SURAT PERNYATAAN Dapen Cheking atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 8. Surat Permohonan mutasi kantor bayar atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 9. Surat pernyataan kesehatan peserta BTPN pension alian atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 10. Documentation chk list atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013 terdiri dari a. Foco copy KARIP, Foto copy BPWP, KTP atas nama ETY ROHAJATI, b. Foto copy tabungan BRI No.

SURAT PERNYATAAN Dapen Cheking atas nama ETYROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 8. Surat Permohonan mutasi kantor bayar atasnama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 9. Surat pernyataan kesehatanpeserta BTPN pension alian atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 10.Documentation chk list atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013 terdinidari a. Foco copy KARIP, Foto copy BPWP, KTP atas nama ETY ROHAJATI, b. Fotocopy tabungan BRI No.

bukti berupa 1) Aplikasi Kredit Pensiun atas nama ETYROHAJATI tanggal 13 Februari 2013, 2) Lembar wawancara atas nama ETY ROHAJATItanggal 13 Februari 2013, 3) Surat pernyataan take over atas nama ETY ROHAJATI tanggal13 Februari 2013, 4) Surat pemyataan IIR 70% atas nama ETY ROHAJA TI tanggal 13Februari 2013, 5) Jadwal angsuran kredit pensiun atas nama ETY ROHAJATI tanggall3Februari 2013, 6) Memo Instruksi Nasabah blokir angsuran atas nama ETY ROHAJATItanggal 13 Februari 2013, 7) Suirat pernyataan Dapen

bukti berupa 1) Aplikasi Kredit Pensiun atas nama ETY ROHAJATItanggal 13 Februari 2013, 2) Lembar wawancara atas nama ETY ROHAJATI tanggal 13Februari 2013, 3) Surat pernyataan take over atas nama ETY ROHAJATI tanggal 13 Februari2013, 4) Surat pernyataan IIR 70% atas nama ETY ROHAJATI tanggal 13 Februari 2013, 5)Jadwal angsuran kredit pensiun atas nama ETY ROHAJATI tanggall3 Februari 2013, 6) MemoInstruksi Nasabah blokir angsuran atas nama ETY ROHAJATI tanggal 13 Februari 2013, 7)Suirat pernyataan Dapen

Memo instruksi nasabah blokirangsuran kredit pension atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 7.SURAT PERNYATAAN Dapen Cheking atas nama ETY ROHAJATI tertanggal 13Februari 2013, 8. Surat Permohonan mutasi kantor bayar atas nama ETY ROHAJATItertanggal 13 Februari 2013, 9. Surat pernyataan kesehatan peserta BTPN pension alian atasnama ETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013, 10. Documentation chk list atas namaETY ROHAJATI tertanggal 13 Februari 2013 terdiri dari a.

Nomor : 408/44/1963 Tanggal 13/09/1963 ( P1 ); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Babadan Kabupaten Ponorogo, nomor12.011720041.0001pria tanggal 08 Nopember 2001 (P2) ; Foto Copy Katu Tanda penduduk Termohon nomor : 35.0216.700643.0107 tanggal 22Agustus 2007 Yang dibuat oleh Camat Kecamatan Babadan (P3)): Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua nomor : 35.0216.531172.0001 wanitayang dibuat oleh Camat Kecamatasn Babadan Kabupaten Ponorogo (P4) ; Foto Copy Daftar Pembayaran Pensiun ( Dapen

Indomobil Trada Nasional, Bilyet DepositNo. 342846/290742 atas nama Reksadana Berganda,Bilyet Deposit No. 342899 atas nama Reksadana Prima,Bilyet Deposit No. 242524/283360/242507/300425 atasnama Dapen Pertani, Bilyct Deposit No. 397422 atas namaAsuransi Allianz, Bilyet Deposit No. 374801 atas namaDPLK Allianz, Bilyet Deposit No. 397349 atas nama DapenGalva, Bilyct Deposit No. 301681/301638/290708 atasHal 5 dari 210 hal.

Surabaya Nomor 543 /Pid/2015/PT.Sby juncto Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor 496/K/Pid/2016 tanggal 26 Juli 2016, makaTergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugatsebagaimana surat keputusan Tergugat tanggal 1 Februari 2017 dan Penggugattidak berhak lagi atas upah proses sebagaimana yang telah diterima olehPenggugat selama November 2015 sampai dengan Januari 2017;Bahwa demikian pula dengan uang pensiun yang merupakankewajiban dari Dana Pensiun Dok dan Perkapalan Surabaya (DAPEN

orang dia berikan upah untukmembuatkan jaring dan semua bahan yang dibutuhkan untuk pembuatanjaring semua terdakwa yang membeli di toko;Bahwa biaya yang terdakwa keluarkan setiap kali melautmelakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl sebanyak sekitarHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN KdiRp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM dan uangperongkosan;Bahwa kapal terdakwa memiliki 3 (tiga) mesin yaitu 1 (Satu) buahmerek puji wada 20 PK, 1(satu) buah merek dapen

menangkapterdakwa dan dilangsung di kawal menuju pulau tiga dan selanjutnya menujuKendari ke Kantor Polairud Polda Sultra;Bahwa kapal tersebut terdakwa beli dari Pak Ari di Sinjai Sulselpada tahun 2018 seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta)rupiah dengan ukuran kapal GT 3;Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakanjaring trawl tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa kapal terdakwa memiliki 3 (tiga) mesin yaitu 1 (Satu) buahmerek puji wada 20 PK, 1(satu) buah merek dapen

ALI berangkat dari rumah menuju kapal jolorwarna putih bis hijau miliknya, kapal ikan tersebut memiliki 3 (tiga) mesin yaitu 1(Satu) mesin mrk Puji Wada 20 PK, 1 (Satu) mesin merk Dapen 33 PK dan 1(satu) mesin merk Tiangli 30 PK, saat itu terdakwa sendiri yang menjadinahkodanya, selanjutnya kapal terdakwa menuju perairan Kecamatan MasalokaRaya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara dan sekitar jam 06.00 Witaterdakwa menurunkan jaring trawls yang ada di atas kapal, yang berukuranpanjang sekitar 12 (dua

Hal tersebut terus berlanjutsemenjak tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017;Bahwa barangbarang tersebut dijual oleh terdakwa kepada TOKOMUTIARA, TOKO YAKUB, TOKO BERKAH, TOKO MELTA, DAN TOKO DAPEN, tanpa sepengetahuan saksi HENDRA selaku pemilik;Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan penggelapan oleh saksi HENDRAkepada Terdakwa di Polresta Padang sekitar bulan Juni 2017;Bahwa pada tanggal 14 September 2017 saksi bersamasama saksiHENDRA, dan saksi RIKI melakukan pengecekan kepada, TOKO YAKUB

daripelanggan ditujukan kepada saksi HENDRA atau Afriadi;Bahwa setelah barang pesanan siap lalu barang tersebut dikirim ke tokodan dilengkapi dengan faktur yang diprint menggunakan aplikasi dikomputer;Bahwa mengetahui adanya pemesanan dari TOKO MUTIARA, TOKOYAKUB, TOKO BERKAH, TOKO MELTA, DAN TOKO DA PEN pada tahun2016 sampai dengan tahun 2017 yang berada di Muaro Bungo, ProvinsiJambi;Bahwa Saksi pernah mempaketkan barangbarang pesanan dari TOKOMUTIARA, TOKO YAKUB, TOKO BERKAH, TOKO MELTA, DAN TOKO DAPEN

te care foveitk dan ternalinstey vis sratuhateen heegistan digit Seantsitevnee elaktgcik dante ekiinen etebaisalh yong dapen tinge @ depenBegin: Hoi Teeuwen dingan Kebeiican yuriy Hilsior anism Poem GhPasa 18, dan Fong 16 UU Katt tahun 2008 taninng ininionesi diem TannaPieters (TE) . pang pats Sling iene) aan Dokunen Eeeton, jan! Gopal darn honterdianmya. Reviuhanve, wan katereinnyeWenontiong.

DIPA DAPEN, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.10 Desa Adipala, KecamatanAdipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat Il3. SIIS, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.10 Desa Adipala, Kecamatan Adipala,Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat Ill4. SIWAS, bertempat tinggal di Rt.02 Rw 10 Desa Adipala, Kecamatan Adipala,Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat IVHalaman 1 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG.5.

Raya;Sebelah Timur : Aspan;Sebelah Selatan : Bera;Sebelah Barat : Siti;sekarang dikuasai oleh DIPA DAPEN (Tergugat Il);c. Tanah Darat:Sebidang tanah darat terletak di RT 02 RW 10, Dusun Genting, DesaAdipala, Kec. Adipala, Kab.

Bahwadi dalam gugatannya Para Penggugat memasukkan sebidangtanah darat terletak di RT. 004 RW. 010 Dusun Genting, DesaAdipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang saat inidikuasai oleh Tergugat II (Dipa Dapen) sebagai objek sengketa;b. Bahwa sepengetahuan Tergugat!

Oktober1982 dan Akta Hibah No. 58001982 tertanggal 22 Oktober 1982,selanjutnya kedua akta hibah tersebut menjadi dasar perubahankepemilikan tanah dari atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadiatas nama Sutami (Tergugat ) sebagaimana tersebut dalam SHMNo. 147, SHM No. 148 dan SHM No. 149.Bahwa terhadap sebidang tanah darat sebagaimana tersebut padaposita 11 huruf (bo) Ni Sarilah tidak pernah memiliki/ mempunyaitanah tersebut, sepengetahuan Tergugat tanah tersebut adalahmilik Tergugat Il (Dipa Dapen

sebanyak 500.000 lembar saham dengan hargaRp590,00 (lima ratus sembilan puluh rupiah)/lembar saham, dengantotal Ro296.032.500,00 pada tanggal 23 Nopember 2007;Bulan Desember 2007; Saham CPRO beli sebanyak 1.000.000 lembar saham dengan hargaRp440,00 (empat ratus empat puluh rupiah)/lembar saham, dengantotal Rp441.540.000,00 pada tanggal 13 Desember 2007;35.Bahwa atas transaksi margin efek yang dilakukan atas kesepakatanantara Tergugat dan Tergugat IV yang bertentangan dengan peraturanPerundangundangan DAPEN

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perubahantransaksi regular menjadi transaksi margin call yang dilakukan olehTergugat dengan Tergugat II dan Tergugat IV bertentangan denganUndangUndang Dapen, Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.450/KM.17/2000, Arah investasi yang dalam kontreks pembuatanperjanjian yang tidak memenuhi Pasal 1337 KUHPerdata, yaituperjanjian yang dibuat antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IVdalam merubah transaksi regular menjadi transaksi margin call

tidakmemenuhi syarat objektif yang salah satunya sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu tidak adanya causayang halal karena melanggar UndangUndang, Ketertiban Umum dankesusilaan, a quo melanggar UndangUndang Dapen, KeputusanMenteri Keuangan Nomor Kep.450/ KM.17/2000, Arah investasi;.

Bahwa Penggugat hanya menghitung deposit dan transfer dari DapenBPD NTT untuk transaksi beli saham tanpa memperhitungkan transferdari PT Asjaya Indosurya securities karena selama transaksi periode dan Periode II PT Asjaya Indosurya juga melakukan transaksi jualsaham yang hasilnya ditransfer ke rekening Dapen BPD NTT;3.

BPD NTT, PengadilanNegeri Kupang mendasarkan pada Pasal 17 Anggaran DasarYayasan DAPEN BPD NTT tahun 1990 bahwa perubahan susunanDewan Pengawas dan Pengurus harus dengan perubahan anggarandasar dengan suatu Akta Notaris (akta Otentik), padahal dengandiundangkanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 TentangDana Pensiun beserta aturan pelaksanaanya, maka terkait denganPenunjukan Pengurus cukup dilakukan dengan Surat KeputusanPenunjukan.

Bagian proses dan antaran : PUTU TIKA ARI UTAMABahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan kreditpensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos dikantor Pos Cabang) yaitu:a.

Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keungan dankeagenan;~ Oo 209 5Giro dan penyaluran dana;Pembayaran pensiun;Proses tutupan pos dan antaran pos;Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan

Huruf F melaksanakan pemindahbukuan manfaat programTHT,JKK,JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang,tepatjumlah,tepat waktu,tepat tempat dan tepat administrasi melaluirekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggalKPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif darikantor Cabang pihak Pertama.

Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keungan dankeagenan;Giro dan penyaluran dana;Pembayaran pensiun;Proses tutupan pos dan antaran pos;Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;~ Oo 209 5Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan

Hal ini tidak bertentangandenganundangundang Ketenagakerjaan, ketentuan tentang Pensiun Dini danPeraturan tentang Dapen (Dana Pensiun);4 Bahwa alasanalasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamjawabannya dan keterangan saksisaksi sama sekali tidak dipertimbangkan olehmajelis hakim sehingga oleh karena itu jelas pertimbangan yang telahdipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut tidak berdasarkan hukum, danpertimbangan tersebut haruslah dibatalkan karena sangat bertentangan denganhukum pembuktian

BASIT ALHADIPURO tertanggal 17 Juni 2011 ;T2.b : Surat Tanda Bukti Pembayaran uang manfaat pension dari Dapen IPTN kepada Drs. AHMAD BASIT ALHADIPURO, sebesar Rp. 88.807.850.00,melalui Bank Mandiri Cabang Pajajaran No.Rek. 1320011121036 ;3.

T3.a : Permohonan Pembayaran ManfaatPensiun Nomor : KTFP11060018, atas nama CHAIRIL ANWAR ELDAUD tertanggal 1 Juli 2011 ;T3.b : Surat Tanda Bukti Pembayaran uang Manfaat Pensiun dari Dapen IPTN kepada CHAIRIL ANWAR EL DAUD, sebesar Rp. 76.098.700.00, melaluiBank Mandiri Cabang Pajajaran tanggal 21 Juli 2011, No.Rek.0020870899 ;4.

T4.a =: Permohonan Pembayaran ManfaatPensiun Nomor : KTFP11050022,atas nama DEDI RUSTANDI tertanggal 26 Mei 2011 ;T4.b : Surat Tanda Bukti Pembayaran uang manfaat Pensiun dari Dapen IPTN kepada DEDI RUSTANDI, sebesar Rp. 85.404.700.00, melalui BankMandiri Cabang Pajajaran tanggal 4 Juli 2011, No.Rek.00050105 1656509 ;5.

IPTN kepada SRI HADIATI, Ir., sebesar Rp. 96.985.750.00, melalui BankMandiri tanggal 06 september 2012, No.Rek. 0020873798 ;11.T11.a: Permohonan.....7711.T11.a : Permohonan Pembayaran ManfaatPensiun Nomor : KTFP11060023, atas nama LUCKY RUHYAT, tertanggal 06 Juli 2011 ;T11.b : Surat Tanda Bukti Pembayaran uang manfaat pensiun dari Dapen IPTN T12.b:kepada LUCKY RUHYAT, sebesar Rp. 70.767.400.00, melalui BankMandiri Cabang Pajajaran tanggal 21 Juli 2011, No.Rek. 132009004787012.T12.a : Permohonan

