Tabahan Tahun2015 No: 01/DPC/2014 tanggal 29 Desember 2015.Dikembalikan kepada Made Mudita Perbekel / Kepala DesaCandikuning.1 (satu) foto copy buku tabungan Bank BPD Bali atas nama LPDDesa Adat Candikuning No.

AMINADAP SONBAI, SAM TABA danmasih banyak orang/ pihak yang menguasai tanah sengketa termasuk anakanak dari KORNELIS SONBAI, TAROCI SONBAI dan ELISABETH SONBAI,semuanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; termasuk tanahPenggugat dan Penggugat Il juga menguasai tanah obyek sengketa, danoleh karena itu dengan tidak ditarik / dimasukkan pihakpihak yang secaranyata menguasai tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini yaituKarel Utan, Markus Utan, Aminadab Sonbai, Amos Takain, Sam Tabahan

Insinyur Soekarno No.7 Kediri Tabahan melalui TERDAKWA

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.

DIKEMBALIKAN KEPADA NI WAYAN SUNI

1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Insinyur Soekarno No.7Kediri Tabahan melalui TERDAKWA 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK3269GAJ.DIKEMBALIKAN KEPADA NI WAYAN SUNI4.

juga halhal yang = meringankan danmemberatkan perbuatan Terdakwa, Permohonankeringanan hukuman yang di Mohonkan oleh PenasehatHukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapatdapat diterima.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhaltersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat putusan padadiktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukanOditur Militer dalam surat dakwaannya maupun dalamtuntutannya dan juga barang bukti tabahan

Tabahan Tahun2015 No: 01/DPC/2014 tanggal 29 Desember 2015.Dikembalikan kepada Made Mudita Perbekel / Kepala DesaCandikuning.1 (satu) foto copy buku tabungan Bank BPD Bali atas nama LPDDesa Adat Candikuning No.

Tabahan Tahun 2015 No: 01/DPC/2014 tanggal 29 Desember 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor168, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten PatiTahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, TabahanLembaran Negara Republik Kabupaten Pati Indonesia NomorHalaman 19 dari 125 halaman Putusan Nomor : 079/G/2014/PTUN Smg.23.6.

hari pengumumanterS@but. " ; 722 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnnHal ini terbukti dari adanya faktafakta hukum yang terdapat pada KantorPertanahan Kabupaten Bandung bahwa Tergugat selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah telah melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan berdasarkan Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur Provinsi JawaBarat No. 620/Kep.230Pemksm/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan Tergugattelah melalui tabahan

mengakhiri hubungan perkawinan sepanjang tuntutandalam Gugatan Rekonvesi yang Termohon ajukan sebagaimana uraianberikut ini dipenuhi Sesuai dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon telah menyampaikan repliksecara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengantambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telahmenyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap denganjawabannya semula dengan tabahan

bantuan kePropinsi Jawa Barat terkait bantuan lumbung pangan masyarakattahun 2011;Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dan tidak tahuada bantuan dana ke Gapoktan di Kota Tasikmalaya;Bahwa benar pernah ada brifing setelah serah terima jabatanKabag Ekonomi;Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan baik lisan maupunsecara tertulis dari Terdakwa maupun Pak Ginanjar atau pihaklain terkait masalah Dana Bantuan ini ;Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pak Ginanjar;Atas keteranga saksi tabahan

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan pencabutan hakpolitik Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaiFD CU mmm mm nm nnn A I ASoames menimbang bahwa putusan MK No. 42/PUUXIII/2015 yangamarnya menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Wali Kota menjadi UndangUndang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 No. 57 Tabahan

jujurmengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantanterpidana;Hal 161 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT.Dps. .162sasaneEH menimbang bahwa Putusan MK No. 42/PUUXIII/2015 yangamarnya menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Wali Kota menjadi UndangUndang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 No. 57 Tabahan

apabila Terdakwatidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti maka akan diganti dengan pidana penjara;Bahwa merujuk kepada Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA NO 5 tahun 2014Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PTJMBtentang PIDANA TABAHAN

Oleh karena itu, meskipun perseroan telah mendapat pengesahandari menteri sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar telahmendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikan pemberitahuannyamaka selama itu belum diumumkan dalam tabahan berita Negara, belum sahdan belum mengikat kepada pihak ketiga.

Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakanSNVT 7 SKS pada buku kas umum (BKU), buku pembantu, buku tabahan serta bukubukutambahan lainya.b. Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP UP, SPP TUP, SPP GUP sertadokumendokumen pendukung lainya.e. Menandatangani SPP UP yang diajukan oleh PPK dan selanjutnya menyampaikankepada pejabat yang melakukan pengujian SPM.d. Menandatangani SPP LS yang pembayarannya melalui rekening Bendahara.e.

Berdasarkan akta pemindahan hak tanggal 26 Mei1925 Nomor 585, nama yang memperoleh hak tercatat : Willem Pieter de Groot 3/6 ,Laurens de Groot 2/6, dan hendrik Fredrek de Groot 1/6;= Menimbang, bahwa Bukti P 4a dan P4b adalah Acte van Eigendom (Milik)tanggal 7 Desember 1934 , yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 1934, di hadapan Hakim Komisaris Dewan Yustisi Batavia, bahwa sebidang tanahkebun hak milik dengan bangunan rumah tinggal dari tembok dan dua blokbanbgunan tabahan atas tanah swasta

NajmiahMuin akan memberikan Tabahan uangmenjadi Rp. 4.000.000.000,(empat milyarrupiah) kepada PenggugatIntervensi , akan tetapi itikad balk dan para Tergugat , Tergugat IIII, TergugatIV dan Tergugat V / Tergugat Intervensitidak di perdulikan oleh PenggugatIntervensi.Bahwa oleh karena dengan jalan baikbaik yang ditempuh oleh para Tergugat/ Tergugat Intervensi tidak dihiraukan oleh Penggugat Intervensi, maka tidakada jalan lain bagi para Tergugat, kecuali melakukan Laporan Pidana tentangpemalsuan surat

.: 1350/Akt/Div.Ask/XI/20I3 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Biaya Tabahan PSL PT. Semen Indonesia. 1 (satu) Lembar Copy Sesuai Aslinya Surat Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 No.: 657/Div.Ask/PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Persetujuan Biaya PSL PT.

Oleh karenanya terhadapTerdakwa patut untuk dibebankan hukuman tabahan berupa pengembalian uang tersebutdiatas, selengkapnya sebagaiamana tercantum dalam amar putusan;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahananNegara maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, waktu/masa tahananTerdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkankepadanya;Menimbang, bahwa Karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebihlama dari waktu penahanan