No. 1172 K/Pdt/201212123 Bahwa pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sesuai akta NotarisKomar Andasasmita No. 46 tahun 1982, Berita Negara RI tanggal 21 Mei 1985No. 41 Lembaran Negara No. 13, adalah sah demi hukum, dimana YLPM telahdibubarkan pada tanggal 12 Juni 1990, hal mana sesuai dengan Pasal 1320 dan1338 KUHPerdata, sehingga semua pihak yang terkait dengan YLPM harusdihukum untuk tunduk, patuh dan ikut serta melaksanakan dalam KeputusanRapat Khusus dalam Sidang Paripurna Badan Pengurus

ex Pemda milik YPPM kepada YPPM/Terbantah II dalam keadaan kosongbeserta kuncikuncinya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagaiberikut:1.2Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat DR/Terbantah I;Menyatakan Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sesuai aktanotaris Komar Andasasmita No. 46 tahun 1982, Berita Negara RI tanggal 21 Mei1985 No. 41 Lembaran Negara No. 13, beserta semua akta turunannya

No. 1172 K/Pdt/20121818Bahwa Terbantah HI mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pembantah, sehinggaTerbantah III menjadi Penggugat DR dan Pembantah menjadi Tergugat DR;Bahwa Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sesuai akta notarisKomar Andasasmita No. 46 tahun 1982, Berita Negara RI tanggal 21 Mei 1985 No.41 Lembaran Negara No. 13, adalah sah demi hukum, dimana YLPM telahdibubarkan pada tanggal 12 Juni 1990, hal mana sesuai dengan Pasal 1320 dan1338 KUHPerdata, sehingga semua Pihak yang

Pemda milik YPPM kepada YPPM/Terbantah IT dalam keadaan kosong;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat III dalam Rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagaiberikut:ls2.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat DR/Terbantah ITI;Menyatakan pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sesuai aktanotaris Komar Andasasmita No. 46 tahun 1982, Berita Negara RI tanggal 21 Mei1985 No. 41 Lembaran Negara No. 13, beserta semua akta turunannya adalah sahdemi

pemohon tersebutcukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ataukahsebaliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, bahwa untuk dapat membubarkan suatu badan hukum ataupun yayasanadalah tidak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan namun harusmelalui pengajuan gugatan ;Menimbang, bahwa hal tersebut berkaitan dengan pertanggung jawabankeuangan maupun manajemen dari yayasan itu sendiri sehingga dengan demikianmaka terhadap permohonan pembubaran

Yayasan Alkahfi itu haruslah di tolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segalabiaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;Penetapan No.10/Pdt.P/2016/PN.Sel., Hal. 4Mengingat ketentuanUndangundang KUHPerdata sertaperaturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;1.

Yayasan Perguruan DiponegoroKisaran, pendirian P.T.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang PengelolaanPendidikan dan KUHP;Bahwa pembubaran Yayasan Perguruan Diponegoro menjadi P.T.

,Terdakwa, Kusnan, Terdakwa Wilian dan Terdakwa Eddy Suryadi selakuPara Pendiri Yayasan Perguruan Diponegoro membubarkan YayasanPerguruan Diponegoro dan mengangkat Kusnan sebagai Likwidator;Bahwa pembubaran Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran danmengalihnkannya kepada P.T.

yayasan dan peralihanyayasan.

yayasan.

Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi untukmengirimkan salinan Putusan Pembubaran YAYASAN HAJI ABDUL WAHAB(YAHAB) ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk di catat didaftar Yayasan; 5. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walapun ada perlawanan (Verset), Banding maupun Kasasi;6.

Bahwa terdapat error in persona dalam gugatan Penggugat dan Penggugat II,karena Penggugat dan Penggugat II salah dalam menarik Tergugat sebagaipihak dalam perkara Pembubaran YAYASAN HAJI ABDUL WAHHAB (YAHAB) ini.03.Bahwa titel gugatan Penggugat dan Penggugat II adalah gugatan PembubaranYAYASAN HAJI ABDUL WAHHAB (YAHAB).

YAYASAN HAJI ABDULWAHHAB (YAHAB) yang diajukan Penggugat dan II terhadap Tergugat terdapaterror in persona.

