Ditemukan 744 data
82 — 53
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
81 — 101
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 27
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
89 — 28
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 , Tentang PengelolaanPengaduan PublikHalaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor : 140/G/2015/PTUNJKTO.Keppres RI Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi IlmuPelayaran;Peraturlan MENPAN RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menhub RI Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Sekolah Tinggi llmu Pelayaran;Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 67 Tahun 2014 TentangStatuta
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
455 — 209
asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yangmewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataukepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;Hal ini: dapat penggugat buktikan bahwa terbitnya objek sengketakarena adanya kepentingan yang lain yakni melaksanakan amanatSurat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan
71 — 29
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
278 — 156
Badan Kepegawaian Negara tentang KenaikanHalaman 82 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDGPangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan Hak Pensiun, terhadap Instansi : Pemerintah KotaPadang, atas nama Pemohon Osman Husein (Vide Bukti TVI c) diketahuifakta hukum bahwa BKN menilai bahwa berdasarkan peraturan PP Nomor32 Tahun 1979 yakni Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai Batas Usia PensiunPNS pada umumnya dan PNS yang mendudukan jabatan tertentu, sertaSurat Keputusan MENPAN
45 — 27
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
AWALUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 18
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
63 — 25
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
154 — 95
Tahun2014 sebagai pengganti dari UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian;Ahli menerangkan bahwa PPK tidak wajib menggunakan format dari BKN,format hanya sebagai bahan pertimbangan dan untuk SK boleh tidak samadengan format, yang jelas tidak mengurangi inti dari surat keputusan itu;Ahli menerangkan bahwa berlakunya PTDH yang baru ditetapkan tahun 2019atau sekarang ini petunjuk pelaksanaannya ada didalam surat dari Mendagri,Menpan
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 18
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 19
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 20
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Putusan Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR Halaman 44 Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
BUDI HASTOYO,S.ST
Tergugat:
Bupati Kotabaru
259 — 148
Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJMBahwa terkait dengan alasan salah satu mantan terpidana Tipikor tidakdiberhentikan Bupati Kotabaru karena berdasarkan Surat BKN yangmencantumkan namanama PNS yang harus diberhentikan tidak masuk dalamdaftar itu, sedang menurut Surat Menpan RB apabila ada nama PNS yang tidaktermuat dalam daftar ini namun terbukti bersalah terkait Tipikor dan mempunyaikekuatan hukum tetap harus diberhentikan, maka menurut ahli PegangPeraturan UndangUndang dan AUPB berdasarkan surat yang
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
59 — 32
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
LEOFIHIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 48
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Rd. HASAN BASRI, S., S.H.,Msi
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
281 — 130
tidak menyalahngunakan kewenangan adalah azasyang mewajibkan setiap Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidakmenggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataukepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahngunakan,dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa terbitnya objek sengketakarena adanya kepentingan yang lain yakni melaksanakan amanatSurat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan
59 — 17
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
65 — 15
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.