Pembayaran ManfaatPensiun Nomor : KTFP11040009, atas nama MUNIR tertanggal 05052011 ;Surat Tanda Bukti Pembayaran uang manfaat pensiun dari Dapen IPTN kepada MUNIR, sebesar Rp. 64.933.050.00, melalui Bank Mandiri CabangPajajaran tanggal 13 Mei 2011, No.Rek. 0020870414 ;13.T13.a : Permohonan Pembayaran ManfaatPensiun Nomor : KTFP11050009, atas nama DUDU BUDIMAN tertanggal Juni 2011 ;T 13.b : Surat Tanda Bukti Pembayaran uang manfaat pensiun dari Dapen IPTN Kepada DUDU BUDIMAN, sebesar Rp. 58.159.800.00

Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala CabangKantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor:SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunanorganisasi:Kepala cabang:ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKAARI UTAMABahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan SuratEdaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem,Non Dapen

Pasal 16 Ayat 4, antara lain: Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan edapem secaratepat orang,tepat jumlah,tepat waktu,dan tepat administrasi melalui rekeningpenerima pensiun,untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 ( satu ) harikerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektifdari kantor Cabang PIHAK KEDUA.Halaman 23 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUSTPK2020/PT DPS.Huruf F melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT,JKK,JKM danpensiun Non Dapen

Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala Cabang KantorPos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan DireksiPT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli2018, dengan susunan organisasi:Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKA ARI UTAMA Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen

Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan DireksiPT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli2018, dengan susunan organisasi:Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKA ARI UTAMA Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangHalaman 50 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUSTPK2020/PT DPS.Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen

Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan DireksiPT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli2018, dengan susunan organisasi:Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKA ARI UTAMA Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangHalaman 73 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUSTPK2020/PT DPS.Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen

Bagian proses dan antaran : PUTU TIKA ARI UTAMABahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan kreditpensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos dikantor Pos Cabang) yaitu:a.

Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keungan dankeagenan;~ Oo 209 5Giro dan penyaluran dana;Pembayaran pensiun;Proses tutupan pos dan antaran pos;Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan

Huruf F melaksanakan pemindahbukuan manfaat programTHT,JKK,JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang,tepatjumlah,tepat waktu,tepat tempat dan tepat administrasi melaluirekening khusus penerima pensiun 1 (satu) hari kerja sejak tanggalKPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif darikantor Cabang pihak Pertama.

Melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keungan dankeagenan;Giro dan penyaluran dana;Pembayaran pensiun;Proses tutupan pos dan antaran pos;Kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis;~ Oo 209 5Operasi dari kantor pos untuk mencapai pendapatan dan mutu operasi;Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen dan potongan

Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala CabangKantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor:SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunanorganisasi:Kepala cabang:ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKAARI UTAMABahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan SuratEdaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem,Non Dapen

Pasal 16 Ayat 4, antara lain: Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan edapem secaratepat orang,tepat jumlah,tepat waktu,dan tepat administrasi melalui rekeningpenerima pensiun,untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 ( satu ) harikerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektifdari kantor Cabang PIHAK KEDUA.Halaman 23 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUSTPK2020/PT DPS.Huruf F melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT,JKK,JKM danpensiun Non Dapen

Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala Cabang KantorPos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan DireksiPT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli2018, dengan susunan organisasi:Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKA ARI UTAMA Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangImplementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen

Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan DireksiPT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli2018, dengan susunan organisasi:Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKA ARI UTAMA Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangHalaman 50 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUSTPK2020/PT DPS.Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen

Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan DireksiPT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli2018, dengan susunan organisasi:Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: PUTU TIKA ARI UTAMA Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat EdaranDireksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE48/DIRJASKUG/0617 tentangHalaman 73 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUSTPK2020/PT DPS.Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapen

Mengacu pada nomor 1 diatas, Pihak Pertama (Tergugat) memberikankepada Pihak Kedua (Penggugat) kompensasi pembayaran berdasarkanPerjanjian Bersama yang meliputi : a DAPEN : Rp. 1.507.148.349,19b Uang Pisah (UPIS) Rp. 30.818.700,00c Paket Perjanjian Bersama : Rp. 369.824.400,00Jumlah sebelum pajak : Rp.1.907.791.447,19 (terbilang : satu milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratussembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiahsembilan belas sen) Bantuan Biaya ke Tempat diRp. 7.000.000,00terima

Terdakwayang bernama Daspen Pgl Pen tersebut adalah orang yang sehatjasmani dan rohani dan telah dewasa pula, karenanya terdakwayang bernama Daspen Pgl Pen subjek hukum pendukung hak dankewajiban ;Menimbang, bahwa terdakwa bernama Dapen Pgl Pen yangdalam persidangan identitas terdakwa dalam surat dakwaanPenuntut Umumtersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiridan Para Saksi sehingga tidak terjadi error in persona ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : Barangsiapa14telah terbukti secara sah

.=> " Sa ooar &12.13.14.Upah selama 2 tahun* Gaji pokok (kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun);* Tunjangan Khusus Sumatera 21% ; Conditional Hard Ship Allowance ;JKK/JK/JHT dari CPI selama 2 tahun ;Sport Allowance (JKT) selama 2 tahun ;Biaya kesehatan selama 2 tahun ;Tunjangan Hari Keagamaan 2 kali;CIP 2 kali;Remaining Leave Allowance 2 kali;Payment in lieu of Leave days 2 kali ;Selisin DAPEN Usia 58 tahun dengan 56 tahun;. Selisin DAPEN/Big Table usia 58 dengan 56 tahun ;.

Upah selama 2 tahun* Gaji pokok (kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun);* Tunjangan Khusus Sumatera 21%;* Conditional Hard Ship Allowance;JKK/JK/JHT dari CPI selama 2 tahun;Sport Allowance (JKT) selama 2 tahun;Biaya kesehatan selama 2 tahun;Tunjangan Hari Keagamaan 2 kali;CIP 2 kali;Remaining Leave Allowance 2 kali;Payment in lieu of Leave days 2 kali;Selisin DAPEN Usia 58 tahun dengan 56 tahun;0. Selisin DAPEN/Big Table usia 58 dengan 56 tahun;11.

tidak jelas atau kabur karena saling bertentangan;Remaining Leave Allowance 2 kaliHal 50 dari 121 hal No.276/PDT/2016/PT.DKI13.10.11.12.13.14.Bahwa Remaining Leave Allowance adalah hak karyawan yangbekerja, gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karenaPenggugat adalah mantan karyawan;Payment in lieu of Leave days 2 kaliBahwa Payment in lieu of Leave adalah hak karyawan yang bekerja,gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karena Penggugatadalah mantan karyawan;Selisin DAPEN

Usia 58 tahun dengan 56 tahunBahwa selisih DAPEN harus jelas upah dan masa kerjanya, olehkarena gugatan tidak mencantumkan UPAH dan masa kerja makagugatan menjadi tidak jelas atau kabur;Selisin DAPEN/Big Table usia 58 dengan 56 tahunBahwa selisin DAPEN/Big table harus jelas upah dan masa kerjanya,oleh karena gugatan tidak mencantumkan UPAH dan masa kerja makagugatan menjadi tidak jelas atau kabur;Selisih 15% x (2UP + U PM Kk) For Service Year until 30 June 2006,Usia 58 tahun dengan 56 tahunBahwa

danbermeterai cukup, lalu diberi tandaP1; 2 Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/23/X/1982 tanggal 08Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUAKecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P2;3 Surat Keterangan Nomor : 145/082/016/2012, tanggal 27 Agustus 2012yang dikeluarkan kepala Desa Treko Kecamatan Mungkid KabuptenMagelang , bermeterai cukup, alu diberi anda P3;4 Foto kopi Pembayaran Pensiuzn DAPEN

(untuk Dapen dan Rekomendasi terlampir).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepatdan benar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;Menimbang