Pemanfaatan tradisionale Pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam yang menyebutkan Kegiatanpemanfaatan yang dimaksud di atas sebelumnya harusterlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri atau pejabatyang ditunjuk dan setiap pemegang izin pemanfaatan hatusmembayar iuran dan pengutan yang dikenakan setiappemanfaatan kondisi lingkungan.b.

Bahwa kami keberatan terhadap keputusan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar, yang tidak mempertimbangkan aturan hukumtentang pelaksanaan proyek PRONA yaitu sesuai Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 220 Tahun 1981 tentang :Besarnya pengutan biaya dalam rangka pemberian Sertifikat Hak Miliktanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara, penguasaan haktanah adat dan konversi bekas hak tanah adat yang menjadi obyek proyekOperasi nasional agraria ;Untuk diterapkan dan dijadikan dasar

terlebin dahulu melengkapidokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapan ikan (SIPI)untuk memperoleh SLO (surat laik Operasi) yang di keluarkan olehpengawas perikanan setempat dan SPB (surat persetujuan berlayar)yang di keluarkan oleh syahbandar perikanan setempat dan adakerugian Negara yang di timbulkan jika kapal melakukan penangkapanikan tanoa dokumen SIPI dan SPB yaitu pajak yang tidak di bayarkandari hasil kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalam pasal 48 UUNo 45 tahun 2009 tentang pengutan

Eni Haswita (perkara terpisah) selakuKepala Balai Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan (BLKKH) Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBarat, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair,telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan.Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi,dengan membagikan hasil pengutan retribusi Pelayanan Kesehatan dan PengobatanHewan

Telah melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang, denganmembagikan hasil pengutan retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewantersebut sejumlah Rp.112.918.440, kepada yang tidak berhak termasuk terdakwa Drh.Syamsurijal masingmasing sebagai berikut : NO. NAMA NILA YANG DITERIMA (Rp)1. Drh. Enni Haswita 11.034.000,2s Ir. Petra Badu 4.373.970,3. Drh. Syamsurijal 15.713.130,4. Drh.

Bahwa pada saat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali( semula Terbanding ) melakukan kembali konfirmasi ulang namunbelum juga diterima jawaban konfirmasi sehingga mengacu padaketentuan Pasal 28 A UU PPh dan SE19/PJ.41.2/1993 kreditpajak PPh Pasal 23 tidak dapat dikreditkan karena jawabankonfirmasi belum diterima sehingga belum diyakini tentangkeabsahan dari buktibukti pengutan dan bukti potong sehinggaPemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) tetapmempertahankan koreksi kredit pajak tersersebut

Saksi Aswar Sidiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perkelahian;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitarjam 10.00 WITA bertempat di halaman kantor dinas lingkungan hidupKabupaten Muna tepatnya di Jalan Paelangkuta Kelurahan raha IllKecamatan Katobu Kabupaten Muna;Bahwa saat itu setelah selesai pengutan suara Pemilihan Bupati Kab.Muna, terdengar ada keributan diluar kemudian saksi mendatangikeributan

memiliki dan mengoprasikan kapalHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Kdipenangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RepublikIndonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI dan apabila kapalmelakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SIPI dan SPB maka akanmerugikan Negara karena pajak yang tidak di bayarkan dari hasil kegiatanPenangkapan ikan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48 UU No 45tahun 2009 tentang pengutan

terlebih dahulu melengkapidokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapan ikan (SIPI)untuk memperoleh SLO (surat laik Oprasi ) yang di keluarkan olehpengawas perikanan setempat dan SPB (surat persetujuan berlayar )yang di keluarkan oleh syahbandar perikanan setempat dan adakerugian Negara yang di timbulkan jika kapal melakukan penangkapanikan tanoa dokumen SIPI dan SPB yaitu pajak yang tidak di bayarkandari hasil Kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalam pasal 48 UUNo 45 tahun 2009 tentang pengutan

Barangbarang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik :a. konsumsinya perlu dikendalikan ;b. peredarannya perlu diawasi ;c. pemakaiannya perlu pembebanan pengutan Negara ;d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara ;dikenai cukai berdasarkan Undangundang ini ;2.

pemilihan Geuchik~ ketika ituterdiri dari 7 (tujuh) orang Calon, dan pemilihanketika itu berlangsung dalam Zz (dua) kalitahapan/putaran, putaran pertama berlangsung pada hariSabtu. 21 Agustus 2004, dan hasil pemilihan padaputaran pertama tersebut Yuhelmi Yunus Bsc (Nomor Undi5) bersama Tengku Saifannur (Nomor Undi 6) menangdalam pemilihan maju ke pemilihan putaran kedua danselanjutnya pada pemilihan putra kedua yangberlangsung pada hari Rabu 25 Agustus 2004, YuhelmiYunus, Bsc menang dengan hasil pengutan

Pemanfaatan tradisional* Pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 28Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam yang menyebutkanKegiatan pemanfaatan yang dimaksud di atas sebelumnyaharus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri ataupejabat yang ditunjuk dan setiap pemegang izinpemanfaatan hatus membayar iuran dan pengutan yangdikenakan setiap pemanfaatan kondisi lingkungan.b.

27 Ayat (1)yang berbunyi bahwa setiap orang yang memiliki dan mengoprasikan kapalpenangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RepublikIndonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI dan apabila kapalmelakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SIPI dan SPB maka akanmerugikan Negara karena pajak yang tidak di bayarkan dari hasil kegiatanPenangkapan ikan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48 UU No 45tahun 2009 tentang pengutan

terlebih dahulu melengkapidokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapan ikan (SIPI)untuk memperoleh SLO (surat laik Oprasi ) yang di keluarkan olehpengawas perikanan setempat dan SPB (surat persetujuan berlayar )yang di keluarkan oleh syahbandar perikanan setempat dan adakerugian Negara yang di timbulkan jika kapal melakukan penangkapanikan tanoa dokumen SIPI dan SPB yaitu pajak yang tidak di bayarkandari hasil kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalam pasal 48 UUNo 45 tahun 2009 tentang pengutan

PBRBahwa saksi menyetorkan uang SWDKLLJ kepada Terdakwa dari bulanMaret 2009 sampai dengan Desember 2009 ;Bahwa total uang pengutan SWDKLLJ yang saksi serahkan adalahsejumlah Rp.446.943.600..Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan denganketerangan Saksi tersebut.2.

rekap SUM 32dan menyerahkan lembaran SKPD kepada Terdakwa setiap harinya danmenyerahkan uang hasil pemungutan kepadanya ;e Bahwa bukti yang saksi buat bahwa uang SWDKLLJ tersebut sudah saksiserahkan kepada Terdakwa adalah dengan meminta Terdakwa memarafpada rekap SUM 32 pada item penerimaan SWDKLL ;e Bahwa saksi menyetorkan kepada Terdakwa uang SWDKLLJ dari bulanJanuari 2008 sampai dengan Februari 2009 sebesar Rp.695.680.600,sedangkan dari bulan Maret 2009 sampai dengan Desember 2009penyerahan uang pengutan

2021/PN Kdimelengkapi dokumen kapal perikanan dan dokumen izin penangkapanikan (SIPI) untuk memperoleh SLO (surat laik Oprasi ) yang di keluarkanoleh pengawas perikanan setempat dan SPB (Surat persetujuan berlayar)yang di keluarkan oleh syahbandar perikanan setempat dan adakerugian Negara yang di timbulkan jika kapal melakukan penangkapanikan tanpa dokumen SIPI dan SPB yaitu pajak yang tidak di bayarkandari hasil kegiatan Penangkapan ikan yang tercantum dalam pasal 48 UUNo 45 tahun 2009 tentang pengutan

PN.Pbmblangko BPHTB dan blangko pajak lainnya;Bahwa, khusus pencetakan blangko Retribusi yang dicetak oleh BadanKeuangan Daerah Kota Prabumulih adalah : Retribusi Parkir, RetribusiPasar dan Retribusi Kesehatan Puskesmas;Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang telah dipalsukan oleh Terdakwaadalah karcis Retribusi Parkir;Bahwa, yang berhak memungut uang parkir tersebut adalah DINASPERHUBUNGAN, sedangkan Badan Keuangan Daerah hanya mencetakblangko yang diminta oleh Dinas Perhubungan tersebut;Bahwa, dasar hukum atas pengutan

yang sah, berupa:tambahan tunjangan, honorarium kegiatan, penghargaan berupa tali asih,penghargaan berupa uang duka, dan kempensasi bagi carik yang tidakmemenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS, sesuai dengan kemampuankeuangan Desa, kemudian dalam Peraturan Bupati tersebut juga mewajibkansetiap penerimaan lain yang sah haruslah didasarkan atau dibuatkan PeraturanDesa; Bahwa pada kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa atau Petinggi tidakpernah membuat Peraturan Desa secara sah terkait dengan pengutan

yang sah, berupa:tambahan tunjangan, honorarium kegiatan, penghargaan berupa tali asih,penghargaan berupa uang duka, dan kempensasi bagi carik yang tidakmemenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS, sesuai dengan kemampuankeuangan Desa, kemudian dalam Peraturan Bupati tersebut juga mewajibkansetiap penerimaan lain yang sah haruslah didasarkan atau dibuatkan PeraturanDesa;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa atau Petinggi tidakpernah membuat Peraturan Desa secara sah terkait dengan pengutan

Dan didalam Pasal 11 Perda KabupatenJepara Nomor 9 tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa menerangkansebagai berikut :vPasal 11 ayat (1) Desa dilarang melakukan pengutan atas jasa layananadministrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.Hal 97 dari 181 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.vY Pasal 11 ayat (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi :1) Surat pengantar;2) Surat rekomendasi;3) Surat keteranganTanggapan Terdakwa :Terdakwa menyatakan tidak

Unsur : DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN.Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya berpendapat unsurdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi danterbukti secara sah menurut hukum karena pada kenyataannya Terdakwa selakuKepala Desa atau Petinggi tidak pernah membuat Peraturan Desa secara sah terkaitdengan pengutan atas Biaya Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 dantahun 2017 di Desa Petekeyan, padahal Terdakwa selaku seorang Kepala

tidak pernah membuat Peraturan Desa terkait dengan pengutan atas BiayaProgram Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 dan tahun 2017 di DesaPetekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai/bertentangandengan tugas, wewenang maupun kekuasaannya sebagai Kepala Desa/PetinggiHal 141 dari 181 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagaimana diatur dalamketentuan :1.

Barangbarang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik : a. konsumsinyaperlu. dikendalikan ;b. peredarannya perlu diawasi ;c. pemakaiannya perlupembebanan pengutan Negara ; d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutanNegara ; dikenai cukai berdasarkan Undangundang ini;2.

jerambah lagi sejak tahun 2008 dan digusur olehASDP dan kemudian para jeramabah lapor Kedesa cari perlindungan ke KantorDesa Ketapang dan kemudian ditemukan bahwa tanah sengketa/LCM itu tercatat diBuku Kerawangan Desa Ketapang sebagai tanah Kas Desa ;Bahwa setahu saksi setelah desa menyetujui tanah desa tersebut dipinjam pakai olehPemda, selanjutnya Kepala Desa Ketapang melakukan tindakan banyak masyarakat(Kepala Keluarga) yang dipindahkan dari lokasi yang mau dipakai sebagai Subterminal untuk pengutan

laut, Kantor pelayaran milik Jembatan Madura, SP Ferry, JimlahFerry dan mereka sewa kepada Pemda ;Bahawa saksi tidak tahu tanah sengket sekarang sudah ada SHPnya ;Bahwa waktu itu bangunan pasar ditanah sengketa tersebut sudah jadi dandibangun oleh Desa Ketapang namun saksi tidak tahu dari mana dana yangdipakai untuk membangun pasar ditanah sengketa tersebut, yang tahuadalah Kades Atroyu ;Bahwa saksi memungut retribusi penyebrangan kapal sejak tahun 1967sampai dengan tahun 1970 ;Bahwa retribusi pengutan

No.2446 K/Pdt/2008pembebasan penangguhan BM, cukai dan pajak dalam rangka impordiberikan pembebasan BM, cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM sertaPPh Pasal 22 impor.Bahwa oleh karenanya berdasarkan butir 15 tersebut di atas kegiatanutama yang rutin di lakukan Penggugat di dalam menjalankan usahanya adalahkegiatan eksporimpor dengan, menggunakan fasilitas pemerintah incasuDepartemen Keuangan berupa tanoa pengutan PPN, PPnBM serta PPh Pasal22 impor ;Bahwa Tergugat adalah mantan Direktur Utama Penggugat