Bahwa terdapat error in persona dalam gugatan Penggugat dan Penggugat Il,karena Penggugat dan Penggugat II salah dalam menarik Tergugat sebagai pihakdalam perkara Pembubaran YAYASAN HAJI ABDUL WAHHAB (YAHAB) ini.Gugatan Penggugat dan Penggugat II tersebut seharusnya diajukan terhadapBadan Pengurus Yayasan yang berhak mewakili Yayasan dalam persidangan,sesuai dalam Akta No. 34 tanggal 23 Januari 1991 tentang YAYASAN HAuJIABDUL WAHHAB (YAHAB) Pasal 11 angka 8 disebutkan bahwa yang berhakmewakili Yayasan

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannyamenarik Tergugat atau Tuan Sudarno Hamid Syamsidar sebagai pihak yangberkedudukan sebagai anggota Badan Pendiri menurut Majelis dalam perkara a quotentang pembubaran Yayasan HAJI ABDUL WAHHAB (YAHAB) sebagaimanatertuang dalam akta No . 34 tanggal 23 Januari 1991 adalah sudah tepat danberalasan hukum, karena anggota Badan Pendiri pun mempunyai kepentingan danhubungan hukum dengan yayasan, sehingga dengan demikian gugatan ParaPenggugat yang menarik Tergugat

Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan PerguruanIslamiyah Amanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yangdibuat oleh Notaris H. Wagiyanto,S.T,S.H,M.Kn;6. Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/AMA/041/III/2017 tanggal21 Maret 2017 perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantrensalafiyah Amanatul Maway Al Mijroj dibubarkan/ditutup yangditandatangani oleh KH.MAKMUNUDDIN selaku Pimpinan PPSAmanatul Maway Al Miroj;Dikembalikan kepada saksi Yusuf Rifai, SPd Bin Mamunudin7.

Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan PerguruanIslamiyah Amanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017yang dibuat oleh Notaris H. Wagiyanto,S.T,S.H,M.Kn;6. Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/Maret/041/III/2017 tanggal21 Maret 2017 perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantrensalafiyah Amanatul Maway Al Mjlroj dibubarkan/ditutup yangditandatangani oleh KH.MAKMUNUDDIN selaku Pimpinan PPSAmanatul Maway Al Miro;Dikembalikan kepada saksi Yusuf Rifai, SPd Bin Mamunudin;7.

Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan PerguruanIslamiyah Amanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017yang dibuat oleh Notaris H. Wagiyanto,S.T,S.H,M.Kn;6. Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/AMA/041/III/2017 tanggal21 Maret 2017 perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantrensalafiyah Amanatul Maway Al Mlroj dibubarkan/ditutup yangditandatangani oleh KH.MAKMUNUDDIN selaku Pimpinan PPSAmanatul Maway Al Miroj;Dikembalikan kepada saksi Yusuf Rifai, SPd Bin Mamunudin7.

Bahwa Tergugat juga dengan Suratnya tanggal 7 April2014 No.S/008/TLYBSI/IV2014 yang ditujukan kepadaDirektorat Jendral Bimbingan Masyarakat KristenKementrian Agama Republik Indonesia, perihal,Pemberitahuan Pembubaran Yayasan Bina SetiaIndonesia, pada pokoknya menyatakan; Umum;e Kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Arastamar /Direktur Bidang Kerohanian Sekolah Sekolah TinggiSETIA, DR.Matheus Mangentang diberi kesempatanHal 5 dari 22 Hal. Put.

Perk.No.188/Pdt/2016/PT.DKI11.12.13.Administrasi akibat dibubarkannya Yayasan Bina SetiaINDONESIa; + =n 2a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ccnaBahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaYayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidas) (YBSI DL)pada Pasal 42, telah menegaskan Kekayaan hasillikuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyaimaksud dan tujuan yang sama dan yayasan lain yangdimaksud pada pasal ini jelas telah tercermin dari hasilrapat pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia (DalamLikuidasi

Tergugat Ill bersamasama Tergugat danTergugat Il melakukan pembubaran yayasan, pembubaran ini merupakanperbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan UndangUndangYayasan dan Anggaran Dasar Yayasan yang menyebabkan kerugian bagiyayasan, masyarakat atau negara;Bahwa Tergugat IV, Tim Likuidasi, selaku tim yang membereskan hartakekayaan dan kewajiban yayasan sebagai akibat dari pembubaran yayasan.Alasan pembubaran yayasan menurut Anggaran Dasar Yayasan apabila jangkawaktu yang ditetaokan dalam Anggaran

Dasar berakhir dan atau tujuan yayasanyang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar tercapai atau tidak tercapai,persyaratan pembubaran yayasan tersebut di atas tidak terpenuhi, makapembentukan Tim Likuidasi oleh Badan Pembina tidak sah dan merupakanperbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan UndangUndangYayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat atauCECOM ;Bahwa Tergugat V PT.

dibubarkanmerupakan kewenangan keharusan yang harus diindahkan dalammemberikan kebijakan terhadap yayasan yang dibubarkan, mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain yang seharusnya dihindari ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi,permohonan kasasi dapat dikabulkan dengan pertimbangan karena Judex Factisalah menerapkan hukum, sebab para Penggugat tidak mempunyai kwalitasuntuk menggugat mengingat pembubaran

Yayasan Peduli PemberdayaanMasyarakat (YPPM) sudah diatur dalam Akta Nomor 2 pasal 41 (bukti P1) makagugatan bukan ditolak melainkan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KHOLIS ROMLI dan kawankawandan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor88/PDT/2010/PT.R tanggal 30 Agustus 2010 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru

No.691 K/Pid/2008materiil tidak dapat diberlakukan dan prosedur pengunduran diri yang benardan sesuai ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam AD / ART YPCU BABVI Pasal 6, yaitu : Mengajukan permohonan tertulis ; Diputuskan dalam rapat Dewan Pengurus ; Diterbitkan surat pemberhentian yang ditandatangani Ketua DP ;Demikian pula halnya dengan pembubaran Yayasan adalah sebagaimanadiatur dalam AD / ART YPCU Bab XI Pasal 11 ; Adanya rapat DP & para pendiri yang masih ada yang sengaja diadakanuntuk keperluan

EkoMulbyantoro yang nota bene telah dicabutdan pengunduran diri yang dilakukan secara terpaksa secara formil danmateriil tidak dapat diberlakukan dan prosedur pengunduran diri yang benardan sesuai ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam AD / ART YPCU BABVI Pasal 6, yaitu : Mengajukan permohonan tertulis ; Diputuskan dalam rapat Dewan Pengurus ; Diterbitkan surat pemberhentian yang ditandatangani Ketua DP ;Demikian pula halnya dengan pembubaran Yayasan adalah sebagaimanadiatur dalam AD / ART YPCU

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa setelan meneliti secara saksama memori peninjauankembali tanggal 27 September 2018 dan kontra memori peninjauankembali tanggal 1 November 2018 dihubungkan dengan pertimbanganJudex jurns tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yangnyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat selaku Dewan Pembina dari Yayasan Bina SetiaIndonesia telah mendirikan Yayasan Sabas sebagai amanat dariBerita Acara Rapat Pembubaran

Yayasan Bina Setia Indonesia;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan, ditegaskan bahwa kekayaan sisahasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyaikesamaan kegiatan dengan Yayasan yang dibubarkan danketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 42 AD/ARTYayasan Bina Setia Indonesia, maka Tim Likuidasi berkewajibanmemperhatikan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 28Tahun 2004 tentang

Bahwa dengan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding yangmengatakan: Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tidakmengajukan permohonan pembubaran yayasan namun mengajukangugatan supaya yayasan tidak sah menurut hukum, maka Pengadilan Tinggiberpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak tepat, sehingga gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding yang tidak dapatditerima dan patut untuk disangkal Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi,karena

yayasan a quo secara hukum tidak ada atau bukan sebagaisubjek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam pergaulanmasyarakat;Bahwa karena Para Penggugat adalah juga Jamaah Mesjid RayaBukittinggi dan juga memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat, maka ParaPenggugat merupakan pihak yang berkepentingan seperti yang disebut dalamPasal 71 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berwenang untukmengajukan gugatan pembubaran

yayasan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs.

Jual Beli Nomor 122/D.B/1971 tanggal 10 Juli 1971;8. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 145/D.B/1971 tanggal 25 Juni 19719. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 256/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 197110. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Akta Jual Beli Nomor 257/D.B/1971 tanggal 15 Oktober 197111. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Berita Acara Nomor 186 tanggal 27 Desember 1977 tentang Pembubaran

Yayasan Rehabilitasi Sosial12. 1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoedin, SH Nomor 258, tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial.13. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas tanan Departemen Sosial yang tenetak di Jalan Letjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial14. 1 (satu

Karena Yayasan ini dibentuk oleh Departemen Sosial RI, sehinggadengan adanya pembubaran yayasan tersebut, seluruh asetnya beralih menjadimilik Negara yang dikuasai oleh Departemen Sosial RI.

Karena Yayasan ini dibentuk oleh DepartemenSosial RI, sehingga dengan adanya pembubaran yayasan tersebut, seluruhasetnya beralih rnenjadi milik Negara yang dikuasai oleh Departemen SosialRI.

Yayasan Rehabilitasi Sosial1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoedin, SH Nomor 258,tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana Bhakti KesejahteraanSosial.131415161718192021221 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan MenteriSosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian HakPengelolaan Atas tanan Departemen Sosial yang tenetak di Jalan Letjen SutoyoCililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial1 (satu

Yayasan Rehabilitasi Sosial1 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoedin, SH Nomor258, tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana Bhakti KesejahteraanSosial.131415161718192021221 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan MenteriSosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian HakPengelolaan Atas tanan Departemen Sosial yang tenetak di Jalan Letjen SutoyoCililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial1 (satu

Yayasan Rehabilitasi Sosial121314151617181920211 (satu) eksemplar asli Akta Notaris Mohammad Rifat Tadjoedin, SHNomor 258, tanggal 31 Mei 1978 tentang Pendirian Yayasan Dana BhaktiKesejahteraan Sosial.1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan MenteriSosial RI Nomor 34/HUK/1986 tanggal 19 Maret 1986 tentang PemberianHak Pengelolaan Atas tanan Departemen Sosial yang tenetak di Jalan LetjenSutoyo Cililitan Jakarta Timur kepada Yayasan Dana Bhakti KesejahteraanSosial1 (satu

Yayasan juga tidak sesuaiketentuan.

Yayasan harus ada plenolengkap dan itu sudah terlaksana ;Bahwa Yayasan tidak pernah sampai pailit ;57Bahwa pembentukan pengurus di Ponpes Katimoho ;Bahwa pelantikan tidak pernah dilantik, undangan pelantikanpengurus yang ditunjukkan Kuasa Hukum Tergugat di depanpersidangan saksi mengatakan lupa ;Bahwa saksi lupa isi Akta Notaris Wien Hidajati R, SH tahun 1999,akan tetapi saksi pernah memberikan surat kuasa ;Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Akta NotarisIrene Manibuy, SH ;Bahwa saksi

yayasan danmenyerahkan semua aset, kekayaan serta pengelolaannya kepada Penggugat,yang selanjutnya dibuatkan dalam suatu akte notariil, dibawah akte NotarisIrene Manibuy, SH., Nomor 01 tanggal 6 Desember 1999 ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis berkesimpulan bahwaada hubungan yang jelas dan saling mendukung antara posita gugatan danpetitumnya dan juga tidak ada pertentangan antara petitum yang satu denganpetitum lainnya, karenanya Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dantidak jelas

Bambang Sumantri, saksi pernahmenghadiri rapat tahun 1999 dan hasil rapat adalah membubarkan YayasanPendidikan Sunan Giri dan menyerahkannya aset asetnya ke PCNU Gresik danhasil rapat tersebut kemudian dibuatkan akte ke Notaris Irene Manibuy, SH ,sedangkan isi dari akte tersebut adalah pembubaran Yayasan Pendidikan IslamSunan Giri Menganti dan saksi mengetahui berita acara serah terima dari YPISunan Giri kepada pengurus cabang NU Gresik (bukti P7) dan penyerahandilakukan secara simbolis dan diantara

Utsman Ikhsan, MA tidak dihadiri oleh 2/3 dewanpengurus, maka kepengurusan tersebut tidak sah, sehingga tindakan pengurusuntuk melakukan pembubaran Yayasan Pendidikan Islam Sunan Giri danpenyerahan asetaset kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama CabangGresik, karena menyalahi ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART dalam akta Notaris Nomor 29, tanggal 10 April 1972, tentang yayasanPendidikan Sunan Giri, dan akta Notaris Nomor 84, tanggal 21 April 1979,tentang Perubahan Anggaran Dasar dan

berikut :Pembina : SokdefHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1004/Pid/2021/PT MDNPengurus : HarpajenSekretaris : Sarjit SinghBendahara : Gurnam Singh: Surjat Sing alias JiteBahwa kewenangan Pembina meliputi :Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas ;Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan ;Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasanPenetapan keputusan mengenal penggabungan atau pembubaran

yayasan ;Pengesahan laporan tahunan ;Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.Bahwa Yayasan Sosial Rumah Ibadah Hindu Sikh Pematang Siantar memilikiaset yaitu 7 (tujuh) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo No. 341,343,339/375, 345/381, 347, 337, 335 Kel.

ALIYA saat ini bernamaYayasan HIMMA ALIYA, Badan Hukum yayasan yang sah sesuaiKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU8575.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 dantidak memiliki hubungan yuridis maupun historis dengan Penggugat Il(Yayasan Aliya Bogor);Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Tergugat/YayasanALIYA, saat ini benar bernama Yayasan Himma ALIYA dan apakah benarPenggugat dan Penggugat II merupakan pihak yang berkepentingan untukmengajukan pembubaran

Yayasan Aliya, maka hal tersebut menurut MajelisHakim harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, gunamengetahui ada tidaknya hubungan hukumnya.

adalah selaku Para PendiriYayasan Aliya/Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi;Bahwa oleh karenanya ditariknya Para Pendiri Yayasan Aliya/Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai Para Turut Tergugat/ParaTurut Terbanding sekarang Para Turut Termohon Kasasi disamping YayasanAliya/Tergugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugatdalam perkara a quo adalah sudah jelas, tepat dan berdasar hukum;Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah tentangkeabsahan dan Pembubaran

Yayasan Aliya/Tergugat/Terbanding sekarangTermohon Kasasi.Bahwa meskipun Yayasan Aliya/Tergugat/Terbanding belum mendapatpengesahan dari Menteri yang berwenang (Kementerian Hukum dan HAM)akan tetapi karena Yayasan Aliya/Tergugat/Terbanding sekarang Termohonkasasi pada tahun 2004 telah mendapat ijin penyelenggaraan SekolahTaman Kanakkanak Islam Terpadu Aliya, dan Sekolah Dasar IslamTerpadu Aliya dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, maka YayasanAliya/Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi

petitum angka 3 . yangMenyatakan secara hukum Yayasan "Rumah Sakit Umum Delia" sejak Putusanini dibubarkan atas Kesepakatan Bersama Pengurus Yayasan sertamembubarkan dan menghentikan segala kegiatankegiatan Yayasandikarenakan tidak dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usaha yayasanseperti yang dimaksud dalam tujuan Yayasan, oleh Hakim berpendapat bahwaoleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tentangHalaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2016/PN STBalasan pembubaran

Yayasan RS Umum Delia, maka sudah sepatutnya petitumini dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakimberpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dikabulkan sebagianmaka Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undangundang Nomor 16 tahun 2001tentang Yayasan dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

,mengajukan Permohonan Penetapan Pembubaran Yayasan, denganmengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor: 613/Pdt.P/2014/PN. Sby.1. Bahwa Yayasan Pendidikan Raden Patah berkedudukan di JI. KarangrejoIV/8 Surabaya, didirikan pada tanggal 2 Nopember 1970 berdasarkan aktanomor 1, yang dibuat di hadapan notaris Njoman Gede Yudara, S.H., dengansusunan Dewan Pengurus Yayasan, yang terdiri dari dewan Pengurus Hariansebagai berikut:1. Ketua : Hardjosoebroto;2.

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah / objek sengketa perkara iniadalah milik dari ayah Penggugat (M.L ANGKOUW) yang diperoleh dariPUPPJK (Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran Yayasan Kopra) PusatJakarta cabang Bitung berdasarkan jual beli tanggal 20 Juli 1968 namunkemudian dihibahkan oleh ayah Penggugat (M.L ANGKOUW) kepadaHalaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pat.G/2019/PN BitPenggugat berdasarkan hibah tahun 1985 sehingga tanah / objek sengketatersebut menjadi milik sah Penggugat

Angkouw) berdasarkan hibah sejak tahun 1985,dimana ayah Penggugat peroleh tanah dimaksud dari PUPPJK(Panitia Urusan Penjelasan Pembubaran Yayasan Kopra PusatJakarta) cabang Bitung melalui jual beli yang dilakukan sejaktanggal 20 Juli 1968 yang dilakukan dihadapan Pemerintah kepaladaerah kabupaten Minahasa Bitung serta telah disahkan pulaoleh Hukum kedua Kepala Kecamatan Bitung2.

Foto copy surat jual beli antara D.J.Orah, pembantu umum panitiaurusan penyelesaian pembubaran Yayasan Kopra dengan M.L.Angkouwtertanggal 20 Juli 1968, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberitanda bukti P2;3. Foto copy surat permintaan penyelesaian dari ayah penggugatkepada BNI 46 Cabang Bitung /Tergugat tanggal 18 September 1991,sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti( P3);4.

,telah dilikwidasi berdasarkan risalah Rapat Pembina Luar Biasa,Pembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMINsesuai dengan akta No. 09 tanggal 26 Juli 2010, sehingga penyerahan aset/sisa harta kekayaan YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMUSLIMIN (YPPM) yang telah dilikwidasi tersebut kepada YAYASANPEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM)berdasarkanpasal 66 ayat (1) dan ayat (2) undangundang nomor 28 tahun 2004 adalahsah menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku, karenaYAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

SH terlambatdidaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, makaYAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM)tersebut harus diliuidasi dan menyerahkan sisa harta kekayannya kepadaDL.23.24.2Yayasan yang setujuan dan sama kegiatannya sesuai ketentuan pasal 66undangundang tentang Yayasan, maka pada tanggal 26 Juli 2010 telahdiadakan Rapat Luar Biasa Pembubaran YAYASAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) sesuai dengan akta Nomor: 9 tanggal26 Juli 2010 tentang Berita Acara/Risalah Rapat

(BuktiP20).Bahwa pembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMUSLIMIN (YPPM) sebagaimana poin 21 diatas ,telah diumumkan olehTeam Likuidasi pada tanggal 27 Juli 2010 pada Harian Umum Galamedia(Surat Kabar Bandung) Nomor.P001/LKDRYPPM/VII/2010, sehinggapembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN(YPPM) tersebut telah sah secara hukum yang berlaku.

Menyatakan sah pembubaran Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin(YPPM) Akta Pendirian Nomor: 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat dihadapanObing C Adikusumah. SH, Notaris di Bandung, yang telah diumumkan padatanggal 27 Juli 2010 Nomor: P.001/LKDRYPPM/VII/2010.14. Menyatakan bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM)sesuai dengan Akta Nomor: 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat dihadapanObing C Adikusumah.

Bahwa pembubaran Yayasan LPM tidak sesuai dengan UU atauperaturan yang berlaku, dimana Yayasan LPM tidak memilikidan atau) membuat akta notaries tentang pembubaranYayasanLPM.11. Bahwa Yayasan LPM yang memiliki akta pendirian No. 46 Tel.17 Julil982 dimana AD nya telah tercatat dalam tambahanBerita Negara RI tanggal 21 Mei 1985 dibawah No. 41, aktanyahanya dapat dibatalkan dengan akta otentik yang diperuntukanuntuk itu, dan atau dinyatakan batal demi hukum oleh putusanPengadilan.12.

,telah dilikwidasi berdasarkan risalah Rapat Pembina Luar Biasa,Pembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMINsesuai dengan akta No. 09 tanggal 26 Juli 2010, sehingga penyerahan aset/sisa harta kekayaan YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMUSLIMIN (YPPM) yang telah dilikwidasi tersebut kepada YAYASANPEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM)berdasarkanpasal 66 ayat (1) dan ayat (2) undangundang nomor 28 tahun 2004 adalahsah menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku, karenaYAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

SH terlambatdidaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, makaYAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM)tersebut harus diliuidasi dan menyerahkan sisa harta kekayannya kepadaDe.23.24.2aYayasan yang setujuan dan sama kegiatannya sesuai ketentuan pasal 66undangundang tentang Yayasan, maka pada tanggal 26 Juli 2010 telahdiadakan Rapat Luar Biasa Pembubaran YAYASAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) sesuai dengan akta Nomor: 9 tanggal26 Juli 2010 tentang Berita Acara/Risalah Rapat

(BuktiP20).Bahwa pembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMUSLIMIN (YPPM) sebagaimana poin 21 diatas ,telah diumumkan olehTeam Likuidasi pada tanggal 27 Juli 2010 pada Harian Umum Galamedia(Surat Kabar Bandung) Nomor.P001/LKDRYPPM/VII/2010, sehinggapembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN(YPPM) tersebut telah sah secara hukum yang berlaku.

Menyatakan sah pembubaran Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin(YPPM) Akta Pendirian Nomor: 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat dihadapanObing C Adikusumah. SH, Notaris di Bandung, yang telah diumumkan padatanggal 27 Juli 2010 Nomor: P.001/LKDRYPPM/VII/2010.14. Menyatakan bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM)sesuai dengan Akta Nomor: 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat dihadapanObing C Adikusumah.

Bahwa pembubaran Yayasan LPM tidak sesuai dengan UU atauperaturan yang berlaku, dimana Yayasan LPM tidak memilikidan atau) membuat akta notaries tentang pembubaranYayasanLPM.11. Bahwa Yayasan LPM yang memiliki akta pendirian No. 46 Tgl.17 Julil982 dimana AD nya telah tercatat dalam tambahanBerita Negara RI tanggal 21 Mei 1985 dibawah No. 41, aktanyahanya dapat dibatalkan dengan akta otentik yang diperuntukanuntuk itu, dan atau dinyatakan batal demi hukum oleh putusanPengadilan.12.

,telah dilikwidasi berdasarkan risalah Rapat Pembina Luar Biasa,Pembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMINsesuai dengan akta No. 09 tanggal 26 Juli 2010, sehingga penyerahan aset/sisa harta kekayaan YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMUSLIMIN (YPPM) yang telah dilikwidasi tersebut kepada YAYASANPEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM)berdasarkanpasal 66 ayat (1) dan ayat (2) undangundang nomor 28 tahun 2004 adalahsah menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku, karenaYAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

(BuktiP20).Bahwa pembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMUSLIMIN (YPPM) sebagaimana poin 21 diatas ,telah diumumkan olehTeam Likuidasi pada tanggal 27 Juli 2010 pada Harian Umum Galamedia(Surat Kabar Bandung) Nomor.P001/LKDRYPPM/VII/2010, sehinggapembubaran YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN(YPPM) tersebut telah sah secara hukum yang berlaku.

Menyatakan sah pembubaran Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin(YPPM) Akta Pendirian Nomor: 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat dihadapanObing C Adikusumah. SH, Notaris di Bandung, yang telah diumumkan padatanggal 27 Juli 2010 Nomor: P.001/LKDRYPPM/VII/2010.14. Menyatakan bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM)sesuai dengan Akta Nomor: 9 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat dihadapanObing C Adikusumah.

Bahwa pembubaran Yayasan LPM tidak sesuai dengan UU atauperaturan yang berlaku, dimana Yayasan LPM tidak memilikidan atau) membuat akta notaries tentang pembubaranYayasanLPM.11. Bahwa Yayasan LPM yang memiliki akta pendirian No. 46 Tel.17 Julil982 dimana AD nya telah tercatat dalam tambahanBerita Negara RI tanggal 21 Mei 1985 dibawah No. 41, aktanyahanya dapat dibatalkan dengan akta otentik yang diperuntukanuntuk itu, dan atau dinyatakan batal demi hukum oleh putusanPengadilan.12.

Notarial Akta Berita Acara/Risalah Rapat Pembina LuarBiasa pembubaran Yayasan Pembangunan PendidikanMuslimin No.9 tanggal 2672010 yang dibuat dihadapanYulius Anwar.SH Notaris di Bandung,5.3. Notarial Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil LikuidasiYayasan No. 10 tanggal 2772010 yang dibuat dihadapanYulius Anwar.SH Notaris di Bandung,5.4. Notarial Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.l tanggal 382010yang dibuat dihadapan Yulius Anwar.SH Notaris di Bandung,5.5.