Ditemukan 141 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-02-2013 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 9/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 21 Februari 2013 — Drs. SUMANTRI bin HARDJO SUWITO
4923
  • dari Bendahara Bos SMPN 1 Sukodono sebesar Rp 20.000.000, untuk pembayaran BonDrs SumantriKwitansi Asli tanggal 10 Oktober 2007 dari Bendahara Bos SMPN 1 Sukodono sebesar Rp 15.000.000, untuk pembayaran BonDrs SumantriBuku panduan BOS tahun 2009 untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 tahun yang bermutuBuku panduan BOS tahun 2010 untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 tahun yang bermutuBuku kas SMPN I Sukodono tahun 2006 s/d 2010Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS
    ) SMPN 1Sukodono Tahun Anggaran 2009/2010Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN 1Sukodono Tahun Anggaran 2010/2011Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/ SMPLB PenerimaBOS kab.Sragen Periode : JuliDesember 2009 dan Pencairan :Oktober Desember 2009Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010tentang Petujuk Teknis Pengguna Dana BOS Tahun anggaran201130;36.37.38.39.40.41.42.43.44,45.46.Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP N 1 SukodonoTriwulan II Tahun Anggaran 2009Laporan
    dari Bendahara Bos SMP N 1Sukodono sebesar Rp 20.000.000, untuk pembayaran Bon Drs SumantriKwitansi Asli tanggal 10 Oktober 2007 dari Bendahara Bos SMP N 1Sukodono sebesar Rp 15.000.000, untuk pembayaran Bon Drs SumantriBuku panduan BOS tahun 2009 untuk pendidikan gratis dalam rangka wajibbelajar 9 tahun yang bermutuBuku panduan BOS tahun 2010 untuk pendidikan gratis dalam rangka wajibbelajar 9 tahun yang bermutuBuku kas SMPN I Sukodono tahun 2006 s/d 2010Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS
    ) SMPN SukodonoTahun Anggaran 2009/2010Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN 1 SukodonoTahun Anggaran 2010/2011Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/ SMPLB Penerima BOSkab.Sragen Periode : JuliDesember 2009 dan Pencairan : Oktober Desember 2009Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010 tentang PetujukTeknis Pengguna Dana BOS Tahun anggaran 2011Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP N 1 Sukodono Triwulan IITahun Anggaran 2009Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP N
Putus : 21-07-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 180/Pid.B/2009/PN.JMB
Tanggal 21 Juli 2009 — DRS. H. M. BILAL, M.Pd.I
5837
  • MinimalPendidikan (PSBMP) tertanggal 31 Desember 2003, Penggunaan dana PSBMP := Untuk biaya Pendidikan siswa yaitu untuk iuranrutin bulan siswa ; = Mendukung peningkatan proses belajarmengajar ; = Mendukung peningkatan pembinaankesiswaan ; = Mendukung peningkatan kualitas tenagakependidikan ; = Mendukung peningkatan sarana dan prasaranapendidikan ; = Mendukung peningkatan mutu pendidikan ;e Bahwa berdasarkan pedoman Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Progaram PKPS,BBM dan APLIKASInya dalam RAPBS
    Turut menyusun RAPBS. b. Mendukung upaya upaya peningkatan kualitas pembelajaran.c. Mengawasi pelaksanaan program sekolah yang tertuang di RAPBS.e Tugas sebagai Koordinator Keuangan Pondok Darul Ulum Jombang antaralain: a. Mengelola dana seluruh unit pendidikan di Pondok Pesantren DarulUlum. b. Menggali dana untuk membiayai seluruh aktifitas di Pondok Pesantren. c.
    Bahwa dalam RAPBS tidak ada dana taktis.Bahwa tidak ada surat resmi dari Dinas tentang penggunaandana PSBMP untuk pondok. 7 e Bahwa dana taktis tidak ada persetujuan /sepengetahuanKomite. Mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum padapersidangan tanggal 7 Juli 2009, yang pada akhir kesimpulannya mohon agar MajelisHakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :1. Menyatakan terdakwa Drs. H.M.
    Muhaimin selaku bendahara telah membuat SPJ danaPSBMP dan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis Diknassedangkan dana yang diserahkan ke Yayasan Darul Ulum sebesar Rp.38.496.000, tidak dimuat dalam RAPBS . e Bahwa terdakwa telah mengambil suatu kebijakan yang tidak sesuaidengan peruntukannya dengan cara antara lain : 83 e dana yang diserahkan ke Yayasan Darul Ulum sebesar Rp.38.496.000, e tidak membayar honor kepada GTT sejak bilan Juli 2005 s/d.
    Muhaimin selaku bendahara telah membuat SPJ danPSBMP dan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis Diknas 85 sedangkan dana yang diserahkan ke Yayasan Darul Ulum sebesar Rp.38.496.000, tidak dimuat dalam RAPBS . dengan demikian terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3Peterongan telah melakukan perbuatan yang tidak prosedural maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, telah terpenuhi. Ad. 4).
Putus : 05-11-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus/2012/PN.SBY
Tanggal 5 Nopember 2012 —
445
  • rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Grabagankemudian mengisi Formulir atau faktur pengambilan saya tanda tangani selaku KepalaSekolah bersama terdakwa selaku bendahara BOS SMPN Grabakan dan dana BOSdicairkan dari Rekening SMPN 1 Grabagan secara tunai kemudian uang dana BOStersebut disimpan oleh bendahara BOS terdakwa MUKLISON ; Bahwa pencairan dilakukan kadangkadang setiap bulan, kadang tiga bulan sekalisesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi UPTD ; Bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan RAPBS
    petugas Polres Tuban, bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS SMPN I Grabagan ada nota nota pembelian yang di mark up, oleh bendaharaBOS saudara MUKLISON ; Bahwa secara terperinci saksi tidak mengetahui nota nota pembelian apa saja yang dimark up oleh bendahara BOS SMPN I Grabagan ; Bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transfaran, dan bertanggung jawabdan diumumkan di media pengumuman sekolah, dibahas dengan dewan guru dan melibatkanKomite sekolah ; Bahwa mekanisme pembuatan RAPBS
    melalui rapat dewan guru, pengurus sekolahserta melibatkan komite sekolah, untuk membahas RAPBS, selanjutnya setelah jadi RAPBS,diserahkan kepada Bendahara BOS, guna disesuaikan dengan alokasi dana BOS yang diterimadari Dinas DIKPORA Kabupaten Tuban saksi pernah menerima uang dana BOS dari terdakwaselaku bendahara BOS dan menanda tangani tanda terima namun waktunya dan besarnya /jumlahnya saksi lupa, dipergunakan untuk kegiatan kepala Sekolah (KKS) ; Bahwa uang Dana BOS yang saksi terima selaku
    tersebut dibuat LPu ;e Bahwa ada kwitansikwitansi yang diingkari saksisaksi karena jumlahnyaberlebihan ;e Bahwa benar terdakwa yang membuat kwitansikwitansi tersebut ;e Bahwa terdakwa membuat kwitansikwitansi tersebut (mark up) karena adapembelianpembelian yang tidak bisa di LPJkan misalnya : untuk pembelian nasitumpeng (waktu acara tirakatan diminta oleh kecamatan) ;e Bahwa terdakwa juga mempunyai toko elekstronik dan ada yang menggunakankwitansi dan stempel toko terdakwa ;e Bahwa dalam pembuatan RAPBS
    pernah dibentuk tim tapi tidak pernah selesai ;e Bahwa pembelanjaanpembelanjaan sifatnya dadakan ; Bahwa semestinya pembuatan RAPBS sebelum tahun berjalan ; Bahwa pencairan dana BOS selama ini tidak ada RAPBS ;e Bahwa dalam aturan, Dana BOS tidak boleh dibelikan bahan material, tapi dalamPermendagri Dana BOS boleh dibelikan material, penggantian keramik, teralis dll ;e Bahwa ada kegiatankegiatan dan belanjabelanja yang tidak dapat di SPJkanyang totalnya + Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah
Putus : 25-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — Drs. SUMANTRI bin HARDJO SUWITO
4627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sumantri ;Buku panduan BOS tahun 2009 untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku panduan BOS tahun 2010 untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku kas SMPN 1 Sukodono tahun 2006 s/d 2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN1 Sukodono Tahun Anggaran 2009/2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN1 Sukodono Tahun Anggaran 2010/2011 ;Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/SMPLBPenerima BOS Kabupaten Sragen
    Bendahara Bos SMP N 1Sukodono sebesar Rp 20.000.000, untuk pembayaran Bon DrsSumantri ;Kwitansi Asli tanggal 10 Oktober 2007 dari Bendahara Bos SMP N 1Sukodono sebesar Rp 15.000.000, untuk pembayaran Bon DrsSumantri ;Buku panduan BOS tahun 2009 untuk pendidikan gratis dalam rangkawajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku panduan BOS tahun 2010 untuk pendidikan gratis dalam rangkawajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku kas SMPN I Sukodono tahun 2006 s/d 2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS
    ) SMPN SukodonoTahun Anggaran 2009/2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN SukodonoTahun Anggaran 2010/2011 ;Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/SMPLB Penerima BOSKab.
