Ditemukan 7242 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor01 nomor11 nomor12 nomor29 nomor.c nomor26 nomor20
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
202 — 115
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011, Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran PembiayaanDaerah, Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiILPA) TahunSebelumnya:a)Pasal 137 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiILPA) tahun sebelumnyamerupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:a.menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
81 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sertipikat HGB Nomor21 (A 1554255) luas 10.000 m?;j. Sertipikat HGB Nomor22 (A 1554246) luas 76.280 m?;Total luas: 219.260 m?Sertipikat HGB Nomor 13 s/d Nomor 22 semuanya atas nama Tergugat a> dan hasil pemecahan (splitsing) Sertipikat HGB Nomor 15 menjadi 2 (dua)bidang, tanggal 7 Agustus 1989, yaitu:a. Sertipikat HGB Nomor 24, luas 3.000 m? a/n Tergugat I:b. Sertipikat HGB Nomor 25, luas 3.000 m?
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2016 — - BAKIR
90 — 23
  • Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsungbendahara.Bahwa sesuai Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorNo. 138 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
131 — 39
  • pencairandilakukan Muklis setelah dipotong administrasi, selanjutnya diserahkan kepada saksisejumlah Rp. 4.650.000..Bahwa syaratnya foto copy KK dan KTP dengan jaminan BPKB Sepeda motorYamah Jupiter (asli) disertai surat keterangan dari desa dan karena sudah lunassehingga jaminan BPKB sudah saksi ambil.Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen berupa : Kwitansi realisasi pinjaman sebesar Rp. 25.000.000, tertanggal 29 Pebruari2015, Permohonan Kredit tidak ada tanggalnya, Perjanjian Kredit Nomor21
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
115 — 47
  • Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanadiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011, tugas PPTK dapat dilinat sebagai berikut :Pasal 1 ayat (69) :SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yangdiajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaranlangsung kepada pihak
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
62 — 27
  • komoditi karet tidakakan diterbitkan Surat Keterangan Tentang PembagianDan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, karenasebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, bahwa suratketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni1951 No.12/5/14 dan ketetapan Gubemur PropinsiSumatera tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr dansuratsurat dan atau peraturan lainnya sebagai tindaklanjutnya, adalah mengatur tanahtanah bekasperkebunan tembakau seluas 125.000 Ha yangdikembalikan kepadaHal.101 dari 305 hal Putusan Nomor21
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM
Terbanding/Penggugat I : Rizky Amelia
Terbanding/Penggugat II : Ratna Juwita
Terbanding/Penggugat III : Siti Rahayu
Terbanding/Penggugat IV : Lukman Prihandika
Terbanding/Penggugat V : Fadhila
Terbanding/Penggugat VI : Hermawan Tjakradiwira
Terbanding/Penggugat VII : Gughi Gumielar SH
Terbanding/Penggugat VIII : Abi Dwi Pramono
Terbanding/Penggugat IX : Iman Sulaiman
Terbanding/Penggugat X : Herrizal Febrian
Terbanding/Penggugat XI : Dinda Fauzia Anindar
Terbanding/Penggugat XII : Adam Radiman
Terbanding/Penggugat XIII : Dino Ayudya Wibowo
Terbanding/Penggugat XIV : Ari Prasetiyo
Terbanding/Penggugat XV : Yuanita Aristona
Terbanding/Penggugat XVI : Febri Reni Sri Wahyuni
Terbanding/Penggugat XVII : Arie Hangga Fitriansyah
Terbanding/Penggugat XVIII : Finno Fuadi Saputro
Terbanding/Penggugat XIX : Dion Alismir Azwin
Terbanding/Penggugat XX : Hernawan Rihadi
Terbanding/Penggugat XXI : Shanty RSB Hutauruk
Terbanding/Penggugat XXII : Anna Indah Sofiyani
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Duta Tunas Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat II : Zakariah
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Turut Tergugat IV : Hanariah SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat V : Siswadji SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : Mega Shinta Tjahja Putri SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Jakarta Harmoni
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk cabang Syariah
Turut Terbanding/Tergugat II : Dudit Dharmawan
Turut Terbanding/Tergugat III : Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat IV : M Arief Rachman
206 — 134
  • Denganbatasbatassebagaiberikut:Sebelah utara: utara: Tanah Siap Bangun(sekarang Rumah) Blok Raflesia Nomor 9; SebelahTimur: Tanah;SebelahTimur: Tanah Siap Bangun (Sekarang Rumah) Blok Raflesia Nomor21; SebelahSelatan: : Jalan Perumahan; SebelahBarat: Tanah Siap Bangun(sekarang Rumah) Blok Raflesia Nomor 19;c.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
625 — 250
  • SPPtanggal 11 Nopember 2009 ;(sesuai dengan aslinya)Akta Notaris Yan Armin, SH"Pemyataan Herry Ongso" Nomor21 Tanggal 04 Mei 2010 ; (sesuaidengan aslinya)Akta Yan Armin, SH Notaris di Jakarta"Berita Acara PT.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
138 — 54
  • bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangHalaman 57 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJMperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH 4.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 5.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: YOFANI BANDARI,Amkl.
208 — 128
  • Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor21.a/SPJTUNIHIL/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yangditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian :228.
    peruntukannya dan membuatlaporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang bertentangandengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi Setiap pengeluaran harusdidukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak yang menagih dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE
Tanggal 14 Nopember 2019 — YOFANI BANDARI, AMKL.
232 — 206
  • Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor21.a/SPJTUNIHIL/1.20.14/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yangditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian:228.229.230.231.232.Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 52 206 01untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilam sebesar Rp 2.100.000 (Dua JutaSeratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari,AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 07-08-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 28/Pdt.G/2017/PN RHL
Tanggal 19 Maret 2018 — Penggugat:
Suwandi
Tergugat:
1.H.Ngadiman
2.Suherman Wijaya
Turut Tergugat:
1.Liva Desi Deria
2.ZULFANO GRIFICO
3.MICHAEL JUNKELSEN
4.ANGELIN JENS
5.MERISDA TAMBUNAN, SH., M.Kn
221 — 307
  • Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor21/LEG/NOTDS/VI/2008;7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor22/LEG/NOTDS/VI/2008;8. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor23/LEG/NOTDS/VI/2008;9.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 138/Pid.Sus/TPK/2015/PNBdg
Tanggal 20 Nopember 2015 — DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT.
152 — 42
  • mengenaiHalaman 249dari 311 halaman,Putusan Tipikor No.138/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgkewenangan PA yang dilimpahkan ke KPA yaitu tidak melakukanpengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.Aturan yang dilanggar oleh PPK : Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 11jo Perpres nomor 35 tahun 2011 jo Perpres nomor 70 tahun 21012; yaitumelaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.Aturan yang dilanggar oleh PPTK ; Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal25 ayat (5) jo Permendagri nomor 59 tahun 2007 jo Permendahri nomor21
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 162/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : YOHANES ATOK, SH
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
220 — 115
  • Dalil gugatan kedua dapat dilinat dalam Putusan Nomor21/Pdt.G/2016/PN Atb., tanggal 30 Nopember 2016, hal.23 poin 1dan poin 2 yang pada pokoknya tanah tersebut adalah milik SukuBEI SAUR yang diserahkan kepada ibu kandung kakek Penggugatbernama: ATOK TABORA (alm) sekitar tahun 1942 tanpaHalaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 71 dari 88 halaman Putusan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rhl
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat:
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.NUR PALAH atau disebut juga dengan nama PALAH Bin YUSUF
2.ALIRMAN atau disebut juga dengan nama ALIR Bin SAK YANI
3.DARMINI
4.MUHAMMAD SYARKONI
Turut Tergugat:
ALI BASRI TAMBUNAN
277 — 228
  • T Pihak Kedua dengan nomor21/SK/SKPRK/III/2013, tanggal 15032013 di lokasi RT.001 RW.001,Dusun Pematang Meranti, Kepenghuluan Sekapas, selanjutnya diberitanda bukti T59;Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama ZULKIFLI PihakPertama kepada NURHASIANA.T Pihak Kedua dengan nomor86/SK/SKPRK/VI/2013, tanggal 17062013 di lokasi RT.001 RW.001,Dusun Pematang Meranti, Kepenghuluan Sekapas, selanjutnya diberitanda bukti T60;Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama USRI PihakPertama
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 13 Januari 2015 — HALIL GAUS, BA
85 — 31
  • usaha yang dimiliki oleh PD Kie Raha Mandiri sampai saat iniadalah pengelolaan Terminal Bandara Sultan Babullah Ternate sejak bulanOktober 2013 sampai dengan sekarang ini ;Bahwa PD Kie Raha Mandiri ditunjuk sebagai Perusahaan Daerah yangmengelola Terminal, tempat usaha lain dan tempat khusus parkir dilingkungan terminal Bandara Sultan Babullah Ternate adalah berdasarkanKeputusan Gubernur Maluku Utara nomor 284/KPTS/MU/2013 tertanggal 2September 2013 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor21
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Nopember 2013 — PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
165 — 106
  • UndangUndang Nomor21 tahun 1997 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 jo. PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 jo.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 jo. KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 jo. Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor tahun 1989 jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
264 — 103
  • :Hak Guna Bangunan Nomor :Hak Guna Bangunan Nomor :Hak Guna Bangunan NomorHak Guna Bangunan NomorHak Guna Bangunan Nomor :Hak Guna Bangunan NomorHak Guna Bangunan Nomoroe nour oe YP =Hak Guna Bangunan Nomor :10.Hak Guna Bangunan Nomor :11.Hak Guna Bangunan Nomor12.Hak Guna Bangunan Nomor13.Hak Guna Bangunan Nomor :14.Hak Guna Bangunan Nomor15.Hak Guna Bangunan Nomor16.Hak Guna Bangunan Nomor :17.Hak Guna Bangunan Nomor :18.Hak Guna Bangunan Nomor19.Hak Guna Bangunan Nomor :20.Hak Guna Bangunan Nomor21
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
154 — 74
  • NOLDY ARTHURROMPAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukanmemperkerjakan anak buah kapal di kapal tanpa di Sijil dan tanpa memilikikemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 61 ayat 1 Undangundang Nomor21 Tahun 1992 tentang pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
393 — 167
  • UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentangTata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014tentang Tata Tertiob; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang KodeEtik Anggota DPR RI; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor21