ingat benar tanggalnya ;Bahwa dari kesimpulan itu entah GM lama merasaterpojok atau bagaimana GM lama marah gebrak mejasudah tidak mau lagi berunding dengan kami berkata sudah tentukan saja kepengadilan biar pengadilanyang adil dan mengadili dan sesudah itu kamikesulitan berunding ;Bahwa sudah kita minta nasehat kepada penasehatkredit union Jawa Timur dari penasehat itu dengantegas mengatakan kalau sudah tidak bisa diajakrundingan secara kekeluargaan berarti sudah tidakapaapa kita kerana hukun, intasi

Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.1398/99 tanggal 2Oktober 2018 perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukumpenjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dancontoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian InstansiPusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Intasi Daerah. Surat tersebutditerbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018.

IJAH binti ASMITA/AJIH binti INTASI/ITI binti BANGIN binMOETAKIN2. ROHMAT bin ASMITA/AJIH binti AINTASIM/ITI bintiBANGIN bin MOETAKIN yang digantikan oleh ahli WarisPengganti (anaknya) yaitu sebagai berikut:2.1. Yayah binti Rohmat bin Asmita/Ajin binti Antasim/Itibinti Bangin bin Moetakin.2.2. Engkos bin Rohmat bin Asmita/Ajih binti Antasim/Itibinti Bangin bin Moetakin.Hal 113 dari 132 hal Penetapa Ahli Waris Perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA Nph2.3.

adaberita acaranya.Bahwa panitia selalu memberikan Laporan, Usulan, perkembangantentang lelang, akan tetapi apakah dilaksanakan atau tidak saksi tidaktahukarena saksi tidak diikut sertakan.Saksi MONDATO AZIS, dipersidangan menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Staff bagian Administrasi Sarana Perkotaan kantorWalikota Jakarta Selatan.Bahwa tugas saksi menagih fasilitas sosial dan fasilitas umum dari parapengembang dan melayani pengaduan masyarakat dengan berkoredinasidengan intasi

tidak ada gangguan / gugatandari pihak ke 3 maka sah hak atas tanah tersebut dijaminkepastian hukumnya oleh negara.Putusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 96 dari 138 HalamanBahwa hak atas tanah atau sifat atas tanah pasal 16 ada yangbersifat tetap dan bersifat sementara terkait pendaftaran tanahpasal 19, dikaitkan dengan ketentuanketentuan yang ada didalam konteks pendaftaran yang dilakukan masyarakat/WNI yangterkait hak atas tanah yang berasal dari tanah adat langsungditangguhkan oleh intasi

Situasi Nomor: 1584/1982 SHM No. 240/270 atas nama Toto Sulaeman, diperoleh dariAhma Dapi dan Ahma Dapi membelinya dari koordinator relokasi sesuaikwitansi yang diperlihnatkan dimuka persidangan, namun tidak ada buktitertulis berupa kwitansi atau AJB penjualan tanah tersebut dari TotoSulaeman selaku pemilik sesuai SHM No. 240/270 ataupun kuasa darikeluarganya ataupun dari Ibu Cicih mantan istri Toto Sulaeman kepadakoordinator relokasi serta tidak ada bukti tertulis berupa surat resmi daripemerintah/intasi

Situasi Nomor: 1584/1982 SHM No. 240/270 atas nama Toto Sulaeman, diperoleh dariAhma Dapi dan Ahma Dapi membelinya dari koordinator relokasi sesuaikwitansi yang diperlihatkan dimuka persidangan, namun tidak ada buktitertulis berupa kwitansi atau AJB penjualan tanah tersebut dari TotoSulaeman selaku pemilik sesuai SHM No. 240/270 ataupun kuasa darikeluarganya ataupun dari Ibu Cicih mantan istri Toto Sulaeman kepadakoordinator relokasi serta tidak ada bukti tertulis berupa surat resmi daripemerintah/intasi

PigHalaman83dari127Halam anBahwa, keadaan setelah terbakar keadaan tumbuhan yang ada diatas lahantersebut, ada tumbuhan yang terbakar dan ada yang tidak terbakar;Bahwa, ada juga Intasi lain ada setelah tanggal 278105 sampai bulan September2015, ada bantuan pemadaman menggunakan Helikopter, saksi tidak tahu darimana;Bahwa, setelah terjajdi kebakaran ada tim dari Bereskrim Polri dari Jakarta lebihdari 4 orang;Bahwa, tim datang tidak pakai pakaian dinas tapi yang saksi ingat katanyadariBarekrim karena

Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya adalah merumuskansasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina,mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkanprogram kerja dinas berupa Kegiatan Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Tasikmalaya denganprogram kerja : Melaksanakan rapatrapat Melaksanakan koordinasi kegiatan Melaksanakan Kerjasama dengan intasi terkait Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Pimpinan

Mensosialisasikan aturanaturan tentang organisasi dankeolahragaan untuk disampaikan kepada Pengcab Olahragaanggota KONI Kota Tasikmalaya.e Bidang kerjasama antar lembaga Melaksanaan koordinasi dengan lembaga dan intasi terkait dalamhal kerjasama untuk peningkatan Prestasi Olahraga di KotaTasikmalayaBahwa sumber dana atau anggaran Komite Olahraga NasionalIndonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya pada tahun 2018, adalah := Hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) KotaTasikmalaya tahun 2018.

minta bantuan dari ahli atau dari instansi lain;Bahwa penyidik bisa meminta bantuan audit diluar dari BPKPtetapi auditornya harus yang sudah bersertifikasi, karena setiapauditor harus yang sudah mempunyai ilmu melalui diklat dansesuai sesuai PP 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internPemerintah maka syarat auditor yang harus bersertifikasi;e Bahwa dokumen yang diperlukan Auditor dalam mengaudit yaituberupa dokumen perencanaan yang dilakukan oleh bisa dariKonsultan dan bisa dilakukan oleh intasi

Madrasah dan Pondok Pesantren di wilayah masingmasing.Menetapkan alokasi dana untuk setiap madrasah dan Pondok Pesantren.Melakukan sosialiasi dan pelatihan kepada madrsah dan pondok Pesantrenpenerima bantuan.Melakukan koordinasi dengan Tim manajeman tingkat rpovinsi dan Lembagapenyalur dana serta dengan madrsah dan Pondok Pesantren dalam pelaksanaanPenyaluran dana.Merencanakan dan melaksanakan Monitoring dan evaluasi.Melaporkan pelaksanaan kegiatan program kepada Tim Manajemen tingkat provinsidan intasi

Fungsi berkoordinasi dengan Kec dan dengan Intasi lainya Bahwa dalam menjalankan tugas saksi sehari hari selaku Koorprog diKec Wanasari yang mengankat adalah Kepala Dinas Ir. Budiarso DwiHartono. Bahwa dalam pengadaan dan pemberian Bibit Bawang Merah danFungisida kepada Gapoktan/ Kelompok Tani Kab. Brebes pada DinasPertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab.

Fungsi berkoordinasi dengan Kec dan dengan Intasi lainyaBahwa dalam menjalankan tugas saksi sehari hari selaku Koorprog di KecWanasari yang mengankat adalah Kepala Dinas Ir. Budiarso Dwi Hartono.Bahwa dalam pengadaan dan pemberian Bibit Bawang Merah dan Fungisidakepada Gapoktan/ Kelompok Tani Kab. Brebes pada Dinas PertanianTanaman Pangan dan Holtikultura Kab.

Alfindo Nuratama Perkasa;Bahwa surat dukungan tersebut untuk mengikutipelelangan pengadaan Alkes RS UNUD TA 2009, yangmelakukan pengiriman adalah perusahaan saksi bukan PTMahkota Negara sedangkan untuk instalasi dan trainingadalah perusahaan saksi, pengiriman Alkes tersebutditujukkan kepada RS Sanglah bukan RS UNUD yangdikirimkan sekitar 10 Desember 2009;Bahwa pembayaran barang 20% untuk uang muka 60%untuk intasi barang kemudian sisanya setelah semuadilaksanakan sebesar 20% dan keseluruhan dibayarkantunai

Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidakdibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.50 Bahwa Tahapantahapan sebelumdilakukan pencabutan IPPKH yakni dlakukan penagihan dulu, kemudianTeguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melaukanpenagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Jjin.51 Bahwa Kementrian LHK yang berwenangmemungut PNBP.52 Bahwa Terkait, pbembayaran PNBP yangtertuggak, Penagihannya saja di KPKNL tetapi untuk pencatatannya tetappada KLHK.53 Berdasarkan PP 59/2020 Intasi

Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidakdibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.50 Bahwa Tahapantahapan sebelumdilakukan pencabutan IPPKH yakni dlakukan penagihan dulu, kemudianTeguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melaukanpenagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Jjin.51 Bahwa Kementrian LHK yang berwenangmemungut PNBP.52 Bahwa Terkait, pbembayaran PNBP yangtertuggak, Penagihannya saja di KPKNL tetapi untuk pencatatannya tetappada KLHK.53 Berdasarkan PP 59/2020 Intasi

Bahwa Konsekuensi jika PNBP tidakdibayar maka akan dikenakan pidana dan denda.50 Bahwa Tahapantahapan sebelumdilakukan pencabutan IPPKH yakni dlakukan penagihan dulu, kemudianTeguran 1, 2 dan 3, selanjutnya diserahkan ke KPKNL untuk melaukanpenagihan, lalu Peringatan 1,2 dan 3 terakhir pencabutan Jjin.51 Bahwa Kementrian LHK yang berwenangmemungut PNBP.52 Bahwa Terkait, pbembayaran PNBP yangtertuggak, Penagihannya saja di KPKNL tetapi untuk pencatatannya tetappada KLHK.53 Berdasarkan PP 59/2020 Intasi

Berdasarkan PP 59/2020 Intasi Pengelola dan Wajib bayar dapat dilakukanpemeriksaan terkait PNBP yang tertunggak dan belum ditagihkan.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.3.Ahli DR.

Berdasarkan PP 59/2020 Intasi Pengelola dan Wajib bayar dapat dilakukanpemeriksaan terkait PNBP yang tertunggak dan belum ditagihkan.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.3.Ahli DR.

Berdasarkan PP 59/2020 Intasi Pengelola dan Wajib bayar dapat dilakukanpemeriksaan terkait PNBP yang tertunggak dan belum ditagihkan.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.3.Ahli DR.