Ibu Kota Jakarta/Kinag NomorHalaman 13 dari 50 hal.

dalam Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta/Kinag Nomor16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971 diberikan pada HalimWibawa Warga Negara Keturunan;Surat Keputusan dari Turut Tergugat berupa Surat KeputusanGubernur Kepala Dki Jakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71,tanggal 21 Juni 1971 bertentangan pula dengan Surat Keputusanyang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat yaitu Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta NomorDa.11/4/48/1965 Tentang kebijaksanaan

untuk memdapatkan status hak miliksetelah menggarap tanah dalam jangka waktu tertentu, dengandemikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Turut Tergugat jelasbertentangan dengan pasal 14 seperti tersebut diatas;Merupakan fakta bahwa tanah Kinag diberikan pada HalimWibawa sebagai orang yang berkemampuan/kaya bukan seorangpentani miskin karena dalam jangka 30 hari ternyata tanah yangdiperoleh dari Surat Keputusan Turut Tergugat yaitu SKGubernur Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta/Kinag Nomor16/PH/DT

:21.1.21.2.21.3.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971mengandung pembenaran perbuatan pemalsuan yang dilakukanoleh Turut Tergugat jelas merupakan tindakan melawan hukum;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971melegalkan Akta Jual Beli fiktif dan mengandung kepalsuan;Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus lbu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaJakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971berupa kinag diberikan kepada petani penggarap yang alamatnyaberada di Kecamatan yang sama dengan lokasi tanah obyeksengketa, sedangkan Halim Wibawa diduga keras tidak beralamat diwilayah tanah;Dari fakta dan uraian tersebut diatas terungkap bahwa Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat I, yakni SK Gubernur Kepala Daerah Khususlbu Kota Jakarta/Kinag Nomor 16/PH/DT/III/HM/71

Kinag) tanggal 31 Desember 1964;2.3.

Kinag;Bahwa SK. Kinag tersebut diberikan kepada 42 warga masyarakatpenggarap dan telah setorkan retribusi atas tanah tersebut secarakolektip sebesar Rp. 355.451.25 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu EmpatRatus Lima Puluh Satu Dua Puluh Lima Rupiah) oleh M. Yakub H. Dugulpada tanggal 15 Oktober 1965;Halaman 34 dari 171 halaman putusan Nomor 485/PDT/2019/PT BDG3. Bahwa SK. Kinag Ex.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 dengan nomorminuta 409 atas nama Lijas b. Saim seluas 75 M2;Bahwa daftar bidang tanah atau nomor induk bidang tanah yangselanjutnya disebut dengan NIB: 02105 atas nama Azhari (tergugat 80),termasuk dalam SK. Kinag No: 205 D/VIII54/1964dengan nomor minuta410 atas nama Nadjo b.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 dengan nomorminuta 413 atas nama Limin b.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektorat Agraria JawaBarat, tertanggal 31 Desember 1964;58.2 Bahwa benar tanah tersebut adalah benar tanah yang dimilikioleh Haji Ayub berdasarkan surat oper alih garap dari 42 (empatdua) orang pemegang Hak garap SK. Kinag;58.3. Bahwa dasar saya melakukan garapan di atas tanah garapansesual SK. Kinag No: 205 D/VIII54/1964 atas nama SK.MardjanB Mian dan SK.

Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah seluas kurang lebin 250 Hamendasarkan kepada Surat Keputusan Kantor Inspeksi Agraria ProvinsiJawa Barat (SK KINAG) No. 205 D/VIII54 tanggal 31 Desember 1964,Surat Keputusan Menteri Agraria (SK KINAG) No. 11/VIII54/62 tanggal11 Juni 1963 dan Surat Keputusan Kantor Inspeksi Agraria (SK KINAG) No.A44AIIII/Insp/C54/64 tanggal 14 September 1964 yang diperolehberdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapantanggal17 Maret 2007 dan terdaftar/tercatat pada arsip Kantor

hak telah dibebaskan olehSaudara Garmadi Kartawidjaja dengan memberikan ganti rugi kepadaPemegang SK KINAG melalui kuasanya Saudara H.

Putusan ECourt Perkara Nomor101/G/2021/PTUN.BDGPemegang SK KINAG melalui kKuasanya Saudara H. Mustofa dan Saudara M.Tohir untuk bidang tanah seluas kurang lebih 250 Ha;Selanjutnya bidang tanah SK KINAG dimaksud dijual oleh Saudara GarmadiKartawidjaja berdasarkan perjanjian jual beli di bawah tangan dengan MajorUdara S.

Surat Keputusan Kantor Inspeksi Agraria Provinsi JawaBarat (SK KINAG) No. 205 D/VIII54 tanggal 31 Desember 1964, SuratKeputusan Menteri Agraria (SK KINAG) No. 11/VII54/62 tanggal 11 Juni 1963dan Surat Keputusan Kantor Agraria (SK KINAG) No. 44A/III/Insp/C54/64tanggal 14 September 1964 yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan HakAtas Tanah Garapan tanggal 17 Maret 2007;Halaman 86 dari 137 halaman. Putusan ECourt Perkara Nomor101/G/2021/PTUN.BDG4.

Putusan ECourt Perkara Nomor101/G/2021/PTUN.BDGSK KINAG No. 11/VIII54/62 tanggal 11 Juni 1963 dan SK KINAG No.44AlliI/Insp/C54/64 tanggal 14 September 1964;Menimbang, bahwa pada tahun 1964/1965 Hak Milik dari para pemeganghak telah dibebaskan oleh Saudara Garmadi Kartawidjaja dengan memberikan gantirugi kepada Pemegang SK KINAG melalui kuasanya Saudara H. Mustofa danSaudara M.

di duga adaunsure pemalsuan karenalogikanya Tahun 1934 lebih awal ada, daripada Tahun 1960.Bahwa Dari Girik/Letter C 362 atas nama Gouw Tjok Nio seluruhnyadipindah bukukan lagi ke Girik / Letter C 578 atas nama Gouw Pit Koan.Bahwa Girik C 578 atas nama Gouw Pit Koan ( yang terbit setelah tanggalSK Kinag Jabar NO.108/A/VIII/50/64 ), terkena SK Kinag JabarNO.108/A/VIII/50/64, Tanggal 17 September 1964.

Berdasarkan Keterangan dari Badan Pertanahan Kota Tangerang : Suratjawaban dari Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang No.7479/600.1336.71/XI1/2014 tertanggal 17 Desember 2014, Menerangkan bahwa : Girik/Letter C Nomor 578, tercatat atas nama Gouw Pit Coam adalah obyektanah landreform yang telah diredistribusikan kepada sebanyak 57penerima redistribusi berdasarkan SK Kinag Jabar NO.108/A/VIII/50/64,Tanggal 17 September 1964,Bahwa SK Kinag Jabar No:108/A/VIII/50/64 tanggal 17 September 1964di buat

Tangerang, yang memuat keteranganmengenai SK Kinag Jabar No:108/A/VIII/50/64 tanggal 17 September 1964.yang bertanggung jawab adalah BUKAN Kepala Inspeksi Agraria DjawaBarat.Bahwa yang menjadi dasar penerbitan surat kutipan dan lampiran surat kutipan SK Kinag Jabar No:108/A/VIII/50/64 tanggal 17 September1964 adalah Daftar Pengelompokkan Penerima Redistribusi Tanah Desa Jatake, Kec. Curug, Kab.

JabarNo.108/A/VIII/50/64 tertanggal 17 September 1964, beserta Daftarlampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/64 (Sesuai denganaslinya);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor870/600.1336.71/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 PerihalPengecekan dan Penjelasan mengenai SK Kinag JabarNo.108/A/VIII/50/64 tertanggal 17 September 1964, beserta Daftarlampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/64 (Sesuai denganaslinya);Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat Nomor

: 764/14.32.100/2015 tanggal 20 Mei 2015Perinal Mohon Penjelasan atas hak SK Kinag JabarNo.108/A/VIII/50/64 tertanggal 17 September 1964, beserta Daftarlampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/64 (Sesuai denganaslinya);Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barattanggal 17 September 1964 No.108/A/VIII/50/64 (Fotokopi);Daftar Lampiran SK Kinag Jabar No.108/A/VIII/50/1964, SuratKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal tertanggal 17September 1964 (Fotokopi);Daftar Pengelompokan Penerima

Kinag) tanggal 31 Desember 1964;2.3.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 dengan nomor minuta413 atas nama Limin b.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 Atasnama Mardjan Bin Mian No. Minuta 406 tertanggal 10 April 1995 (Sesuaidengan aslinya) ;Bukti T.1 dkk25 berupa : SK. Kinag No: 205 D/VIII54/1964 Atas namaNiman Bin Nasar No.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 Atas namaUdji Bin Serin No.

Kinag No: 205 D/VIII54/1964 Atas namaLijas Bin Saim No.

Setia Budi aliasTribudi yaitu Penggugat seolah olah pernah menyerahkan SuratAsli Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur atau diHalaman 6 Putusan Nomor 446/PDT/2020/PT SBYsingkat ( SK KINAG ) atas nama ( GIJO ) kepada Sdr. Setia Budialias Tribudi dan Sdr.

Setia Budi alias Tribudi telah menyerahkankembali Surat Asli atas nama ( GIJO ) kepada Penggugat,padahal di dalam surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2019 ituPenggugat tidak pernah menandatangani selaku penerima SuratAsli ( SK KINAG ) atas nama ( GIJO ) dan atau tidak terdapattanda tangan Penggugat.e Saksi ( 2 ) Sdr. Khoirul, bahwa sangat ironis sekali saksi ( Sdr.Khoirul ) yang di ajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumya,dahulu Sdr.

Khoirul adalah Kuasa Hukum dari Penggugat untukmengurus Surat keterangan di Kantor Wilayah Agraria Jawa Timur,terkait Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur ataudi singkat SK KINAG atas nama KATIDJAN.1.17 Bahwa Penggugat ingat betul pada tanggal O02 Januari 2017,Penggugat telah berkunjung ke Kantor Sdr. Khoirul yang beralamat diJI. Dupak Ill, No. 25, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, KotaSurabaya, meminta bantuan Jasa Sdr.

Khoirul selaku ADVOKAThanya untuk menguruskan SK KINAG atas nama KATIDJAN supayamendapatkan Surat Keterangan dari Kantor Wilayah Agraria JawaTimur, dan Sdr. Khoirul seketika itu membuatkan Surat Kuasa Khususuntuk Penggugat terkait pengurusan SK KINAG atas nama KATIDJANdan Penggugat saat itu juga telah menandatangani Surat KuasaKhusus tersebut, dan di kantor Jl.

Khoirul yaitu Penggugat pernah menyerahkan AsliSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur atau yang disingkat SK KINAG atas nama KATIDJAN dan GIJO, dan bukti FotoCopy Surat Kuasa Khusus yang inti dari isi yang tercantum dalamSurat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2017 yaitu seolah olahPenggugat pernah memberikan Kuasa terkait pengurusan ( 2 ) dua SKKINAG atas nama GIJO dan KATIDJAN.Oleh karena adanya kejanggalan dari isi Surat Kuasa Khusus tanggal02 Januari 2017 yang di buat oleh Sdr.

Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal iniKepala Inspeksdi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N.

Patiwael berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksdi AgrariaNomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentangpenegasan hak milik dari A.N. Patiwael;Bahwa atas dasar kepemilikan yang jelas selain berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalamhal ini Kepala Inspeksi Agraria Nomor 155 Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20Januari 1970 tentang penegasan hak milik dari A.N.

Letto/Pembanding yang saling berbatasan langsungserta masingmasing saling mengakui batas tanah keduanya, atas dasarSurat Keputusan Gubenur NTT Nomor : 115 Bel/HM/KINAG/1970,tanggal20 djanuari 1970 sejak tahun 1968 ketika A. N.

Patiwaelberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Timur, tanggal 21 Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970tentang Pembebasan Hak Milik atas nama A.N.

Patiwael berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21Januari 1970, Nomor 115 Bel/HM/Kinag/1970 tentang PembebasanHak Milik atas nama A.N.

Ida Farida (Penggugat) dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPAW/2007/PN/DEPOKtanggal 26 Maret 2007;Adapun riwayat kepemiiikan Penggugat atas tanah obyek perkara dapatPenggugat jelaskan sebagaimana berikut:a.Bahwa tanah yang dijadikan obyek perkara adalah obyek SK KINAG atasnama Asip Jauhari, Dkk., sesuai SK KINAG No.205 D/VIII54 tanggal 31Desember 1964, SK KINAG No. 11/VIII54/62 tanggal 11 Juni 1963 dan SKKINAG No. 44A/I!

I/Insp/C54/64 tanggal 14 September 1964 yang terletak diKota Depok;Kemudian bidang tanah obyek SK KINAG dimaksud, dibebaskan olehSaudara Garmadi Kartawidjaja dengan memberikan ganti rugi kepadaPemegang SK KINAG melalui kuasanya Saudara H. Mustofa dan SaudaraM. Tohir untuk bidang tanah seluas + 250 Ha;Selanjutnya bidang tanah SK KINAG dimaksud dijuai oleh Saudara GarmadiKartawidjaja berdasarkan perjanjian jual beli di bawah tangan dengan MajorUdara S. Kardono dan M. A.

belum pernah membayar ganti kerugian kepada Penggugat maupunkepada Para Penerima SK KINAG sebagaimana dimaksud dalam SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK KINAG) No.205 D/VIII54tanggal 31 Desember 1964 yang sudah dimiliki olen Penggugat sebagaimanaKami uraikan di atas;Bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai obyek tanah milik Penggugatseluas + 91 Ha dan'menerbitkan Sertipikatsertpikat Hak Guna Bangunan atasnama Tergugat selama puluhan tahun tanpa seizin Penggugat dan telahmengakibatkan

Dimana lalu sebagai bentukpengakuan pada petani penggarap tanah tersebut boleh didaftarkan untukditimbulkan restribusinya;Hal 34 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN DpkBahwa terhadap SK KINAG ini terjadi banyak permasalahan dikarenakanfisik tidak dikuasai, SK KINAG tidak didaftar menjadi hak milik, SK KINAGtidak bisa terbit Sertifikat karena sertifikat telah dikonversi pihak lain (tanahnegara diadatkan), SK KINAG tidak diukur secara kadaster, perubahan tataruang (pertanian menjadi pemukiman

sengketa atau perkara harusdiselesaikan terlebih dahulu;Bahwa SK KINAG dapat dikonversi menjadi hak milik apabila memenuhisyaratsyarat;Bahwa SK KINAG bukan merupakan alat bukti hak atas tanah melainkanmerupakan alat bukti penguasaan tanah negara.

adalah kepemilikan yang sah dan tidak dapat diganggu gugatkarenamenunjuk pada obyek yang lain yang berbeda dengan obyek pada2 (dua) SK KINAG yaitu SK KINAG No.44.VIll/Insp.C.54.64 tanggal14 September 1964 dan SK KINAG No.205.D.VIII/54/1964 tanggal31 Desember 1964 ;23.

Pengadilan NegeriIstimewa Djakarta No.304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 tidak adahubungan hukum dengan SK KINAG No.44.Vill.Ins.C.54.64 tanggal 14September 1964 dan SK KINAG No.205.D.VIII/54/1964 tanggal 31Desember 1964 serta dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17Maret 2007 antara TERGUGAT IDA FARIDA dan TERGUGAT II M.A.HENDRO;Menyatakan batal demi hukum SK KINAG No.44.VIllIns.C.54.64 tanggal 14September 1964 dan SK KINAG No.205.D.VIII/54/1964 tanggal31 Desember 1964 ;Menyatakan batal demi

Dulu ada SK Kinag ada beberapayang punya tetapi tidak tahu siapasiapa namanya .

, informasinya tanah perpondingada SK kinag tetapi asalnya SK kinag tidak tahu secara hukum dan ibuIda dasarnya atas SK Kinag dan sebelumnya sudah ada pembebasan ;Bahwa sebelum dimiliki oleh pak Kurnia Hermawan tidak ada sertifikatyang dimiliki orang lain atas tanah tersebut ;Bahwa asalnya dari tanah perponding dan naik SK Kinag , tahun 2001saksi tidak ada kaitan dengan lbu Ida Farida ;Bahwa saksi dapat informasi SK Kinag dari kakakkakak saksi ;Bahwa saksi tidak ada tanah waris;Bahwa menurut informasi

HENDRIKOWWAYA (PENGGUGAT 1)adalah kepemilikan yang sah dan tidak dapat diganggu gugatkarenamenunjuk pada obyek yang lain yang berbeda dengan obyek pada2 (dua) SK KINAG yaitu SK KINAG No.44.VIll/Insp.C.54.64 tanggal14 September 1964 dan SK KINAG No.205.D.VIII/54/1964 tanggal31 Desember 1964 ;23.

Bahwa pada tahun 2007, PENGGUGAT telah melakukan pembebasantanah yang saat ini dikuasai oleh para pengggarap tanah maupun pemiliktanah berdasarkan SK Kinag tanggal 31 Desember 1964 Nomor ;205/D/VIII54/1964, ;2222nnnaannen ee ee eee.

Tidak pernah ada pengukuran yang dilakukan oleh TERGUGAT untukpenerbitan Sertipikat hak milik (58 orang) diatas obyek tanah yangdikuasai oleh Masyarakat Penggarap Pemilik SK Kinag No. 205/D/VIII/L54/1964 dari dahulu sampai dilepaskannya hak garap kepadaPENGGUGAT. ;.

SK Kinag tersebutuntuk dibayar ganti ruginya terhadap tanah yangtelah digarap sejak tahun 1964.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, halaman 12, angka 6, mendalilkanmendapatkan tanah tersebut dari pelepasan hak garap berdasarkan SKKINAG dari Penerima SK KINAG, adalah perbuatan hukum yang tidakbenar/cacat hukum karena Penerima SK KINAG tersebut telah melalaikankewajibannya antara lain tidak mendaftarkan status hak SK KINAG menjadiSertipikat Hak Milik dan sudah lebih dari IS Tahun sesuai PeraturanPemerintah No. 224 Tahun 1961 Jo. Keputusan Menteri Negara Agraria No.11 Tahun5.

Penggugat sebagai penerima hak garap juga tidak dibenarkan karenatujuan dari SK KINAG itu adalah untuk tanah pertanian bukan untuk nonpertanian apalagi Penggugat sebagai Badan Hukum yakni badan usahayang bergerak di bidang properti yang orientasi profit ataukeuntungan ;6.

KINAG No. 205.D/VIII54/1964tanggal 31 Desember 1964 yang diperoleh dari Para Penggarap menggunakanuang pribadi milik TERGUGAT II (M.A.

KINAG No. 205.

Foto Copy dari Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agaria(KINAG) Propinsi Jawa Barat, Tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIll54/ 1964, Nomor Urut : 1047 seluas 2.077 M2, yang diterbitkan olehTergugat VI, atas nama MAADAH KINAG, bermaterai diberi tanda bukti P270 ;269.

Kinag tahun 1964.

Kinag itu berlaku tahun 1960an kalau sekarang masih diperjualbelikansudah tidak berlaku karena itukan dari hukum adat dan SK Kinag berlaku daritahun 1960 sampai dengan tahun 1980;Bahwa terhadap seseorang yang memiliki SK Kinag apakah dapat meningkatkanhak kepemilikannya menjadi hak lain maka Harus dilihat kronologisnya, apakahseseorang itu benarbenar memanfaatkan tanah tersebut selama waktu tertentu(misalnya 20 tahun) dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah pada pasal

HASAN REHALAT hanyalah Foto Copy Petikan Surat Kepala InspeksiAgraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967dan tidak ada aslinya. Selain itu jika dicermati pada KINAG dimaksud, jikadibandingkan dengan beberapa KINAG yang terbit pada tahun 1967 ; yakniada 3 (tiga) KINAG yang dipakai sebagai pembanding, yaitu:1. SK KINAG Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 15 Agustus1967.2. SK KINAG Nomor : IA.349/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober1967.3.

Mengenai Penomoran pada KINAG ; pada surat dasar milik HASANREHALAT, tertanggal 29 Juli 1967 bernomor 26, tetapi hanya bersalangkurang lebih setengah bulan, terdapat KINAG dengan Nomor 287,tertanggal 15 Agustus 1967, sehingga penomoran KINAG milik HASANREHALAT, tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.Halaman 10 dari 201 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbrb.

Kampar di Bangkinang,sedangkan jika dibandingkan dengan SK KINAG pada tahun yangsama adalah pada kantor Inspeksi Agraria di Pekanbaru.d. Pada SK KINAG tersebut tidak ditemukan paraf staf, sedangkan padaSK KINAG yang lain ada paraf staf.e.

Mengenai Penomoran pada KINAG pada surat dasar milik HASANREHALAT, tertanggal 29 Juli 1967 bernomor 26, tetapi hanya bersalangkurang lebih setengah bulan, terdapat Petikan SK KINAG dengan Nomor287, tertanggal 15 Agustus 1967, (Satu dari 3 KINAG Pembanding yangdikeluarkan oleh instansi yang sama pada Agustus 1967), sehinggapenomoran KINAG milik HASAN REHALAT, tidak tepat atau tidak sesuaidengan keadaan yang sebenarnya;Halaman 184 dari 201 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN PbrSelanjutnya pada

KINAG milik HASAN REHALAT penomorannya padahalaman pertama (Sampul) dengan Nomor: 1A.26/KR/PHM/SK/1967;berbeda dengan Nomor pada halaman keduanya, yang terbacaNo.191/M/GE/1967;Sedangkan pada Asli KINAG Pembanding an.

Maka secara jelas dan nyata bahwatanah yang dimiliki oleh Tergugat atas perolehan hak dari para penggarappemegang SK Kinag No.205/D/VIII54/1964 tanggal 31 Desember 1964bukanlah tanah yang dikuasai dan dibangun perumahan oleh Tergugat.

Bahwa diatas tanah milik Tergugat yang diperoleh dari parapenggarap yang terlebin dahulu memiliki SK Kinag atas tanah yangdigarapnya yaitu : SK Kinag tanggal 31 Desember 1964No.205/D/VIII54/1964. mempunyai hak tertebih dahulu dari padapara pemilik Sertipikat tersebut diatas yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional dahulu Kabupaten Bogor sekarang Kota Depokpada tahun 1974. ;Bahwa SK Kinag tanggal 31 Desember 1964 No.205/D/VIII54/1964yang diberikan kepada H.

;Bahwa SK Kinag tanggal 31 Desember 1964 No.205/D/VIII54/1964yang diberikan kepada H.

Bahwa SK Kinag tanggal 31 Desember 1964 Nomor205/D/VIII/L.5411964 yang dimiliki oleh para penggarap tanah belumpernah dicabut atau dibatalkan oleh Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat..

H.Sulaiman Kav DPR Bedahan, Sawangan, Kota Depok, diberi tanda buktiP28 ;Fotocopy sesuai aslii,BUKU PAL BPN KANWIL JAWA BARAT DAFTARPENENGELOMPOKAN PENERIMA DISTRIBUSI TANAH ( SK KINAG )DESA BEDAHAN, KECAMATAN SAWANG, KABUPATEN BOGOR.,diberi tanda bukti P29 ;Fotocopy sesuai aslii,BUKU PAL BPN KANWIL JAWA BARAT DAFTARPENENGELOMPOKAN PENERIMA DISTRIBUSI TANAH ( SK KINAG )DESA SAWANGAN, KECAMATAN SAWANG, KABUPATEN BOGOR.

HASAN REHALAT hanyalah Foto Copy Petikan Surat Kepala InspeksiAgraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967 danHal 9 dari 195 Halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbrtidak ada aslinya. Selain itu jika dicermati pada KINAG dimaksud, jikadibandingkan dengan beberapa KINAG yang terbit pada tahun 1967 ; yakniada 3 (tiga) KINAG yang dipakai sebagai pembanding, yaitu:1.SK KINAG Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 15 Agustus1967..

SK KINAG Nomor : IA.349/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober1967.SK KINAG Nomor : 1A.348/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober1967.Terdapat beberapa keganjilan, yakni antara lain:a.Mengenai Penomoran pada KINAG ; pada surat dasar milik HASANREHALAT, tertanggal 29 Juli 1967 bernomor 26, tetapi hanya bersalangkurang lebih setengah bulan, terdapat KINAG dengan Nomor 287,tertanggal 15 Agustus 1967, sehingga penomoran KINAG milik HASANREHALAT, tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.Mengenai

Kampar di Bangkinang,sedangkan jika dibandingkan dengan SK KINAG pada tahun yangsama adalah pada kantor Inspeksi Agraria di Pekanbaru.Pada SK KINAG tersebut tidak ditemukan paraf staf, sedangkan padaSK KINAG yang lain ada paraf staf.Demikian pula dengan cap atau stempel dinas yang dipergunakanpada SK KINAG tersebut, terdapat perbedaan dengan SK KINAGpada tahun yang sama yaitu pada SK KINAG yang dipergunakanHASAN REHALAT tertera Direktorat Agraria Provinsi Riau, sedangkanCap atau Stempel SK KINAG

Mengenai Penomoran pada KINAG pada surat dasar milik HASANREHALAT, tertanggal 29 Juli 1967 bernomor 26, tetapi hanya bersalangkurang lebih setengah bulan, terdapat Petikan SK KINAG dengan Nomor287, tertanggal 15 Agustus 1967, (Satu dari 3 KINAG Pembanding yangdikeluarkan oleh instansi yang sama pada Agustus 1967), sehinggapenomoran KINAG milik HASAN REHALAT, tidak tepat atau tidak sesuaidengan keadaan yang sebenarnya;Selanjutnya pada KINAG milik HASAN REHALAT penomorannya padahalaman pertama (Sampul

KINAG pembanding tertulis, Direktorat AgrariadanTransmigrasi Provinsi Riau:e. Didalam Gambar Situasi, sebagai lampiran Foto Copy Petikan SuratKepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : 1A.26/KR/PHM/SK/1967,tanggal 29 Juli 1967 an.

Menyatakan tindakan Tergugat Ida Farida yang telah mengklaim danmenguasai/mencaplok tanah milik Penggugat dengan alas hak berupaSK Kinag Nomor 44.VIll.Ins.C.54.64, tanggal 14 September 1964 dan SKKinag Nomor 205.D.VIII./54/1964, tanggal 31 Desember 1964, PutusanMahkamah Agung Nomor 554 K/Sip/1973, tanggal 17 September 1973,Surat Pelepasan Hak Tanah tanggal 17 Maret 2007, Surat KeteranganLurah Serua Nomor 593/142/X1/2010, tanggal 9 November 2010 danPutusan MARI Nomor 85 K/TUN/2013, tanggal 16 April

Nomor 44.VIIl.Ins.C.54.64,tanggal 14 September 1964 dan SK Kinag Nomor 205.D.VIII./54/1964,tanggal 31 Desember 1964 serta dengan Surat Pelepasan Hak AtasTanah tanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat Ida Farida dan TergugatIl M.A.

Hendro;Menyatakan batal demi hukum SK Kinag Nomor 44.VIll.Ins.C.54.64,tanggal 14 September 1964 dan SK Kinag Nomor 205.D.VIII./54/1964,tanggal 31 Desember 1964:Menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal17 Maret 2007 antara Tergugat Ida Farida dan Tergugat II M. A. Hendro;Halaman 9 dari 24 hal. Put.

Ida Farida cq PT UnggulMas Sejahtera mempunyai alas hak SK Kinag, maka tanah objeksengketa menjadi tanah negara dan kewenangan memproses tanahnegara adalah instansi Tergugat V, dengan demikian gugatanPenggugat menjadi error in objecto apabila masih mempertahankandasar gugatan dengan alas hak Girik tanah milik adat:Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriDepok telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Dpk., tanggal3 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi Menolak

Ins.C.54.64,tanggal 14 September 1964 dan SK Kinag Nomor 205.D.VIII./54/1964,tanggal 31 Desember 1964 serta dengan Surat Pelepasan Hak AtasTanah tanggal 17 Maret 2007 antara Tergugat Ida Farida dan TergugatIl M.A. Hendro;Menyatakan SK Kinag Nomor 44.VIlIl.Ins.C.54.64, tanggal 14 September1964 dan SK Kinag Nomor 205.D.VIII./54/1964, tanggal 31 Desember1964 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007antara Tergugat Ida Farida dan Tergugat II M A.

Ida Farida (Penggugat) dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPAW/2007/PN/DEPOKtanggal 26 Maret 2007;Adapun riwayat kepemilikan Penggugat atas tanah obyek perkara dapatPenggugat jelaskan sebagaimana berikut:a.Bahwa tanah yang dijadikan obyek perkara adalah obyek SK KINAG atasnama Asip Jauhari, Dkk., sesuai SK KINAG No.205 D/VIII54 tanggal 31Desember 1964, SK KINAG No. 11/VIII54/62 tanggal 11 Juni 1963 dan SKKINAG No. 44A/I!

VInsp/C54/64 tanggal 14 September 1964 yang terletak diKota Depok;Kemudian bidang tanah obyek SK KINAG dimaksud, dibebaskan olehSaudara Garmadi Kartawidjaja dengan memberikan ganti rugi kepadaPemegang SK KINAG melalui kuasanya Saudara H. Mustofa dan SaudaraM. Tohir untuk bidang tanah seluas + 250 Ha;Selanjutnya bidang tanah SK KINAG dimaksud dijuai oleh Saudara GarmadiKartawidjaja berdasarkan perjanjian jual beli di bawah tangan dengan MajorUdara S. Kardono dan M. A.

belum pernah membayar ganti kerugian kepada Penggugat maupunkepada Para Penerima SK KINAG sebagaimana dimaksud dalam SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat (SK KINAG) No.205 D/VIII54tanggal 31 Desember 1964 yang sudah dimiliki oleh Penggugat sebagaimanaKami uraikan di atas;Bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai obyek tanah milik Penggugatseluas + 91 Ha dan'menerbitkan Sertipikatsertpikat Hak Guna Bangunan atasnama Tergugat selama puluhan tahun tanpa seizin Penggugat dan telahmengakibatkan

Dimana lalu sebagai bentukpengakuan pada petani penggarap tanah tersebut boleh didaftarkan untukditimbulkan restribusinya;Hal 34 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN DpkBahwa terhadap SK KINAG ini terjadi banyak permasalahan dikarenakanfisik tidak dikuasai, SK KINAG tidak didaftar menjadi hak milik, SK KINAGtidak bisa terbit Sertifikat karena sertifikat telah dikonversi pihak lain (tanahnegara diadatkan), SK KINAG tidak diukur secara kadaster, perubahan tataruang (pertanian menjadi pemukiman

sengketa atau perkara harusdiselesaikan terlebih dahulu;Bahwa SK KINAG dapat dikonversi menjadi hak milik apabila memenuhisyaratsyarat;Bahwa SK KINAG bukan merupakan alat bukti hak atas tanah melainkanmerupakan alat bukti penguasaan tanah negara.

Terlebih Tergugat 1.1 s/d Tergugat XI 11.2 tidakmemiliki sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa yang diklaimnyatersebut, adalah fakta hukum bahwa SK Kinag yang dimiliki oleh Tergugat 1.1 s/d Tergugat XI 11.2 tersebut adalah rekayasa belaka, yang menuruthukum dengan tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan bagi pemegangnyauntuk memenuhi apa yang harus diturut oleh Undangundang adalah bataldemi hukum atas redistribusi (pemberian tanah) dimaksud tersebut.Bahwa, SK Kinag Djawa Barat No. 151/A/

SK Kinag yang dikeluarkan pada tahun 1964 tersebut adalah dariKepala Inspeksi Agraria Djawa Barat (sekarang Kantor Pertanahan NasionalRI Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat) dan bernomor 151/A/VIII50/64tanggal 31 Desember 1964 yang mana arsip dan buku register SK Kinag,ada dan masih tersimpan pada Kantor Pertanahan Nasional RI KantorWilayah Propinsi Jawa Barat, tentang nomor, tanggal dan tahun SK Kinagtersebut, serta lokasi dari tanahnya dimaksud.

Berdalih sebagai pemegang SK Kinag Jawa Barat No. 151/A/VIII50/64.. Tidak pernah menguasaimempergunakanmenikmati tanah sengketa.Tidak pernah membayar uang pemasukan.. Tidak memberi batasbatas terhadap tanah a quo.. Tidak mengusahakan tanah tersebut secara aktif.Tidak memiliki Sertifikat Hak Milik.. SK Kinag yang dimiliki rekayasa (palsu).> oa 080zs Q. Letak objek SK Kinag bukan pada objek sengketa.. Nama para SK Kinag berlainan dengan nama Tergugat I1.1 sampaidengan Terguguat XI11.2.j.

Kinag yang dimiliki Tergugat 11 sampai denganTergugat XI 112 adalah rekayasa.Bahwa dalil Penggugat diatas sangat prematur dan mengadaadakarena Penggugat sudah tahu kalau namanama yang tercatat sebagaipenerima hak atas tanah Landreform berdasarkan SK Kinag Nomor:151/A/VIII50/64 tanggal 31 Desember 1964 adalah Tergugat 11sampai dengan Tergugat XI 112, karena Penggugat sudah mendatangidan minta keterangan dari Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang,Kantor Wilayah Pertahanan Banten, Kantor wilayah PertahananBandung

Bahwa dalam GugatannyaPenggugat mendalilkan SK Kinag DjawaBarat No. 151/A/VIII50/64 adalah merupakan Produk palsu tanpa bisamembuktikan sampai saat ini bahwa SK Kinag tersebut palsu melaluiPutusan Pidana yang telah berkekuatan hukum pasti dan tetap,dengan demikian membuktikan bahwa gugatan PenggugatPREMATUR dan belum waktunya diajukan. Oleh karenanya sudahsepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima(nietonvankelijk verklaard).4.

SK. 452/Dh.PHT/HM/1973 tanggal5 Mei 1973 atau dengan perkataan lain bahwa PenggugatRekonpensi telah kehilangan tanah Hak Milik seluas 450M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria(SK KINAG) Propinsi Jawa Barat Nomor 205 .D/VII 54/1964 tanggal 30 Desember 1964 dan Surat Keterangan22Pelepasan Hak Garap' tanggal 24 April 1984, yangdisahkan oleh Muhammad Adam SH. Notaris selaku PPATWilayah Bogor..

(Tujuh ratus enam puluh delapan meterpersegi) berdasarkan Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria (SK..KINAG) Propinsi Jawa BaratNumor 205.D/VHI 54/1964 tanggal 30 Desembcr 1964No.Urut 302 dan Surat Keterangan Pelepasan HakGarap tanggal 24 April 1984, yang disahkan olehMuhammad Adam SH, Notaris selaku PPAT WilayahBogor, yang terletak di Blok Singkuk, KelurahanMeruyung, Kecamatan Limo Kota Depok, denganbatas batas yang diuraikan dalam Peta Situasi No.251/19703.

KINAG; Bahwa setahu saksi dulu hak atas tanahsekitar lokasi obyek sengketa berupaSK. KINAG tetapi untuk sekarang saksitidak tahu; Bahwa pada tahun 1990 SK. KINAG masihada; Bahwa pernah ada juga orang datangkepada saksi menanyakan tanah tanahsekitar obyek sengketa.

KINAG dari Inspeksi BPN Jawa Barat;Bahwa tanah tanah sekitar obyeksengketa memiliki hak berupa SK. KINAG;Bahwa Saksi punya daftar kolektifpemilik tanah SK. KINAG;Bahwa obyek sengketa dibeli olehTergugat yang mana proses. peralihannyaTergugat II.

KINAG berasal dari32orang tua saksi (bapak saksi) ;Bahwa Saksi saat ini menjadi KetuaLingkungan (RW) dan kepada setiaporang orang yang datang, saksi selaluminta kepada orang orang tersebut untukmemberikan fotocopy tanda kepemilikanatas tanah yang mereka akui milikmereka; ;Bahwa Saksi banyak menerima fotocopySertipikat orang orang yang mencaritanahnya;Saksi II : DIDING EFFENDI : Memberikan keterangan dibawahsumpah, pada pokoknya sebagai berikutBahwa Saksi kenal dengan Tergugat IIkurang lebih 2 tahun

Kecuali untuk tanah objek landreform yangbelum pasti letak dan luasnya karena belum pernah dlakukanpengukuran maka diperlukan biaya pengukuran dan pemetaanbidangbidang tanah ;e Untuk Tanah Objek Landreform yang telah diredistribusi,sebagai dasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikanatas tanah yang diterima oleh para petani adalah SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag).

puluh) bidang tanah yangmerupakan tanah Negara Ex Landreform yang tercatat dalamSK Kinag Jawa Barat, yaitu 45 (empat puluh lima) bidang tanahdi Kabupaten Lebak dan 2 (dua) bidang tanah di KabupatenPandeglang, dengan rincian sebagai berikut :a.

,MH. selaku PPK dan Terdakwa 2 FANI FAHLEVI, A.PtnhBin ABDUL GANI SABI selaku Koordinator Pelaksana TeknisKegiatan (KPTK) tidak melakukan Identifikasi berupa penelitiandan pengecekan ulang dengan mencocokan data yangdiusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada diKanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya.Sehingga banyak bidangbidang tanah yang tidak memenuhisyarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag JawaBarat) diikutkan dalam kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreform

Kecuali untuk tanah objeklandreform yang belum pasti letak dan luasnya karenabelum pernah dlakukan pengukuran maka diperlukan biayapengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah ;Untuk Tanah Objek Landreform yang telah diredistribusi,sebagai dasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikanatas tanah yang diterima oleh para petani adalah SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag).

BTN48TOL Tahun Anggaran 2008 dan bidangbidang tanah yangtidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat)untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL diKabupaten Lebak Tahun Anggaran 2008.

Nenotek (awalnya tanah Jeny Eoh), sertaberbatasan dengan tanah Frans Bandi (awalnya berbatasan dengan tanahkosong), adalah sah milik Penggugat berdasarkan Alas Hak, yaitu SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284Kpog/HM/Kinag/69;Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatanPara Tergugatsecara sendiridan/atau bersamasama: menyerobot, menguasai, menghibahkan, memecahkan,memisahkan, mendaftarkan, membukukan, mensertifikatkan, memiliki,menggunakan, membangun, memagari,

Kinag No. 284/HM/Kinag/69 yang mana alas hak tersebut sudahkadaluwarsa atau sudah mati:Eksepsi Tergugat XXXVI, sebagai berikut : Eksepsi Error in Objektum Eksepsu Plurium Litis Consortium Ekspesi Kompetensi Absolut.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telahmemberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2014/PN.Kpg., tanggal 8 April 2015 denganamar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :Halaman 6 dari 11 hal. Put.

oleh karena setelan membaca dan memeriksa secara saksama memoripeninjauan kembali tanggal 14 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembalitanggal 20 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam halin Mahkamah Agung tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan/atau suatukekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa bukti kKepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek a quo berupaSK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284Kpg/HM/Kinag

/69 yang diterbitkan pada tahun 1969 dan telah berlangsung selamakurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun;Bahwa dalam SK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara TimurNomor 284 Kpg/HM/Kinag/69 terdapat ketentuan tentang kewajibankewajibanantara lain :Pemegang hak milik wajib memelinara dengan sebaikbaiknya tanah hak milikini:Tanah Hak Milik ini oleh pemegang hak milik : Harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah dimana tanah itu terletakuntuk dapat diganti surat kKeputusan ini dengan

b dan c dapat dipakai sebagai alasan untukmembatalkan surat keputusan ini; Bahwa ternyata halhal sebagaimana ditentukan dalam SK a quo tidak dilaksanakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali selama kurang lebin 45 (empat puluh lima)tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata dan Pasal 1967KUHPerdata terhadap SK a quo berlaku syarat daluwarsa; Bahwa bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek a quo berupaSK Kepala Inspeksi Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 284Kpg/HM/Kinag