Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sesuai Posita butir 7mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT).b.

Bahwa pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.302/Polokarto/2011 tanggal 03 Agustus 2011 pada kantor pertanahanKabupaten Sukoharjo merupakan bidang hukum administrasi negara(Tata Usaha Negara).d.

Bahwa dengan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996, maka Tergugat melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta melakukan pelelanganatas Agunan Kredit pada tanggal 15 Juni 2017.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita butir 4 s/d 7 GugatanPenggugat dalam perkara a quo yang intinya mendalilkan bahwaPenggugat tidak pernah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) di hadapan notaris, sehingga APHT tersebut cacathukum dan harus batal demi

hukum dan Posita butir 8 yang intinyamendalilkan bahwa telah terjadi permufakatan tidak baik antara pegawaibank dan notaris untuk memperdaya Penggugat menandatanganiPerjanjian dan APHT agar tidak mengetahui maksud dan isinya.

Dengan demikian, pemilik Agunan Kredit (incasu Penggugat) tidak perlu lagi menandatangani Akta PemberianHak Tanggungan (APHT), sehingga Kreditur (in casu Tergugat) akanbertindak sebagai kuasa dari pemilik Agunan Kredit (in casuPenggugat) dalam menandatangani APHT..

., (P2);Bahwa dalam APHT tanggal 15 Februari 2012 Nomor 28/2012 yang telah dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Siti Femira Finarti Arifin Abidin, $.H.

., yangdisebut di atas (P2) tidak mencantumkan nama dan identitas Penggugat sebagaipemilik atau pemegang hak atas tanah yang disebut pada butir di atas, serta tidakdibuat berdasarkan SKMHT dari Penggugat, maka menurut peraturan perundangundangan dan hkum, APHT tersebut di atas adalah batal demi hukum dan dapatdibatalkan atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa Penggugat bermaksud supaya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)tertanggal 15 Februari 2012 Nomor 28/2012 yang telah

(selanjutnya disebut SKMHT) bahwa untuk selanjutnya berdasarkanSKMHT tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnyadisebut APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuatdihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H, MKn, PPAT diKabupaten Tangerang;Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril yaitu akta yangdibuat oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk itu, sebagaimanaketentuan yang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan :Suatu akta otentik ialah suatu

Sertipikat HakTanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2793/2012, tanggal 06 Maret 2012 jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari2012 yang dibuat dihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H,MKn, PPAT di Kabupaten Tangerang jo.

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 jo. Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor : 29/2012 tanggal 31 Januari2012, sehingga terhadap Obyek Sengketa yang telah dijaminkan kepadaPT.

Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn;: Fotocopy dari fotocopy Akta Perubahan Perjanjian KreditAtas Nama: PT Sinarlestari Ultrindo No. 061/Prb.PK/Bandung/2017 tanggal 06 September 2017;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 683/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 684/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 62/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari

fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 63/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 64/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 196/2013, tertanggal 21 Mei 2013;Hal. 67 Putusan No.15/Pdt.Sus.Gugatan LainLain/PN.Niaga.Jkt.Pst35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.Bukti P35Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti

P47Bukti P48Bukti P49: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 92/2014, tertanggal 10 April 2014;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 173/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 174/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. 19/2016, tertanggal 5 Februari 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 139/2016, tertanggal 16 Mei 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 112/2016, tertanggal 26 Juli 2016;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2675/2011, tertanggal 9 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2674/2011, tertanggal 09 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2955/2012, tertanggal 9 Juli 2012

Bukti T.127Tanggungan (APHT) No.196/2013, tertanggal 21 Mei 2013yang dibuat dihadapan Erny Kencanwati, PPAT/NotarisKota Bandung;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Hak Tanggunganberdarsakan Sertifkat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor:08144/2015, dengan nilai penjaminan sebesarRp.773.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta limaratus ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 Agustus 2015,berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.174/2015, tertanggal

) Notariil yaitu) APHT No. 84/ES/APHT/IX/2002dan APHT No. 85/ES/APHT/IX/2002 ;Bahwa TERGUGAT II (INTERVENSI) mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk tidak tertipuoleh pernyataan kosong PENGGUGAT aquo, karenaTERGUGAT II (INTERVENSI) mampu membuktikan adanyadokumen dokumen yang berbentuk akta dibawah tanganmaupun akta otentik yang mengesahkan peristiwatersebut ; Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada TERGUGAT II(INTERVENSI) bahwa PENGGUGAT sendiri yang telahmenandatangani surat tanda terima

No. 84/ES/APHT/IX/2002tanggal 13 September 2002 dan APHT No.

APHTNo. 85/ES/APHT/IX/2002 tanggal 13. September 2002menunjukkan bahwa SHM No. 99 tgl 18072002 dan SHMNo. 183 tgl 12062002 an.

Bukti P 1. a: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 2. Bukti P 1. be: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 3. Bukti P 2. a: Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor387, tertanggal 6 Februari 1998 (Copy dari4.

) Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TIIl 8 : Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TII 9 : Foto copy Buku Tanah HakTTTanggungan Nomor 92/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 10 : Foto copy Sertipikat HakTanggungan Nomor 93/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 11 : Foto copy Surat

XXXXXXXXX 266/NOT/RIH/V/2013 Cek Bersih, SHT & 1,925,000xX Tgl. 29/05/2013 APHT, SKMHT,Legalisasi AkadMurabahah11. XXXXXXXXX 516/NOT/RIH/VIII/201 Cek Bersih, Biaya 9,350,000xX 2 PengurusanTgl. 20120908 Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, AkadMurabahah, SuratKuasa Menjual12. XXXXXXXXX 269/NOT/RIH/V/201 Cek Bersih, SHT & 1,925,000xX 3 APHT, SKMHT, Tgl. 30/05/2013 Legalisasi Akad 161/NOT/RIH/XII/20 Murabahah14Tgl.17/12/201413.

XXXXXXXXX 539/NOT/RIH/VIII/2 Cek Bersih, SHT & 1,600,000X 012 APHT, SKMHT,Tgl. 23/08/2012 Legalisasi Akad 92/NOT/RIH/X1/201 Murabahah4Tgl. 19/11/201413. XXXXXXXXX 484/NOT/RIH/X/2013 Cek Bersih, SHT & 3,400,000X Tgl. 20131110 APHT, SKMHT,Legalisasi AkadMurabahah, SuratKuasa Menjual14. XXXXXXXXX 826/NOT/RIH/XII/20 Biaya Roya, Cek 1,900,000X 12 Bersih, SHT & APHT,Tgl. 18/12/2012 SKMHT, Legaliasi 836/NOT/RIH/XI/20 Murabahah14Tgl. 14/11/201415.

+ Pajak,SHT & APHT,SKMHT, LegalisasiAkad Murabahah,Legalisasi Wakalah,Surat Kuasa Menjual9,300,000 12.

Bersih,PengurusanSertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, AkadMurabahah,Legalisasi Wakalah,Surat Kuasa MenjualBiaya9,900,000 20.

XXXXXXXXX 411/NOT/RIH/VII/201 Cek Bersih, SHT & 2,500,000xX 3 APHT, SKMHT,Tgl. 30/07/2013 Legalisasi AkadMurabahah31. XXXXXXXXX 517/NOT/RIH/VIIN/201 Cek Bersih, Biaya 9,800,000Xx 2 PengurusanTgl. 20120908 Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, Surat KuasaMenjual32. XXXXXXXXX 281/NOT/RIH/V/2012 Cek Bersih, Biaya 15,200,00x Tgl. 22/05/2012 Pengurusan 0Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, LegalisasiMurabahah, SuratKuasa Menjual33.

APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang akan dilakukanmelalui Turut Terlawan III dimana sebelum adanya Penetapan LelangEksekusi dimaksud telah dibuat Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN JktTim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27September 2011 tentang teguran/ aanmaning dan Penetapan Nomor24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor18/2010 tanggal 22 Desember 2011 tentang Sita Eksekusi;5.

APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tentang Aanmaning, SitaEksekusi, Sita Jaminan dan Lelang Eksekusi yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Timur adalah Batal;Selanjutnya diperbaiki sebagai berikut:Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1476 K/Pdt/20157. Menyatakan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011tentang teguran/ aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt TimJo.APHT Nomor 97/2008 Jo.

APHT Nomor 18/2010 tanggal 22Desember 2011 tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT 1 Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang dikeluarkanPengadilan Negeri Jakarta Timur Batal;8. Petitum Perlawanan pada poin8 tertulis sebagai berikut:8.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Hal. 17 dari 26 hal.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 22 Desember 2011tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim joAPHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 14 Maret 2012tentang Lelang Eksekusi adalah batal.Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan diangkat dan selanjutnyamemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmelaksanakan

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaan tersebut telah diketahuioleh pihak BPR;.

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDIKesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr.

La OdeUsman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukanpengiktan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminantidak dapat menutupi jumlah kredit.Kredit tersebut saat ini dengan status macet denganUotstanding Rp.395.833.333.40.Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh oranglain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaantersebut telah diketahui oleh pihak BPR.4.

La Ode Kasman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus barumelakukan pengikatan APHT terhadap agunan debiturKredit tersebut statusmacet dengan OutstandingRp.403.972.500.00Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupikredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupitunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. LaodeUsman Sandiri.. KREDIT MODAL KERJA an.

Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debiturdiketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT danpembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilikagunan dalam hal ini Hj.

APHT. Nomor : 004/ /1998.nPada halaman terakhir menyebut kan sepakat memilih tempatkedudukan Hukum di KepateraanPengadilan Negeri Marabahan. (BUKTIPEMBANDING.14).Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 60/1998. PemegangHT. Hak Guna bangunan No.5/Jelapat dan Hak Guna bangunan No.6/Jelapat. A.n. PT. Karunia Wana lka Wood Industrial. . APHT. Nomor :003/ /1998.

APHT No.17.240 m2 004/1998 tanggal 6Agustus 1998 yangdibuat dihadapanSunarto, SH, PPAT diKabupaten BaritoKuala Oleh karena pengikatan Objek Agunan telah diubah sesuai UU HakTanggungan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),maka ketentuan yang mengikat bagi para pihak adalah ketentuandalam APHT, dan bukanlah ketentuan dalam Akta Hipotik.

SesuaiPasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT Nomor004/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT No. 005/1998 tanggal 6Agustus 1998, para pihak telah sepakat menentukan mengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamana terjadi permasalahan yaitubahwa:Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatasdengan segala akibatnya memilin domisili pada KepaniteraanPengadilan Negeri Marabahan.Ketentuan yang tercantum dalam APHT tersebut mengikat danberlaku sebagai Undangundang bagi para pihak

Bahwa dalam APHT telah disepakati dan dituangkan kesepakatanmengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamanaterjadipermasalahan yaitu yang menyatakan bahwa: Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segalaakibatnya memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriMarabahan.Kesepakatan tersebut telah dituangkan ke dalam aktaakta sebagaiberikut: Pasal 4 APHT Nomor 004/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo.

SHTNo. 58/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l1 atau BuktiPembanding 14) ; Pasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.60/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.13 atau BuktiPembanding 15); Pasal 4 APHT No. 005/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.59/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l2 atau BuktiPembanding 16).

Photo copy Sertifikat HakTanggungan No.01/1998 tanggal 16Januari 1998 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.268/PPAT/TL.IV/1997, tanggal 24Desember 1997, telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 312;Photo copy Sertifikat HakTanggungan No.04/1998 tanggal 23Januari 1998 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.26/PPAT/APHT/I/1998, tanggal 03Januari 1998 telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 313 ;Photo copy

Sertifikat TanggunganNo.29/1998, tfinegal 06 April 1998berikut Akta Pemberian Hak19.20.al.22.Tanggungan (APHT)No.30/PPAT/APHT/III/98, tanggal 16Maret 1998 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T.3 14;Photo copy Sertifilat HakTanggungan No.30/1998, tanggal 06April 1998 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.28/PPAT/APHT/III198 tanggal 16Maret 1998 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 315 ;Photo copy Sertifikat

berikut AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT)No.127/2002, tanggal 16 September2002 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 320;Photo copy Serfifikat HakTanggungan No.04/2002, tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.01/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli2002 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 3 21 ;26.

Photo copy Sertifikat HakTanggungan No.05/2002, berikut AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No.02/HT/WT/2002, telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 322;27.

Photo copy Sertifikat HakTanggungan No. 11/2002, tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.08/HT/WT/2002, telah disesuaikandengan aslinya dipersidangan,,untuk selanjutnya diberi tanda MT.3 28;33. Photo copy Sertifi.kat HakTanggungan No.12/2002, tanggal 06Agustus 2002 berikut Akta PemberianHak Tanggungan (APHT)No.09/HT/WT/2002, tanggal 29 Juli2002 telah disesuaikan denganaslinya dipersidangan, untukselanjutnya diberi tanda T. 329;34.

Sukoharjo ( sebagai Tergugat IV ), baikuntuk penandatangan SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan )yang tertuang pada atau APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan )tertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yangtertuang pada atau APHT, tertanggal 23 Oktober 2012 yang keduanyadibuat di hadapan Yulistika Setyadewi, S.H., Notaris/PPAT KabupatenSukoharjo ( Sebagai Tergugat IV ) ; .

Bahwa atas dasar SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan ) /APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan ) tersebut di atas posita angka 4gugatan, Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan PertamaNo. 2168/2012 serta Sertifikat Hak Tanggungan Kedua No. 6695/2012,Hal 4 dari 16 hal Put.NO.11/Pdt/2015/PT SMG10.1112.13.yang karena menyalahi prosedur hukum yang wajib dilakukan, sehinggamengakibatkan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapat dibatalkan ;Bahwa di dalam SKMHT atau APHT sebagai

Sukoharjo, bahwa ternyata dalam SKMHT (Surat Kuasa MemasangHak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012,maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) Kedua tertanggal 23 Oktober 2012 atas obyek sengketa positaangka 2 gugatan, walaupun ahli waris yang lain datang menghadap akantetapi Para Penggugat tidak pernah datang menghadap di kantor Tergugat IV.

Sukoharjo, pada kenyataanya Para Penggugattidak pernah datang dan menghadap di kantor Tergugat IV tersebut ;Bahwa prosedur pembuatan SKMHT/APHT oleh Terugat IV SKMHT(Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, No.201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atas obyeksengketa posita angka 2 gugatan, cacat hukum maka Sertifikat HakTanggungan

Notaris/ PPAT diSukoharjo, sehingga berakibat tidak sah dan batal demi hukum ;5 Menyatakan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Pertamatertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012, APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atasobyek sengketa, yang dibuat Yulistika Setyadewi Notaris/PPATKabupaten Sukoharjo, adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengansegala akibatnya ;6 Menyatakan bahwa obyek sengketa yang telah diikat HakTanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan

Terlawan IJ telah memasukkan data APHT palsu No.262/APHT/2009 tanggal 17 Oktober2009 dan data SHT No. 2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak ada kaitannyadengan Bank Danamon ;2.

Sedangkan APHT dan SHT Pelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 0000067/PK/02384/0610 tanggal 11 Juni 2010 adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1061/58/MCR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak tanggungan (SHT) No. 1653/2010 tanggal 26 Juli2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan ;Apakah mungkin dalam perjanjian kredit pada Bank, APHT dan SHT nya dibuat lebih awaldari perjanjian kreditnya, yaitu permohonan Kredit yang

) danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) yaitu dengan APHT No. 262/APHT/2009 tanggal 17Oktober 2009 dan SHT No.2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak tercatat dalam13.14.LF,16.17.18.19.20.21.perjanjian kredit Pelawan, dimana sebenarnya APHT dan SHT dalam perjanjian kreditPelawan tercatat dengan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 1061/58/MCR/VII/2010 yangdibuat dihadapan Mutaqien, SH Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak Tanggungan denganNo. 1653/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut

dan SHT yang digunakanuntuk dasar lelang oleh Terlawan II dimana Terlawan II telah memasukkan data APHT palsuNo. 262 / APHT / 2009 tanggal, 17 Oktober 2009 dan data SHT No. 2366 / 2009 tanggal 26Oktober 2009 yang tidak ada kaitannya dengan Bank Danamon sedangkan APHT dan SHTPelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 000006 / PK/ 02384 / 0610. tanggal 11 Juni 2010adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No. 1061 / 58 / MCR / VII / 2010 tanggal7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.

Notaris di Genteng dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) No. 1653 /2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan.Ternyata Terlawan II dan Terlawan I dengan melawan hukum dan tanpa ada peringatanmaupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelawan, pada tanggal 19 April 2012 telahmelaksanakan lelang terhadap jaminan milik Pelawan yaitu SHM No. 4230 Tahun 2008 dengancara memanipulasi Akta Pembebanan Hak tanggunagn (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) yaitu dengan APHT No. 262 / APHT

Abdul Fattah untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 yang dimiliki bersama-sama dengan ahli waris lain dari Rahmah Bie;

OKU Timur ternyata pengurusan pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin berikut dengan 103 ( seratus tiga ) persil sertifikat dan 2 ( dua ) persil SPHtidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor BPN Kab.

OKU TimurBahwa pengurusan pengikatan APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan ) AJB( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya / Penghapusan Hak Tanggungan,Pemecahan Sertifikat, Pembuatan Sertifikat Rutin ke kantor BPN Kab.

WAYAN DANE / KarangAnyar, pada tanggal 19 November 2014Bahwa terdakwa adalah pelaku yang dulunya sebagai pegawai dari NotarisELLAN BRAKSAN, SH, M.Kn ) untuk mengurus pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin dan Perubahan Arah Mata Angin ke kantor Pertanahan Kab.

(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:300/2014 tanggal 4 Juni 2014;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 01936/2016 tanggal7 April 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)Nomor : 188/APHT/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;2.

SHM No. 281/Desa Ketandan tercatat atas nama Bambang Setiawan:Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 4436/2013 tanggal9 September 2013 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No: 163/2013 tanggal 31 Juli 2013;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat II dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 02824/2015 tanggal 1Juni 2015 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:255/APHT/IV/2015 tanggal

24 April 2015;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat III dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 01930/2016 tanggal 7April 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:189/APHT/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;3.

Hak Tanggungan Nomor 01930/2016 PeringkatKetiga APHT PPAT Mawar Seta Pembayun, SH, Mkn Nomor189/APHT/III/2016 tanggal 17032016 senilai Rp 250.000.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah); SKPT Nomor 263/Ket1119/XI/2016, untuk keperluan pelaksanaanlelang; Kemudian ada catatan pensil Perkara No. 135/Pdt.G/2016/PN Klaten,BPN selaku Tergugat III;2.

300/2014 tanggal04062014 senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan diJakarta Jalan Jendral Sudirman Nomor 4446 Jakarta Pusat; Kemudian dipasang Hak Tanggungan Nomor 01936/2016 PeringkatKedua APHT PPAT Mawar Seta Pembayun, SH, Mkn Nomor188/APHT/III/2016 tanggal 17032016 senilai Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tokberkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 4446 JakartaPusat;

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mei 2013, Alm.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) Nomor: 288/APHT/MTG/V/2011;Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Sdrb)C)d)13Kemudian pada tanggal 24 Mei 2012, Alm.

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mel 2013, Alm.

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 288/APHT/MTG/V/2011; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat 11 No.905/HT/2012 Jo. Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 298/APHT/MTG/V/2012; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat II (Ketiga) No.1119/HT/2014 Jo. Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 329a/MTG/V/2013 atas sebidang tanah danbangunan berdasarkan SHM No. 323/Wala tercatat atas nama MASITA BTSETTUANG;6.

Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 785/HT/2011, JoAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.288/APHT/MTG/V/2011,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 7 ;. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 905/HT/2012, danAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.298/APHT/MTG/V/2012,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 8 ;.

berdasarkan APHT No. 745/2013, Pengadilan NegeriBogor tidak berwenang memeriksa dan memutus Gugatan a quo.

terbitnya Sertifikat HT.Oleh karena APHT No. 745/2013 adalah perjanjian yang sah dan tahapanpembebanan Hak Tanggungan telah sempurna dengan terbitnya SertifikatHT maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat agar APHT No.745/2013 dinyatakan batal demi hukum ditolak oleh Majelis Hakim YangMulia.

(vide Bukti T3)Berdasarkan ketentuan Pasal 4 APHT No. 745/2013 (vide Bukti T3), maka telah jelas faktanya Para Pembanding danTerbanding telah memilih domisili hukum sebagaimanaPasal 4 APHT No. 745/2013, yaitu pada Pengadilan NegeriTangerang.

Dengan demikija sepatutnya dalil Para Pembandingbahwa APHT No. 745/2013 (Bukti T3 (=Bukti P3) bertentangandengan Pasal 11 UUHT dikesampingkan dan tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan TinggiBandung.Berdasarkan APHT No. 745/2013 (vide Bukti T3 (=Bukti P3)) danPasal 11 UUHT (vide Bukti T21) telah menjadi terang benderangbahwa APHT No. 745/2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal11 UUHT dimana telah termuat halhal sebagai berikut :a.

Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan APHT No.745/2013 (vide Bukti T3 (=Bukti P3)):b.

Bahwa Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 12/11/2013 danperubahannya Perjanjian Kredit No 01 tanggal 04/08/2014 besertapengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 danPerjanjian Kredit No : 32 tanggal 12 November 2013 besertapengikatan jaminannya merupakan satu kesatuan dan tidak dapatdipisahkan masingmasing, keseluruhan jaminan

Bahwa Akad Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No : 31 tanggal 12November 2013 dan perubahannya Perjanjian Kredit No : 01 tanggal04/08/2014 beserta pengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013tanggal 09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014,APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Perjanjian Kredit No : 32tanggal 12 November 2013 beserta pengikatan jaminannya merupakansatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHTNo : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 138/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No :8085/2013 tanggal 18/12/2013, No : 05196/2014 tanggal 01/09/2014,No : 05198/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal01/09/2014, No : 5916/2014 tanggal 10/09/2014 serta mempunyaikekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi denganPenggugat

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), APHT No: 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHT No. 140/2014tanggal 08/08/2014, APHT No. 138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No.139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No: 107/2014 tanggal 29/08/2014dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 8085/2013, tanggal 18/12/2013, No:05196/2014 tanggal 01/09/2014, No: 05198/2014 tanggal 01/09/2014,No:05197/2014 tanggal 01/09/2014, No: 5916/2014 tanggal 10/09/2014serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para TergugatRekonvensi dengan Penggugat

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan SertifikatHak Tanggungan No : 8085/2013 tanggal 18/12/2013, No05196/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05198/2014 tanggal01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal 01/09/2014, No : 5916/2014tanggal 10/09/2014 serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan

Suliyah ;Agunanagunan kredittersebut telah diikat dan dibebani Hak Tanggunganuntuk kepentingan Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) yang dibuatberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)sebagai berikut:a.SHT No. 421/1988 tanggal 11111998 berdasarkan APHT No.642/159/THN/IX/1998 tanggal 1491998 ;SHT No. 703/2000 tanggal 10112000 berdasarkan APHT No.424/210/HT/200 0 tanggal 1372000 ;SHT No. 719/2001 tanggal 1292001 berdasarkan APHT No.488/260/HT/2001 tanggal 2762001 ;.

SHT No. 720/2001 tanggal 1292001 berdasarkan APHT No.489/261/HT/2001 tanggal 2762001 ;SHT No. 687/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.574/225/HT/2002 tanggal 1282002 ;SHT No. 688/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.572/223/HT/2002 tanggal 1282002 ;. SHT No. 689/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.573/224/HT/2002 tanggal 1282002 ;.

SHT No. 253/03 tanggal 1332003 berdasarkan APHT No.43/10/HT/2003 tanggal 24012003 ;SHT No. 176/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.11/09/HT/2004 tanggal 712004 ;SHT No. 177/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.Hal 11 dari 27 hal putusan Nomor 98/Pdt/2019/PT SMGPe08/06/HT/2004 tanggal 712004 ;. SHT No. 178/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.08/06/HT/2004 tanggal 712004 ;SHT No. 179/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.09/07/HT/2004 tanggal 712004 ;.

SHT No. 180/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.12/10/HT/2004 tanggal 712004 ;. SHT No. 1099/04 tanggal 22122004 berdasarkan APHT No.755/2004 tanggal 29112004 ;. SHT No. 1100/04 tanggal 22122004 berdasarkan APHT No.756/2004 tanggal 29112004 ;. SHT No. 1071/06 tanggal 6102006 berdasarkan APHT No.99/12/Thn/APHT/2006 tanggal 1742006 ;.

SHT No. 1072/06 tanggal 6102006 berdasarkan APHT No.100/13/Thn/APHT/2006 tanggal 1742006 ;SHT No. 579/07 tanggal 1452007 berdasarkan APHT No.30/04/Thn/APHT/2007 tanggal 1142007 ;. SHT No. 580/07 tanggal 14052007 berdasarkan APHT No.31/05/Thn/APHT/2007 tanggal 1142007 ;Bahwa Dijadikannya agunanagunan tersebut di atas sebagai jaminanhutang kepada Tergugat dengan dibebani Hak Tanggungan,membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat!

oleh pelaku usaha besar (i.c JasaHalaman 3 Penetapan Nomor: 77/Pdt.G.Plw/2020/PN Sda4)5)Keuangan / Perbankan) dan dalam pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT terhadapObyek Sengketa sebagai obyek barang lelang setelan LPKSM INPROF yangkami pimpin berdasarkan pengawasan yang dilakukan bertahuntahun (9 tahun)ditemukan dokumen yang terdapat katakata kuasa menjual mutlak untukperalihnan hak pertanahan yang umum (baku) dipakai Bank MANDIRI yaitutercantumkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan disingkat APHT

Dimana APHT dimaksud termasuk dokumen lelangyang sekarang berada ditangan Terlawan, mohon selanjutnya disebut sebagaiconcn nenenennns Obyek Sengketa ;Bahwa terlepas dokumen lelang berupa APHT sebagaimana teruraikan padadalil poin 3 di atas juga umumnya Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini paracalon konsumen yang kredit tidak menanda tangani di atas materai yang cukupdan tidak menghadap PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yangkerjasama dengan Kreditur Bank MANDIRI, dan selanjutnya APHT

/dokumen lelang / Obyek Sengketa , yang berbunyi Jika Debitor tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjianutangpiutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpapersetujuan terlebih dahulu) dari Pihak Pertama: mengatur danmenetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan pada poin 3(tiga) di atas ; atau APHT / dokumen

rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Dengan demikian Obyek Sengketa I, mohon agar Pengadilan Negeri Malangdapatnya menyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat / tidak sah/ batal demi hukum,;Bahwa mengenai APHT

Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat / cacat formal / tidak sah / batal demi hukum;5. Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) suatu akte dalam bentuk apapun didugapalsu oleh sebab itu pelaksanaannya ditangguhkan (i.c lelang a quo dan lelangseterusnya);6. Menyatakan Obyek Sengketa II (Koran Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan) tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat / cacat formal /tidak sah / batal demi hukum;7.

) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 jo.

Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 tidak sah dan batal dengan segalaakibat hukumnya;4. Menghukum Tergugat II membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan segala akibathukumnya;5.

Bahwa dalam pokok gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini adalahtentang PEMBATALAN terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015, dengan alasan oleh karena PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENANDA TANGANI APHT No.73/2015 dan No/74/2015 pada tanggal 4 Mei 2015 dan YANG BENAR Penggugatpenanda tangani kedua akta termaksud pada TANGGAL 4 NOPEMBER 2014:Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei2015 mengandung cacat yuridis/tidak sah sehingga secara hukum tidak mengikat, oleh karena:a. Penggugat maupun Turut Tergugat tidak pemah menanda tangani Akta PeHalaman 47 dari halaman 79 Putusan No.65/PDT/2021/PT SMRmberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2014 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015.

Yang benar Penggugat menanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2014 tanggal 4 Nopember 2014;b.