Surat MA tersebut telah mennjuk Surat Edarantanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan olehDirektorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (kadaster) di Jakarta,yang menyatakan : Bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal daripenggolongan Penduduk yang pernah dikenal sejaka sebelum merdekahendaknya surat Keterangan Hak Waris (SGKHW) untuk warga NegaraIndonesia itu : Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris; Golongan Penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris,disaksikan

dasar analisa di atas karena Tergugat IV bukanmerupakan pemilik sah atas objek sengketa maka lebih lanjut terhadap buktiT.6, bukti T.7 dan bukti T.8, harus dikesampingkan terlebih lagi bukti tersebuttidak berkaitan langsung dengan asal usul tanah maupun ahli waris yang sahsebagaimana konteks perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap bukti 17.3 yang merupakan SuratPernyataan bertanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh Rosni Siregar;Menimbang, bahwa berdasarkan SK Depdagri Direktorat PendaftaranTanah No.DPT

untuk itu ;Bahwa pembatalan tersebut dilakukan, selain karena didasarkan pada adanyakekeliruan administrasi dalam pemberian hak tersebut kepada pemegang HGBsebelumnya adalah juga adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan DodohDjoharman (orang tua Para Terbantah) sebagai Pemilik syah atas bangunan objeksengketa ;Bahwa tindakan Badan Pertanahan tersebut telah sesuai dengan petunjukpelaksanaan wewenang administratif keagrariaan sebagaimana dimaksud dalamSurat Dirjen Agraria tanggal 14 Pebruari 1970 No.Dpt

Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill menguasai objek sengketa secara melawan hukum maka beralasanhukum petitum angka 8,9,10,11,12,13,14 patutlah ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang memohon agarmenyatakan Penggugat sebagai ahli waris DOTU RUMUAT dimana untukmembuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertandaP3, P4 dan P5 ;Menimbang, bahwa untuk membuat keterangan waris sebagaimanaberdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri DirektoratPendaftaran Tanah No.DPT

MA/Kumdil/V/K/1991 yang telah menunjuk suratedaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/69 yang diterbitkan olehKepala Kantor Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah.

waris dari LIEM HIANGWAN, maka hal ini patut pula diragukan kebenarannya, apakah benar haltersebut dan pembuktian sebagai ahli waris apakah telah sesuai denganketentuan perUndangUndangan ataukahBahwa, memperhatikan nama orang tua PENGGUGAT yaitu LIEMHIAN GWAN, maka sudah dapat dipastikan orang tua PENGGUGATadalah merupakan Golongan KeturunanTionghoa;Bahwa, untuk membuktikan kebenaran Subyek Hukum merupakan AhliWaris dari Golongan Tionghoa, maka sesuai Surat Dirjen Agraria tanggal20 Desember 1969 No.Dpt

keberlakuan Surat Keterangan Waris tanggal 25Oktober 2013 yang dijadikan dasar Para Penggugat bertindak dalamkapasitas selaku para ahli waris Djasan bin Koja patut diragukan karenakeberadaan surat keterangan a quo tidak disaksikan oleh Kepala Desadan diketahui oleh Camat in casu tidak ada tertera registrasinya,dimana syarat registrasi mutlak diharuskan sebagaimana diatur dalamSurat Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1991 No.MA/Kumdil/171N/KJ1991 yang telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20Desember 1969 No.Dpt

Surat MA tersebut menunjuk SuratEdaran tgl 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan olehDirjen Agraria Direktorat Pendaftaran tanah (kadaster) di Jakarta yangberbunyi :.... guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolonganpenduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya SuratKeterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia:Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 608/Pdt/2019/PT MDN Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris; Golongan Penduduk asli Surat Keterangan

ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli / beralinnya suatu hak atas tanah pada tahun 2005 tersebut, umur Para Penggugat semuanya sudah dewasa, Penggugat telah berumur 51 tahun, Penggugat II telah berumur 41 tahun dan Penggugat III telah berumur 40 tahun sehingga secara hukum telah cakap untuk bertindak ; Bahwa mengenai batas usia dewasa seseorang dalam beberapa ketentuanperaturan perundangundangan di Indonesia masih belum seragam seperti pada SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No.Dpt

Kekuasaan orang tua atas anaknya yang belum dewasa jugadiatur dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Dirjen Agrariatanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/112/63/12/69 yang pada intinyamenyatakan bahwa peralihan tanah untuk anakanak yang dibawahumur yang diwakili oleh orang tuanya cukup dibuat di depan lurah ataucamat setempat.

DirektoratPendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 jo pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No. 3/1997tentang kewenangan membuat surat keterangan waris beserta tata caranya.Bahwa dengan adanya kalimat yang demikian di dalam Surat Pemyataan Waris tersebut,bukanlah kemudian dapat diartikan bahwa penerbitan Surat Pernyataan Waris tersebuthanya berdasarkan pengakuan dari orangorang yang meminta Surat Pernyataan Waristersebut saja, melainkan Surat Pernyataan Waris tersebut dibuat juga berdasarkanketerangan para

Urut 02(Anom) pada TPS 16 RT 21 melihat salah satu orangundangan ganda satu orang pemilih dua undangan(fotokopi dari fotokopi);KTP atas nama Bahriansyah sudah lama meninggal No.DPT 49 (fotokopi dari fotokopi);Kartu.

dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan olehKepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewarispada waktu meninggal dunia;Bagi warga Negara Indonesia keturunan tionghoa : aktaketerangan hak mewaris dari Notaris;Bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asinglainnya : surat keterangan wars dari Balai HartaPeninggalan.16.Bahwa Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No.MA/kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 juncto Surat Direktur JenderalAgraria atas nama Menteri Dalam Negeri No.Dpt

DPT :47 (empat puluh tujuh) telah ditolak pada saat itu oleh Ketua panitia pilkadesTuyun dan atas nama ERLYASI, Umur 33 tahun, No.NIK:6210074905860001, No.DPT: yang tepat datang dilokasi pada pukul12.30 wib ditolak tidak di terima untuk mencoblos oleh Ketua panitia pilkadesDesa Tuyun An.NANANG SAHIDIN dengan alasan bahwa Penerimaanpencoblosan sudah ditutup pada pukul 12.25 WIB, Bahwa sesuaikesepakatan bersama dari masingmasing calon kepala desa, pada jam12:15 WIB istirahat makan siang, bahwa pada

Surat Mahkamah Agung RI tersebutmenunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No.Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria DirektoratPendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa gunakeseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yangpernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan HakWaris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia: untuk Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris; untuk Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh

Bahwa Tergugat sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang dalampenguasaan Tergugat Il diperoleh sebelumnya dari perusahaan N.V BataafsePetroleum Maatschappij (BPM) kemudian dilakukan pengalihan hak kePT.Shell Indonesia dengan konversi berdasarkan Undang Undang PokokAgraria NO.5 Tahun 1960 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Kalimantan Timur No.SK.55/HPVI/62 menjadi Hak ERPHACKkonversi menjadi Hak Pakai kemudian berdasarkan Surat Kepala Direktoratpendaftaran tanah NO.DPT

Bahwa Tergugat sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yangdalam penguasaan Tergugat II diperoleh sebelumnya dari perusahaan N.VBataafse Petroleum Maatschappij (BPM) kemudian dilakukan pengalihanhak ke PT.Shell Indonesia dengan konversi berdasarkan Undang UndangPokok Agraria No.5 Tahun 1960 selanjutnya berdasarkan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur No.SK.55/HPVI/62 menjadiHak ERPHACK konversi menjadi Hak Pakai kemudian berdasarkan SuratKepala Direktorat pendaftaran tanah NO.DPT

Dengan demikian, batas umur yang digunakan sebagai tolak ukuruntuk menentukan kecakapan dalam UUJN adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.Dalam hal notaris atau PPAT diperkenankan menerima klien seseorang yangberumur 18 tahun, telah diatur ketentuannya dalam Surat Departemen DalamNegeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) (Untukselanjutnya disebut Surat Depdagri Dirjen Agraria No.Dpt.7/539/777, tertanggal 13Juli 1977).

No.989/Pdt.G/2017/PAJSk)Bahwa seiring perkembangan zaman, selain Pengadilan Agama dan Notaris, maka Kepala Desa /Jatau Kelurahandan Camat di tempat tinggal pewaris meninggal jugamemiliki kewenangan untuk menerbitkan AktaKeterangan Hak Waris berdasarkan Surat Direktur JenderalAgraria a/n Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember1969 No.Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisandan pembuktian kewarganegaraan juncto pasal 111 ayat 1huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan