Ditemukan 622 data
421 — 294
membangkit kembalil, membangunkan, menerbitkan, mengakibatkan ataumendatangkan dan menjadikan atau mendatangkan, kebencian dengan kata dasarbenci memiliki makna sangat tidak suka sehingga kata kebencian memiliki maknaantara lain perasaan benci, sesuatu yang dibenci, sehingga ungkapan menimbulkanrasa kebencian adalah membangkitkan atau mendatangkan perasaan tidak suka;Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia katapermusuhan dengan kata dasar musuh memiliki makna lawan, bandingan,imbangan
106 — 39
Berhubung dengan halhaldiatas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbangan yangsangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihakpelepas uang. Dengan demikian maka teranglah bahwa gadai itumenunjukkan praktekpraktek pemerasan, hal mana bertentangandengan azas sosialisme Indonesia. Oleh karena itu maka didalamUndangundang Pokok Agraria hak gadai dimasukkan dalam golonganhakhak yang sifatnya "Sementara", yang harus diusahakan supayapada waktunya dihapuskan.
Terbanding/Tergugat : ASHANTY HASTUTI alias ASHANTI HERMANSYAH
165 — 175
Dengan kata lain, Pembanding Tidak MampuMembuktikan dalil Pembanding yang menyatakan pada pokoknyaomzet penjualan dari seluruh produk (yaitu 134.028 buah) adalahsebesar Rp18.428.700.000,00 (delapan belas milyar empat ratusdua puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan Tidak MampuMembuktikan dalil Pembanding yang menyatakan pada pokoknyamasih ada sisa produk Ashanty Beauty Cream;imbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Purwokerto YangMenyatakan Pada Pokoknya Pembanding Tidak Dapat MembuktikanBahwa
171 — 135
Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerahyang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara BukanPajak, dibagihasilkan dengan imbangan 20% untuk pemerintahdan 80% untuk DaerahPenjelasan Pasal 14 huruf g:PNBP dari kontrak pengusahaan Panas Bumi yang ditandatanganisebelum UU 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan berasaldari Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangi kewajibanperpajakan dan pungutanpungutan lainnya sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.5.
214 — 159
Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerahyang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara BukanPajak, dibagihasilkan dengan imbangan 20% untuk pemerintahdan 80% untuk Daerah;Penjelasan Pasal 14 huruf g:PNBP dari kontrak pengusahaan Panas Bumi yang ditandatanganisebelum UU 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan berasaldari Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangi kewajibanperpajakan dan pungutanpungutan lainnya sesuai dengan PeraturanPerundangundangan;5.
159 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harus diupayakan imbangan antara ketigatujuan tersebut.
127 — 86
Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayahdaerah yang bersangkutan yang merupakan PenerimaanNegara Bukan Pajak, dibagihasilkan dengan imbangan 20%untuk pemerintah dan 80% untuk DaerahPenjelasan Pasal 14 huruf g:PNBP dari kontrak pengusahaan Panas Bumi yang ditandatanganisebelum UU 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkanberasal dari Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangihalaman 51 dari 152 halaman Putusan No. 90/G/2018/PTUNJKT5.kewajiban perpajakan dan pungutanpungutan lainnya sesuaidengan
176 — 76
(dua ratus enam puluh satu ribu) rupiah perBabinsa per TW .Bahwa selain dari program kerja yang ada memang ada giat Teryang dilakukan Kodim maupun Koramil yang berkaitan denganstaf ter sedangkan macam kegiatan yang dilaksanakan adalahpendampingan pertanian yang pendanaannya juga didukungoleh satuan.Bahwa saat Saksi menjadi Pasi Ter pernah mendengar Kodimmenerima Dana Hibah dari Pemda setempat melalui rekeningsatuan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untukdigunakan mendukung kegiatan TMMD imbangan
203 — 42
menjadibeban bersama antara Tergugat dan Tergugat II, sebagaimanadiatur dalam UndangUndang hukum Perdata Pasal 1643, yangberbunyi ; Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengansiapa mereka telah bertindak, masingmasing untuk suatujumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yangsatu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutuyang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebutdibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu ituuntuk membayar utangnya menurut imbangan
172 — 73
Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai tersebut di atas, kiranyasangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dalildalil ParaHalaman 41 Putusan Nomor 9/Pat.SusGugatan LainLain/2020/PNNiaga SbyJo Nomor 37/Pat.SusPKPU/2017/PNNiaga SbyPenggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka ke13, ke14, ke15, ke16 seluruh petitumnya.Oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;10.Bahwa berdasarkan pertimbanganpert,imbangan sebagaimana yangterurai tersebut
112 — 32
mengajukan saksi ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan padatanggal 22 Maret 2017, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulantertanggal 05 April 2017 ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkandengan putusan ini ;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;TENTANG PERT IMBANGAN
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
85 — 64
Sebaliknya sebagai imbangan timbul pula kewajiban ataupertanggungjawaban pada si pembuat pelanggaran untuk menggantikerugian tersebut;ll. URAIAN HUKUM KEABSAHAN KERJASAMA (KONGSI) PEMBELIANOBYEK SENGKETA36.Si38.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan PENGUGGATsebagaimana tersebut dalam Posita Angka 7 sampai dengan PositaAngka13 di atas, yang pada pokoknya adalah antara DJOKOSINGGIH SUGIHARTO (d/h GIAM SIEN HWIE), Almh.
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
DiditPurnamaningsih, Sudarno Mustofa, SH tanggal 31 Juli2006, Muhammad lranto Salmon,tanggal 16 Desember 2006 dan Arsella Sartikasari ,tanggal 16 Desember 2006 (bukti T5), sehingga segalatindakan hukum yang yang dil akukan oleh Pemohon Kasasil/Terdakwa adalah untuk kepenting an pemberi kuasa dantelah memenuhi' peratuaran per undangundangan yaituPeraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti mengenai 'ti dakboleh ada perantara dalam penbebasan tanah" adalahpert imbangan
Pembanding/Tergugat : Wong Ngar Diwakili Oleh : Prima CH Sudarsono SH MH
Terbanding/Penggugat : Huseng Chandra
144 — 63
Syarat kepatutan ini sebetulnyaberakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya yaituusaha mengadakan imbangan dari pelbagai kepentingan yangada dalam masyarakat.
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsidl987556 yakni Menimbang dan Menilartlchfesl1 abaf0 ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid5708504 i secarasepihak tanpa adanya prtlchfcsl abaf0 ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsidl987556 errtichfesl abaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid5708504trtlchfcsl abaf0 ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsidl987556 imbangan
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
160 — 34
Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untukPemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagaiberikut :a. 10% (Sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat;b. 90%Kabupaten/Kota yang bersangkutan.(sembilan puluh per seratus) untuk Daerah(2).
254 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, sebab secaraprehensif uraian pertimbangan pelanggaran melawan hukum sama sekali tidak cakupmaksud dari pengertian pelanggaran melawan hukum sebagaimana halaman s/d 590alinea ke dua, karena menurut fakta persidangan semua runtutan peristiwa ngdijadikan pertimbangan tidak menggambarkan adanya zonder e/gen rech, entangandengan hak orang lain maupun bertentangan dengan hukum objektif bab apa yangdilakukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) sebagaimana imbangan
65 — 11
f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid 153851 1charrsid1987556 yakni Menimbang dan Menilartlchfcs1 abaf0 ItrchfcsO fllang1057langfe 1057langnp1057langfenp1057insrsid5708504 i secara sepihak tanpa adanya prtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsO f1lang 1057langfe1057langnp1057langfenp 1057insrsid 153851 1charrsid 1987556 er rtlchfcs1 abaf0 ItrchfcsO f1lang1057langfe 1057langnp1057langfenp1057insrsid5708504 trtlchfcs1 abaf0 ltrchfcsO f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid15385 1 1charrsid1987556 imbangan
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
163 — 47
Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk PemerintahPusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut :a. 10% (Sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat;b. 90% (Sembilan puluh per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan.(2).
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
SIGIT YUGOHARTO
386 — 255
Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: /KPTS/2017 Tentang Pembentukan Tim Rekan Imbangan Dalam Rangka pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017;
- 5 (lima) lembar print out tanggapan terhadap Temuan Kelebihan Pembayaran senilai Rp 5.942.107.041.000 pekerjaan pemeliharaan cabang Purbaleunyi tahun 2016 dan tiga lembar lampirannnya ;
- 1 (satu) lembar print out isi e-mail (surat elektronik) atas