Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

kepada Termohon sebagaipembayaran gant kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9.270m2 berdasarkan:Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/688/CTSPEM/VI2016 Tanggal: 06 Juni2016, dengan batasbatas yang jelas yaitu: Sebelah Utara : Tebun Saul Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi Sebelah Timur : Achmad Bashi Sebelah Barat : ArbainMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan perpanjangan = Izin UsahaPertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor : 188.44/968/DPE/2016Tanggal, 25 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT. SuksesLogindo Alam ;5.

Terpadu Satu Pintu ProvinsiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Oktober 2017 dan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016 berakhir pada tanggal 6 Juni2018.

Sukses Logindo Alam yaitu sampaidengan tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016.b.

Bahwa, karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi SecaraAfiliasi Nomor: 188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiSecara Afiliasi Kepada PT.

Permohonan Telah Lewat Waktu Bahwa surat permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Produksi secara Afiliasi Nomor : 188.44/968/DPE/2016 tanggal 25Oktober 2016 atas nama PT.

2011 diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersamasama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara PengeluaranPembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku) BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

Gubernur Sumatera Utara) No.188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani olehPlt.

jawaboperasional perusahaan termasuk di dalam nyadalam menentukan upahkaryawan yang di pekerjakan membayar upah upah terhadap Tenaga Kerjatidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang padatahun 2012 dan tahun 2013 akan tetapi menentukan sendiri besarnyapembayaran upah terhadap tenaga kerja di PT.Karunia Makmur tergantungpada skill tenaga kerja tersebut sehingga bertentangan dengan : HALAMAN 2 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN Keputusan Gubernur Sumatra Utara : 188.44

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 untuk Sektoral Industri Penggergajian dan pengolahan kayu sebesarRp.1.680.000,(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)perbulan.Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar upah tenaga kerjasesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdangmengakibatkan kekurangan

sembilan puluh satu jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) Sebagaimana Daftar perhitungan danpenetapan Kekurangan Upah Pekerja/ouruh di PTI.Karunia Makmurtanggal 23 Januari 2015 yang di hitung dan di tetapkan serta ditandatangani oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Ali AkbarHasibuan ST, Makmur Tinambunan SH, Alex Susanto Azis SH.Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 90ayat (1)Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JoKeputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatra UtaraNo.188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo. KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/40/KPTS/Tahun 2013 TentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 ; HALAMAN 7 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDNMenimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telahdidengar keterangan saksi: 1. RINALDI, 2. HENDRY SYAHPUTRA, 3.

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;Penetapan Nomor 2/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 63. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa. nilai

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST.

ANDREAS, ST., MTtertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST., MT tertanggal 14 November 2018) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

(Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Penggugat dimanaTergugat telah diberhentikan melalui KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN~ TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T.,tertanggal 14 November 201 8.3.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukt P5Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P4 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa nilai

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Penyampaian nilai gant rugi dari Badan Pertanahan Nasional KabupatenBulungan tertanggal 1 Februar 2021 , diberi tanda bukti P3;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan

Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P5;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P6;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/37/DTK09/VIIV2018 Tanggal:31 Agustus 2018dengan ukuran luas 13.016 m2 atas nama lrang Tinggang, diben tandabukti P7.Penetapan Nomor 18/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi

dan Berita Acara RapatPleno tanggal 28 April 2015, yang menetapkan Tergugat sebagai Ketua KPIDaerah Sumatera Utara Periode 20122015 serta perubahan struktur penyusunanpembidangan dalam Susunan Organisasi KPI Daerah Sumatera Utara, jelasmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat masih sah menjabatsebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara periode20122015, berdasarkan Perpanjangan masa keanggotaan dan Jabatan sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang PerpanjanganMasa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara Periode Tahun 20122015; Bahwa, atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentangPerpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia DaerahProvinsi SumateraUtara Periode Tahun 20122015, maka kemudianTergugat beserta 5 (lima) Anggota Komisioner KPID Sumatera Utarayang lain, yaitu: Drs.

Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn., sebagai Anggota Bidang KelembagaanKomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;Bahwa, Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno 28April 2015, dilaksanakan tanpa mengundang Penggugat yang sampaisaat ini masih menjabat Ketua KPID SumateraUtara, Periode20122015, sesuai dengan amanat dan maksud dari Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April2015, pada Diktum Kesatu yang berbunyi: Perpanjangan MasaKeanggotaan Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara periode tahun 20122015 ..... dstnya, bukanperpanjangan periode seperti yang disebutkan dalam Berita AcaraRapat Pleno Tanggal 24 April 2015; Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID SumateraUtara, tanggal 24 April2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat KeputusanGubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal22 April 2015,

/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, berbunyi Apabilabelum ada pengesahan anggota baru, anggota lama masihmenjalankan tugas dengan tetap diberikan hakhaknya secara penuhsampai terpilihnya anggota baru; Bahwa, berdasarkan isi dari Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, makasangat jelas tidak ada perubahan Struktur di dalam SusunanOrganisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraPeriode Tahun 20122015; Bahwa, selain itu Rapat Pleno pada

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGHal. 4 dari 10 hal. Put.

., tertanggal 1 Nopember 2012.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014.

Menolak perintah untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014 dan; . Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara seluruhnya;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

No.149/B/2013/PT.TUN.JKTbahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi kompetensiabsolut, akan tetapi dalam perkara ini terdapat tentang kKewenangan mengadili;bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar masa tahun 20092014; bahwa sengketa dalam perkara ini adalah karena tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD di dalam tubuh Partai yang bersangkutan; bahwa objek sengketa (Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember2012

Perkara : PDS07/PKPIN/Ft,1/10/2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaansebagai berikut :DAKWAAN :Primarr:Bahwa ia Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH dalamkedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2005 2006 berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17Pebruari 2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari

USMAN SALEH, MM selaku Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi KepulauanBangka Belitung dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran diLingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2005 dan Tahun 2006 masingmasing berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/18/V/2005 tanggal 17 ~~ Februari 2005 + dan No.188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 (yang penuntutanyadiajukan secara terpisah), secara berturutturut telah melakukanbeberapa

/18/V/2005 tanggal17 Pebruari 2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006, bersamasama dengan saksi Drs.

USMAN SALEH, MM selaku Kepala DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi KepulauanBangka Belitung dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran diLingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2005 dan Tahun 2006 masingmasing berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/18/V/2005 = tanggal 17 ~=Pebruari 2005 dan No.188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 (yang penuntutannyadiajukan secara terpisah), secara berturutturut telah melakukanbeberapa

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN TisTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Yosep Lie;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaraatas nama Kristiyanto, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda buktiP1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Yosep Lie 039 9.269 127.572.151,00 Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor

188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhnadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 4s.d halaman 5 menyebutkan bahwa sejak disampaikannya suratPermohonan Perpanjanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ProduksiSecara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret2017 atas nama PT.

Tin Industri Nasional yaitu sampai dengan 9 Agustus 2017sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30Maret 2017.Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3(tiga) halaman 4 s.d 5 dan angka 2 (dua) huruf d halaman 5 s.d 6,Penggugat mengakui bahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/ 2017tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Permohonan Telah Lewat WaktuBahwa surat permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi secara Afiliasi Nomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal30 Maret 2017 atas nama PT.

Legal Standing PenggugatBahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonanPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi secara AfiliasiNomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas namaPT. Tin Industri Nasional pada tanggal 5 mei 2017 (4 bulan 4 hari)sebelum berakhirnya IUP, maka PT.

Permohonan Lewat WaktuBahwa Penggugat mengajukan surat permohonan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/Halaman 57 dari 89 Halaman Putusan Nomor : 02/G/2019/PTUNPGPESDM/ 2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Sanijan, CES dkk3Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Free Vynou,MT tanggal 11 Nopember 2016 tidak mempunyaimanfaatsedikitpun karena PENGGUGAT diberhentikan Dengan Hormat;Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secaraseimbangtidak terpenuhi oleh TERGUGAT Asas Ketidakberpihakan ; 020 200200 200 20Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/523/2016 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil A.N. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11 Nopember 2016 kepada :Nama > Ir. FREE VYNOU, MT 5NIP > 19650605 199203 1 023 ;Pangkat/(Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b) ;Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;4.

Tanggal 11 November 2016 (vide bukti P16 = T1);sonnnnnne Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Free Vynou,M.T.

Pertimbangan dari ketiga unsur tersebutdiatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo,Hal. 38 dari 48 hal.Pkr.No.01/G/2017/PTUN.PLKdi mana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor: 188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. FreeVynou,M.T.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P4;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal01Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon Kasasi) untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016;4.

berpendapat:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa KTUN objek' sengketa bersifat umum berdasarkanUndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, KTUN yang bersifat umum menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

OBJEK SENGKETA :Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 TentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari2019.B.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31Januari 2019;2.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari 2019;3.

BuktiP1: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/30/KPTS/2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Periode 2018 2021 tanggal 29 Januari 2018.2. BuktiP2: Fotokopi Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentang PemberhentianAnggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 2021tanggal 31 Januari 2018.3.

Bukti T4: = Fotokopi Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode2018 2021 tanggal 31 Januari 2018.5. Bukti T5: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/71/KPTS/2018 tentangPengangkatan Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi propinsi Sumatera Utara Priode20192023.6.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P3 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa.

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P4Penetapan Nomor 4/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 55.