Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

kepada Termohon sebagaipembayaran gant kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9.270m2 berdasarkan:Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/688/CTSPEM/VI2016 Tanggal: 06 Juni2016, dengan batasbatas yang jelas yaitu: Sebelah Utara : Tebun Saul Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi Sebelah Timur : Achmad Bashi Sebelah Barat : ArbainMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P5Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P4 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa nilai

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Penyampaian nilai gant rugi dari Badan Pertanahan Nasional KabupatenBulungan tertanggal 1 Februar 2021 , diberi tanda bukti P3;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan

Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P5;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P6;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/37/DTK09/VIIV2018 Tanggal:31 Agustus 2018dengan ukuran luas 13.016 m2 atas nama lrang Tinggang, diben tandabukti P7.Penetapan Nomor 18/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi

KaruniaMakmur yang mempunyai tugas selaku penanggung jawab operasionalperusahaan termasuk di dalam nyadalam menentukan upah karyawan yang dipekerjakan membayar upah upah terhadap Tenaga Kerja tidak sesuai denganUpah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2012 dan tahun2013 akan tetapi menentukan sendiri besarnya pembayaran upah terhadap tenagakerja di PT.Karunia Makmur tergantung pada skill tenaga kerja tersebut sehinggabertentangan dengan :e Keputusan Gubernur Sumatra Utara : 188.44/

73/KPTS/Tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten DeliSerdang Tahun 2012 untuk sektor Industri Penggergajian dan pengolahankayu sebesar Rp.1.354.500,(satu juta tiga ratus lima puluh empat ribulima ratus rupiah)perbulan.e Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum

Karunia Makmur yangbergerak dibidang perkayuan, maka menurut Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangUpah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskanUpah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk SektorPenggergajian dan Pengolahan Kayu sebesar Rp.1.354.000,00 (satu juta tigaratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan, sedangkan menurut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal

Karunia Makmurtelah membayar upah 114 (seratus empat belas) pekerja/buruh dibawah ketentuanUpah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang yang ditentukan dalam KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor

(pledoo/) yangdiajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 90 ayat (1) JoPasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun

dan Berita Acara RapatPleno tanggal 28 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua KPIDaerah Sumatera Utara Periode 20122015 serta perubahan struktur penyusunanpembidangan dalam Susunan Organisasi KPI Daerah Sumatera Utara, jelasmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat masih sah menjabatsebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara periode20122015, berdasarkan Perpanjangan masa keanggotaan dan Jabatan sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang PerpanjanganMasa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara Periode Tahun 20122015; Bahwa, atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentangPerpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia DaerahProvinsi SumateraUtara Periode Tahun 20122015, maka kemudianTergugat beserta 5 (lima) Anggota Komisioner KPID Sumatera Utarayang lain, yaitu: Drs.

Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn., sebagai Anggota Bidang KelembagaanKomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;Bahwa, Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno 28April 2015, dilaksanakan tanpa mengundang Penggugat yang sampaisaat ini masih menjabat Ketua KPID SumateraUtara, Periode20122015, sesuai dengan amanat dan maksud dari Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April2015, pada Diktum Kesatu yang berbunyi: Perpanjangan MasaKeanggotaan Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara periode tahun 20122015 ..... dstnya, bukanperpanjangan periode seperti yang disebutkan dalam Berita AcaraRapat Pleno Tanggal 24 April 2015; Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID SumateraUtara, tanggal 24 April2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015,

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, berbunyi Apabilabelum ada pengesahan anggota baru, anggota lama masihmenjalankan tugas dengan tetap diberikan hakhaknya secara penuhsampai terpilihnya anggota baru; Bahwa, berdasarkan isi dari Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, makasangat jelas tidak ada perubahan Struktur di dalam SusunanOrganisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraPeriode Tahun 20122015; Bahwa, selain itu Rapat Pleno pada

Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/688/KPTS/TAHUN 2014dari Partai Bulan Bintang ; 2. Bahwa pengugat memiliki kepentingan dalammengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negaraatas SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARANomor 188.44/1224/KPTS/2018 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan PenggantianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Labuhanbatu Selatan, 4 September 2018 ;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, KeputusanTergugat Nomor : 188.44/1224/KPTS/2018 tentangPeresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPenggantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telahbertentangan dengan peraturan perundangan yangberlaku yakni:a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanTergugat Nomor 188.44/1224/KPTS/2018, tanggal 4September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanbatuSelatan, 4 September 2018 ; 3.

P17, sebagaimana tersebut dibawah ini ;1.Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1224/KPTS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLabuhan Batu Selatan tertanggal 04 September 2018.OU nineties (Bukti P2.

Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Bulan Bintang Hasil Muktamar IV. .....

Tentang Objek GugatanYang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;ll. Tentang Tenggang Waktu1.

/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 telah bersifat konkrit,individual, dan final;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat konkrit dalam artian, bahwatelah ada wujud nyata dari objek gugatan, yang dalam hal ini telahberbentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/698/

KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum KotaMedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat individual dalam artian SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016 disampaikan kepada Ketua DPC APINDOKota Medan sebagai tembusan surat;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat final dalam artian, SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TahunHalaman

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember2016;.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2017 adalah menyangkut kepentingan umum dalamrangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan;3. Bahwa kemudian adapun Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut adalah menyangkut nasibratusan ribu pekerja/ouruh Kota Medan;4.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan AirLimbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara, tanggal 20 Desember 2016, selama pemeriksaan dan sampaiperkara ini berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang PenetapanTarif Air Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang PenetapanTarif Air Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minumdan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan TarifAir Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum TirtanadiProvinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;Halaman 3 dari 6 halaman.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pat.PKons/2021/PN Tis Tahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalHalaman 5 dari 13 HalamanPutusan No. 149/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas namaDrs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal 28Desember 2015 22n nn nn nnn nnn nn nnn nnn cence cn enceDALAM POKOK PERKARA ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.

Menyatakan batal objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal28 Desember 2015 ; 7222222 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn rene nnn3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Arbain;Sebelah Barat : Nengsih;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaratertanggal 14 Oktober 2019 atas nama Paridah, selanjutnya terhnadap bukit surattersebut dibeni tanda bukti P1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Yosep Lie 039 9.269 127.572.151,00 Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor

188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhnadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P4;5.

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013,tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;16.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten KapuasHalaman 4 dari 133 Putusan Nomor

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Namun faktanya terdakwa telah ada mengundurkan dirisebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas masa bhakti tahun 2009 sampai dengantahun 2014 sejak tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian diresmikan perberhentiannyaberdasarkan SKGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1Agustus 2013.

Dengan demikian status terdakwasebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas sebelumnya, berhubunganlangsung dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang masih aktif menjalankanfungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas tersebut setelahkeluarnya SK Gubernur Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1 Agustus 2013tersebut sampai dengan berakhirnya masa bhakti anggota DPRD KabupatenKapuas priode tahun 20092013 yakni sampai dengan keluarnya SK GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014 tangga 11 Agustus 2014

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundelasli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;Penetapan Nomor 2/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 63. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa. nilai

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan Khenoki Warowu;b.

MenyatakanTergugat Seluruhnya ;Penggugat untuk seluruhnya;batal e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013,Tentang PeresmianPemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat,Tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia,Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu i e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat yang

Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabute Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman KudusDaeli, Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor : 170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKAbupaten Nias Barat yang Pindah Partai

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 28 Agustus 2013, tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat

Nomor 9Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim juga tidak melihatadanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuanPasal 2 dan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ketentuannormatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat diPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah :e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama YamotuhoGulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan KhenokiWarowu;b.

Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentangperubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan PadangBolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret2015 dan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan PadangBolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015tentang perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusikecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumahtangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita acara hasil musyawarah. Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untukalokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili dalam negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang Pengangkatan Petugas Titik DistribusiKecamatan dalam rangka Pelaksanaan Program Raskin Untuk RumahTangga Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita Acara Hasil Musyawarah. Surat Pernyataan Jaminan Tentang Pembayaran HPB Raskin untuk AlokasiApril s/d Desember dan Alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/318/K/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiPadang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentangPengangkatan Petugas Titik Distribusi Kecamatan dalam rangkaPelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita Acara Hasil Musyawarah. Surat Pernyataan Jaminan Tentang Pembayaran HPB Raskin untukAlokasi April s/d Desember dan Alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/318/K/2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiPadang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatanpetugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaanprogram Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten PadangLawas Utara TA 2015. Berita acara hasil musyawarah. Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untukalokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili dalam negeri.

Tahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.4.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur KalimantanUtara Nomor 188.44/K730/2018 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan AtasKeputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan Tanjung SelorTimur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhnadap bukti surat tersebut diben' tanda bukti P4;5.

NIP.19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :Status Kepegawaian Penggugat terdapat 2 ( dua ) produk hukum yangberbeda dikeluarkan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atauPejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/446/2014 tanggal, 4

Putusan Nomor 355 K/TUN/20164.2.yang tindak lanjutnya terbitlah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/446/2014, tanggal 4 September 2014tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang satu sama lain duaKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara selaku Pejabat PembinaKepegawaian yang substansinya berbeda yang merugikan hakPenggugat sebagai PNS ;Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnyaTidak Sampai Kepada Pengambilan Keputusan

Menghapus Hak Penggugat untuk mendapat imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sejakKeputusan Tergugat No.188.44/446/2014 tanggal, 4September 2014, Penggugat dihentikan menerima gaji dantujuan lainya, padahal Keputusan Bupati Barito SelatanHalaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Nomor 29 Tahun 2014 tanggal, 2 Juli 2014 perihalPencabutan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor988/BKPP/III/2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS kepada Ir.

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 04 september2014 dalam konsideran menimbang yang menunjuk dasar suratBupati Barito Selatan No.800/308III /BKPP tanggal 14 Mei 2014Halaman 6 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.AMIN SUBAGIO, MP. tanggal 4 September 2014 dengan surat biasa. Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan di atas, di mana objek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutundangundang, mestinya menurut hukum layak ditolak pengujiankeabsahannya.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat danmengembalikan hakhak Pegawai Negeri Sipil pada kedudukan semulaatau setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku:5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;Halaman 3 dari 7 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei,M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;4.