Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppel
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
111 — 36
  • karenainprosedural.Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahbadan yang memperoleh wewenang konstitusional maupun wewenang atribusisebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Badan PemeriksaKeuangan (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006) sehingga karenakewenangan yang diberikan tersebut BPK berwenang untuk melakukanperhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keppres
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
405 — 267
  • Keputusan PresidenHalaman 26 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG Vi.Vil.Vil.Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang PenetapanCekungan Air Tanah (Keppres No.27/2011):Bahwa Pasal 24 ayat (1) UU No.17/2019 berbunyi: Konservasisumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaandaya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air;Bahwa Pasal 24 ayat (4) UU No.17/2019 berbunyi: Perlindungan danpelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikanSumber
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. I KETUT MANTARA GANDI, M.Si
78 — 37
  • KETUT GARA,S.IP karena saksi memandang yang bersangkutan memiliki kecakapandalam bidang pengadaan barang.Bahwa tujuan dilakukan survey untuk bahan dalam rangka penyusunan HPSyang dipersyaratkan oleh Keppres tentang pengadaan barang dan jasa.Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi KPA, pejabat yangbersangkutan menetapkan HPS yang didasarkan atas hasil survey dari tigaperusahaan yang telah dilakukan oleh Drs.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 28 Januari 2015 — dr. Warta Siritoitet
41 — 21
  • Bahwa sanggahan dikirim melalui anggota Panitia dan ada juga yang diterimamelalui email;Bahwa sanggahan dibalas setelah diterimanya sanggahan tersebut tepatnyatanggal 25 September 2012;Bahwa Laporan ada ke PPK tapi PPK tidak menerima karena masalahnyamengenai TL tapi tetap kami teruskan dan kami tetap mengadakan klarifikasipemenang;Bahwa PPK ada mengirimkan surat kepada saya mengenai TL;Hal 56 dari 165 halaman Putusan No: 34/Pid.SusTPk/2014/PN.PdgJawaban saya Proses Pelelangan sudah sesuai dengan Keppres
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL
Tanggal 5 April 2017 — TAHIRMAN BIN WAHIR
54 — 29
  • KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangdan Jasa:Pasal 5 ,pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkaitdalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antaralain : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran dan ketetapatan tercapainya tujuan pengadaan barang danJasa Menghindari dan mencegah terjadinva pembororosan dan kebocorankeuangan negaraPasal 9 ayat 5 pengguna barang dan jasa bertanggung
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 04-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
BUKHARI, SH.
Terdakwa:
POLTAK HENDRA, S
81 — 35
  • Sarolangun TAHalaman 90 dari 179 Putusan Nomor.1/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb2009 sesuai pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 10 Tahun 2003, Tugas saksiselaku Pengguna Anggaran yaitu :1. Mengangjkat Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa2. Menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi Dalam Negeri dan PeningkatanPemberian Kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil sertaKelompok Masyarakat.3.
Pengadilan PN BENGKULU
Register : 11-09-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor /Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 29 Januari 2018 —
211 — 131
  • Vikri Abadi Group tetap mengajukan pencairan walaupun pekerjaantersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak, hal ini telah bertentangandengan hukum yakni: Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 terhadap:(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai denganyang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukanpermintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untukpenyerahan pekerjaan.(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
186 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlapor V selama mengikuti proses tenderPaket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang diadakanoleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga,Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V,Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sumber dana APBN Kementerian PekerjaanUmum Tahun Anggaran 2013 diikuti secara benar dan selalu mentaatidan melaksanakan semua prosedur tender yang disyaratkan oleh panitiaLelang sesuai Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
430 — 1312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Ratifikasi atas Konvensi New York melalaui Keppres No. 34Tahun 1981 telah menyebabkan Konvensi New York sebagai hukumpositif yang berlaku mengikat yang berlaku sebagai salah satu sumberhukum yang mengikat Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali.Menurut Prof.Dr.Sugeng Istanto, SH dalam bukunya HukumInternasional, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta, halaman 68menyatakan yang dimaksud Ratifikasi adalah perbuatan Negara dalamtaraf internasional menetapkan pesetujuan untuk terikat pada suatuperjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — DR. dr. H. UMAR ZEIN, DTM & H.Sp.PD.KPTI
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sembilan ribusepuluh rupiah) tidak disetor ke Kas Negara dan tidak ada di dalam KasBendahara Pengeluaran atau tidak ada disimpan oleh Terdakwa maupun RUDYSUNARTO PUTRA, SE. alias RUDY SUNARTO, SE. atau tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan uang tersebut, di mana telah dipergunakanuntuk kegiatankegiatan yang tidak tercatat pada APBD TA 2008 (RKA DPA) ;Sehingga perbuatan Terdakwa bersama RUDY SUNARTO PUTRA, SE. aliasRUDY SUNARTO, SE. bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan: 541/KMK/2008 dan KEPPRES
    ribusepuluh rupiah) tidak disetor ke Kas Negara dan tidak ada di dalam KasBendahara Pengeluaran atau tidak ada disimpan oleh Terdakwa maupun RUDYSUNARTO PUTRA, SE. alias RUDY SUNARTO, SE. atau tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan uang tersebut, di mana telah dipergunakanuntuk kegiatankegiatan yang tidak tercatat pada APBD TA 2008 (RKA DPA);Sehingga perbuatan Terdakwa bersama RUDY SUNARTO PUTRA, SE. aliasRUDY SUNARTO, SE. bertentangan dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 541/KMK/2008 dan KEPPRES
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
243 — 188
  • Bahwa terhadap prosedur pengadaan tanah yang dilakukan olehPemerintah/Pemda, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkanKeputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum..
    Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,pengadaan tanah untuk kepentingan sekolah perikanan tersebut,pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan pengadaan tanah diKaranga/Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai (Ssekarang Manggarai Barat) tidakberdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehinggabukan merupakan barang yang berasal dari perolehan lainnya yangsah sebagaimana
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
142 — 68
  • dengan perbuatan jahatbagaimana bila tidak ada perbuatan jahat maka berarti tidak masukkedalam perbuatan hukum pidana, kemudian terkait dengan dokumenyang isinya tersebut tidak benar, tidak benar dengan palsu merupakandua hal yang berbeda;Bahwa dalam suatu surat ada diatur mengenai jangka waktu, tetapijangka waktu tersebut masih diperdebatkan, sebagai contoh adalahJaksa Agung Hendarman Supanji yang berakhir masa jabatannya padatanggal 20 Oktober 2004 tetapi beliau masih tetap menjabat tanpaadanya Keppres
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 27 April 2017 — PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELAWAN 1. Hj. NORSIAH, 2. Drs. H. NADJAMUDDIN, M.Si., 3. RUSNANI, 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA.
207 — 147
  • Polder) Melalui Penyelesaian Dampak Sosial Pembangunan Infra StrukturPutusan Nomor 77/Padt.G/2016/PNTrg Halaman 71 dari 217Kota Di Lokasi Gang Indra Jalan Pangeran Antasari Di Kelurahan Air PutihKecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dimana dalam konsideransMenimbang :a. bahwa pengadaan tanah Jahan untuk sarana penanggulangan banjirberupa kolam (POLDER) adalah merupakan salah satu dari 14 (empatbelas) kegiatan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umumsebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 Keppres
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
45 — 51
  • Bahwa berdasarkan Keppres RI Nomor 32 tahun 1979tentang PokokPokok Kebijakan Dalam rangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHakBarat Jo Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, ketentuanketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian HakBaru atas tanah asal konversi hakhak barat, ditetapkanbahwa konversi Hak Guna Usaha eks RVE tersebutdinyatakan berakhir masa berlakunya sejak tanggal 24September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanahyang langsung dikuasai oleh Negara, yang peruntukandan penggunaannya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 14 Desember 2018 — RICO DIANSARI
246 — 442
  • Pada tahu 2016 saya memang ada kasih ayuk uang sebesar Rp.100 Juta, pada waktu Ayuk sekeluarga akan pergi ke Amerika ;Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, saksi menyatakantetap pada keterangannya semula.22.Ridwan Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi masih menjabat sebagai Gubernur Bengkulu priode 2016202, dasar saksi menjabat yaitu Keppres nomor berapa lupa tahun2017 dan pada waktu itu saya dilantik di Istana Negara;Bahwa tugas pokok saksi adalah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
113 — 28
  • Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Perpres 95 tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003menjelaskan: Halaman 127 dari 195 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.Yang dimaksud dalam keadaan khusus (huruf e) adalah: pekerjaanpengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatandalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaanpeningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis,jumlah dan harganya telah ditetapbkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 Oktober 2012 — ROBERT EDISON SIAHAAN
105 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BonatuaLubis dan Jhonny Arifin Siahaan pada pencairan dan penggunaan anggaranRehabilitasi/poemeliharaan Dinas PU untuk tujuan meminta Dana secaratunai, melaksanakan kegiatan tanpa melalui prosedur, seharusnya sesuaidengan Keppres No.80 Tahun 2003, membagikan dana kepada orang yangtidak berhak menerimanya dan membuat pertanggung jawaban denganseolaholah semua dana sudah sesuai dengan peruntukannya danmenggunakan prosedur fiktif.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang kelirudan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
106 — 24
  • Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyaiwewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan danpembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku(vide Pasal 52 Keppres 103/2001).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - RIMAWATI, SH
619 — 171
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 Tahun2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);Sertifikat Training of Trainer (TOT) Audit Bantuan Luar Negeri di PusatPendidikan dan pelatihan Badan Pengawasan Keuangan' danPembangunan (BPKP) tahun 2007;Sertifikat Pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010;.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2015/ PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2015 — - ANTONIUS SURYA NATA, A.MD
51 — 20
  • Tigabinanga Kabupaten KaroTahun Anggaran 2013 adalah menyisip lobang jalan, serta memasang ratalapisan penetrasi lapen untuk memperbaiki kegiatan yang sebelumnya.e Sepengetahuan saksi pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Periodik JalanJurusan Kuta BangunSukajulu Sepanjang 3 KM x 3 M (12) Kec.Tigabinanga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2013 tunduk pada aturan := Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap KeppresNomor 54 Tahun 2010 tentang