Gunungkidul untuk melakukan stokopname/sidak ke setiap PosTPR, secara acak, terutama,bilamana pendapatan penjualan tiketmenurun;Bahwa stokopname dilakukan, tidak tentu waktunya, apakah 1 (satu)bulan sekali atau lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan danapabila Saksi mendapatkan laporan secara lisan dari staf,Saksi segeramelakukan stockopname atau sidak;Bahwa Target pendapatan untuk Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga dalam APBD tahun 2016 yaitu, untuk APBD murni Kab.Gunungkidul Rp22.231.029.500,00

AngkasaPura Il mengundang Asperindo untuk mengadakan rapat dan atas hasilrapat tersebut diambil kKesepakatan bahwa Angkasa Pura Il akan meninjaukembali Pemberlakuan Daerah Keamanan Terbatas (DKT) di BandaraKuala Namu tersebut dan selain itu Angkasa Pura Il juga akan melakukansosialisasi tentang DKT tersebut;Bahwa kesepakatan rapat tersebut ternyata tidak direspon oleh PT.Angkasa Pura ll kemudian Asperindo melaporkan hal tersebut kepadaDPRD Sumut;Bahwa anggota DPRD Sumut pernah melakukan sidak ke

Bandara KualaNamu dan atas sidak tersebut, DPRD Sumut menghimbau agar PT.Angkasa Pura Il menghentikan pengutipan biaya di Daerah KemananTerbatas (DKT) Lini2 dan menunda Pemberlakuan Daerah KeamananTerbatas (DKT) akan tetapi PT Angkasa Pura Il tidak mengindahkanhimbauan DPRD Sumut tersebut;Bahwa untuk mengambil barang di Lini2 dikenakan tambahan biaya;Bahwa oleh DPRD Sumut kemudian menyarankan agar permasalahantentang Pemberlakuan Daerah Keamanan Terbatas (DKT) di BandaraKuala Namu tersebut dilaporkan

sering melihatnya;Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa Beras ketan.Bahwa saksi tidak tahu harta bersama berupa bibit padi;Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai tanam bawangdi atas tanah gadai, setelah berselisih Penggugat meninggalkan Tergugat danTergugat yang urus bawang yang ditanam tersebut dan saksi tidak tahuhasilnya.Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai/saat rukun adaganti rugi terhadap kerusakan padi orang lain dengan orang tangga,;Bahwa saksi Sidak

Fotokopi pemberitaan dari Koran Suara Merdeka yang terbittanggal 23 April 2013 Tentang DPRD Sidak Bangunan Liar, telahdicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P15;16. Fotokopi Gambar / Peta Bidang Tanah (Lokasi), telah dicocokandan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P16;17.

Utr.konser yang bertujuan Sidak kegiatan dan pada saat tanggal 14 Juni2014 serta pihak Polres menemukan pintu darurat yang tidak dapatberoperasi selayaknya; Bahwa saksi mengetahui adanya surat Teguran dari Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) perihal tidak memiliki ijin adanya gangguanacara; Bahwa saksi tidak mengetahui alas an gugatan WAIP terhadap MEISkarena tidak membayar sejumlah uang dari cerita Hendra Lie; Bahwa saksi bukan sebagai karyawan Outsourching, melainkan saksisebagai karyawan MEIS

(lima puluh juta rupiah);Bahwa yang menerima uang Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk pembangunan jalan pada waktu itu pejabatMulyari Sohid (Alm);Bahwa saksi tidak tahu uang selisin Rp 90.000.000, (Sembilanpuluh juta rupiah) pembelian tanah pengganti itudikemanakan;Bahwa uang penggantian tanah itu berasal dari APBN;Bahwa saksi tahunya tanah pengganti tersebut sebenarnyadibeli dengan harga Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)per hektar sewaktu ada sidak;Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 128

Contohnya saatTergugat ditugaskan dalam Satgas Saber Pungli KanwilDJBC Kalimantan Bagian Timur untuk melakukan sidak kekantorkantor pelayanan di bawah lingkup Kanwil DJBCKalbagtim, Penggugat mencerca dan meributkan hal ituseolaholah penugasan ini dikarenakan keinginan Tergugatsendiri, padahal hampir semua pelaksana dari Semuabidang dimasukkan dalam satgas ini untuk bertugas.

DPPP sudah melakukan ekspor BBL sebanyak 12 (dua belas)kali dan mengenai jumlahnya Saksi sudah lupa.Bahwa pada saat ekspor ke 7 (tujuh), pihak KKP melakukan sidak kegudang kami.Bahwa perusahaan pertama yang disidak (inspeksi mendadak) oleh KKPadalah PT. DPPP.Bahwa yang melakukan sidak adalah Dirjen PS DKP Pit.

Dirjen Tangkap,TRIAN YUNANDA dan staf serta beberapa wartawanBahwa dalam sidak tidak ditemukan adanya manipulasi dalam dokumen.Bahwa pada bulan November, surat edaran dari Dirjen yang lama padamasa Menteri KKP adalah SUSI PUDJI ASTUTI dicabut dan akhirnyaperubahan GT kapal keluar.Bahwa Saksi tidak mengetahul siapa pemilik PT. ACK, Saksi hanyamengikuti perusahaan lainnya yang sebelumnya sudah melakukan ekspor.Bahwa PT.

DPPP.Bahwa pernah dilakukan sidak oleh pihak KKP atas budidaya PT.DPPPyang dilakukan oleh dirjen HERU, ZAINI dan termasuk TRIAN.Bahwa sidak terjadi di bulan Oktober 2020 dan dibulan Oktober ini adasekitar 12 perusahaan yang di suspen oleh KKP karenaterindikasimanipulasi jumlah lobster yang di ekspor.Bahwa pada saat sidak kepada PT. DPPP, jumlah lobster yang akan diekspor oleh PT.

Dan ditemukan ada 14 perusahaanyang melakukan penggelembungan jumlah.Bahwa pada tanggal 8 Oktober sekitar 60 pelaku usaha dikumpulkan, yangpada saat itu ANDREEAU MISANTA PRIBADI menyampaikan agar semuapelaku usaha dikumpulkan karena EDHY PRABOWO mau memberikanarahan.Bahwa pada saat itu EDHY PRABOWO sangat marah dan kami dihubungoleh PS DKP akan dilakukan sidak.Bahwa kemudian karena akan ada dilakukan ekspor maka oleh PS DKPakan melakukan sidak terhadap 2 perusahaan yang salah satunya dalah PT.DPPP.Bahwa

produk obat itu dilakukan dengan caraprostmarket dan premarket, kapan pengawasan Premarket dilakukan,adalah saat seorang apoteker menyampaikan bahwa dia akan membuatobat yang berkasiat tertentu dengan kandungan obat tertentu pula,maka evaluasi yang dilakukan terhadap apa yang dinyatakan olehApoteker tersebut yang dinamakan pengawasan premarket, setelahcaranya benar dan disetujui maka diberi ijin, baru setelah itu dilakukanpengawasan Post market yang dilakukan oleh balai POM dimana kitameninjau atau sidak

Putusan Nomor : 23/G/LH/2017/PTUNBDGadalah masuk ke dalam kawasan lindung geologi seluas 100012 Ha dan adanya potensi tambang tetapi belum ada kajiannya ; Bahwa, saksi pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi didemokarena dianggap tidak pro ke rakyat dan saksi menjelaskan bahwa lokasi tersebuttermasuk ke dalam kawasan lindung geologi dan belum ada izinnya untuk ditambang; Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2014 pernah ada sidak dari Wakil Gubernur dan BPLHPropinsi ke lokasi objek sengketa

Penggugat , Il.lll, IV sampai denganPenggugat LXXX mengirimkan surat permohonan tentang Tindak lanjutterhadap Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dirjen PembinaanPengawasan ketenaga kerjaan Nomor surat : B 355/PPKNKJ/VII/2013kepada Sudinakertans Jakarta Timur dengan batas waktu 14 hari agarmelakukan Tindak lanjut atas sidak yang dilakukan Sudinakertrans JakartaTimur.Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013.

Tugas utamanya meliputi:1Meminta Direksi secara periodik untuk rapat tahunan, membahasproblematik kegiatan usaha Perusahaan.Memeriksa laporan Direksi berupa laporan keuangan dan laporankegiatan, dan memberi petunjuk teknis tentang solusi yang akandiambil sehubungan dengan temuannya.Melakukan sidak (inspeksi mendadak) pada Direksi Perusahaanmelihat kinerja Direksi apakah cukup produktif dan efektif dalambekerja, dan lainlain.hal 27 dari 91 hal Put.No.693/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Bar.28Berdasarkan apa yang

Fotocopy Keterangan Hasil Rapat di Komisi A / relisasi fotofoto sidak anggota DPRD(bukti P213), bukti P23 b ;Buktibukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali P7, P13 a, P13 b,P15, P14 a, P14 b, P14 c, P16 dan P17, tidak ada asli / fotocopy ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orangsaksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanyasebagai berikut ;1. Saksi MOCH.

bekerja dibidang kontruksi sejak tahun 1984 dan saksi jugapernah membangun di daerah lain; Bahwa prosedur pembangunan untuk proyek yang sebesar ini urusanizin bukan urusan kami, kami hanya bekerja sesuai dengan order yangdiberikan, dan urusan izin kami berikan kepada pemberi tugas; Bahwa soal izin membangun IMB bukan wewenang kami, karena kamihanya menjalankan perintah sepanjang tidak di stop kami tetap bekerja; Bahwa jika gedung roboh maka urusan kontruksi, untuk kelas proyeksebesar ini biasanya ada sidak

dilakukan oleh PTIB, PPKB, dan PPAK yangharus lolos sidak dan jika sudah lolos maka kontraktor sudah bisa bekerja,jika menunggu IMB maka akan makan waktu lama dan urusan IMB bukanurusan kami; Bahwa kami tidak mengetahui izin tentang IMB kami hanya memiliki izinsebagai kontraktor dan sesuai prosedur sudah dilakukan pengetesankelayakan dari yang berwenang dan izin terkait IMB adalah resiko daripemberi kerja, kami hanya pembangun; Bahwa saksi tidak ingat punya bukti Berita Acara serah terima atautidak

HandiJaya Motor (Depok) yang beralamat di Jalan Raya Kartini,No.50, Depok pada saat, ada sidak atau pemeriksaan dariPT Sinar Mas pada minggu pertama dibulan November2016 perihal menanyakan kendaraan atas 1 (Satu) unitMobil Mercedes Benz SLK 250, warna merah, tahun 2011,Noka : WDD1724472F030167, Nosin : 27186130381004,No.Pol : B 30 RJS apakah masuk bengkel atau tidak danapakah supplier Sarinah Jaya pernah mengirimkan barangbarang sparepart kepada bengkel Handi Jaya Motor(Depok) sehingga dengan dasar

.= Bahwa Ahli Luar Negeri maupun dalam Negeri yang tidak sah atau tidakmemenuhi persyaratan sesuai dengan perundangundangan yangberlaku menerangkan tindakan yang diambil oleh Dirjen Dikti terhadapLembaga Pendidikan adalah akan ditertibkan (dicabut ijinnya) danterhadap Universitas Berkley dilakukan sidak oleh MenristekdiktiMUHAMMAD NATSIR untuk dilakukan penertiban ;Terhadap , keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwamenyatakan keberatan / menyatakan tidak benar dan akan menanggapinyadalam

Tergugat Rekonpensi juga menyampaikan kalau saat itudi Mrican sedang ada sidak dari pusat. Sesampainya di PG Mricanternyata antrian di PG tidak begitu banyak. Menjelang dhuhur sudah tidakada lagi truk yang dimuati.

FSPMI tentang Pendaftaran PKWTNomor : 005/1577/III.06/05/XI/2018 tertanggal 1 November 2018, diberitanda bukti P146;Foto Copy Surat Pemberitahuan tentang Perpanjangan Unpaid Leave2020, Nomor 03/SPMEI/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020, diberi tandabukti P147;Foto Copy Surat dari PUK SPAI FSPMI PT Eight International tentangPenolakan Keputusan Perusahaan Perpanjangan Unpaid Leave 2020Nomor 177/P/KP/I/PUK.SPAIFSPMI/PT.EI/VI/2020 tertanggal O02 Juni2020, diberi tanda bukti P148;Foto Copy Surat Permohonan Sidak

dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahBandar Lampung kepada DPW FSPMI tentang Pendaftaran PKWT Nomor005/157 7/Ill.06/05/X1/2018 tertanggal 1 November 2018, P147 tentang SuratPemberitahuan tentang Perpanjangan Unpaid Leave 2020, Nomor 03/SPMEl/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020, P148 tentang Surat dari PUK SPAI FSPMIPT Eight International tentang Penolakan Keputusan PerusahaanPerpanjangan Unpaid Leave 2020 =Nomor 177/P/KP/I/PUK.SPAIFSPMI/PT.EI/VI/2020 tertanggal O2 Juni 2020, P149 tentang SuratPermohonan Sidak

Masalahnya bermulaadanya sidak dari BKD ke kantor Dinas Peternakan dan PerikananKab. Blora, pada saat itu Kepala Dinas menyampaikan kepada BKDbahwa terdakwa tidak pernah berada di kantor padahal saat ituTerdakwa sedang turun ke lapangan terkait UPSUS SIWAB karenadiperintah oleh Kepala Dinas.

Ruri.e Bahwa Terdakwa tidak aktif lagi di kegiatan UPSUS SIWAB sejak Juli 2017Hal 168 dari 237 halaman, Putusan Nomor 05/ Pid.SusTPK/2020/PN Smg.karena ada ketidak cocokan antara Terdakwa dengan Kepala Dinas, tidakhanya masalah sidak dari BKD namun terdakwa mearsa tidak pernahdiajak rembugan oleh Kepala Dinas bahkan Kepala Dinas pernahmenyampaikan bahwa semua urusan pengelolaan keuangan kewenanganKepala Dinas.e Bahwa Terdakwa juga pernah dipanggil oleh Sekda dan dimarahi, saat ituSekda mengatakan

Sang Hyang Seribekerjasama dengan CV.Karunia Tiga Saudara dalam hal penyaluranke titik bagi.Bahwa dalam penyaluran bantuan BLBU SLPTT dan non SLPTT adapermasalahan karena ada kelompok tani yang benihnya diganti uang.Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau dalam penyaluranBLBU SLPTT dan BLBU Non SLPTT tahun 2010 ada permasalahankarena tidak pernah ada laporan dari Kasi Bina Produksi dan TanamanPangan kemudian setelah dilakukan sidak oleh Komisi B DPRDKabupaten Ponorogo baru mengetahui adanya permasalahankemudian

Selain ituyang berhak menerima penyaluran benih adalah Ketua Kelompok Tani sesuaidengan CPCL yang telah ditetapkan, bukan KTNA dan sesuai hasil sidak komisiB bahwa Kecamatan Bungkal adalah salah satu dari 3 kecamatan yang ditemukanpenyimpangan adanya benih yang diganti dengan uang tunai karena terlambatdisalurkan..Bahwa selain 14 Kecamatan yang menerima uang ganti benih juga dihadirkansebagai saksi di persidangan yakni saksi IMAM GHOZALI Ketua KTNAKec.Sawoo yang memberikan keterangan bahwa saksi