Register : 25-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 14/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 29 Juli 2013 — Drs. EKO PURWOKO, M.PD BIN ISKANDAR
108106
  • diterima dari wali murid/ orang tua calon siswatersebut tidak dirapatkan dan dilaporkan dengan Komite SMA PlusNegeri 7 Kota Bengkulu adalah menyalahi ketentuan Diktum KeTujuhKeputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentangPenetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkuludalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen PeningkatanMutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) serta uang hasil yangdikumpulkan tersebut juga tidak dibuat dalam Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS
    PenuntutUmum mengenai tidak ada dalam komite dalam pembangunanlapangan parkir dan taman sekolah SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulutdak tepat karena secara materilnya dari saksisaksi yag diajukan baikdari saksi keta komite SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu HM YunusSaid, ama, saksi Mizhazariah, saksi Tahanudin, dan saksi para walimurid menyatakan dukungannya dan sangat setuju denganpembangunan lapangan parkir dan taman sehingga rapat komitesebagai persyaratan teknis yang dapat dilakukan berita acaraperubahan RAPBS
    Pembangunan lapangan parkir dan taman di SMA Plus Negeri 7 KotaBengkulu, walaupun belum tercantum dalam RAPBS, dapat dilakukanperubahan dengan persetujuan komite dengan memasukan ke33RAPBS, tetapi nkarena terdakwa sudah terlanjur dipindah dari SMAPlus Negeri 7 Kota Bengkulu maka perubahan RAPBS mengalamikendala.
Register : 25-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 29 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : Drs. EKO PURWOKO, Mpd
Terbanding/Jaksa Penuntut : RINI YULIANI, SH
9132
  • diterima dari wali murid/ orang tua calon siswatersebut tidak dirapatkan dan dilaporkan dengan Komite SMA PlusNegeri 7 Kota Bengkulu adalah menyalahi ketentuan Diktum KeTujuh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tentangPenetapan Sekolah Menengah Atas SMA Plus Negeri 7 Bengkuludalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen PeningkatanMutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) serta uang hasil yangdikumpulkan tersebut juga tidak dibuat dalam Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS
    Umum mengenai tidak ada dalam komite dalampembangunan lapangan parkir dan taman sekolah SMA Plus Negeri 7Kota Bengkulu tdak tepat karena secara materilnya dari saksisaksiyag diajukan baik dari saksi keta komite SMA Plus Negeri 7 KotaBengkulu HM Yunus Said, ama, saksi Mizhazariah, saksi Tahanudin,dan saksi para wali murid menyatakan dukungannya dan sangatsetuju dengan pembangunan lapangan parkir dan taman sehinggarapat komite sebagai persyaratan teknis yang dapat dilakukan beritaacara perubahan RAPBS
    Pembangunan lapangan parkir dan taman di SMA Plus Negeri 7 KotaBengkulu, walaupun belum tercantum dalam RAPBS, dapat dilakukanperubahan dengan persetujuan komite dengan memasukan keRAPBS, tetapi nkarena terdakwa sudah terlanjur dipindah dari SMAPlus Negeri 7 Kota Bengkulu maka perubahan RAPBS mengalamikendala.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — Bambang Setyo Budiono, S.Pd. M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
8126
  • Komite SMAN 1 Madiun bulan Januari Desember 2012. 14. 1 (satu) bendel Laporan Dana Rutin Komite SMAN 1 Madiun bulan Januari Pebruari 2013. 15. 2 (dua) bendel Laporan BKMM Januari Juni 2010 dan Juli Desember 2010 16. 4 (empat) bendel Laporan BKMM Januari Desember 2011 17. 1 (satu) bendel Laporan BKMM Januari Desember 2012 18. 1 (satu) bendel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite SMA 1 Madiun tahun 2010 2014 19. 3 (tiga) bendel LPJ dan RAPBS
    ) 3.222, 490.00013 7 2010 Koordinasi dg ketua Komite + Kons 3.2.2) 602.000 Karena saksi 217 2010 Rapat Pengurus Komite (RAPBS) 3.2.2 753.50022 7 2010 Rapat Pengurus Komite (RAPBS) 2 3.2.2 881.00023 7 2010 Rapat Pengurus Komite (RAPBS) 3 3.22 534.50026 7 2010 Rapat Pengurus Komite (RAPBS) 4 3.2.2 1.322.40028 7 2010 Rapat Pengurus Komite (RAPBS) 5 3.2.2 1.171.40015 7 2010 Kons Rapat Dinas 333.1 1.945.00017 7 2010 Bantuan Transport Pengawas Prop 332 500.00024 7 2010 Transport /sewa 2 bus ke Pacitan
    ) karena Rencana Anggara Pendapatan danBelanja Sekolah (RAPBS) telah dibuat oleh Wakil Kepala Sekolah bidang humas SMA Negeri Madiun sebelum saksi (Dra.
    Bahwa sebagian besar sesui dengan yang ada RAPBS, namun ada kegiatan yang diluar RAPBS yang dilaksanakan bidang humas.Bahwa yang tidak sesuai RAPBS: Out door learning sebesar Rp. 7.000.000, Halal bihalal keluarga besar SMA 1 Madiun Rp. 7.040.000, Hal. 117 dari 263 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby1183 Kegiatan lain yaitu konsumsi kerja bakti, konsumsi tim adipura, Konsumsi Banwas, transportasi dan konsumsi ta ziah keluarga siswa dan guruke luar kota, anak cacat dan yatim piatu, bansos,
    Bahwa saksi tidak pernah membuat Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) karena Rencana Anggara Pendapatan danBelanja Sekolah (RAPBS) telah dibuat oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasana SMA Negeri Madiun sebelum saksi (LilikSuyatmi) dan saksi tinggal menjalankan.
    Bahwa pada intinya rencana program (RAPBS/RAKS) berisi tentang : Sumber anggaran/dana kegiatan Bahwa sumber anggaran/dana kegiatan yang ada dalam rencana program (RAPBS/RAKS) SMAN Madiun berasal dari :1 Untuk tahun 2009/2010 dari APBD II dan Dana Komite Sekolah 2 Untuk tahun 2010/2011 dari APBD II dan Dana Komite Sekolah 3 Untuk tahun 2011/2012 dari APBD II, APBD I dan Dana Komite Sekolah 4 Untuk tahun 2012/2013 dari APBD I, APBD I dan Dana Komite Sekolah. .
Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-05-2012
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 180/PID.B/2011/PN.Sdk
Tanggal 12 Januari 2012 — BONA BOANG MANALU, S.Ag
513
  • pernahmenerima Dana Bos, dan pembukuannya juga saksi tidak tahu;Bahwa, saksi sebagai Bendahara Dana Bos asal ditunjuk sajaoleh Kepala Sekolah, tidak ada SK untuk saksi ; Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan KepalaSekolah untuk mengenai Dana BOS ; 1818Bahwa, saksi mau tidak dilibatkan hanya karena loyalkepada atasan Saja jj err ereee eeeBahwa, saksi tidak tahu apakah SD. 030395 Gumuntur DesaSumbari ada menerima Dana BOS ; Bahwa, saksi tidak tahu Rencana Anggaran PerbelanjaanBiaya Sekolah (RAPBS
    transport ; Bahwa, saksi disuruh Kepala Sekolah hanya tanda tanganisaja Blanko itu kosong ; 20e Bahwa, saksi menanda tangani laporan itu sebagai Bendaharae Bahwa, kedudukan Kepala Sekolah hanyalah mengetahui/menyetujul ; +2 errr rrr errr ree eee Bahwa, saksi tidak ada membuat laporan itu ; e Bahwa, benar perincian pengeluaran itu dulu ditulis pakaipensil baru diketik ; e Bahwa, saksi memberikan keterangan di Polisi tidakmendapat tekanan ssssssHeesHesenenen eee Heee Bahwa, saksi menanda tangani RAPBS
Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PID.SUS/2013/PTK
Tanggal 15 Januari 2014 — YASINTA ABUK,S.Ag
46365
  • tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Sedangkan sisa uang sebesar Rop151.350.000,00 (seratus lima puluh satu jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetap dalam pengelolaan terdakwa YASINTAABUK, S.A jjpnnnnnnnn cnn nen nec nnn nner ce cee nee ne ene cne cence ane ane nnenn none na nenoo= Bahwa Uang senilai Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yangterdakwa serahkan kepada Yosef Subani telah dibelanjakan sesuai denganRKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)/RAPBS
    (Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah), buku Panduan BOS tahun 2009 dan dapatdipertanggungjawabkan;= === == 2=Akan tetapi dari uang senilai Ro151.350.000,00 (seratus lima puluh satu jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa untukkeperluan sekolah sesuai dengan RKAS/RAPBS dan Buku Panduan BOS tahun2009 serta dilaporkan pada laporan BOS hanya sebesar Rp46.944.566,00(empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enampuluh enam rupiah
Register : 20-06-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 24 Juli 2017 — Pembanding/Terdakwa : Drs AMAS FARMAS MM Bin Alm RS NATA AMI PRAJA
Terbanding/Penuntut Umum : ANDARIAS DORNEY, SH.MH.
8240
  • (Dana Alokasi Khusus)sampai dengan 12 * Peralatan UKs tidak bolehtelah terpenuhi menggunakan danapendanaannya dari FP2SMAK untuk membeliFP2SMAK alat peraga / mediapembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAKtersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah.Berdasarkan PERWA No.25 Tahun 2012, pada pasal
    DESRYNINGSIH> Bendaharae Dari tahun 2012 s/d 2013 dijabat oleh saksi EUIS NURLAELA bintiSUGITOBahwa beberapa penggunaan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengansemestinya yang dilakukan oleh terdakwa selaku kepala sekolah bersamasama dengan saksi EUIS NURLELA (selaku Bendahara);Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAK Pihaksekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkan RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untukpertanggungjawapannya pihak sekolah harus membuat Laporan
    PerbulanPerawatan e Pengecatan, Kamar mandi dansekolah perpaikan atap WC Siswa harus dijaminocor, perbaikan pintu jendelaPerbaikan mebeler,perbaikan sanitasicaknlah leamar berfungsi dengan baik.JikaMmMendeacak dan tidak adadalam keadaan 2021Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAKtersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah.Berdasarkan
Putus : 13-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 13 Desember 2011 — SUFITJE M. TOHA MAAKH
5526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SMP N I Kupang JERMIAS DJULULU pada tanggal 9 September 2005 menanda tangani slip pengambilan uang / danaBOS tahap I sejumlah 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan keduanya menuju ke BRIUnit Merdeka Kupang untuk mencairkan dana tersebut setelah dana cair Terdakwa tanpamengarahkan Juknis dan Juklak BOS kepada Bendahara BOS akan tetapi Terdakwamemerintahkan Bendahara BOS JERMIAS DJU LULU melakukan pembelanjaan/penggunaan uang / dana BOS tanpa persetujuan Komite Sekolah, dan tanpa didaftarkandalam RAPBS
    KomiteSekolah, dan pada angka 3 disebutkan : pengambilan dana berikutnya oleh penanggungjawab kegiatan dapat direalisasi setelah memberikan pertanggung jawaban dana yangdiberikan sebelumnya ; bahwa Terdakwa malah secara berulang kali secara berturutturut melakukan perbuatan yang sama yaitu memerintahkan Bendahara BOS membayarsejumlah uang kepada Terdakwa dengan sejumlah alasan tanpa ada pertanggungjawaban uanguang yang diterima sebelumnya dan tanpa persetujuan Komite Sekolahdan tanpa didaftar dalam RAPBS
    Print51/P.3.5/Fd.1/04/2007 tanggal 30 April 2007 Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun ajaran 2005/ 2006 SMP Negeri IKupang tanggal 11 Agustus 2005 ;SP. No. Print51/P.3.5/Fd.1/04/2007 tanggal 30 April 2007 usul Bendahara DanaBOS dan atasan langsung Bendaharawan tahun 2005 beserta lampiran tanggal 24Agustus 2005 ;SP. No. Print51/P.3.5/Fd.1/04/2007 tanggal 30 April 2007 Buku PetunjukPelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah;SP. No.
Register : 02-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA);
252123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berapa jumlah siswasiswi disekolah ini tahun 2012, tahun2013, tahun 2014.Bagaimana mekanismepenyusunan, pembahasan,sosialisasi dan pengesahanRancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun2012, Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) tahun 2013, RancanganAnggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS) tahun 2014menjadi Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah (APBS) tahun2012, Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah (APBS) tahun2013, Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah
    Jenis dan nama kegiatanekstrakurikuler di sekolah ini, yangdibiayai dana BOS, dana BOP dandana dari masyarakat/orang tuamurid, tahun 2012, tahun 2013,tahun 2014.Daftar nama dan alamatsiswasiswi penerima bantuansiswa miskin tahun 2012, tahun2013, tahun 2014 di sekolah ini.Salinan dokumen Rencana KerjaMenengah (RKJM) sekolah ini.Salinan dokumen RencanaAnggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS) tahun 2012, tahun2013, tahun 2014 di sekolah ini.Salinan dokumen AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah
    Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pemukiman 1.3 Pembangunan Bendungan 1.4 Perbaikan dan Pembangunan terkait Pengelolaan SDA 1.5 Pembangunan Mitigasi Bencana Banjir 1.6 Pembangunan Kebun Pembibitan 1.7 Pembangunan Kawasan Binaan Total Permohonan: 7 Pengadaan Barang 2.1 Pengadaan alat pertanian 2.2 Pengadaan Alat Pendidikan 2.3 Pengadaan Peralatan Penyandang Disabilitas 2.4 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Total Permohonan: 4 Laporanpenyelenggaraan Total Permohonan: 9APBS dan RAPBS
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — AYU SEPTARIA, S.Pd binti AGUS ALFIAN
1159830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan ... [Selengkapnya]
  • melakukan rapat diawal tahun untuk membuat perencanaan RKASyang mana hasilnya haruslah diumumkan di papan pengumuman sekolahnamun kemudian saksi HELENDRASARI mengganti RKAS tersebut denganRKAS yang dibuat sendiri oleh saksi HELENDRASARI dan diketik oleh saksiETY KURNIASIH BINTI SUBARDI selaku Sekretaris Komite selanjutnyatidak diumumkan di papan pengumuman sekolah.Bahwa dalam rencana penggunaan dana yang diterima sekolah (termasukBOS) dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS
    ), dan penyusunan RAPBS dan Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS) untuk dana diluar komite (termasuk BOS) disusun sendirioleh saksi HELENDRASARI selaku Kepala Sekolah tanpa melibatkan KetuaKomite sekolah.Bahwa sejak Triwulan ke Tahun Anggaran 2013 sampai dengan TriwulankeIll Tahun Anggaran 2015, dana BOS yang diterima Sekolah MenengahPertama Negeri 24 Bandar Lampung di transfer ke Rekening SMP Negeri 24Bandar Lampung yang berada di Bank Lampung Cabang Pembantu JalanPangeran Antasari dengan Nomor Rekening
    melakukan rapat diawal tahun untuk membuat perencanaan RKASyang mana hasilnya haruslah diumumkan di papan pengumuman sekolahnamun kemudian saksi HELENDRASARI mengganti RKAS tersebut denganRKAS yang dibuat sendiri oleh saksi HELENDRASARI dan diketik oleh saksiETY KURNIASIH binti SUBARDI selaku Sekretaris Komite selanjutnyatidak diumumkan di papan pengumuman sekolah;Bahwa dalam rencana penggunaan dana yang diterima sekolah (termasukBOS) dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah (RAPBS
    ), dan penyusunan RAPBS dan Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS) untuk dana diluar komite (termasuk BOS) disusun sendirioleh saksi HELENDRASARI selaku Kepala Sekolah tanpa melibatkan KetuaKomite sekolah;Bahwa sejak Triwulan ke Tahun Anggaran 2013 sampai dengan TriwulankeIll Tahun Anggaran 2015, dana BOS yang diterima Sekolah MenengahPertama Negeri 24 Bandar Lampung di transfer ke Rekening SMP Negeri 24Bandar Lampung yang berada di Bank Lampung Cabang Pembantu JalanPangeran Antasari dengan Nomor Rekening
    Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24Bandar Lampung Triwulan III Tahun Anggaran 2015 (Juli September2015);Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan s/d Triwulan IV tahun 2013;Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan s/d Triwulan IV tahun 2014;Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan s/d Triwulan II tahun 2015;Foto Copy RKAS SMPN 24 Bandar Lampung Tahun 2015;1 (Satu) berkas asli RAPBS
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Drs. BESKINUR, dkk. vs PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU RI. (PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.
4620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tresna Umar Syamsuri yangdulunya adalah Bendahara SMK PGRI 3 Malang), dan Ditya Wardana diSMK PGRI 3 Malang untuk mengambil uang sekolah siswa dari kasir/bendahara SMK PGRI 3 Malang, yang kemudian Manager Keuangan PT.Yopa Mitra Pergani tersebut disetor kepada Tergugat Rekonvensi.Sehingga untuk memenuhi kebutuhan operasional SMK PGRI 3 Malang,Kepala Sekolah yang baru harus mengajukan anggaran sekolah kepadaTergugat Rekonvensi sesuai dengan RAPBS, sedangkan sisa uangsekolah di luar RAPBS dipergunakan
    Nomor 1185 K/Pdt/2017 18.Sehingga total sisa uang sekolah diluar RAPBS SMK PGRI 3 Malangyang diambil oleh Tergugat Rekonvensi, dapat direkapapitulasi, sebagaiberikut: Sisa KasNo.
    Sehingga uang iuran yang seharusnya diterima olehPenggugat Rekonvensi berkurang jumlahnya, sehingga perbuatan TergugatRekonvensi tersebut merugikan Penggugat Rekonvensi sebanyak 5%dikalikan dengan selisih uang sekolah siswa yang sebenarnya dengan yangdilaporkan di RAPBS total sebesar Rp506.973.900,00 (lima ratus enam jutasembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rinciansebagai berikut: Uang Uang masuk masuk di Soleil ang oe KekuranganNo Tahun wo persiswa/per RAPBS/ Maou
    Kerugian uang iuran 5% dari selisih uang sekolah siswa yangsebenarnya dengan yang dilaporkan di RAPBS yang tidak dibayarkanoleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi totalsebesar Rp506.973.900,00 (lima ratus enam juta sembilan ratus tujuhpuluh tiga ribu sembilan ratus rupiah); Kerugian pembayaran biaya rangkaian kegiatan ujian nasional siswaSMK PGRI 3 Malang tahun 2013.
Register : 16-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DANY AGUSTA M. SALMUN, S.H
Terdakwa:
Siplisiung Lorang, S.Pd alias SIMPLI
7443
  • Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komitesekolah ;g. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yangdibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara danketua komite sekolah ;h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;i.
    Alasanya bahwa saksi tidak pernahdililbatkan dalam urusan pembahasan RAPBS di sekolah.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya..
    Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komitesekolah ;Halaman 82 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.g. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yangdibeli olen sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara danketua komite sekolah ;h.
    Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencanapenggunaan dana BOS (RAPBS/Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaSekolah) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah,bendahara dan ketua komite sekolah ;g. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli olehsekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komitesekolah ;h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;i.
    Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencanapenggunaan dana BOS (RKAS/RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah ;. Melaksanakan tugas pengelolaan dana BOS dimaksud wajib dilaksanakan secarabersamasama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yaknibendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komitesekolah..
Register : 19-04-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK
Tanggal 19 April 2017 — AYU SEPTARIA, S.Pd. Binti AGUS ALFIAN
14375
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.Bahwa dalam rencana penggunaan dana yang diterima sekolah (termasukBOS) dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS), dan penyusunan RAPBS dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah(RKAS) untuk dana diluar komite (termasuk BOS) disusun sendiri oleh saksiHELENDRASARI selaku Kepala Sekolah tanpa melibatkan Ketua Komitesekolah.Bahwa sejak Triwulan ke Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Triwulan kelll Tahun Anggaran 2015, dana BOS yang diterima
    melakukanrapat diawal tahun untuk membuat perencanaan RKAS yang mana hasilnyaharuslah diumumkan di papan pengumuman sekolah namun kemudian saksiHELENDRASARI mengganti RKAS tersebutdengan RKAS yang dibuat sendinoleh saksi HELENDRASARI dan diketik oleh saksi ETY KURNIASIH BINTISUBARDI selaku Sekretaris Il Komite selanjutnya tidak diumumkan di papanpengumuman sekolah.Bahwa dalam rencana penggunaan dana yang diterima sekolah (termasukBOS) dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS
    ), dan penyusunan RAPBS dan Rencana Kerja Anggaran SekolahHalaman 19 dari 49 hal.
    Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan s/d Triwulan IV tahun 201310.Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan Is/d Triwulan IV tahun 201411.Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan s/d Triwulan III tahun 201512.Foto Copy RKAS SMPN 24 Bandar Lampung Tahun 201513.1 (Satu) berkas asli RAPBS SMPN 24 Bandar Lampung Tahun 201314.Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah SMPN 24
    Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan Is/d Triwulan IV tahun 201310.Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan Is/d Triwulan IV tahun 201411.Foto Copy Laporan realisasi penggunaan dana BOS SMPN 24 BandarLampung Triwulan Is/d Triwulan Ill tahun 2015.12.Foto Copy RKAS SMPN 24 Bandar Lampung Tahun 201513.1 (Satu) berkas asli RAPBS SMPN 24 Bandar Lampung Tahun 201314.Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah SMPN
Register : 02-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Hery Susanto
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
Hj. NURMINA, S.Pd. SD. Binti BAHTIAR
11667
  • KKKS 647.000,0022/11/2017 pengadaan absen dan buku nilai 500.000,0023/11/2017 ATK pengelola BOS 650.000,0027/12/2017 Foto copy RPP 1.000.000,0027/12/2017 Belanja ATK 2.820.000,00 Halaman 12 dari 233 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb. 27/12/2017 Foto copy lapbul 1.000.000,0028/12/2017 Foto copy KKG 1.010.000,0030/12/2017 Foto copy buku nilai 800.000,0030/12/2017 Foto copy ulangan harian 1.000.000,00Pembelian ATK dan Penggandaan ke Toko Berkat16/05/2017 Belanja ATK 989.000,0016/05/2017 ATK RAPBS
    Triwulan 2019 Transport Tim bos penyusun RAPBS 10/05/2019 MAIi Nuh 250.000,00Transport Pembinaan Imtaq 10/05/2019 Verda Khairani 600.000,00Transport Pembinaan ekskul Olahraga 10/05/2019 A. Raiyan 400.000,00Transport Pelatin Paskibra 10/05/2019 Ani Oktavianti 300.000,00Transport Pelatih Pramukatanpa tanggal Junaidah 75.000,00Transport Penyusunan Profil Sekolah15/05/2019 A.
    Nasi konsumsi drumband 1.500.000,00 1.500.000,00Snack konsumsi drumband 1.400.000,00 1.400.000,00Konsumsi Minuman Warga SekolahMinuman warga sekolah 800.000,00 800.000,00Minuman warga sekolah 800.000,00 800.000,00Minuman warga sekolah 800.000,00 800.000,00Transportasi Kegiatan SekolahTransport Tim Bos Penyusun RAPBS MAli Nuh 250.000,00 250.000,00Transport Pembinaan Imtaq Verda Khairani 600.000,00 600.000,00Transport Pembinaan ekskul Olahraga A.
    dana BOS Tahun 2019, pada Kwitansi Bukti No. 08 uangsejumlah Rp 2.000.000, untuk Keperluan Bantuan Transport Tim BOSPenyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)Triwulan Tahun 2019 tertanggal 1052019 berikut dengan lampiran tandaterima Bantuan Transport Tim BOS Penyusunan Rencana AnggaranPendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan Tahun 2019 tanggal 1052019 terdapat nama saksi dengan jabatan sebagai Komite menerimauang sejumlah Rp 250.000,, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernahmenerima
    (RencanaAnggararan Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang disusun oleh para Gurudan Kepala Sekolah serta Komite Sekolah.Bahwa untuk mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)maka haruS menyusun dan membuat RAPBS (Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah).Bahwa selama saksi menjadi Kepala Sekolah, pencairan dana BOSTriwulan pernah terlambat hinggal bulan Mei.
Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 604 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — Drs. PANDI SOPANDI, MM. bin UMSIR ARHAMAN
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2009 berdasarkan BukuPanduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis dalamRangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dari Ditjen ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kemenitrian Pendidikan Nasional dalamBab IV huruf C, disebutkan : Penggunaan Dana BOS di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim ManajemenBos Sekolah , Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagaisalah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS
    Siswa.Bahwa penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2009 berdasarkan BukuPanduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis dalamRangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dari Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional dalam Bab IVhuruf C, disebutkan : Penggunaan dana BOS di Sekolah harus didasarkanpada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BosSekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagaisalah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS
Putus : 27-05-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PT PALU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 27 Mei 2015 — MOCH. MUNANDAR LAHIYA vs jaksa
4318
  • Membiayai kegiatankegiatan serupa yang telah dibiayai oleh danayang berasal dari RAPBS, APBD Kabupaten/kota, dan APBD propinsiatau jenis bantuan pendidikan lainnya.. Memindahkan dana block grant dari rekening rutin sekolah/dinas kerekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun.. Simpan pinjam.. Tambahan gaji guru/karyawan.. Investasi, misalnya untuk membeli ternak dengan maksud meraihkeuntungan, dan sebagainya..
    Membiayai kegiatankegiatan serupa yang telah dibiayai oleh danayang berasal dari RAPBS, APBD Kabupaten/kota, dan APBD propinsiatau jenis bantuan pendidikan lainnya.5. Memindahkan dana block grant dari rekening rutin sekolah/dinas kerekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun.6. Simpan pinjam.7. Tambahan gaji guru/karyawan.8. Investasi, misalnya untuk membeli ternak dengan maksud meraihkeuntungan, dan sebagainya.9.
Register : 14-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 21 Maret 2016 — YUSTINA MARTINI,S.Pd,SD
4814
  • berikut :a.b.Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kab/ Kota.Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada dinaspendidikan Kab/ Kota.Menverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.Mengumumkan daftar Komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayaioleh dana BOS di papan pengumuman sekolah (fomat BOS02).Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dana BOS (RAPBS
    Bahwa mekanis pengajuan dana BOS~ dimaksud adalahPenanggungjawab/Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah danDewan Guru menyusun RAPBS termasuk lampiran data siswa/wiselanjutnya diajukan kepada Kanwil Diknas Propinsi melalui DiknasKabupaten selanjutnya apabila disetujui maka dana BOS tersebutditransfer ke rekening Sekolah, kemudian pencairannya dilakukan setiaptriwulan oleh penanggungjawab dan bendahara.
    Namun dalam halmembuat RAPBS tersebut, terdakwa menyusun sendiri tanpa melibatkanKomite Sekolah dan Dewan Guru, akan tetapi terdakwa meminta tandatangan Komite Sekolah dan Dewan Guru, begitu juga denganpencairannya dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan bendaharac.
    Bahwa mekanis pengajuan dana BOS dimaksud adalah Penanggungjawab/Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dewan Gurumenyusun RAPBS termasuk lampiran data siswa/wi selanjutnya diajukankepada Kanwil Dinas Pendidikan Propinsi melalui Dinas PendidikanKota/Kabupaten selanjutnya apabila disetujui maka dana BOS tersebutditransfer ke rekening Sekolah, kemudian pencairannya dilakukan setiaptriwulan oleh penanggungjawab dan bendahara.