/44 Medan3. 1(satu) Sertifikat Hak milik No.541/Petisah Hulu seluas 505 meterpersegi yang terletak di Jalan Terong No. 2 MedanBahwa setelah Penggugat Hetty Tampubolon menemui Notaris HerawatyHarun, SH, Notaris mempertegas maksud kedatangan Penggugat HettyTampubolon dan Penggugat Hetty Tampubolon menegaskan kembali agardibuat Surat Wasiat tersebut kepada ketiga orang saudaranya lakilaki21karena semua ahli waris perempuan masingmasing telah menerimawarisanBahwa setelah jelas maka Notaris Herawaty Haren

.96/44 Medan. 1(satu) Sertifikat Hak milik No.541/Petisah Hulu seluas 505 meterpersegi yang terletak di Jalan Terong No. 2 MedanBahwa setelah Penggugat Hetty Tampubolon menemui NotarisHerawaty Harun, SH, Notaris mempertegas maksud kedatanganPenggugat Hetty Tampubolon dan Penggugat Hetty Tampubolonmenegaskan kembali agar dibuat Surat Wasiat tersebut kepada ketigaorang saudaranya lakilaki karena semua ahli waris perempuan masingmasing telah menerima warisanBahwa setelah jelas maka Notaris Herawaty Haren

Haren 21 hari Rp4.103.868 Rp6.203.542 Rp0 Rp10.307.410176. Waliyo 16 hari Rp3.530.321 Rp11.257.296 RpO Rp14.787.617177. Watono 0 hari Rp0O Rp6.054.548 RpO Rp6.054.548178. Widaryanto 4 hari Rp1.256.907 Rp22.362.460 RpO Rp23.619.367 4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewajiban lain diluar kewajibanyang diatur dalam poin 3 di atas.5.

Foto copy Keputusan Bersama tertanggal 18 Februari 1987, kemudian diberiPS, oo a. n.. aecmtocnionoseen cies rictenerieereere eee ena SRAIME Sie Mes Geta Haren: ewan eae l a 1Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Padt.G/2017/PN Tjb2. Foto copy Akte No. 22 Wasiat tertanggal 12 Oktober 1991 Notaris ChairaBustami, SH, kemudian diberi tanda ......... 00... P233.

Berkenaan Dengan Putusan Dalam Pokok Perkara:32I.Bahwa Majelis Hakim Banding di dalam memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku dan telah melampaui batas wewenangnya karena: tidak dilakukansecara seksama, partial, tidak jujur dan tidak adil (partial, unfair dan unjusttrial) serta telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum (general justiceprinciple), yakni tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah Mendengar KeduaBelah Pihak (haren

(enam ratus meter persegi) tersebut dahulu adalah milik Bapak Saksiyang bernama Henneri Tampubolon;Bahwa keturunan Henneri Tampubolon dengan boru Siahaan yaituDorkas Tampubolon (Perempuan), Dinse Tampubolon (Perempuan), OdolTampubolon (Perempuan), Paul Tampubolon (lakilaki), ReidaTampubolon (Perempuan), Haren Tampubolon (Lakilaki), RajiunTampubolon (lakilaki), Rusliana Tampubolon (Perempuan), RontianaTampubolon (Perempuan) dan Saksi;Bahwa tanah yang berada di Bulbul belum dibagi oleh HenneriTampubolon

berbunyi:Voor de hoofdplaats Medan: Ten Noordwesten : een denkbeeldige lijin, van een grenssteen, sraandeop 1550 meters afstand van de spoorwegbrug over de Deliriver, naar diespoorwegbrug; Ten westen en Zuidwesten: van evenbedoelde brug de Delien Baboerarivieren tot een aan den rechteroever van laatstgenoemde riviergeplaatsten, voorts een denkbeeldige lijn van dien grenssteen rechtOostwaarts getrokken lot haar ontmoetingspunt met de Delirivier, en vandat punt, die rivier stroomopwaarts toteen aan haren

Satuan Sa ran toh Haren (Rp) Ket.1 Box peralatan 1 buah 90,000 90,000 Tidak ada2 Tabung pemadam kg 1 buah 350,000 350,000 Tidak sesuaiKarpet Vinyl (P: 1,96 M, :let ee ( 3.5 m2 175,000 612,500 Tidak ada4 Masker oksigen 1 buah 20,000 20,000 Tidak ada5 T andu model angkat 1 buah 1,900,000 1,900,000 Tidak sesuaiJumlah 2,972,500 Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak, pengadaan barangseharusnya telah selesai pada tanggal 27 Juli 2010, setelah dilakukanpemeriksaan terhadap beberapa dokumen terkait didapatkan

Satuan Seiten aot Haren (Rp) Ket.1 Box peralatan 1 buah 90,000 90,000 Tidak ada2.

Perhitungan Nilai Pekerjaan yang kurang/tidak dikerjakan pekerjaanMekanikal Elektrikal pembangunan ruang poliklinik RSUD dr.SoerotoKabupaten Ngawi ; N Uraian Pekeri Satu Volume Haren Selisih: raian rjaan atuan ; ;0 aian Pekerjaa oe ua Satuan (Rp) Volume Nilai (Rp)LANTAIPEKERJAANINSTALASILAMPU DAN STOPKONTAKPEKERJAAN PANELDAN KABEL FREEDER1.

., M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan WewenangDalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsimenyatakan bahwa secara implisit penyalahngunaan wewenang /n haren denganmelawan hukum karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatanmelawan hukum, tetapi perouatan melawan hukum adalah genus nya sedangkanunsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya yang artinya apabilaperbuatan melawan hukum terbukti tidak secara mutatismutandis penyalahgunaanwewenang

KaiNomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 sehingga lebih tepatperbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas diterapkan kepadaaturan yang lebih khusus tersebut;Menimbang, bahwa secara teori dengan mengutip dari pendapatProf.Dr.Nur Basuki Minarno, SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudulPenyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yangberimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implisitpenyalahgunaan wewenang in haren dengan melawan hukum karenapenyalahgunaan

jo UU Nomor 20 tahun 2001 sehingga lebih tepatperbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas diterapkan kepadaaturan yang lebih khusus tersebut;Halaman 96 dari 118 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN.KdiMenimbang, bahwa secara teori dengan mengutip dari pendapatProf.Dr.Nur Basuki Minarno, SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudulPenyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yangberimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implisitpenyalahgunaan wewenang in haren

UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001, yang menjadi obyek kejahatan sudah berada dalamkekuasaan/kewenangan pelaku.Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur BasukiMinarno,SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan WewenangHalaman 64 dari 118 halaman, Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.KdiDalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsimenyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haren

Lamongan pelaksana kegiatankunjungan kerja, dengan rincian sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:10Tabel Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Lamongan Tahun 2012 : No HildieebRaket Selisih yang diterima Komisicenakat sake Mem olin vcaransi Haren Pakfang dsepakast sls.

Pidana Korupsi, dimana dakwaanSubsidair lebih bersifat knusus karena Subjek/Pelaku yang dapat dijerathanyalah orangorang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukanperbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan ataukedudukannya;Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur BasukiMinarno,SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul PenyalahgunaanWewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindakpidana korupsi menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaanwewenang in haren

Pidana Korupsi, dimana dakwaanSubsidair lebih bersifat knusus karena Subjek/Pelaku yang dapat dijerathanyalah orangorang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukanperbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan ataukedudukannya;Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur BasukiMinarno,SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul PenyalahgunaanWewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindakpidana korupsi menyatakan bahwa secara implisit penyalahngunaanwewenang in haren

pokok dari kedua Pasal tersebutadalah pada kualitas perbuatan Subyek atau Pelaku dan cara perbuatan pidanadilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitassubyek atau pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur BasukiMinarno,SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan WewenangDalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsimenyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haren

Nur Basuki Minarno, SH,M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahngunaan Wewenang DalamHalaman 94 dari 127 halaman, Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN.KdiPengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakanbahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haren dengan melawan hukumkarena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawanhukum, tetapi perbuatan melawan hukum adalah genusnya sedangkan unsurpenyalahngunaan wewenang adalah spesiesnya yang artinya apabila

Nur Basuki Minarno, SH,M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahngunaan Wewenang DalamPengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakanbahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haren dengan melawan hukumkarena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawanhukum, tetapi perbuatan melawan hukum adalah genusnya sedangkan unsurpenyalahngunaan wewenang adalah spesiesnya yang artinya apabila perbuatanmelawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis

PRAYITNO Negara Republik Indonesiayang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Maduramengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp.12.109.488.469,38 , (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapanpuluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);Haren Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana