Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — LISNA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. KAHAR WIRIANTO;
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 17-06-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 23 September 2013 — JADMAL LIMBONG KANUNA sebagai PENGGUGAT MELAWAN 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai TERGUGAT 2.LIPMAN LIMOA,SH sebagai Tergugat II Intervensi
78 — 48
  • karena Tergugat dalammenerbitkan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan PerundangundanganPasal 61 dan 62 dan 63 Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional RI No. 3Tahun 2011 pada intinya bahwa penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilandapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hakatas tanah karena cacad hukum adminstrasi yang antara lain karena adanyakesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luasdan atau karena adanya tumpang tindin
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 82/PID/2019/PT PTK
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : NG ANDRY, S.E. Alias KIANG MUA Anak NG TJHE NGIE Diwakili Oleh : TUMPAK PARULIAN SITUNGKIR, SH
Terbanding/Penuntut Umum : COKI FELANI, SH
167 — 41
  • Hafsah untuk memeriksa kebenaran sertifikat hak milik terdakwa serta BeritaAcara engukuran Balik Batas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ErikMuliawan, dan hasilnya tanah milik Terdakwa sesuai SHM 28213 posisinyaberada di Parit Seruat dan bukan di Parit Nabe, dan Berita Acara PengukuranBalik Batas yang dikeluarkan oleh pihak BPN menyatakan Bahwa setelahdilakukan ploting oleh bagian pemetaan terindikasi tumpang tindin denganHM.2347 dengan Nomor GS.2496/1998 maka peta bidang hasil pemngembalianbatas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Melawan PT. JUI SHIN INDONESIA
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-07-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 778/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 18 Juli 2011 — An LINDA TIAR SANNY PURBA Als. LINDA
111 — 7
  • atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. SARINAH; 2. M. FAZLUR RAHMAN; 3. NUR FITRI UMAMI; 4. INDAH PERMATA SARI; Melawan ARDIONO
107 — 11
  • Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — 1. HARRY MUCHARAM SADIKIN., 2. DENNT MUCHAMAD SADIKIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASAR., II. LETJEN (PURN) SOLIHIN, GP;
54 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/Ag/2015
Tanggal 28 September 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — HARTONO THOMAS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SALLY SINGGIH;
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
99 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3531 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — LIE KIE TJWAN, DJIEN NJOO VS Reza Hamim, DKK
144 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — TOMAS PURBA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHA KOTA MEDAN., II. IKRAMA ANWAR, S.Sos.,MH;
62 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Medandiatas/tumpang tindih dengan tanah Penggugat tersebut ;e Bahwa penerbitan Objek Gugatan diatas/tumpang tindin dengan tanahPenggugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat,yakni Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah Objek Gugatan,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang UndangNo.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 23 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : KUSNO
Terbanding/Penggugat : EKO SATRIO
Terbanding/Turut Tergugat I : SAMIN R
Terbanding/Turut Tergugat II : MUKHTAR NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat III : SUKIRMAN Alias SUKIR
32 — 23
  • atauseluas + 10 Ha (artinya atas klaim Tergugat menjadi lebih lebar danjustru semakin lebih tumpang tindin dengan hak atas tanah milikPenggugat dan Turut Tergugat 1);d. Kwitansi milik Tergugat tanggal 29 Agustus 2004 tentang buktiPenyerahan Tanah dari Wagimen kepada Tergugat menggunakanmaterai 20102015 dane. Kwitansi milik Tergugat tertanggal 5 April 2014 tentang pengembalianuang Turut Tergugat III oleh Tergugat menggunakan materai 2015;f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 13-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — 1. Drs. H. ZAMBRI., 2. Ir. YULISMAN, MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT;
98 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diumumkanpada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan surat pengumuman Nomor206/KPUKab.003.435070/VIII/2015;Tindakan Komisi Pemilihnan Umum menerbitkan surat a quo, merupakanPutusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang penetapan tertulis,dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum,berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, keliru dan tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 132/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
327 — 197
  • jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin
    Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — H. ISA ANSORI, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • haritersebut, berarti benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat tersebut, danbahkan sampai gugatan Penggugat telan Penggugat ajukan ke PengadilanTata Usaha Negara sekarang ini, Tergugat belum juga memberikan jawabanatas surat Penggugat tersebut;Dengan demikian berarti Tergugat benar telah menerbitkan obyeksengketa/sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat UkurNo.17/HB/2003, tanggal 24042003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor;10.Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tumpang tindin
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 04-10-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Pwd
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
Bambang Santoso
Tergugat:
1.Nyonya Parti
2.Tuan Tardjono
3.Tuan Subronto
4.Tuan Aby Maulana Sudibyo
Turut Tergugat:
Notaris PPAT Suyatno SH Mkn
163 — 44
  • Bahwa Tergugat Il, Ill, dan IV berpendapat apabila gugatan yangdiajukan Penggugat adalah tidak cermat, dan kabur /samarsamar(obscur lible), hal ini nampak pada; Bahwa gugatan penggugat terjadi tumpang tindin yang justrumengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatan penggugatyaitu apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatanPengosongan Tanah Dan Bangunan Dan Mohon Sita Jaminan?
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 66/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat IV : Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Balikpapan
Terbanding/Penggugat I : Waisi Binti Laaga
Terbanding/Penggugat II : Sadia Binti Latani
Terbanding/Penggugat III : Muliana Binti Latani
Terbanding/Penggugat IV : Alias Bin Latani
Terbanding/Penggugat V : De En Bin Latani
Terbanding/Penggugat VI : HERIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat I : Arifin Sidik
Turut Terbanding/Tergugat II : SURATIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan
44 — 27
  • Bila hal ini tidak dilakukan, maka hal ini akan menjadi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;Bahwa, Tergugat V, setelah adanya pemberitahuan adanya masalahtumpang tindin dan surat ganda atas tanah yang mau dilelang, makaTergugat V harus segera mencoret barang jaminan dari daftar barang yangakan dilelang. Dengan kata lain harus membatalkan pelelangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
89 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011tersebut.Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dariKepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Laut sesuai Surat Nomor : 540/115PUE/Distamben tertanggal10 Oktober 2013 Perihal : Mohon Konfirmasi dan Overlay KoordinatIUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapattumpang tindin antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugatdengan wilayah pertambangan CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. KAHAR, DKK VS FAISAL ABADI;
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 256K/TUN/2015posita yang menjadi dasar diajukannya petitum oleh Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi, karena Termohon kasasi mendalilkan dalamgugatannya bahwa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasassi No.22084/Kel.Bantabantaeng, tanggal 27 Desember 2013 Surat Ukur No.02404/tanggal 11 Desember 2013, menurut Penggugat/Terbandingsekarang Termohon kasasi jelasjelas bertumpang tindin dengan SertifikahHak Milik No. 20268/Kel.