Ditemukan 767 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-04-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
148168
  • Contohnya saatTergugat ditugaskan dalam Satgas Saber Pungli KanwilDJBC Kalimantan Bagian Timur untuk melakukan sidak kekantorkantor pelayanan di bawah lingkup Kanwil DJBCKalbagtim, Penggugat mencerca dan meributkan hal ituseolaholah penugasan ini dikarenakan keinginan Tergugatsendiri, padahal hampir semua pelaksana dari Semuabidang dimasukkan dalam satgas ini untuk bertugas.
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
28842273
  • DPPP sudah melakukan ekspor BBL sebanyak 12 (dua belas)kali dan mengenai jumlahnya Saksi sudah lupa.Bahwa pada saat ekspor ke 7 (tujuh), pihak KKP melakukan sidak kegudang kami.Bahwa perusahaan pertama yang disidak (inspeksi mendadak) oleh KKPadalah PT. DPPP.Bahwa yang melakukan sidak adalah Dirjen PS DKP Pit.
    Dirjen Tangkap,TRIAN YUNANDA dan staf serta beberapa wartawanBahwa dalam sidak tidak ditemukan adanya manipulasi dalam dokumen.Bahwa pada bulan November, surat edaran dari Dirjen yang lama padamasa Menteri KKP adalah SUSI PUDJI ASTUTI dicabut dan akhirnyaperubahan GT kapal keluar.Bahwa Saksi tidak mengetahul siapa pemilik PT. ACK, Saksi hanyamengikuti perusahaan lainnya yang sebelumnya sudah melakukan ekspor.Bahwa PT.
    DPPP.Bahwa pernah dilakukan sidak oleh pihak KKP atas budidaya PT.DPPPyang dilakukan oleh dirjen HERU, ZAINI dan termasuk TRIAN.Bahwa sidak terjadi di bulan Oktober 2020 dan dibulan Oktober ini adasekitar 12 perusahaan yang di suspen oleh KKP karenaterindikasimanipulasi jumlah lobster yang di ekspor.Bahwa pada saat sidak kepada PT. DPPP, jumlah lobster yang akan diekspor oleh PT.
    Dan ditemukan ada 14 perusahaanyang melakukan penggelembungan jumlah.Bahwa pada tanggal 8 Oktober sekitar 60 pelaku usaha dikumpulkan, yangpada saat itu ANDREEAU MISANTA PRIBADI menyampaikan agar semuapelaku usaha dikumpulkan karena EDHY PRABOWO mau memberikanarahan.Bahwa pada saat itu EDHY PRABOWO sangat marah dan kami dihubungoleh PS DKP akan dilakukan sidak.Bahwa kemudian karena akan ada dilakukan ekspor maka oleh PS DKPakan melakukan sidak terhadap 2 perusahaan yang salah satunya dalah PT.DPPP.Bahwa
Register : 28-02-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
HENDRA LIE, selaku DIREKTUR PT. Mata Elang Internasional Stadium
Tergugat:
1.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk dan Entitas Anak
2.FREDI TAN selaku Direktur Utama PT. PARAMITHA BANGUN CIPTA SARANA, PT. WAHANA AGUNG INDONESIA
3.Notaris SUTJIPTO, S.H., M.Kn
4.Notaris EDISON JINGGA, S.H
173113
  • Utr.konser yang bertujuan Sidak kegiatan dan pada saat tanggal 14 Juni2014 serta pihak Polres menemukan pintu darurat yang tidak dapatberoperasi selayaknya; Bahwa saksi mengetahui adanya surat Teguran dari Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) perihal tidak memiliki ijin adanya gangguanacara; Bahwa saksi tidak mengetahui alas an gugatan WAIP terhadap MEISkarena tidak membayar sejumlah uang dari cerita Hendra Lie; Bahwa saksi bukan sebagai karyawan Outsourching, melainkan saksisebagai karyawan MEIS
Register : 09-04-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Skt
Tanggal 21 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
WILDAN ADHYASTHA NAVIAN Bin ALAN MARHELAN
83250
  • produk obat itu dilakukan dengan caraprostmarket dan premarket, kapan pengawasan Premarket dilakukan,adalah saat seorang apoteker menyampaikan bahwa dia akan membuatobat yang berkasiat tertentu dengan kandungan obat tertentu pula,maka evaluasi yang dilakukan terhadap apa yang dinyatakan olehApoteker tersebut yang dinamakan pengawasan premarket, setelahcaranya benar dan disetujui maka diberi ijin, baru setelah itu dilakukanpengawasan Post market yang dilakukan oleh balai POM dimana kitameninjau atau sidak
Register : 11-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 31 Mei 2017 — PT. Mas Putih Belitung vs Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang
529143
  • Putusan Nomor : 23/G/LH/2017/PTUNBDGadalah masuk ke dalam kawasan lindung geologi seluas 100012 Ha dan adanya potensi tambang tetapi belum ada kajiannya ; Bahwa, saksi pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi didemokarena dianggap tidak pro ke rakyat dan saksi menjelaskan bahwa lokasi tersebuttermasuk ke dalam kawasan lindung geologi dan belum ada izinnya untuk ditambang; Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2014 pernah ada sidak dari Wakil Gubernur dan BPLHPropinsi ke lokasi objek sengketa
Register : 10-08-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pwt
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
ARISTON HERWINDO
Tergugat:
1.KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
3.UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN UNSOED PURWOKERTO
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
15543
  • Fotokopi pemberitaan dari Koran Suara Merdeka yang terbittanggal 23 April 2013 Tentang DPRD Sidak Bangunan Liar, telahdicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P15;16. Fotokopi Gambar / Peta Bidang Tanah (Lokasi), telah dicocokandan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P16;17.
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
13915
  • AngkasaPura Il mengundang Asperindo untuk mengadakan rapat dan atas hasilrapat tersebut diambil kKesepakatan bahwa Angkasa Pura Il akan meninjaukembali Pemberlakuan Daerah Keamanan Terbatas (DKT) di BandaraKuala Namu tersebut dan selain itu Angkasa Pura Il juga akan melakukansosialisasi tentang DKT tersebut;Bahwa kesepakatan rapat tersebut ternyata tidak direspon oleh PT.Angkasa Pura ll kemudian Asperindo melaporkan hal tersebut kepadaDPRD Sumut;Bahwa anggota DPRD Sumut pernah melakukan sidak ke
    Bandara KualaNamu dan atas sidak tersebut, DPRD Sumut menghimbau agar PT.Angkasa Pura Il menghentikan pengutipan biaya di Daerah KemananTerbatas (DKT) Lini2 dan menunda Pemberlakuan Daerah KeamananTerbatas (DKT) akan tetapi PT Angkasa Pura Il tidak mengindahkanhimbauan DPRD Sumut tersebut;Bahwa untuk mengambil barang di Lini2 dikenakan tambahan biaya;Bahwa oleh DPRD Sumut kemudian menyarankan agar permasalahantentang Pemberlakuan Daerah Keamanan Terbatas (DKT) di BandaraKuala Namu tersebut dilaporkan
Register : 27-11-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 9 Februari 2015 — DADANG ISKANDAR BIN SUHENDI
7718
  • (lima puluh juta rupiah);Bahwa yang menerima uang Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk pembangunan jalan pada waktu itu pejabatMulyari Sohid (Alm);Bahwa saksi tidak tahu uang selisin Rp 90.000.000, (Sembilanpuluh juta rupiah) pembelian tanah pengganti itudikemanakan;Bahwa uang penggantian tanah itu berasal dari APBN;Bahwa saksi tahunya tanah pengganti tersebut sebenarnyadibeli dengan harga Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)per hektar sewaktu ada sidak;Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 128
Register : 01-10-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
508822
  • bekerja dibidang kontruksi sejak tahun 1984 dan saksi jugapernah membangun di daerah lain; Bahwa prosedur pembangunan untuk proyek yang sebesar ini urusanizin bukan urusan kami, kami hanya bekerja sesuai dengan order yangdiberikan, dan urusan izin kami berikan kepada pemberi tugas; Bahwa soal izin membangun IMB bukan wewenang kami, karena kamihanya menjalankan perintah sepanjang tidak di stop kami tetap bekerja; Bahwa jika gedung roboh maka urusan kontruksi, untuk kelas proyeksebesar ini biasanya ada sidak
    dilakukan oleh PTIB, PPKB, dan PPAK yangharus lolos sidak dan jika sudah lolos maka kontraktor sudah bisa bekerja,jika menunggu IMB maka akan makan waktu lama dan urusan IMB bukanurusan kami; Bahwa kami tidak mengetahui izin tentang IMB kami hanya memiliki izinsebagai kontraktor dan sesuai prosedur sudah dilakukan pengetesankelayakan dari yang berwenang dan izin terkait IMB adalah resiko daripemberi kerja, kami hanya pembangun; Bahwa saksi tidak ingat punya bukti Berita Acara serah terima atautidak
Register : 26-08-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 794/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
CAMELIA SOFYAN ALI
Tergugat:
1.KEPALA BULOG DIVRE JATIM
2.Hj. MULIANTI
Turut Tergugat:
NOTARIS INDRIANI YASMIN, SH, Sp.N
16931
  • Tergugat Rekonpensi juga menyampaikan kalau saat itudi Mrican sedang ada sidak dari pusat. Sesampainya di PG Mricanternyata antrian di PG tidak begitu banyak. Menjelang dhuhur sudah tidakada lagi truk yang dimuati.
Register : 25-11-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 355/Pid.Sus/2015/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2016 — SEMUEL HANING, SH, MH Alias PAK SAM
13887
  • .= Bahwa Ahli Luar Negeri maupun dalam Negeri yang tidak sah atau tidakmemenuhi persyaratan sesuai dengan perundangundangan yangberlaku menerangkan tindakan yang diambil oleh Dirjen Dikti terhadapLembaga Pendidikan adalah akan ditertibkan (dicabut ijinnya) danterhadap Universitas Berkley dilakukan sidak oleh MenristekdiktiMUHAMMAD NATSIR untuk dilakukan penertiban ;Terhadap , keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwamenyatakan keberatan / menyatakan tidak benar dan akan menanggapinyadalam
Putus : 03-03-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 3 Maret 2016 — 1. PT. BINTANG TOEDJOE, DKK VS 1. TAUFAN RAHUTOMO, DKK
9365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat , Il.lll, IV sampai denganPenggugat LXXX mengirimkan surat permohonan tentang Tindak lanjutterhadap Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dirjen PembinaanPengawasan ketenaga kerjaan Nomor surat : B 355/PPKNKJ/VII/2013kepada Sudinakertans Jakarta Timur dengan batas waktu 14 hari agarmelakukan Tindak lanjut atas sidak yang dilakukan Sudinakertrans JakartaTimur.Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013.
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 366/Pdt.G/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
7232
  • Fotocopy Keterangan Hasil Rapat di Komisi A / relisasi fotofoto sidak anggota DPRD(bukti P213), bukti P23 b ;Buktibukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali P7, P13 a, P13 b,P15, P14 a, P14 b, P14 c, P16 dan P17, tidak ada asli / fotocopy ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orangsaksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanyasebagai berikut ;1. Saksi MOCH.
Register : 05-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
A. NAWAWI DKK
Tergugat:
PT.EIGHT INTERNASIONAL
14534
  • FSPMI tentang Pendaftaran PKWTNomor : 005/1577/III.06/05/XI/2018 tertanggal 1 November 2018, diberitanda bukti P146;Foto Copy Surat Pemberitahuan tentang Perpanjangan Unpaid Leave2020, Nomor 03/SPMEI/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020, diberi tandabukti P147;Foto Copy Surat dari PUK SPAI FSPMI PT Eight International tentangPenolakan Keputusan Perusahaan Perpanjangan Unpaid Leave 2020Nomor 177/P/KP/I/PUK.SPAIFSPMI/PT.EI/VI/2020 tertanggal O02 Juni2020, diberi tanda bukti P148;Foto Copy Surat Permohonan Sidak
    dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahBandar Lampung kepada DPW FSPMI tentang Pendaftaran PKWT Nomor005/157 7/Ill.06/05/X1/2018 tertanggal 1 November 2018, P147 tentang SuratPemberitahuan tentang Perpanjangan Unpaid Leave 2020, Nomor 03/SPMEl/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020, P148 tentang Surat dari PUK SPAI FSPMIPT Eight International tentang Penolakan Keputusan PerusahaanPerpanjangan Unpaid Leave 2020 =Nomor 177/P/KP/I/PUK.SPAIFSPMI/PT.EI/VI/2020 tertanggal O2 Juni 2020, P149 tentang SuratPermohonan Sidak
Register : 09-06-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 317/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
Devin Irawan
Tergugat:
1.PT. Asuransi Sinar Mas
2.DIRRESKRIUM POLDA METRO JAYA KASUBDIT, ANDI ADNAN SYAFRUDDIN, SH., SIK., MM.
3.KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
8533
  • HandiJaya Motor (Depok) yang beralamat di Jalan Raya Kartini,No.50, Depok pada saat, ada sidak atau pemeriksaan dariPT Sinar Mas pada minggu pertama dibulan November2016 perihal menanyakan kendaraan atas 1 (Satu) unitMobil Mercedes Benz SLK 250, warna merah, tahun 2011,Noka : WDD1724472F030167, Nosin : 27186130381004,No.Pol : B 30 RJS apakah masuk bengkel atau tidak danapakah supplier Sarinah Jaya pernah mengirimkan barangbarang sparepart kepada bengkel Handi Jaya Motor(Depok) sehingga dengan dasar
Register : 04-10-2011 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 693/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar
Tanggal 29 Agustus 2012 — NY.SRI ARIANTI; DJOKO IMAN SANTOSO; Lawan; MINTORO WIRJO; NY. PAULINA YANSEN SIM;
9626
  • Tugas utamanya meliputi:1Meminta Direksi secara periodik untuk rapat tahunan, membahasproblematik kegiatan usaha Perusahaan.Memeriksa laporan Direksi berupa laporan keuangan dan laporankegiatan, dan memberi petunjuk teknis tentang solusi yang akandiambil sehubungan dengan temuannya.Melakukan sidak (inspeksi mendadak) pada Direksi Perusahaanmelihat kinerja Direksi apakah cukup produktif dan efektif dalambekerja, dan lainlain.hal 27 dari 91 hal Put.No.693/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Bar.28Berdasarkan apa yang
Register : 21-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 38 / PID.SUS.TPK / 2014 / PN.Bgl.
Tanggal 3 Desember 2014 — DARMAWI, SE. MM Bin WADI
15257
  • Yunus Bengkulu;Bahwa sepengetahuan saksi untuk tugastugas tersebut pernahmendampingi Gubernur Bengkulu serta pejabat lainnya di PemdaProvinssi Bengkulu melakukan Sidak dan kunjungankunjungan kepadaRSUD M. Yunus Bengkulu, namun untuk bukti administrasi sidaktersebut Gubernur atapun pejabat pemda Provinsi Bengkulu adamemberikan teguran teguran secara langsung kepada Direktur RSUDM.
Putus : 04-09-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 132/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 4 September 2012 —
6518
  • Sang Hyang Seribekerjasama dengan CV.Karunia Tiga Saudara dalam hal penyaluranke titik bagi.Bahwa dalam penyaluran bantuan BLBU SLPTT dan non SLPTT adapermasalahan karena ada kelompok tani yang benihnya diganti uang.Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau dalam penyaluranBLBU SLPTT dan BLBU Non SLPTT tahun 2010 ada permasalahankarena tidak pernah ada laporan dari Kasi Bina Produksi dan TanamanPangan kemudian setelah dilakukan sidak oleh Komisi B DPRDKabupaten Ponorogo baru mengetahui adanya permasalahankemudian
    Selain ituyang berhak menerima penyaluran benih adalah Ketua Kelompok Tani sesuaidengan CPCL yang telah ditetapkan, bukan KTNA dan sesuai hasil sidak komisiB bahwa Kecamatan Bungkal adalah salah satu dari 3 kecamatan yang ditemukanpenyimpangan adanya benih yang diganti dengan uang tunai karena terlambatdisalurkan..Bahwa selain 14 Kecamatan yang menerima uang ganti benih juga dihadirkansebagai saksi di persidangan yakni saksi IMAM GHOZALI Ketua KTNAKec.Sawoo yang memberikan keterangan bahwa saksi
Register : 26-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 83 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 15 Maret 2017 — ANTO SUDIANTO bin TARYA.
247125
  • Dengan adanya pencairan ke 7 (tujuh) Resi Gudang danuangnya diserahkan ke saksi KADIR Bin DULAH, hutang pembelian gabahTerdakwa ANTO SUDIANTO dianggap telah lunas oleh saksi KADIR Bin DULAH.Bahwa sekira bulan Januari 2014, Badan Pengawas Perdagangan BerjangkaKomoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukanInspeksi Mendadak (SIDAK) ke Unit Pergudangan Agribisnis Indramayu TukdanaCabang Cirebon pada Wilayah PT.
Register : 20-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 12 Mei 2020 —
9015
  • Masalahnya bermulaadanya sidak dari BKD ke kantor Dinas Peternakan dan PerikananKab. Blora, pada saat itu Kepala Dinas menyampaikan kepada BKDbahwa terdakwa tidak pernah berada di kantor padahal saat ituTerdakwa sedang turun ke lapangan terkait UPSUS SIWAB karenadiperintah oleh Kepala Dinas.
    Ruri.e Bahwa Terdakwa tidak aktif lagi di kegiatan UPSUS SIWAB sejak Juli 2017Hal 168 dari 237 halaman, Putusan Nomor 05/ Pid.SusTPK/2020/PN Smg.karena ada ketidak cocokan antara Terdakwa dengan Kepala Dinas, tidakhanya masalah sidak dari BKD namun terdakwa mearsa tidak pernahdiajak rembugan oleh Kepala Dinas bahkan Kepala Dinas pernahmenyampaikan bahwa semua urusan pengelolaan keuangan kewenanganKepala Dinas.e Bahwa Terdakwa juga pernah dipanggil oleh Sekda dan dimarahi, saat ituSekda mengatakan