Ditemukan 2302 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 75/Pid.B/2017/PN Kln
Tanggal 19 Juni 2017 — DAMAR MARDONO bin JINARTO
14639
  • Suwitenang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiHalaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN Kin Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikandi penyidik benar; Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian tindak pidanamemalsukan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa Damar; Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan tanda tangan setelah saksidipanggil polisi untuk dimintai atau memberi keterangan; Bahwa sakai sebagai Sekretaris Desa Tangkil
    Slamet Sastrowiyono, dibawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi yangdiberikan di penyidik benar;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian tindak pidanamemalsukan tanda tangan dalam surat kuasa;Bahwa kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan dalam suratkuasa tersebut saksi tidak tahu;Bahwa yang memalsu tanda tangan Terdakwa Damar Mardono dankorbannya Toto Suwarno als.
    Tiyanta, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikandi penyidik benar;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian tindak pidanamemalsukan tanda tangan;Bahwa kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut saksitidak tahu;Bahwa yang memalsu tanda tangan Terdakwa Damar Mardono dankorbannya Toto Suwarno als.
    Joko Suprapto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikandi penyidik benar;Bahwa ada kejadian tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam dokumensurat kuasa;Bahwa Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan tanda tangan sewaktudipanggil ke Polres Klaten ada kaitan pemalsuan tanda tangan dokumenyang dilakukan terdakwa;Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN Kin Bahwa saksi bekerja di Bappeda Kabupaten Klaten
    Joko Wiyanto, MT., dibawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikandi penyidik benar;Bahwa ada kejadian tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam dokumensurat kuasa yang dilakukan terdakwa;Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN Kin Bahwa saksi bekerja di Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solosejak tahun 2008 sampai sekarang, menjabat sebagai Kepala seksiPengkajian Energi dan Sumber daya
Putus : 28-11-2012 — Upload : 26-01-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 281/Pid.B/2012/PN.Lmg
Tanggal 28 Nopember 2012 — TASAJI Bin KASMIJAN
6137
  • keberatan ;Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 5(lima) lembar dokumen yang terdiri dari Surat Persetujuan dan akad pembiayaan murabaha sertaperjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia yang disita secarasah dari saksi DIKAN ARDIANTO ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksidibawah sumpah sebagai berikut :1) saksi ISNI BINTI MUSLIM :e Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan
    tanda tangan yangdilakukan oleh terdakwa TASAJI ;e Bahwa saksi mengetahui tanda tangannya di palsukan oleh terdakwa pada saat ada petugas darikoperasi Kembang 88 Babat datang ke rumah saksi dengan mengatakan menagih uang cicilankredit mobil, dikarenakan saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengambil kredit mobil makasaksi meminta petugas penagihan untuk datang ke balai desa menemui terdakwa ;e Bahwa pada saat petugas penagihan datang ke rumah mengatakan kepada saksi kalau terdakwatelah mengambil
    kembang 88 babat saksi menunggu diluar sedangkan saksi ISNIBINTI MUSLIM masuk sendirian.Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi ISNI BINTI MUSLIM datang ke kantorkembang 88 babat.Bahwa saksi mengetahuinya pada saat keluar dari kantor kembang 88 babat kalau terdakwa telahmengambil kredit mobil dengan cara memalsukan tanda tangan surat pengajuan kredit mobil.Bahwa setelah keluar dari kantor kembang 88 babat, saksi ISNI BINTI MUSLIM meminta untukdiantarkan ke kantor polisi untuk melaporkan pemalsuan
    tanda tangan yang dilakukan olehterdakwa.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.3) Saksi DIKAN ARDIANTO :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan tanda tangan saksiISNI.Bahwa saksi bekerja di kantor PT.kembang 88 babat sejak bulan Juni 2010 dengan jabatan CMO(credit marketing officer).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah penjualan dan analisa kredit kepada nasabah danmembuat laporan.Bahwa
    Bahwa benar DP untuk pengajuan kredit mobil Sidekick warnaungu metalik Nopol W1168AK sebesar Rp.30.000.000, sedangkan angsuran kredit selama 35kali mulai bulan April 2011 sampai dengan Maret 2014 sedangkan angsuran pgrbulannnyasebesar Rp.2.166.500,Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.4) Saksi BUDIONO, ST :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan tanda tangan saksiISNI.Bahwa saksi bekerja di
Register : 21-11-2011 — Putus : 11-01-2012 — Upload : 24-04-2012
Putusan PN PADANG Nomor 653/Pid.B/2011/PN.PDG
Tanggal 11 Januari 2012 — YULIDAR SYUKUR Pgl Sidang
11818
  • SIDANGmenggunakan surat palsu atau pemalsuan tanda tangan orangorang yang sudahmeningal dunia dan yang masih hidup ZUNA YENI, S.Sos Pgl ZU sedangkanZUNA YENI PGL. ZU tidak pernah membubuhkan tanda tangannya dan pada surattersebut disamping ini terdakwa juga memalsukan tanda tangan JAIMA dimanaJAIMA kenyataannya bisa dan dapat membuat tanda tangannya denganmenggunakan alat tulis tapi kenyataannya JAIMA dalam surat kepemilikan itumemakai cap jempol, disamping terdakwa YULIDAR SYUKUR Pgl.
    SIDANGmenggunakan pemalsuan tanda tangan orangorang yang sudah meniggal dunia danyang masih hidup ZUNA YENLS Sos Pgl. ZU sedangkan kenyataannya ZUNAYENI Pgl.ZU tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut dandisamping ini terdakwa juga memalsukan tanda tangan JAIMA padahal sebenarnyaJAIMA bisa dan dapat membuat tanda tangannya dnegan menggunakan alat tulis tapikenyataannya JAIMA dalam surat kepemilikan itu memakai cap jempol, disampingterdakwa YULIDAR SYUKUR PGL.
    Saksi Nazar Chan Rajo Lelo Pgl Mak Etek Acan, dipersidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikute Bahwa benar masalahnya tentang pemalsuan tanda tangan.
    Pgl Jai, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : e Bahwa benar masalah pemalsuan tanda tangan.
Register : 20-07-2010 — Putus : 18-10-2010 — Upload : 16-02-2015
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 238/Pdt.G/2010/PA.Pkl
Tanggal 18 Oktober 2010 — PENGGUGAT TERGUGAT
10026
  • Bahwa kirakira pada bulan Januari tahun 2010, Tergugat telahmelaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Pekalongan Barat dengantuduhan pemalsuan tanda tangan dalam pengajuan kredit sepeda motoroleh Penggugat. Pelaporan Tergugat ini membuat Penggugat merasasudah tidak dihargai sebagai seorang5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat terjadi kirakira pada bulan Februari tahun 2010.
    Penggugat seperti tersebut diatas ;Menimbang, bahwa baik Majelis Hakim maupun mediator telah mendamaikanPenggugat dan Tergugat akan tetapi tidakberhasil; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalahPenggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidakmemberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melaporkan Penggugat keKepolisian Sektor Pekalongan Barat dengan tuduhan pemalsuan
    tanda tangan dalam10pengajuan kredit sepeda motor oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat danTergugat pisah ranjang selama 6 bulan dan Penggugat tidak terima dan sangatmenderita lahir batin ;Menimbang, bahwa Tergugat selaku PNS telah diperintah untuk melaporkandan untuk mendapat surat keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan
    ANAK 1, 2 ANAK 2, 3 ANAK 3;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisnamun kemudian sejak September 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan12nafkah kepada Penggugat secara layak dan Tergugat telah melaporkan Penggugat keKepolisian Sektor Pekalongan Barat dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan dalampengajuan kredit sepeda motor oleh Penggugat pelaporan tersebut membuatPenggugat merasa sudah tidak
Putus : 17-09-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 902 K/Pid/2009
Tanggal 17 September 2010 — H. UJANG LUKMAN Bin H. SURYANA
8065 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 902K/Pid/2009Bahwa tindak pidana pemalsuan tanda tangan tidak cukuphanya dengan pengakuan dari Terdakwa maka perlu ada buktilain dan saksi saksi lain yang menyatakan bahwa Terdakwatelah melakukan tindak pidana pemalsuan diatas nama H.Endang Dudung Kara, sementara kenyataannya Terdakwa hanyamengakui membubuhkan tanda tangan diatas nama sdr. Endangitupun dilakukan bukan= atas inisiatif Terdakwatetapididorong oleh alm.
    Tanpaberita acara pemeriksaan badan tersebut sangat sulit danmustahil hanya dengan mata telanjang dapat menyimpulkanbahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan ;Bahwa dipersidangan tidak ada seorang saksipun yangmelihat / menyaksikan secara langsung bahwa Terdakwa telahmelakukan pemalsuan tanda tangan sdr. H. Endang DudungKara, tidak ada seorang saksipun yang menyatakan' bahwaberita acara Balik Nama kios dari H.
Putus : 14-02-2007 — Upload : 25-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962K/PID/2002
Tanggal 14 Februari 2007 — Yayan Hariyani binti Hertadji; Rohaeni binti Jamhari; Haeroni bin Hertadji; Edi Rohaedi bin Hertadji; Husni Apandi bin Hertadji; Supriyadi bin Hertadji; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi
225151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 962 K/Pid/2002Padahal jelas sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkanbahwa para saksi pernah diperiksa oleh saksi Briptu Suharto sehubungandengan laporan para Terdakwa yang melaporkan saksi Sutinah bintiKasdullah telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan dalamsurat kuasa tanggal 1 Maret 1994 dan bukti surat berupa laporan paraTerdakwa ke Polda Metro Jaya yang menyebutkan Pemalsuan TandaTangan, hal mana di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanbukti fotokopi Berita
    Acara Pemeriksaan atas nama Yayan Hariyani bintiHertadji sewaktu diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya yangditandatangani oleh yang diperiksa dan pemeriksa, jelas menyebutkan padasalah satu keterangannya mengatakan Pemalsuan Tanda Tangan paraTerdakwa dalam Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1994 dan oleh saksi BriptuSuharto di depan Majelis Hakim telah dibenarkan, sedangkan BAPpemeriksaan atas nama Yayah Hariyani binti Hertadji tanpa ditandatanganibaik oleh yang diperiksa maupun pemeriksa dan dalam
    No. 962 K/Pid/2002para Terdakwa yang melaporkan saksi Sutinah binti Kasdullah ke PoldaMetro Jaya adalah Pemalsuan Tanda Tangan dalam surat kuasa tanggal 1Maret 1994 di mana para Terdakwa di persidangan sudah mengakui bahwatanda tangan para Terdakwa dalam Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1994diakui adalah benar ;Dengan kelirunya Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam menilaiunsur Pasal 317 ayat (1) KUHP maka putusan yang dijatuhnkan kepada paraTerdakwa seharusnya terbukti ;.
Register : 24-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
8316
  • Bahwa pada tanggal 27 September 2019 dibuat Laporan PolisiNomor : LP/2154/IX/2019/SPKT Restabes MDN tanggal 27 September2019 atas nama Pelapor MANARIS BUNGARAN MANURUNG tentangtindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh TerlaporEDDI DOHAR HUTABARAT ; Bahwa peristiwa pidana pemalsuan tanda tangan diketahui terjadipada tanggal 24 September 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib, di Jalan Brig.Jend Katamso Kompleks Ruko Prima Minimalis Blok B20 Nomor 9.Kecamatan Medan Maimun.
    ., ; Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh EDDIDOHAR HUTABARAT (ic. Terlapor) korban MANARIS BUNGARANMANURUNG selaku Direktur Utama PT. Graha Wina Jaya milik Widjoko(ic. Pemohon) mengalami kerugian materiel berupa asset dari PT.
    tanda tangan yang dilakukan oleh Terlapor EDDIDOHAR HUTABARAT atas aset PT.
    Bahwa pelapor MANARIS BUNGARAN MANURUNGmelaporkan DUGAAN tindak pidana pemalsuan tanda tangan jual bellHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Pra/2020/PN Mdntransaksi sertifikat rumah yang diduga dilakukan oleh Terlapor EDDYDOHAR HUTABARAT;2.
    tanda tangan dengan Pelapor nama ManarisBungaran Manurung dengan Terlapor Eddi Dohar Hutabarat (vide produkbukti P1 yang bersesuaian dengan produk bukti T1 yaitu laporan pengaduanLP.
Register : 06-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN Sibuhuan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ANGGI ROMADON, SH
Terdakwa:
MUKLAS PARMATA DAULAY Bin AJI SOFIAN DAULAY
10146
  • tanda tangan setelah ada undangandari Camat untuk mediasi antara Terdakwa selaku Kepala Desa PagaranMompang dengan Saksi M Aman Siregar selaku Pelapor ; Bahwa setelah dari Kantor Camat telah diupayakan perdamaian antaraTerdakwa dengan Saksi Korban namun tidak berhasil karena dari pihak SaksiKorban meminta uang Rp.100.000.000.
    Guntur Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut dari Saksikorban Aman Siregar yang menunjukan kepada Saksi saat itu didalamberkas Dokumen Pengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017dan berkas pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap 60 % dan AlokasiDana Desa Tahap II 60 % T.A 2017 saat itu ianya mengatakan kepada Saksibahwa tidak pernah sama sekali menandatangani didalam berkas tersebut ; Bahwa Saksi menghadiri
    Sahrial Daulay , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut dari Saksikorban M Aman Siregar yang menunjukannya didalam Berkas DokumenPengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa T.A 2017 dan Saksi korban MAman Siregar mengatakan kepada Saksi bahwa tidak pernah sama sekalibertanda tangan didalam berkas tersebut ; Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan milik Saksi Korban M AmanSiregar sebagai Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang dipalsukan pada
    tanda tangan tersebut, dan Terdakwamengakuinya ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan ;6.
    Chairul Ajhar Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut dari Saksikorban M Aman Siregar yang menunjukannya didalam Berkas DokumenPengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa T.A 2017 dan Saksi korban MAman Siregar mengatakan kepada Saksi bahwa tidak pernah sama sekalibertanda tangan didalam berkas tersebut ;Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 PK/Pdt/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — NAHERA binti BEDDU REMMANG VS MENNANG bin MUHAMMADONG, DKK
5919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tahun 2008 Penggugat (Nahera) melaporkan Tergugat (Mennang) atas pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat (Mennang) yang memalsukan tanda tangan Penggugat (Nahera) dalamsurat perdamaian/pembelian tertangal 21 Agustus 1976 pada KepolisianHal. 3 dari 12 Hal. Put.
    Tergugat seolaholan mengurus suratPerdamaian/Pembelian atas obyek sengketa......... padahal yangsebenarnya Tergugat sendiri yang menanda tangani atau dengan katalain memalsukan tanda tangan Penggugat .. . dst ; Dalil gugatan poin 8.......Pada tahun 2008 Penggugat melaporkanTergugat atas pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat Bahwa dari bunyi surat gugatan seperti halnya tersebut di atas adalahsungguhsungguh suatu dalil yang rapuh, dan bahkan tidak dapat dipandangHal. 5 dari 12 Hal.
    Nomor 474PK/Pdt/2017semacam suatu dalil tetapi sebagai dalil belaka yang sengaja dibuatbuatsebab seandainya dalih tersebut mau dipandang sebagai suatu dalil antaralain seperti Pemalsuan tanda tangan dsbnya, maka itu harus mutlak adasuatu Keputusan Hakim Pidana yang mempernyatakan hal tersebut, yangtentunya keputusan tersebut haruslah mempunyai kekuatan hukum yangtetap dan pasti yang mempernyatakan akan kesalahan Tergugat I, akantetapi kenyataannya sampai dengan saat ini, Tergugat belum adaKeputusan
Register : 16-07-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1083/Pdt.G/2013/PA.Plg
Tanggal 18 September 2013 — PEMOHON vs TERMOHON
130
  • Termohon mempunyai hutang dimana mana tanpa sepengetahuan pemohon.4.5.Bahwa termohon sering melakukan tindakantindakan yang tidak baik sepertipencurian (saksi dan bukti terlampir), pemalsuan tanda tangan berkasberkasleasing mobil (bukti terlampir) mentransferkan uang yg bukan hak miliknyakepada orang lain, menggadaikan barangbarang milik pemohon, memakai/mengambil uang infak milik / untuk pesantren / masjid dengan alasanmeminjam tetapi tidak dikembalikan untuk keperluan yang tidak jelas,kesemuanya
    PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedurMediasi di Pengdilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadirdi persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukanperceraian ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis seringterjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan yang pada pokoknya karenaTermohon selalu berbuat pekerjaan yang tercela seperti tidak jujur, Termohonmembuat hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, pemalsuan
    tanda tangan Pemohon,mengadaikan barang tanpa sepengetahuan Pemohon seperti tanah dan mobil danpuncak ketidak harmonisan terjadi pada tanggal 15 Nopember 2012, ketika ituTermohon tidak sanggup lagi menutupi semua kebohongannya dikeranakan hutanghutang yang dibuatnya sudah jatuh tempo semua, banyak orang yang menagih hutangyang akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohondan setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejakberpisah tersebut
Putus : 24-05-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2307 K/Pdt/2010
Tanggal 24 Mei 2011 — TUAN SAMSI HASIBUAN VS TUAN Drs. H. IDRUS
5238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • H. ldrus selaku Termohon kasasi/Penggugat dalamkasus tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pemohon kasasi/Tergugat(Samsi Hasibuan) dan tanda tangan ibu kandungnya bernama Hj.MARDIAH, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol LP/69/X/2009/ResPsmtanggal 18 Oktober 2009, dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan PolisiNo. Pol : STPL/55/X/2009/ResPsm tanggal 18 Oktober 2009 (Terlampir),dimana Drs.
    H. ldrus telah disangka oleh Penyidik Polres Pasamanmelakukan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pemohon kasasi danTanda Tangan ibu kandungnya bernama Hj. Mardiah sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 263 KUHP;. Tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang tentang bukti P1,yaitu Surat Akta Jual Beli Tanah No. 02/PPAT2008 tanggal 8 Febrari 2008,yang dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi Padang adalah tidak objektif, olehkarena lbu kandung dari Pemohon kasasi/Tergugat bernama Hj.
    Pol : LP /69 /X /2009 Res Psm tanggal 18 Oktober2009 dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan yang didugadilakukan oleh Termohon kasasi/Penggugat, sedangkan Akta Jual BeliTanah No. 02/PPAT.2008 tersebut juga telah dilakukan penyitaan olehPenyidik Polres Pasaman berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dariKetua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;8.
Register : 04-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA BUOL Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Buol
Tanggal 14 Februari 2019 — PENGGUGAT l s/d V melawan TERGUGAT I s/d TERGUGAT X dan Turut Tergugat l dan II
13046
  • Syarat Formil /Kewenangan Hakim (Ex Officio) terdapat dugaan keras adanyatindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat IV dengan lahirnya suratkuasa palsu dan upaya penipuan.Putusan Nomor 130/ Pdt. G/2018/PA.Buol hlm. 181.Bahwa kuasa hukum untuk menjalankan fungsi peradilan perdata dalamberacara harus memiliki surat kuasa khusus yang memenuhi syarat formilmerujuk pada SEMA dan hukum acara dalam lembaga peradilan..
    Muhammad Ismail, S.H itu terdapat penandatanganan palsu yangbertindak sebagai Penggugat IV yang tidak pernah dikuasakan dan ditandatangani oleh Tergugat IV maka dengan memohon ijin kepada Yangmulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat IV,para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk Yang Mulia Majelis Hakimmenyatakan perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dibubuhi dalam suratkuasa khusus yang dikantongi Sdr. kuasa hukum Muhammad Ismail, S.Hadalah tanda tangan palsu dan dengan
    Muhammad Ismail, S.H maka gugatan waris ini dapatdinyatakan gugatan salah alamat dimana Penggugat bukan orang yangberkompeten sebagai Penggugat dan secara Tegas Penggugat IV menyatakansurat kuasa khusus tidak pernah diberikan oleh Para Penggugat kepada Sadr.Muhammad Ismail, S.H itu adalah bentuk pemalsuan tanda tangan dimanaPenggugat IV dan Para Turut Tergugat tidak pernah mengetahui adanya hartapeninggalan dan/atau harta warisan yang ada kaitannya dengan Para TurutTergugat dan secara tegas pula
    ataukah pada bukti Otentikadanya Pemalsuan Tanda tangan Penggugat IV diatas Surat Kuasa Khususyang di kantongis Sdr. Kuasa Hukum Muhammad Ismail, SH yang dijadikanalas Hak untuk beracara di Pengadilan Agama dengan itikat tidak bail dantujuan hendak mempecundangi Lemabag Peradilan Agama Buol yang muliadan Terhormat ini..??????Bahwa cukup jelas dan terang apa yang telah di kemukakan yang menjadi dalildalildalam Surat gugatan Waris yang diajukan Kuasa Hukum Sdr.
    Muhammad Ismail, SHterdapat Pemalsuan Tanda Tangan Penggugat IV.Putusan Nomor 130/ Pdt. G/2018/PA.Buol hlm. 273. Melimpahkan Pemalsuan Tanda Tangan di dalam Surat Kuasa Khusus kePenuntut Umum Kejaksaan Negeri Buol untuk di tuntut dan diadili di lembagaPeradilan Umum.DALAM POKOK PERKARA1.
Register : 18-07-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 388/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 21 Januari 2015 — M. RASYID RAJO INDO SUTAN
8914
  • ;e Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengankasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa ;e Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah tandatangan Dr. BACHTIAR, untuk pengurusan sertifikat tanahpeninggalan orang tua saksi yang bernama H.
    NURDIN (alm) ; Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemalsuan tanda tangan dalampengurusan sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa sekitar bulanNovember 2009 :e Bahwa tanah peninggalan orang tua saksi tersebut terletak diKampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, dengan luas +12.000 M2. dan telah disertifikatkan 2.460 M2. oleh orang tua saksi(H.
    Saksi Ill, BISMAN ;Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan ini untuk memberikanketerangan sebagai saksi dalam kasus pemalsuan tanda tangan ;Bahwa saksi ikut sebagai penggarap tanah H. NURDIN (alm) karenadiajak oleh TASIR sejak tahun 1983, dan setelah TASIR meninggaldunia lalu saksi bersama BUSTAMI (anak TASIR) menggarap tanahtersebut ; Bahwa terdakwa pernah datang untuk mengukur tanah / sawah, tapisaksi tidak tahu apa maksud terdakwa mengukur tanah tersebut ;Bahwa setelah H.
    NURDIN, jangan diganggu ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi adecharge tersebut terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; 2200202222020Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : 2200200 =e Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena adadakwaan dari Penuntut Umum tentang pemalsuan tanda tangan ;e Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan atas nama Dr.BAKHTIAR KARATU, yang ditandatangani oleh BAKHTIAR
Putus : 05-10-2011 — Upload : 23-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PDT/2011/PT- BNA
Tanggal 5 Oktober 2011 — Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Aceh, Cq.Walikota Banda Aceh Melawan; Sayed Hasan Bin Sayed Abbas,
7142
  • Tergugat I sesame ahli waris, dan kedudukan Tergugat II hanya mengetahuidan sebagai saksi dalam kedudukan selaku aparat pemerintahan desa, dan patut untukmenyatakan bukti P.10 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disampaikan dalampersidangan sebagai bukti P.10 oleh Pembanding adalah rekayasa Pembanding bersamasama dengan Tergugat II, karenanya bukti P.10 sangat berdasarkan hukum untukdikesampingkan ;Bahwa tidak benar pemahaman hukum Pembanding atas pertimbangan MajelisHakim dalam perkara aquo soal pemalsuan
    tanda tangan, baik pertimbangan hukumdalam eksepsi maupun dalam konvensi, karena benar soal perkara pidana dan perkaraperdata tidak harus saling menunggu antara perdata dan pidana ;Bahwa benar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo, danbenar jual beli telah terjadi antara Terbanding/Tergugat I dengan Terbanding/TergugatVIII secara otentik sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dengan itikad baik dan tidak merugikan ahli waris lainnya, karena benartelah
    Tergugat II hanya mengetahui dan sebagai saksi selakuaparat pemerintahan desa, dan patut untuk menyatakan bukti P.10 yang diterbitkan olehTergugat II dan disampaikan dalam persidangan sebagai bukti P.10 oleh para10Pembanding/para Penggugat adalah merupakan rekayasa para pembanding/paraPenggugat bersamasama dengan Tergugat II, karenanya bukti P.10 sangat berdasarkanhukum dikesampingkan ;Bahwa pemahaman hukum para Pembanding/para Penggugat atas pertimbanganhukum Majelis Hakim dalam perkara aquo soal pemalsuan
    tanda tangan adalah tidakbenar, baik pertimbangan hukum dalam eksepsi maupun dalam konvensi, karena tidakada satu ketentuan yang menyatakan perkara pidana dan atau perkara perdata harussaling menunggu antara perdata dan pidana, dan secara fakta Terbanding/Tergugat Ibelum pernah dilaporkan secara pidana atas pemalsuan tanda tangan yang dituduhkanPembanding/para Penggugat, sehingga patut untuk dicurigai bahwa telah terjadirekayasa antara para Pembanding/para dengan Terbanding/Tergugat I sesame ahli
Register : 12-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
1.PT. JUANG JAYA ABDI ALAMG JAYA ABDI ALAM
2.PT. JUANG JAYA ABDI ALAM
Tergugat:
HENDRA YUDI, S.E., M.M.
11250
  • (Tergugat);(b)Nomor : STTPL/B007/1/2018/SPKT, tanggal 04 Januari 2019,tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan Direksi PT. JuangJaya Abdi Alam yang diduga dilakukan oleh Hendra Yudi, S.E., M.M.(Tergugat);(c)Nomor : STTPL/B85/II/2019/SPKT, tanggal 04 Februari 2019,tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan Dapit Mulyana, stafPT. Juang Jaya Abdi Alam, yang diduga dilakukan Hendra Yudi,S.E., M.M. (Tergugat);12.
    Rahman, SH telah melaporkanTergugat atas penggelapan barang inventaris kantor Penggugat berupa 1Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Padt.G/2020/PN Tjk(satu) unit lap top, yang merugikan Penggugat senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);2. pada tanggal 04 Januari 2019, A.Rahman, SH telah melaporkanTergugat atas pemalsuan tanda tangan sdr. Troy Robert Setter (Direkturpada PT.
    Juang Jaya Abdi Alam) dan Sundari Andre Spd (direktur pada CV RLima), untuk pengiriman anak sapi (pedet) sebanyak 250 (dua ratus limapuluh) ekor, namun ternyata tidak ada pengiriman tersebut, hal ini telahmerugikan nama baik Penggugat;3. pada tanggal 4 Pebruari 2019, Dapit Mulyana telah melaporkan Tergugatatas pemalsuan tanda tangan Dapit Mulyana dalam surat perjanjian usahabisnis pakan ternak sapi onggok;Menimbang, bahwa ketiga perbuatan Tergugat tersebut berlangsung diPT.
Putus : 09-06-2014 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN DEPOK Nomor 171/PDT.G/2012/PN.DPK
Tanggal 9 Juni 2014 — dr. S U R A D I vs. DWIANA PERLA ; Ny.WIDANINGSIH, dkk
11247
  • Bagaimana mungkinPENGGUGAT meyakini telah terjadi tindakan melawan hukum pemalsuan tanda tanganyang dilakukan oleh almarhum suami TERGUGAT , sedangkan bukti otentik atas hasilpenelitian/pemeriksaan pemalsuan tanda tangannya itu sendiri tidak ada dan tidak adaPutusan pidana atas pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan ?B. Gugatan gugur karena PENGGUGAT telah meninggal dunia.4.
    Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada angka 5, yang mendalilkan adanyapemalsuan tanda tangan PENGGUGAT dan isterinya (TERGUGAT II) oleh almarhumsuami TERGUGAT I, haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dikemukakandalam eksepsi, dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut, haruslah dibuktikan terlebihdahulu melalui proses pengadilan.
    Gugatan PENGGUGAT Prematur1)1)2)Bahwa dalam uraian Gugatannya pada point 4 dan 5, PENGGUGAT mendalilkanbahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh AlmarhumMochammad Djamhari (GGuami TERGUGAT I) dalam Akta Jual Beli dalam Jual BeliObjek Sengketa, dan atas perbuatan ini PENGGUGAT telah melaporkanAlmarhum Mochammad Djamhari (Suami TERGUGAT 1!)
    kepada Pihak Kepolisiansesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.STPLP/2810/K/XI/2010/ Resta Depok tertanggal 18 November 2010;Bahwa hingga saat diajukannya Gugatan ini oleh PENGGUGAT, belum adakeputusan hukum atas Laporan Pemalsuan tersebut;Bahwa Gugatan Pembatalan Hak atas Tanah yang didasarkan atas alasanterjadinya pemalsuan tandatangan haruslah didasarkan atas adanya putusanpidana yang menyatakan pemalsuan tanda tangan tersebut atau dibuktikan melaluipemeriksaan dari laboratorium
    Terlebih lagi hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yangmenyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang didalilkanoleh PENGGUGAT.
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN TILAMUTA Nomor 58/Pid.B/2020/PN Tmt
Tanggal 22 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Syahrianto Subuki. SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
Risang Septian Putranto, SE Alias Risang
17967
  • Saksi SAHARI S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapatmemberikan keterangan yang benar; Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keteranganterkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3) milik Terdakwa;Bahwa Terdakwa adalah mantan bawahannya ketika Saksi masihmenjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan
    Saksi MUHAMAD HABIBI, S.P dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapatmemberikan keterangan yang benar; Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keteranganterkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3) milik Terdakwa;Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN TmtBahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
    Saksi ELRIANTO SARA, SH dengan berjanji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapatmemberikan keterangan yang benar; Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keteranganterkait adanya indikasi pemalsuan tanda tangan milik saksi di SasaranKinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3) milik Terdakwa; Bahwa Saksi menjelaskan yang dipalsukan adalah tanda tangan Saksidan Saksi Purnama Saboli; Bahwa Saksi tidak
    tanda tangan pada Sasaran Kinerja Pegawal(SKP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) milikTerdakwa.
    tanda tangan milikSaksi Purnama Saboli sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Boalemo dan Saksi Elrianto Sara sebagai Kepala Seksi PenataanPertanahan yang merupakan atasan langsung Terdakwa.
Register : 10-08-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 308/Pid.B/2021/PN Blt
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ADHI SATYO WICAKSONO.,S.H
Terdakwa:
HURORI Als HURI Bin IMAM KAYAT
6628
  • Jito sistem kemitraan, 2 (Dua) surat pernyataan pemalsuan tanda tangan kwitansi sewa lahan An. Sdr. Mujiono dan Legianto oleh sdr. Hurori, 2 (Dua) lembar kertas catatan pribadi Sdr. Hurori terkait pengeluaran uang operasional usaha tembakau, 15 (Lima belas) kwitasni bermaterai Rp. 6.000,00 penerimaan uang terkait sewa lahan dari Blok Dsn. Genengan dan Ds. Sragi (Blok Barat Sunga), 7 (Tujuh) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 penerimaan uang terkait sewa lahan dari blok Dsn.
Register : 02-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 102/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 4 Desember 2017 — PENGGUGAT : BADARUDIN LAWAN TERGUGAT : KEPALA DESA SUNGAI ULAR KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT,
536465
  • Tidak ditemukan pemalsuan tanda tangan;2. Pihak pengadu dan yang diadukan sepakat saling memaafkan dansaling memperbaiki kesalahankesalahan yang telah lalu;3. Sdra. Badarudin dan Sdri. Munah, S.Pd.I selaku pelapor bersediamencabut pengaduan ke Polres Langkat.Halaman 16Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDN4.5. Bahwa kesimpulan musyawarah tersebut juga telah dituangkan dalam BeritaAcara Musyawarah dan semua pihak yang hadir termasuk Penggugat danTergugat ikut menandatangani Berita Acara tersebut.5.
    Foto copybertanggal 18 April 2017, perihal Undangan (Bukti T 6) ;Berita) Acara Pertemuan Musyawarah Penyelesaian TentangPengaduan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan ( Bukti T 7) ;Surat Perintah Nomor : 141170/su/2017, bertanggal 26 April 2017,yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Sungai Ular kepadaPenggugat dan Penggugat Il ( Bukti T 8) ;9.
    Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalampemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.Menimbang,bahwa berdasarkan bukti T10 yaitu Pemberitahuan, tanggal 2Mei 2017 membahas perihal dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan paraPenggugat terhadap Kepala Desa Sungai ular hal ini menurut Majelis Hakimmembuktikan bahwa Kepala Desa Sungai Ular telah memohon kepada Camat yangdigunakan dasar mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa atas nama ParaPenggugat ;Menimbang
    , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Langkat Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa yangmengisyaratkan unsur Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenaipemberhentian Perangkat Desaharus terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Berita Acarapertemuan Musyawarah penyelesaian tentang pengaduan dugaan pemalsuan tandatangan, tanggal 19 April 2017 yang membahas dugaan pemalsuan tanda tangan yangjuga telah dilakukan Kades Sungai
    Ular (vide bukti T7) yang mana disimpulkan tidakHalaman 33Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDNditemukan pemalsuan tanda tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebutmenunjukkan telah dilakukan musyawarah yang hasilnya merupakan sebuahkeputusan yang disetujui untuk mencabut pengaduan di Polres Langkat ;Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar surat Kepala Desa Sungai UlarNomor : 141199/SU/2017, tanggal 2 Mei 2017 perihal Pemberitahuan (vide bukti T10), maka selanjutnya Camat Secanggang menyampaikan
Upload : 26-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 227/PDT/2016/PT-MDN
JOHIM TARIGAN X DARWIN SYAMANDA DAN BPN
3320
  • /2006 tanggal 15Desember 2006 antara Para Penggugat dengan Tergugatll dan Tergugattllyang dijadikan dasar penerbitan Akta Jual Beli No.217/2008 adalah cacat11hukum dan tidak sah, dengan alasan bahwa tanda tangan Para Penggugatdidalam Akta Jual Beli No.640/2006 tanggal 15 Desember 2006 dipalsukan olehTergugatll, Tergugatlll bersamasama dengan Tergugatl selaku Notaris/PPATyang membuat Akta Jual Beli dimaksud ;ae Bahwa sangatlah tidak beralasan hukum dan terlalu dini jika ParaPenggugat mendalilkan pemalsuan
    tanda tangan sebagai dasar gugatan ParaPenggugat, karena pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang didalilkanPenggugat belum mendapat Putusan secara pidana sehingga belum dapatdinyatakan sebagai perbuatan pidana ; Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 Poin 17 dikutip :Bahwa,adapun Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe daftarNo.235/PDT/2009/PT.MDN tanggal 23 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan TinggiMedan dalam perkara .235/PDT/2009/PT.MDN tanggal 23 Juli 2009 jo putusantingkat kasasi daftar No.3016
    Sedangkan dalam perkara yang dimohonkan banding ini yangmenjadi permasalahan adalah "Pemalsuan tanda tangan ParaPenggugat dalam akte jual beli" ;Bahwa, dalam perkara yang dimohonkan banding ini telahdimasukkan sebagai pihak DARWIN SJAM MANDA, SH. selakuNotaris yang membuat Akte Jual Beli palsu tersebut sehinggapihakpihnak dalam perkara a quo telah lengkap sedangkan dalamperkara sebelumnya DARWIN SJAM MANDA, SH. selaku Notaristidak diikutkan sebagai pihak padahal keberadaannya sangatmenentukan dalam
    tanda tangan Para Penggugatkarena pada saat bukti bertanda P3tersebut dibuat danditandatangani pada tanggal 15 Desember 2006 dan pada saat ituPara Penggugat berada di daerah Provinsi Riau, karena ParaPenggugat pada tanggal 13 Desember 2006 berangkat dari Kabanjahemenuju Riau dan sampai di Riau pada tanggal 14 Desember 2006dan pulang dari Riau yaitu berangkat pada tanggal 19 Desember2006 dan tiba di Kabanjahe pada tanggal 20 Desember 2006 haltersebut telah tegas diterangkan para saksi Penggugat dipersidangandalam
    Tanda Tangan Para Penggugat dalam Akta JualBeli No : 640/ 2006 tertanggal 15 Desember 2006 vide buktibertanda P38yang dilakukan oleh Tergugatl dan Tergugatll jugatelah dilaporkan oleh Penggugat ke Poire s Tanah Karo denganLP/581/X/2009/TK tanggal 29 Oktober 2009 vide bukti bertandaP4 s/d P10dan juga diterangkan oleh saksi Para Penggugatdipersidangan dan laporan tersebut hingga kini masih belum tuntasatau jalan ditempat;Bahwa, bukti Penggugat bertanda Pllmembuktikan harga pasarantanah sekitar tanah