Menjadi pengurus partal politi; . menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundanganundangan;ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan

Baharuddin E, DPD Partal Golkar, Pratno, Sarunding, Aldryn, S.Pd, Dg.

Baharuddin E, DPD Partal Golkar, Pratno, Sarunding, Aldryn, S.Pd, Dg. Parani, Dinas,Untung, S.Pd;Hal. 20 dari 34 hal. Put.

ini tempatmenampung Orang2 yg korupsi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020sekitar pukul 16.30 wita mengunggah postingan berupa screen shot beritadengan judul PDIP USUL KE PEMERINTAH AGAR PESANTREN DITUTUP SELURUH INDONESIA dengan disertai kalimat Mau nanyakteman2 hebat ya emak Gue; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu Budi Suryata, Anmad Sukrodan Nyanyu Ernawati atas postinganpostingan oleh terdakwa tersebut yangberisi ujaran kebencian dan beritaberita tidak benar (hoaks) dimana secaraumum partal

Pilkada tahun 2020 ;* Bahwa benar menurut keterangan saksi Lalu Budi Suryata, AnmadSukro, Nyanyu Ernawati dan Mujahid serta keterangan terdakwa telahmemposting sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 21Januari 2020 sekitar pukul 14.44 wita telah mengunggah foto saudari Hj.Ni Putu Selly Andayani yang telah diedit dan disandingkan dengan fotoseorang wanita dengan tulisan Ratu Togog disertai dengan kalimattulisan :Tak kenal makanya tak tau, tetapi yang ku tau Dari kedua Nyonya iniyaitu partal

Ni Putu Selly Andayani yang telah dieditdan disandingkan dengan foto seorang wanita dengan tulisan RatuTogog disertai dengan kalimat tulisan :Tak kenal makanya tak tau, tetapi yang ku tau Dari kedua Nyonya iniyaitu partal mak banteng selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25Januari 2020 sekitar pukul16.00 wita terdakwa dengan menggunakan akun Facebook UlwanMustova Rois memposting foto sebuah mobil Ambulance DPC PDIPerjuangan Lombok Timur dengan disertai kalimat Ambulance iniHalaman 21 dari 26 Putusan

memutusdan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik, moral, danpelanggaran terhadap ketentuan oraganisasi yang dilakukan olehanggota dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif danlegislatif di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 dan Pasal 48 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Demokrat;@ Pasal 17 ayat (3) berbunyi :Komisi Pengawas melakukan penyelidikan dan verifikasiatasdugaaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukumyang dilakukan oleh pengurus partal

partai yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor2 Tahun 2011 menyatakan "Yang dimaksud dengan perselisihan partai politikmeliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecataan tanpa alasanyang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawabanHalaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Mdnkeuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap putusan partal

partai politik dapat diselesaikan diMahkamah Partai Politik ;Menimbang, bahwa bilamana dalam penyelesaian di Mahkamah PartaiPolitik dirasa tidak mencerminkan keadilan oleh salah satu pihak yangberperkara, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 melalui pasal 33 ayat (1)mengizinkan untuk menyelesaikan perselisinan melalui pengadilan negeri;Menimbang, bahwa tugas dan wewenang dari pada Mahkamah Partaiberdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakanYang dimaksud dengan perselisihan partal

mMemutus danatau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik, moral, dan pelanggaran terhadapketentuan oraganisasi yang dilakukan oleh anggota dan kader partai yangditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 48 Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;Pasal 17 ayat (3) berbunyi :Komisi Pengawas melakukan penyelidikan dan verifikasiatasdugaaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukumyang dilakukan oleh pengurus partal

dituduhkan kepadaPenggugat maka tuduhan tersebut termaksud dalam kategori pada pasal 301 UUNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa kehadiran Mahkamah Partai sebagai salah satu organdalam tubuh sebuah partai politik yang bebas dan mandiri dalam melaksanakantugas untuk memeriksa dan memutus perselisinan internal partai sebagaimanatermuat dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 adalah dengan mengadopsikonsep separation of powers dalam rangka check and balances di antara fungsifungsi organ partal

Putusan No.538/Pdt.G/2020/PA.GtloPenggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatancerai adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat danTergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat Tergugatsering melarang Penggugat keluar rumah untuk mengurus partal, tetapi disisilain Penggugat memiliki tanggung jawab sebab saat itu Penggugat menjabatsebagai ketua Partai Golkar tingkat Kelurahan, dan pada bulan Desember2013

adiknya yang masih dibawa umur yang bernama RandyPurwanto, dalam rangka untuk mengurus gaji tunjangan ayahnya sebagai salahseorang purnawirawan TNI;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Silsilah keluarga almarhum Wali binTanjong, P.3, berupa fotokopi surat keterangan Kematian dan P.4, berupa fotokopiAkta Kelahiran anak atas nama Randy Purwanto;Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan bukti P.4, adalah bukti tertulisyang bersifat partal

Parpol.2016/PBJKT.PST, di mana dalamputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut gugatan Sdr.Hilmin, S.Pdl, M.Pdl terhadap Putusan Mahkamah Partal Demokratyang amarnya antara lain Sdr. Hilmin, S.Pdl, M.Pdl diberhentikan darikeanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. H. Addinul Ikhsan,SE.Ak sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab.

Parpol/2016/PNJKT.PST sebagaimanaPutusanNo. 509.K/Pdt.Sus.Parpol/2016 tanggal 14 September 2016,dengan demikian Putusan Mahkamah Partal Demokrat yangamarnya antara lain Sdr. Hilmin, S.Pdl, M.Pdl diberhentikan darikeanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. H. Addinul lkhsan,SE.Ak sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab.

MajelisHakim berpendapat lain ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasan/keberatan dari Pemohon Kasasi/Penggugattidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak salah menerapkan hukum dan sudah benar didalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan faktadi persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai pengurus~ dananggota Partai Matahari Bangsa (PMB) pada dasarnyamenyangkut permasalahan internal partal

, yangseharusnya diselesaikan lebih dahulu secara internalpartai, tidak langsung mengajukan gugatan kepengadilan seperti perkara a quo ; Bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada SEMA Nomor04 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa perselisihan yangberkaitan dengan Pemilu dan partal supayadiselesaikan lebih dahulu dalam forum internalpartai.

Perselisihnan internal Partai adalah perselisihan yang berkenandengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota,pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan,pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadapkeputusan partal;2. Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana disebutkan dalamayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporananggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;3.

Bahwa dalam Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal Partaimenyatakan bahwa:1) Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenandengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota,pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan,pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadapkeputusan partal;2) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana disebutkan dalamayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan

Bahwa dalam Pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015yang mengatur tentang penyelesaian perselisihnan internal Partaimenyatakan bahwa:1) Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenandengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota,pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan,pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadapkeputusan partal;2) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana disebutkan dalamayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan

kepengurusan DPK PKP Indonesia Kota Medan keDewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara (DPP PKP Indonesia) SumateraUtara (Tergugat ) ;Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V/2014 tersebutdikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat(5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkan memiliki kepeduliandan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat partal

Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V2014tersebut dikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuanPasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkanmemiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakanamanat partal, sehingga diperlukan revisi/penyegaran terhadapkepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;.

Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013 tentangkonsolidasi dan pembenahan PKP Indonesia PKP Indonesia diseluruh Indonesia dan di semua tingkat partal

Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V/2014tersebut dikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuanPasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkanmemiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakanamanat partal, dan apabila perlu dilakukan revisi/penyegaranterhadap kepengurusan DPP, DPK, DPC dan DPD/L Partai Keadilandan Persatuan Indonesia di seluruh Indonesia untuk menjadikankaderkader PKP Indonesia

Itu pundengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

terdakwa alamatjelasnya.Saksi menerangkan bahwa terdakwa FATKUL ULUM AlsMENYIK Bin DWI SANTOSO menjual atau mengedarkan Pil doubel Lkeuntungannya di pergunakan oleh terdakwa untuk mencukupikebutuhannya dan keluarga.Saksi menerangkan bahwa terdakwa FATKUL ULUM Als MENYIK BinDWI SANTOSO melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan pilKoplo jenis double L dengan cara menggunkan HP merk ADVAN warnahitam, untuk memesan dan menjual pil koplo jenis double L, terdakwabeli pil koplo jenis double L dalam partal

terdakwa alamatjelasnya.Saksi menerangkan bahwa terdakwa FATKUL ULUM AlsMENYIK Bin DWI SANTOSO menjual atau mengedarkan Pil doubel Lkeuntungannya di pergunakan oleh terdakwa untuk mencukupikebutuhannya dan keluarga.Saksi menerangkan bahwa terdakwa FATKUL ULUM Als MENYIK BinDWI SANTOSO melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan pilKoplo jenis double L dengan cara menggunkan HP merk ADVAN warnahitam, untuk memesan dan menjual pil koplo jenis double L, terdakwabeli pil kKoplo jenis double L dalam partal

Pemberhentian (Pergatian Antar Waktu) diatur lebih lanjutdalam Paragraf 1 Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang undang Nomor 2710tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan rakyat daerahyang menegaskan apabila : 2002020 202020 Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan terhadap bunyi Pasal 332 ayat (2) huruf htersebut diatas dengan memberikan penjelasan : Dalam hal anggota partal

Permohonan untuk menyatakansuatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, terhadap permohonan tersebutharus diajukan dalam bentuk gugatan atau masuk yurisdiksi contentiosa yaituperkara sengketa yang bersifat partal ;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan penyelesaian perkara dalamyurisdiksi volentair selain apa yang ditentukan dalam Buku Il MA RIsebagaimana telah dipertimbangkan diatas dapat dilinat pula dalam PenetapaMA. Nomor 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam kasus Forest Products CorpLtd.

milik saksi ; Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi pada hariRabu, tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di dalam area ZackWarnet, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo,Kota Madiun; Bahwa awalnya mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi di dalam areaZack Warnet kemudian meminjam sepeda motor kepada saksi dengan katakata Kene Don nyilin montormu tak nggo njukuk dumduman duwik partai(sini Don pinjam sepeda motormu untuk saya pakai mengambil pembagianuang partal

benar setelah melihat sepeda motor merk Honda Beat tahun2018, warna merah putih, Nomor Polisi AE3579Cl milik saksi Dhoni TriSusilo Putro yang saat itu sedang terparkir didepan Zack Warnet, lalutimbul niat Terdakwa untuk meminjam namun tidak akan Terdakwakembalikan; Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepadasaksi Dhoni Tri Susilo Putro dengan katakata Kene Don nyilih montormutak nggo njukuk dumduman duwik partai (sini Don pinjam sepeda motormuuntuk saya pakai mengambil pembagian uang partal

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan ini negara demokrasi, bukan negara partal

ramai untuk menyampaikan aspirasi dansekitar pukul 13.00 Wib melihat masyarakat sudah melakukan pembakaran ban didepan kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mulai melakukanpelemparan terhadap kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara danpelemparan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terhenti karenamasyarakat makan siang;Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib saudara Teddy Parsaoran Simanungkalitmengambil mick atau pengeras suara mengatakan ini negara demokrasi, bukannegara partal

Itu pun dengansyarat, jJangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, Penyelesaiansetiap perkara yang diajukan kepada BadanBadan Peradilan mengandungpengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksivoluntair;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa jurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal

Dewan kehormatanmerupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwenangmemanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksiterhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yangdilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART danperaturan organisasi partal;Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13Desember 1958;Bahwa Pengadilan Negeri harus menerapkan hukum acara khusustentang

Diberhentikan selamanya sebagai anggota atau pimpinan partai ;(1)19.20.2A.22.Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 8Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai NasDemdiatas maka prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksiterhadap anggota Partai NasDem dimulai dari gradasi yangpaling rendah yakni : peringatan lisan, peringatan tertulis,diberhentikan sementara sebagai anggota atau pimpinanpartai selanjutnya diberhentikan selamanya sebagai anggotaatau pimpinan partal ;Bahwa, Penggugat bellum

tingkat wilayah dibentuk DEWAN KEHORMATAN PARTAIuntuk menyelesaikan PERSELISIHAN INTERNAL Partai ditingkat Wilayah dan DAERAH;12.Bahwa berdasarkan dalildalilGugatan Penggugat, PerselisihanInternal Partai yang dipermasalahkanseharusnya diselesaikan terlebihdahulu di Mahkamah Partai ;13.Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalilGugatan Penggugat dalamFundamentum Petendi (Posita) yangmenyatakan bahwa Penggugat telahmenyampaikan permasalahantersebut dengan mengajukanpermohonan/gugatanpenyelesaiannya kepadaMAHKAMAH PARTAL

Nomor 2 Tahun2011 ciri tambahan suatu Perkara Perselisihan Partai Poitik lainnyaadalah bahwa terhadap persoalan yang di gugat tersebut telah pernahdiselesaikan melalui mekanisme internal partai di Mahkamah Partainamun tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, secara a contrarioketentuan pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) tersebut memberikanpemahaman bahwa terhadap persoalan yang di gugat belum pernahdiselesaikan melalui mekanisme internal Partai maka perkara tersebuttidak termasuk perkara perselisihan partal