Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 93/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 5 September 2012 — SUWARNI, AGUS WAHYONO, TURMUDI, MARLINGAH
Melawan MARKINI, SUKAMDI, BUDI SANTOSO, PRAMUJI RIJANTO alias TOTOK, MUJIATI, H. MOCHAMAD SYUKUR ALAMIN, ABDUL ROCHMAN, AGUNG, JITO, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri
3211
  • gonogini, selanjutnyamenjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanya penghapusanHak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuan mengadiliperkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titik singgungantara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi dan PengadilanAgama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
    gonogini,selanjutnya menjadi harta warisan), yakni tidak saja terjadi perubahan pada adanyapenghapusan Hak Opsi atas perkara waris, tetapi juga asas dan dasardasar penentuanmengadili perkaranya seperti asas personalitas keislaman ;Bahwa dengan demikian, dengan diberlakukannya Undangundang No. 3 tahun 2006atau tidak menutup kemungkinan akan muncul problematika hukum dan titiksinggung antara dua Pengadilan tersebut, yakni Pengadilan Negeri disatu sisi danPengadilan Agama disisi lainnya ;Bahwa titik singgung
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — DEDI MULYADI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR ACEH, DKK
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan person atauBadan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat III
Register : 19-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Pkb
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15449
  • Benar ada pertengkaran sangat besar kami,sudah saya singgung dalam kronologi pengusiran. Tapi itusebetulnya sudah selesai, dan merupakan satu2nya pertengkaranyang kami selesaikan dengan dialog/pembahasan sambil bertatapanyang disertai suara/kalimat super mesra. Maka aneh untuk mendadakdibuka kembali oleh istri saya, kecuali karena memang kebeletmeladeni masuknya laki2 lain si aziz itu;8. DIDAMAIKAN DAN DINASEHATI KELUARGA Bohong besari.
Putus : 04-03-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 4 Maret 2014 — PT. EKA CHEMICALS INDONESIA VS JULIANTY NJO
153131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Judex Factiterbukti kurang pertimbangan karena keliru dalam menerapkan hukum pembuktian,sebagaimana dalil ini sesuai dengan Putusan MA No : 317K/Pdt/1987 tanggal 19 April1990 menyebutkan pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoendegomotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.
Putus : 24-04-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 PK/Pdt/2010
Tanggal 24 April 2012 — TO ATIONG Alias ABENG vs. IWAN CHK alias CHE YAM
6738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena hal itulah maka Pengurus Koperasi Baradmil datang ke Dumaidan diselesaikan di Hotel Wisata (akan Tergugat singgung pula padaangka 7 dibawah) ;Maka berdasarkan dalil jawaban Tergugat seperti tersebut diatas,sudah selayaknya terhadap Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;.
Putus : 03-12-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 240/PID.B/2013/PN.BLG
Tanggal 3 Desember 2013 — MAROLE SIAGIAN
6137
  • UnsurDengan mak ntukorang lain seakanakan Surat itu asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa dalam kasus sekarang ini, sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan seperti telah di singgung ataudi pertimbangkan di atas bahwa surat Pelepasan Hak/ Ganti RugiTanah tertanggal 22072011 yang dibuat oleh terdakwa telahdigunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi BobbySimanjuntak bahwa terdakwa seakanakan benar membeli tanahdari saksi Osner Simanjuntak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
23850
  • dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
Register : 08-05-2017 — Putus : 04-08-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MS BIREUEN Nomor 180/Pdt.G/2017/MS.BIR
Tanggal 4 Agustus 2017 — PEMOHON Vs TERMOHON
2513
  • Prinsipnyatermohon bukan ingin mengelak dengan uang 2 juta tersebut, akan tetapiNampak sekali kelembutanya sebagai seorang pria yang berparas waria.Belum lagi kalau termohon singgung dengan dana sertifikasi yang takpernah termohon lihat saat itu. Padahal dana sertifikasi sebanyak 12 juta,tapi termohon sebagai seorang istri tidak pernah dapat.
Putus : 18-05-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Mei 2015 — PT CITRA SURYA ABADI PRIMA VS 1. IBNU HASYIM, DKK
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tidak Saksama Dalam MemberikanPertimbanganPertimbangan Putusan (Onvoldoende Gemotiveera);Bahwa Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan Judex Factionvoledoende gemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur,diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang meenuhi batas minimal pembuktian Padaumumnya suatu putusan suatu putusan yang dikategori onvoledoendegemotiveerd, sering bertitik singgung
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — AFNIDA DJOENED, BSc melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, dk
4868 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIIa. 1.10.a. 1.11.adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdataadalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum Publikyang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badanhukum lainnya;Bahwa Tergugat
Register : 26-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 603/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Well Harvest Winning Alumina Refinery
Terbanding/Tergugat : PT Beringinmas Jaya Abadi
16383
  • Niet Onvantkelijk Verklaard);Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi ini TERGUGAT kembali mengulassecara singkat dasar alasan TERGUGAT menganggap Gugatan a quocacat secara formil karena bertentangan dengan prinsip kepentinganberacara (process doelmatigheid), diantaranya :FAKTA HUKUM : Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT memahami akar persoalanyang sesungguhnya terjadi, dimana bila dipahami dengan seksamabuktibukti yang terdapat pada fakta peristiwa yang terjadisebagaimana yang sedikit banyak telah TERGUGAT singgung
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 1 Februari 2016 — H. AHMAD SYAIFUDDIN, S.Ag MELAWAN: 1. BUPATI SERANG 2. HJ. ICE RISMAWATI BINTI H. RAKHMAWIJAYA
8026
  • Sehubungan dengan penjelasan di atas dikaitkan dengan titik singgung yangterdapat antara Yuridiksi Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan PeradilanTata Usaha Negara, maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan harus ditelititerlebih dahulu. Apakah perkara itu termasuk Yuridiksi Absolut PN (PengadilanUmum) atau tidak.
Putus : 02-08-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — ALEX ADAM NANGOY, VS PT. MSA INDONESIA
8764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga tidak berdasar Judex Factimenyatakan gugatan tidak dapat diterima, hanya sematamata adatitik singgung mengenai Direktur. Sedangkan, Pemohon Kasasi telahmenempuh prosedur UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004;Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.SusPHI/2017f. Bahwa fakta yang diajukan Pemohon Kasasi dalam prosespersidangan a quo adalah fakta yang bernilai pembuktian. Faktatersebut konkret dan relevan yakni jelas dan nyata disengketakanyakni perselisihan hak uang pensiun.
Register : 02-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 71/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 5 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : PT AGRAWISESA WIDYATAMA dalam hal ini diwakili oleh T ISKANDAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
8232
  • Tergugat III sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebutsehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untuk memenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bungaBank Pemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalah merupakantuntutan tanpa dasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 42/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — Pidana: - PROGO SARI
654
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa Progo Sari dari segala Tuntutanhukum. ; 22 2 2 22+ 22222 eon nnn noe nnn nnn nn = =Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan PutusanSela pada tanggal 19 Februari 2013 yaitu :1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa PROGO SARI tidak dapatditerima ; === === 2.
Putus : 21-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/MIL/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — AGUS SAMBUDIYONO
7931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makafakta hukum yang seharus ada guna membuktikan tindak pidana yangdidakwakan adalah :a) Fakta tentang Subjek Hukum.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas mengingatTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap orang dengansengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki,menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan bukan tanaman, makafakta yuridis yang harus terpenuhi adalah siapa yang menjadi subjekhukum atau siapa (orang) yang didakwa melakukan tindak pidana.Walaupun dalam
Register : 13-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MANNA Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2224
  • Seperti yang saya singgung di point 3tergugat dalam menyelesaikan masalah langsung sesuai keinginantergugat. Tergugat tanpa bilang apaapa langsung meninggalkan rumahyang kami tempati, pulang kerumahnya yang mana menurut tergugat itubenar padahal menurut hukum adat dan hukum agama lari atau pergi darirumah sedangkan suami tidak tahu permasalahannya suatu hal yang tidakdi benarkan. Untuk masalah anak saya yang menumpang sementaramelahirkan beberpa waktu setelah melahirkan tergugat tidak sanggup;.
Putus : 23-06-2011 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 23 Juni 2011 —
424
  • satu pihak sertasuami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;27Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Register : 09-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Pwk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat dan Tergugat
8336
  • Tergugat tidak pernah melarang penggugat untukbertemu anak, tapi disini Penggugat berambisi untuk membawa anak.Tergugat disini ayah kandung nya bukan siapasiapa, kewajiban Tergugatsebagai ayah kandung untuk melindungi serta menjaga keselamatan anakanak;Kalau memang Penggugat Paham ahlak yang baik dan mengerti NormaAgama, seperti yang Penggugat singgung dan tudingkan terhadapTergugat jauh dari Norma Agama; Apa dibenarkan berhutang tanpa sepengetahuan suami; Apa dibenarkan menyalah gunakan amanah suami
Register : 16-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 20/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI RIAU CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, BUPATI PELALAWAN
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA , MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
3.PT. SELARAS ABADI UTAMA
195308
  • Selaras AbadiUtama seluas + 13.600 Ha (Bruto), + 11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan(Vide bukti T.IIl1) oleh Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Pelalawan(Bupati) adalah merupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung wewenangPengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agungdalam Putusannya Nomor. 88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994menyatakan Walaupun objek gugatan yang diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara