Pelapor disuruh menempati tanah dan rumah tersebut dan setelah tanah danrumah hendak mau ditempati oleh pemilik tersangka tidak mau pergi dan inginmenguasai tanah dan rumah tersebut yang mana tanah dan rumah tersebut terletakdi Dusun Dunggendak, Desa Tlonto raja, Kecamatan Pasean, KabupatenPamekasan, dengan adanya kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadiantersebut ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 6 PP Nomor 51 / Prp/ 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak ;Menimbang salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal06 Januari 2014 No. 01/Pid.R/2014/PN.Pks., yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.

Menyatakan Terdakwa NASRUL AMIN ttersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana kurungan selama 15 ( lima belas ) hari ;3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecualidalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan Terdakwa telahmelakukan tindak pidana lagi dan telah diputus oleh Hakim lainyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;4.

mendirikanbangunan kayu diatasnya, yang mana tanah tersebut berdasarkan Sertifikat HakPakai no 243, tertanggal 24 Februari 1986 adalah milik dari saksi DahlanTaluhumala Alias Dahlan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan' tersebut diatas Hakimberpendapat bahwa unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasannyayang sah telah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat, seluruhunsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 51 Prp tahun 1960 tentangTentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasannya telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan

saksi korban;Keadaan yang meringankan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum.Halaman 4 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amarputusan ini.Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 51 Prp tahun 1960tentang Tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasannya dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1.

Terdakwa atas tanggapan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ataspembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, Terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf aJo Pasal 2 Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan PemakaianTanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya yang berbunyi:Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undangundang Nomor 51 PRP Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya:Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, makadapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulandan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah): a.barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, denganketentuan, bahwa jika mengenai tanahtanah perkebunan dan hutan dikecualikanmereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);Pasal 2 Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960

selaku pemegang Hak Pakai;Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa, membangunsebuah Kios Semi Permanen yang terbuat dari Batako diatas tanah yang dimiliki HakPakainya Oleh POLRES ALOR, tanpa jin dari POLRES ALOR, maka dapatditentukan bahwa telan ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukanperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakimberpendapat unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undangundang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a JoPasal 2 Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan PemakaianTanah Tanpa jin yang Berhak atau Kuasanya telah terpenuhi maka Terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana catatan dakwaan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana catatan

Pasal 407 ayat (1) KHUPidana,berdasarkanberkas perkara No.Pol : BP.APC/01/VII/2016/Ditreskrimum tertanggal 14Juli2016, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2016, bertempat di Desa Kletek, KecamatanMalaka Tengah, Kabupaten Malaka, telah terjadi tindak pidanapada April 2016 pemakaian tanah tanpa ijin yanh berhak ataukuasanya yang dilakukanoleh Hendrikus Bere Seran dan MarselLebo terhadap Margaretha Amin Tanjung dimana kedua terlapormenyerobot dengan maksud menguasai dan mengambilsebidang

Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak AtauKuasanya, dan Pasal 406 ayat (1) UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentangKUHPidana serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI1.

yangBerhak atau Kuasanya: Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuandalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukumankurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda senayakbanyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupia): a. barangsiapa memakaitanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, dengan ketentuan,bahwa jika mengenai tanahtanah perkebunan dan hutan dikecualikanmereka yang akan dsiselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);Pasal 2 Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya:Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yangsah;Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP: Dihukum sebagai orang yangmelakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa serta adanya bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa memiliki usaha pembuatan batako dan mabel diatas tanahmilik dari

makaperlu. dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban; Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undangundang Nomor51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 KitabUndangUndang Hukum Pidana serta peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1.

Foto copy Surat Pelaporan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau kuasanya (bukti P.4)7. Foto copy Surat Pengaduan terjadinya manipulasi data atas tanah bekas RVO No. 2668 seluas 12.600 m2 terletak di desa Baletbaru, Kecamatan Sukowono-Kab. Jember yang diduga dilakukan oleh Sdr.Warno (bukti P.5)Tetap terlampir dalam berkas perkara5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya,Kabupaten Subang seluas 3500 M* yang sebagian tanah tersebut telah ditanamibenih padi oleh Para Terdakwa, sehingga para terdakwa diduga telah melakukantindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas,perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur unsur Pasal 6 ayat 1 hurufaUU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak atau Kuasanya oleh karena itu para

maupun perbuatan paraHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 7/ Pid.C/2019/PN Sngterdakwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagaiberikut:Hal yang memberatkanPerbuatan para terdakwa merugikan saksi Amin;Hal yang meringankanPara Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terangperbuatannya;Para Terdakwa belum pernah dihukum;Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya;Mengingat, Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, sertapasal pasal dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan denganperkara ini ;MENGADILIMenyatakan terdakwa MUKTAR Bin ABDULROUP, Terdakwa MUSTOPA BinABDULROUP, Terdakwa Ill H.

Akibat tindakan dari tersangka tersebut pelapor mengalamikerugian sekitar RP.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)dikarenakan pelapor tidak dapat menggarap tanah sawahnya tersebutPasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

Terdakwa sopan dan sudah berusia lanjut tersebut, makaHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN Pyaoleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapat diterapkan padaperbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP dan akanditerapkan dalam penjatuhan pidana ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasa yang sah Jo.

Tahun 1960 tentang PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANGBERHAK, terhadap diri Terdakwa/Terpidana/Pemohon PK seyogyanya adalahtelah GUGUR (tidak dapat dituntut lagi) karena lewat waktu sebagaimanaketentuan Pasal 78 le KUHPi. ;Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 51 Prp.

Tahun1960 tentang PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAKtergolong PELANGGARAN yang ancaman hukumannya selamalamanya 3(Tiga) bulan kurungan secara hukum masa kadaluarsanya adalah 1 (Satu) tahun( Vide Pasal 78 le KUHPi) ;Kekeliruan dan kehilafan Hakim yang nyata, terlihat pula pada penilaian Hakimtentang Bukti Surat berupa:Sertipikat Hak Milik No. 375 / Desa Komba An.

kepada Terdakwa untuk memakai tanahtersebut untuk mendirikan bangunan atau rumah Terdakwa di atas tanahtersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban) mengalami kerugiandan Saksi (Korban) selaku yang berhak atas tanah tersebut tidak dapat lagimenjalankan haknya atas tanah tersebut, tidak dapat lagi menggunakanhaknya untuk mengelolah, memanfaatkan tanah. nn Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.ATAUKETIGAwon Bahwa Terdakwa TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm) padawaktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atausetidaktidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H.

mendirikan bangunan atau rumah di atas tanahmilik Saksi (Korban) tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban)selaku yang berhak atas tanah tersebut mengalami kerugian dan Saksi(Korban) tidak dapat lagi menjalankan haknya atas tanah tersebut, tidakdapat menggunakan haknya untuk mengusahakan atau mengelolah tanahterSeDUt. 22222 nnn nn nnn nn nnn nnn nn ennawn Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 6 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tertanggal 30 Juli 2013 No.

Menyatakan Terdakwa TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyuruh dengan lisan untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya yang sah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal6 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanyasesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;2.

kepada Terdakwa untuk memakai tanahtersebut untuk mendirikan bangunan atau rumah Terdakwa di atas tanahtersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban) mengalami kerugiandan Saksi (Korban) selaku yang berhak atas tanah tersebut tidak dapat lagimenjalankan haknya atas tanah tersebut, tidak dapat lagi menggunakanhaknya untuk mengelolah, memanfaatkan tanah. nn Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.ATAUKETIGAwon Bahwa Terdakwa TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm) padawaktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir tahun 2011 atausetidaktidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan H.

mendirikan bangunan atau rumah di atas tanahmilik Saksi (Korban) tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban)selaku yang berhak atas tanah tersebut mengalami kerugian dan Saksi(Korban) tidak dapat lagi menjalankan haknya atas tanah tersebut, tidakdapat menggunakan haknya untuk mengusahakan atau mengelolah tanahterSeDUt. 22222 nnn nn nnn nn nnn nnn nn ennawn Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 6 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tertanggal 30 Juli 2013 No.

