Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
203 — 141
  • Pasal 3 UU No. 56/Prp/1960 sebagai berikut: Orangorang danKepalakepala Keluarga yang anggotaanggota Keluarganya menguasaitanah pertanian ayang jumlah luasnya melebihi luas maksimum wayibmelaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan di dalam waktu 3 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.Kalau dipandang perlu maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjangoleh Menteri Agraria; Pasal 8 Keppres RI No. 131 Tahun 1961 Tentang Panitya LandreformDesa sebagai berikut:1.
    Kalau dipandang perlu makajJangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria; Pasal 8 Keppres RI No. 131 Tahun 1961 Tentang Panitya Landreform Desasebagai berikut:1. Keanggotaan Panitia Landreform Desa diserahkan kepadakebijaksanaan Panitia Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II, denganpengertian tokohtokoh yang progresif serta wakilwakil dari organisasi tanidiikutsertakan dengan jumlah sebanyakbanyaknya 5 orang.2. Panitya Landreform Desa bertugas:a.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
SYAFLINDA
192 — 40
  • kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
208 — 59
  • APABILA PERHITUNGAN KERUGIANNEGARA YANG DITULIS TIDAKLAH TEPAT.Bahwa kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa, bahwapenyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikankekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplindan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya,dan para pengelola keuangan pada khususnya ;Bahwa sebagaimana dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada TindakPidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
114 — 14
  • dibeli ialah Tanah Syafri dan TanahMursal;Bahwa tanah Syafri dibeli seharga Rp. 250.000, permeter dan tanah MursalRp. 225.000, permeter sedangkan luasnya saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari anggota lainnya setelah saksikembali;Bahwa saksi ada menerima honor tapi sudah dikembalikan lagi kepada PPTKatas perintah BPK karena ada surat dari Bawasda setelah disidik olehKajaksaan ;HIm. 105 Putusan Pidana No. 08/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.106Bahwa pembentukan panitia itu berdasarkan Keppres
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
413 — 211
  • Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
    SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 26/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 30 Januari 2014 — PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP., ME
47 — 11
  • Dulan Dari dengan No Rekening0611200120.e Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Keppres no. 54 tahun 2010, yangmenjadi tugas dan wewenang PPK adalah :Hal 47 dari 288 Put. Pid. No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI48a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1 Spesifikasi teknis Barang/Jasa.2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3) Rancangan Kontrak.b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.c. Menandatangani Kontrak.d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2519 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — HELMAN SALEH, S.Sos, DKK
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Lampiran 1 pada Bab huruf A. poin 1.a Nomor : 3 huruf aKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003yang menyatakan :Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah Pengadaan Barang / Jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;2.
    Pada Lampiran 1 pada Bab huruf A. poin 1.a Nomor : 3 huruf aKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PerpresNomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80Tahun 2003 yang menyatakan :Pengguna Barang/Jasa dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindaripelelangan ;Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — JULIUS M.P. ARITONANG
81 — 29
  • Prinsipprinsippengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan dan Akuntabel.Bahwa Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 berikut dengan perubahannya berlaku untukpengadaan barang dan jasa di PT. KAI, sepanjang pengadaan tersebut dilakukan olehinstansi Pemerintah dan diberikan hasil pengadaannya kepada PT. KAI,apabilamenggunakan penyertaan modal pemerintah atau sumber dana sendiri maka BadanUsaha Milik Negara termasuk PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 247/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby.
Tanggal 11 April 2017 — Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM. Kejaksaan Negeri Gresik
136 — 43
  • Peruri;Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara;Bahwa yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan negarapada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannyaPaket undangundang Bidang Keuangan Negara pada pokoknyaadalah :a)e)ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yangmerupakan UndangUndang.IAR (Instructie en verdere bepalingen voorAlgemene Rekenkamer).RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).Keputusan Presiden sebagai pedomanpelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun2002.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
448 — 1713
  • Yyk Sertifikat Hak Milik ( atas nama mertua); KK dan KTP yang tertera dalam SHM; Surat Keterangan waris;Bahwa pembayaran ganti rugi sesuai Keppres adalah pihak AngkasaPura melalui Bank BRI;Bahwa pembayaran ganti rugi mengikuti SHM, untuk tanah PAG saksitidak tahu.Terhadap keterangan Ahli di atas, Tim Penasihat Hukum para Terdakwamaupun para Terdakwa tidak menanggapi;5.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
163 — 146
  • Ada pun Terdakwa sebagai Asisten Teknis hanyalahmembantu PPTK apabila diminta dan diperintahkan dan tidakada tanggung jawab ;Bahwa berdasarkan Keppres 80 dan perubahannya yangmenjadi Assiten Teknis adalah PPTK, karena sudah dijabatoleh H.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — RIZKY RACHMAN HAPSORO.
67 — 18
  • Bambang SuryaDarma, S.T Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan: Keppres Nomor 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2) Belanja atas bebananggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontraktetapi dilakukan pembayaran 100% senilai Rpo4.045.911.000,00.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 162 dari 214Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (7) PejabatPembuat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB
80 — 85
  • Fahyusma Sakti denganDirekturnya Rasyidin;e Bahwa permasalahan tentang pengadaan alat kesehatan adalah karena alatyang masuk tidak sesuai dengan yang ditawarkan, yaitu meja operasi dantempat tidur tidak sesuai dengan permintaan;e Bahwa Panitia Pengadaan telah melaksanakan proses pelelangan sesuaidengan Keppres;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;2 Saksi IKHSAN MIRZA IDA, S.H Bin IBRAHIM DAUD, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — ACHMAD DJUHANA
110 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,ketentuan tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.12Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), yang dari segihierarki Peraturan PerundangUndangan Kedudukannya di atas/lebih tinggidari Keppres (sekarang Perpres Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan);Bahwa setelah dibuat Work Order/WO oleh Divisi Umum PT. KrakatauSteel dan dibuat HPS/OE oleh Divisi Perencanaan PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 60/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
326 — 256
  • Puguk Saksi Permaimelalui pengurus/organ perseroan yang mengajukan pencairan padahalpekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak telah bertentangan denganhukum yakni: Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (8) Keppres No.80 Tahun 2003terhadap:(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yangtertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaansecara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Putusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 17 Maret 2016 — INDRA MAHYUDI,SP., MM Bin H. YUHANIS AHMAD
95 — 49
  • Timursenilai Rp.1.283.594.454, (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga jutalima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empatrupiah) sehingga tidak ada lagi kerugian Negara dalam perkara ini, uangmana telah dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Martapura; Bahwa, benar terhadap pengadaan bantuan alat sadap karet, jelaslahtindakan Indra Barlian, Terdakwa Indra Mahyudi, Slamet Priyono danMangasi Tua Toga Torop telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3Undangundang RI Nomor 1 Tahun 2004, dan Keppres
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1058 — 2030
  • surat biasa yang baru terbit setelah 7 (tujuh)bulan sejak tanggal pengajuan surat permohonan' pertimbanganteknis,sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 18 dari 153 halaman11/2011, tenggang waktu pengajuan surat dengan terbitnya surat tersebutsekitar 7 (tujuh) hari,dan di dalam pertimbangan teknis tersebut jugadisebutkan terdapat kawasan lindung dengan luas sekitar 117 (seratus tujuhbelas) hektar; Bahwa setahu saksi, di dalam Keppres
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
301 — 218
  • Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
    SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ZADRACH AYAL, S.Sos, M.Si
155 — 52
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yangmelekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 24 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm
Tanggal 6 Oktober 2014 — BAMBANG SURYA DHARMA, ST .
85 — 25
  • Bambang SuryaDarma, S.T Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan: Keppres Nomor 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2) Belanja atas bebananggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/201 4/PN.Bjm Hal 157 dari 221Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontraktetapi dilakukan pembayaran 100% senilai Rp4.045.911.000,00.