KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Pemohon memohon agar Mahkamah Agung (MA) melakukan uimateriil terhadap Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 210 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Kompensasi terhadapPelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan;2.

Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farmakepada PT. Trimitra Sehati1 (satu) lembar Foto Copy surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/ 2014tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT. Trimitra Sejati kepada PT. TrijayaMedika Farma1 (satu) lembar Foto Copy Invoice Pembayaran dari PT. PT. TrijayaMedika Farma kepada PT.

DjayaBima Agung1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 133/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 134/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT. Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 135/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 136/DIR/VIII/2014 tanggal27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT.

Phyto Kemo Agung1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22September 20141 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjajian Kerjasama antara PT.Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima CitraSejati tertanggal 08 Oktober 20141 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. TriyasaNagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober20141 (satu) bundel Foto Copy Surat Dukung Dari PT.

PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7 Mei 2012 dandiregister dengan Nomor 13 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hakuji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahandan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21), dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1

Kewenangan Mahkamah Agung1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945)menyatakan Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundang, dan mempunyai kewenangan lain yangdiberikan oleh undangundang (vide Bukti P3);2.

Menyatakan barang bukti berupa:1 ( satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI unit kayu Agung1 ( satu) lembar ATM BRI1 (satu) lembar tiket Pesawat Lion Air dengan tujuan Palangka RayaSurabaya atas nama Mardaih.Tetap dilampirkan dalam berkas1 (Satu) unit mobil AVANZA warna hitam Type G dengan nomor polisi DA8716 TAC yang diubah menjadi DA 8740 TAC1 (satu) lembar STNK mobil AVANZA warna hitam Type G dengan nomorpolisi DA 8716 TAC1 (Satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada Sigid Yuwono1 (Satu) buah HP

FATWA MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, makaalasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahakamah Agung.. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II mendalilkan:Halaman. 56 dari 167.

FATWA MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, makaalasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahakamah Agung.2.

FATWA MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, makaalasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahakamah Agung..

FATWA MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, makaalasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahakamah Agung.2.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Pasal24 A UndangUndang Dasar 1945 dan perubahannya;2. Pasal 20 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman;3. Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung;4. Pasal 31 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungmenyatakan, Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengujiperturan perundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang ;5.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UndangUndang DasarRepublik Indonesia 1945 Amandemen Keempat menyatakan tentangHalaman 1 dari 23 halaman.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa PEMOHON dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agardapat melakukan pengujian 4 (empat) Objek HUM a quo terhadapperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 167 ayat (2)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANGPENYELENGGARAAN TATA RUANG (Bukti P6);.

hal Put.No.12/PDT/2019/PT.DKI.5.Bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan Tergugat yang olehPenggugat dianggap perbuatan melawan hukum, maka tidaklahberalasan dan tidak berdasar apabila Tergugat dibebankanpembayaran uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat;6.Berdasarkan poin 1 s.d. 5 di atas, jelaslan bahwa tuntutan uangpaksa (dwangsoom) oleh Penggugat sepatutnya dikesampingkan;BAHWA DALIL PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTATIDAK MEMENUHI HALHAL YANG DIPERSYARATKAN DALAMSURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG1

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24A Ayat (1) UndangUndang DasarRepublik Indonesia 1945 Amandemen Keempat menyatakan tentangkewenangan uji materiil peraturan perundangundangan yang lebih rendahdari UndangUndang oleh Mahkamah Agung.Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah undangundang terhadapundangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang.

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untukmenguji peraturan perundangundangan dibawah undangundangterhadap undangundang.

April 2015, Tergugat mengontrak rumah di Jalan Kayu Agung1, No. 7 Antang Makassar, Tergugat selama dua minggupada saat cuti tinggal bersama dengan istri Tergugat sertaANAK dan ANAK.Tergugat meyampaikan kepada ANAK dan ANAK untuk tinggal dirumah Jalan Kayu Agung , No. 7 dengan istri Tergugat yangseorang ibu rumah tangga pada saat Tergugat bekerja di Irian Jayaselama 6 minggu.Tergugat mengizinkan ANAK dan ANAK untuk menginap denganPenggugat pada hari Sabtu sore sampai Minggu karenamempertimbangkan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan olehundangundang;2.

SHM NO. 65, DAN SHM NO. 66 KEPADATERGUGAT15.Bahwa selain mengajukan gugatan tersebut di atas, PENGGUGAT juga telahmengajukan keberatan dan permohonan pembatalan secara tertulis kepadaTERGUGAT atas terbitnya SHM No. 63, SHM No. 65, dan SHM No. 66 yangsudah dilakukan berulangulang kali dengan tembusan ke TURUTTERGUGAT dan Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta sejak tahunsebelum maupun sesudah adanya putusan Mahkamah Agung RI yaitu:SURAT KE TERGUGAT SEJAK GUGATAN SAMPAI SEBELUMPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG1

No. 346K/PIDSUS/2009Dengan demikian dasar Majelis Hakim melakukanpemeriksaan dipersidangan haruslah didasarkan pada SuratDakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, sekiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang apabila melihatadanya kekurangan dalam surat dakwaan, maka MajelisHakim tidak boleh merubahnya, namun dalam hal iniPengadilan Negeri Serang telah melakukan perubahan itu,hai ini tidak sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung1.

Bahwa benar saksi hanya mengetahui secaralangsung 2 orang yang melakukan pencuriantersebut dengan mengendarai sepeda motor RX KING.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatasterdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.2.saksi Hervyn maylani Tri Agung1).

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.Bahwa Pemohon dengan Permohonan yang disampaikan kepadaMahkamah Agung Republik Indonesia melakukan uji materiilterhadap Pasal 2 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan KesehatanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi BaruLahir Sehat dalam Program Jaminan Kesehatan, yang bunyinya:(1) BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi barulahir;(2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

TENTANG KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG1.Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalamUUD 1945 meliputi: Wahkamah Agung berwenang mengadilipada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan dibawah undangundang terhadap undangundang = danmempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundangundang,Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahHalaman 30 dari 65 halaman.

dengan surat permohonannyatertanggal 20 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 20 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor 47 P/HUM/2019telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 3huruf (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang TataBeracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihaan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1