Menyatakan Terdakwa TUTI HARYANTO RAIT bin RAIT (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyuruh dengan lisan untuk memakai tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya yang sah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal6 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanyasesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;2.

tersebut, dan sebaliknya saksi pelapor Muliati adalah yang memiliki hak atas tanahtersebut dan secara hukum wajib dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Dengan demikian unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangsyah dalam perkara ini sudah terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhisemua unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 51 Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya.

melakukan tindak pidana atau pidana percobaan sebagaimana diaturdalam Pasal 14 (a) KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonanpembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkanatas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang No. 51 Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya dan PasalPasal lain dariKUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Mak Yong bin Rasyadsebagaimana identitas tersebut diatas;Telah membaca dakwaan dan berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sertamemeriksa bukti surat;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) butir ob UU No.51 PRP Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak.

terdakwa ini menunjukan sikap yang tidakmenghormati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,sehingga dapat memicu pandangan dan tindakan serupa dari pihak lain dan olehkarenanya haruslah diberikan hukuman yang mempunyai efek jera;Menimbang, bahwa karena terdakwa secara sah dan meyakinkanbersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara ini;Mengingat Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin YangBerhak atau Kuasanya, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

rumah tersebut walaupun Ahmad Aziz Noorsudah berusaha bernegoisasi dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hasilnya ;Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Ahmad Aziz Noor mengalami kerugian buah rumah beserta tanahnya seluas 174 m2 yang yang terletak di KelurahanParakancanggah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan harga lelangseharga Rp. 202.000.000, (dua ratus dua jta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa diduga telah melanggar Pasal Pasal 6 Ayat (1) ke (a) UURI No. 51 Prp 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya ;Atas pembacaan uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti akan isi uraian singkat kejadian tersebut dan menyatakan benar ;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umumjuga mengajukan barang bukti berupa : Foto copy risalah lelang dengan Nomor 355/2013, tanggal 30 Mei 2013 ; Sertifikat tanah hak Milik Nomor 1668 AKHMAD AZIZ NOOR ;; Foto copy Surat Edaran Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tahun 2014,tentang

pernah diajukanpermohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri banjarnegara namun oleh saksi SriMulyati dicabut kembali dan sampai dengan saat ini belum pernah diajukan lagi sehinggaproses pengosongan.eksekusi belum terjadi;Menimbang, bahwa oleh karena proses pengosongan/eksekusi belum terjadi makaHakim berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan dalam catatan dakwaan PenyidikPolres Banjarnegara atas Kuasa Penuntut Umum Terdakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1)ke (a) UU RI No. 51 Prp 1950 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum akan tetapi perbuatanitu tidak merupakan suatu tindak pidana oleh karena proses pengosongan atau eksekusiterhadap obyek lelang harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegarabukan melalui pihak Kepolisian ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwatidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segalatuntutan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ BTDC, ataskejadian tersebut korban untuk dan atas nama ITDC melaporkan kejadiantersebut guna proses lebih lanjut;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

pertimbangan tersebutdiatas, dipersidangan Terdakwa sopan dan memiliki tanggungan keluargatersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapatditerapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 aKUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasa yang sah Jo.

Pasal 2 UndangUndang Nomor 51PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 05/Pid.C/ 2012/PNRAP., tanggal 26 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa H.

Todingding Desa Lapa Laok Kec.Dungkek Kabupaten SumenepAgama : IslamPekerjaan : PetaniPara terdakwa tidak ditahan;Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidanapenganiayaan ringan yang diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.51Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang BerhakatauKuasanya;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keterangan saksisaksi di bawah sumpah

Indonesia, alamat Dusun Montong Ajan, Desa Montong Ajan,Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan caramembuat dan memasang pagar diatas tanah milik korban denganmenggunakan kayu banten, bambu dan tali rafia, sedangkan tanah tersebutsudah bersertifikat dengan nomor sertifikat 560 atas nama NOVITARIA, ataskejadian tersebut korban melapor ke Polres Lombok Tengah memperoses lebihlanjut;Pasal yang dilanggar adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangNo. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasa yang sah Jo.

sopan dan memiliki tanggungan keluargatersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapatditerapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 aKUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.C/2020/PN PyaMengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasa yang sah Jo.

melakukan pemagaran danpenanaman di atas tanah tersebut tanpa izin atau persetujuan dari saksi Herman Sebayang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, serta adanya barangbukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SAHNA SEBAYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana >*MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAKATAU KUASANYA YANG SAB ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari adaperintah lain dalam

BDGDiduga telah terjadi tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin pemilikatau kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Jo pasal 6ayat (1) huruf a dan huruf c Undangundang No.51/PRP/1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah,yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira jam10.00 wib di Kp.Tegallega RT.002/009 Desa Palasari, Kec.CipanasKab.Cianjur yang dilakukan oleh tersangka Sdr.Edi Mulyadi dkk dengan caramenggarap atau memakai