalam pemeriksaan dimaksud yang saksi terangkan terkaitdengan peranan saksi dalam pembentukan PSPD Unpar dalam hal inistudi kelayakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 karenasaksi sudah berhenti dari jabatan Deputi
wajid menyampaikan laporan semesteranpenyelenggaraan pendidikan dari program studi kepada Dirjen Dikti;Bahwa selanjutnya pihak Unpar mendapat izin dari Dikti tahun 2010tentang pendirian ijin penyelengaraan PSPD Unpar;Bahwa memang pada tahun 2009 ada perjanjian antara Unpat dengan UItentang persiapan pembukaan, penyelenggaraan, pengembangan danpembinaan Prodi Dokter pada Unpar, tapi bagaimana tindak lanjutnyasaksi tidak tahu lagi, karena sejak tanggal 19 Agustus 2009 saksi sudahtidak menjabat selaku Deputi
167 — 69
ERNADHI SUDARMANTO ( jabatan sekarang Kabid InvestigasiBPKP Perwakilan DKI Jakarta ) sedangkan penanggung jawab adalah Prof.EDDY MOELJADI ( Deputi bidang Investigasi BPKP ) ;Bahwa bentuk pertanggungjawaban pemeriksaan Tim Audit Gabunganadalah menyiapkan Laporan Hasil Audit Investigasi kepada pimpinan,kemudian apabila dari hasil Audit ditemukan indikasi adanya TP.Korupsimaka diusulkan untuk diserahkan kepada KPK, apabila ada indikasi TP.Perpajakan maka diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaandan
211 — 153
Sebagai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial LPPM Universitas Nasional, tanggal 9 Nopember 2011;84. Asli Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012, Tanggal 29 Oktober 2012;85.
168 — 85
Deputi Bidang HakTanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 1074 330. I D. IH, tanggal 17 April2009 tentang Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT.INTI PALM SUMATRA seluas + 5.500 Hektare (Lima ribu lima ratus Hektare) diKabupaten Asahan.
484 — 259
Lebak Bulus Jakarta Selatantersebut mempergunakan anggaran dari APBD DKI tahun 2013tetapi saksi tidak mengetahui besarannya.Bahwa pada tahun 2013 di Setko Jakarta Selatan sudah terbentukpanitia pengadaan Tanah ( P2T) berdasarkan SK WalikotamadyaJakarta Selatan nomor : 101 / 2009 tanggal 27 Maret 2009 yangberanggotakan 9 orang pejabat yang menjabat saat itu yaitu :1) Ketua merangkap anggota Seko Jakarta Selatan yaituUSMAYADI ( saat ini menjabat di Asisten Deputi di Balai KotaDKI Jakarta) yang kemudian
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
206 — 127
Direktur Penindakan dan PenyidikanKementerian Keuangan RI,9.5 Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan RI,9.6 Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, KementerianKeuangan RI,9.7 K.ADinas Perindag Pemprov DKI Jakarta,9.8 Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan Medan, TanjungPerak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta.Bahwa kemudian selanjutnya oleh Pemohon Keberatan dilakukan realisasiimport di mana realisasi impor tersebut dilakukan untuk memenuhi RIPHPertama dan RIPH Kedua